Yogyakarta - Pencapaian kecukupan kebutuhan daging sapi nasional masih mengandalkan anggaran pemerintah dan belum melibatkan peran perbankan, swasta dan masyarakat. Hal tersebut terkendala belum berkembangnya usaha pembibitan sapi karena keterbatasan permodalan disertai masih rendahnya produktivitas ternak sapi.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) RI Ir. H. Suswono, MMA, di acara Seminar Pengembangan Ternak Potong untuk Mewujudkan Program Kecukupan Swasembada Pangan.
Menurut Suswono, sampai tahun 2009 populasi sapi potong secara nasional baru mencapai 12 juta ekor dari sebelumnya 11, 8 juta ekor. Jumlah ini meningkat sekitar 4,4 persen per tahun namun belum mampu memenuhi kebutuhan daging sapi.
Dari jumlah tersebut, hanya mampu menyuplai 60 persen penyediaan daging sapi lokal mencapai 264 ribu ton dari total kebutuhan 322 ribu ton. Untuk sisanya 58,1 ribu ton diambil dari daging sapi bakalan impor.
"Meski penyediaan daging sapi selama 5 tahun terakhir juga meningkat, tapi pemenuhan kebutuhan daging sapi dari dalam negeri masih sekitar 60 persen sehingga masih impor 40 persen," katanya.
Untuk mencapai swasembada daging sapi, pemerintah dihadapakan masih kurangnya bibit sapi induk sebanyak 1 juta ekor dan terbatsanya pemanfaatan lahan potensial sebagai basis budidaya sapi. Disamping itu masalah upaya memperpendek jarak beranak dan peningkatan kelahiran sapi belum tertangani dengan baik.
Dia mengatakan di bidang kesehatan hewan masih ditemukan lemahnya pengendalian penyakit hewan dan kurangnya pengawasan terhadap produk hasil ternak. "Pemerintah tengah berupaya melakukan pemenuhan konsumsi daging sapi dalam negeri dengan target penyediaan daging sapi local meningkat 67 persen pada tahun 2010 menjadi 90 persen di tahun 2011," katanya.
Sementara Guru Besar Fakultas Peternakan UGM Prof. Dr. Ir. Endang Baliarti mengatakan untuk memenuhi target pemerintah mencapai swasembada daging dalam 5 tahun mendatang perlu didukung dengan program sarjana masuk desa.
Menurutnya, proram ini sangat terkait dengan tugas dan tanggungjawab perguruan tinggi sebagai produsen sarjana sehingga seyogyanya PT terdekat dilibatkan dalam proses pendampingan.
"Mungkin perlu dicoba kepada sarjana baru ini diberi tanggungjawab memelihara ternak dalam jumlah cukup dan diarahkan untuk menjadi model percontohan untuk melakukan pendampingan kepada peternak yang sangat berpengalaman memelihara sapi," kata Endang.
Minggu, 08 November 2009
Jumat, 06 November 2009
Sumpah Atas Nama Agama Tidak Bisa Diverifikasi
Direktur Eksekutif Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS) UGM Dr. Zainal Abidin Bagir, Jumat (6/11) mengatakan penggunaan sumpah atas nama agama yang dilakukan oleh Kabareskim Non Aktif Mabes POLRI Susno Duadji dihadapan Komisi III DPR RI tadi malam seharusnya tidak perlu dilakukan. Menurutnya, penggunaan sumpah dengan atas nama Tuhan, tidak bisa diverifikasi untuk mengetahui kesungguhan bagi yang mengucapkan sumpah.
“Yang sangat penting, pak Susno bersumpah tidak akan menyebabkan ia lepas dari proses hukum, efeknya lebih ke psikologis, dimata hukum tidak ada apa-apanya. Kebiasaan (bersumpah) untuk menguatkan (pengakuan),” kata Bagir mengomentari maraknya pejabat yang memberikan sumpah atas nama agama saat memberi pengakuannya.
Kendati begitu, menurut Bagir, tidak ada aturan yang mengatur seseorang yang terlibat kasus menggunakan sumpah atas nama agama di luar pengadilan. Karenanya untuk mengatur layak dan tidaknya mengucapkan sumpah tersebuut, menurut Bagir sudah masuk wewenang dari MUI untuk mengeluarkan fatwa.
Dikatakan Bagir, penggunaan sumpah atas nama agama sudah biasa dilakukan di beberapa Negara, terutama dalam pelantikan pejabat Negara seperti pelantikan Presiden dan Perdana Menteri. “Di Negara perancis yang terkenal sekuler sekalipun, pelantikan pejabatnya masih menggunakan sumpah atas nama agama mayoritas yang berlaku di sana,” jelasnya.
Suhadi Cholil, peneliti CRCS, mengusulkan agar pejabat Negara yang terindikasi terlibat kasus hukum tidak menggunakan sumpah dengan narasi agama tapi sebaliknya menggunakan narasi hukum.
“Seharusnya menggunakan narasi hukum daripada narasi agama. Sumpah Demi Allah tidak bisa diverifikasi, belum tentu dilakukan dengan kesungguhan, tidak ada cara memverifikasinya,” katanya.
“Yang sangat penting, pak Susno bersumpah tidak akan menyebabkan ia lepas dari proses hukum, efeknya lebih ke psikologis, dimata hukum tidak ada apa-apanya. Kebiasaan (bersumpah) untuk menguatkan (pengakuan),” kata Bagir mengomentari maraknya pejabat yang memberikan sumpah atas nama agama saat memberi pengakuannya.
Kendati begitu, menurut Bagir, tidak ada aturan yang mengatur seseorang yang terlibat kasus menggunakan sumpah atas nama agama di luar pengadilan. Karenanya untuk mengatur layak dan tidaknya mengucapkan sumpah tersebuut, menurut Bagir sudah masuk wewenang dari MUI untuk mengeluarkan fatwa.
Dikatakan Bagir, penggunaan sumpah atas nama agama sudah biasa dilakukan di beberapa Negara, terutama dalam pelantikan pejabat Negara seperti pelantikan Presiden dan Perdana Menteri. “Di Negara perancis yang terkenal sekuler sekalipun, pelantikan pejabatnya masih menggunakan sumpah atas nama agama mayoritas yang berlaku di sana,” jelasnya.
Suhadi Cholil, peneliti CRCS, mengusulkan agar pejabat Negara yang terindikasi terlibat kasus hukum tidak menggunakan sumpah dengan narasi agama tapi sebaliknya menggunakan narasi hukum.
“Seharusnya menggunakan narasi hukum daripada narasi agama. Sumpah Demi Allah tidak bisa diverifikasi, belum tentu dilakukan dengan kesungguhan, tidak ada cara memverifikasinya,” katanya.
Kamis, 05 November 2009
Kita Jangan Tertipu TPF
Yogyakarta - Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi, Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Muchtar mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak tertipu dengan Tim Pencari Fakta (TPF). Sebab kehadiran tim yang beranggota 8 orang itu ternyata tidak mempunyai wewenang dan rekomendasikan tidak digubris oleh Polri.
Hal itu diungkapkan oleh Zainal Arifin saat berorasi dalam Aksi Keprihatinan Pelemahan KPK di depan Monumen Serangan Oemoem 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Kamis (5/11/2009).
"Kita jangan tertipu oleh kehadiran TPF, karena mereka sendiri tidak independen," teriak Zainal.
Menurut dia kehadiran TPF merupakan ide yang baik untuk menyelesaikan kasus Bibit dan Chandra, namun mereka tidak mempunyai
wewenang apa-apa dan ada kesan tidak independen. Hal itu terbukti, rekomendasi TPF untuk mencopot Susno Duadji dan menahan Anggodo Widjojo ternyata tidak dihiraukan.
"Buktinya Kapolri tidak menggubris rekomendasi TPF untuk mencopot Susno Duadji," kata Zainal.
Dia menegaskan TPF juga mempunyai rekomendasi yang mengikat terhadap kebijakan yang akan diambil SBY-Boediono. Selain itu masih banyak skandal mafia peradilan yang merusak sendi-sendi hukum d negeri ini.
"Kita hanya bisa mengatakan negeri ini penuh dan dipenuhi dengan para bedebah. Karena itu harus kita lawan para koruptor, para cukong dan mafia peradilan," pungkas dia.
Hal itu diungkapkan oleh Zainal Arifin saat berorasi dalam Aksi Keprihatinan Pelemahan KPK di depan Monumen Serangan Oemoem 1 Maret 1949 di Yogyakarta, Kamis (5/11/2009).
"Kita jangan tertipu oleh kehadiran TPF, karena mereka sendiri tidak independen," teriak Zainal.
Menurut dia kehadiran TPF merupakan ide yang baik untuk menyelesaikan kasus Bibit dan Chandra, namun mereka tidak mempunyai
wewenang apa-apa dan ada kesan tidak independen. Hal itu terbukti, rekomendasi TPF untuk mencopot Susno Duadji dan menahan Anggodo Widjojo ternyata tidak dihiraukan.
"Buktinya Kapolri tidak menggubris rekomendasi TPF untuk mencopot Susno Duadji," kata Zainal.
Dia menegaskan TPF juga mempunyai rekomendasi yang mengikat terhadap kebijakan yang akan diambil SBY-Boediono. Selain itu masih banyak skandal mafia peradilan yang merusak sendi-sendi hukum d negeri ini.
"Kita hanya bisa mengatakan negeri ini penuh dan dipenuhi dengan para bedebah. Karena itu harus kita lawan para koruptor, para cukong dan mafia peradilan," pungkas dia.
Cicak Yogya Makan Buaya
Yogyakarta, Ratusan warga Yogyakarta mendukung mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dua pimpinan nonaktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah. Para Cicak Yogyakarta kemudian memakan roti buaya sebagai dukungan untuk melawan para koruptor dan mafia peradilan.
Aksi yang diprakarsai Aliansi Masyarakat Untuk KPK (AMUK) Yogyakarta itu digelar di depan Monumen Serangan Oemoem 1 Maret 1949 di simpang empat Kantor Pos Besar Yogyakarta di Jl Senopati. Selain diikuti aktivis LSM, advokat Yogyakarta, dosen dan mahasiswa, aksi ini juga diikuti oleh para nasabah/korban Bank Century dari Yogyakarta.
Menariknya aksi ini, peserta aksi membawa ratusan roti berbentuk buaya. Roti itu sebagai dukungan Cicak melawan Buaya dan menuntut penyelesaian kasus Bank Century.
"Roti ini sengaja kamis pesan khusus kepada perusahaan roti, untuk mengingatkan bahwa kami terus akan mendukung KPK," kata salah seorang peserta Budi wahyuni sambil mengalungkan roti buaya itu kepada peserta lainnya.
Dalam aksi itu semua peserta mengenakan pita hitam di lengan kiri. Semua poster dan spanduk juga berwarna hitam. Sebuah spanduk hitam dipasang di depan barisan bertuliskan "Aksi Keprihatinan Pelemahan KPK, AMUK Yogyakarta". Selama aksi berlangsung massa juga meneriakkan yel-yel "KPK Didadaku" yang berasal dari lagu "Garuda Didadaku'.
Selain orasi bergantian, aksi juga diwarnai penampilan aksi teatrikal empat orang mahasiswa dengan tangan terikat tali plastik dengan sekujur tubuhnya dilumuri cat warna-warni. Aksi teatrikal itu menggambarkan perlawanan terhadap para koruptor dan mafia peradilan yang akan melemahkan KPK.
Salah satu korban Bank Century Ny Tri Janualdi bersama rekan-rekannya turut bergabung dalam aksi itu. Mereka juga membawa poster bertuliskan "SBY-Boediono, kembalikan uang kami nasabah Bank Century."
"Kami mengumpulkan uang rupiah demi rupah. Kami dibohongi. Kami ingin uang kami kembali," kata Tri.
Tri mengaku uang sebesar Rp 3,4 miliar adalah uang milik 900 anggota Kelompok Penyegaran Hidup yang ada di Yogyakarta. Masih banyak lagi nasabah Bank Century di Yogyakarta yang sampai sekarang belum ada kejelasan pengembaliannya.
Usai berorasi untuk mengungkapkan kekecewaannya Tri Janualdi bersama rekannya Bunadi mengajak semua peserta untuk memakan roti buaya. Roti buaya hanya dimakan di bagian kepala setelah itu muntahkan kembali. "Hoek, hoek, hoek, Ini cicak yang berani memakan kepala buaya," kata Tri.
Aksi yang diprakarsai Aliansi Masyarakat Untuk KPK (AMUK) Yogyakarta itu digelar di depan Monumen Serangan Oemoem 1 Maret 1949 di simpang empat Kantor Pos Besar Yogyakarta di Jl Senopati. Selain diikuti aktivis LSM, advokat Yogyakarta, dosen dan mahasiswa, aksi ini juga diikuti oleh para nasabah/korban Bank Century dari Yogyakarta.
Menariknya aksi ini, peserta aksi membawa ratusan roti berbentuk buaya. Roti itu sebagai dukungan Cicak melawan Buaya dan menuntut penyelesaian kasus Bank Century.
"Roti ini sengaja kamis pesan khusus kepada perusahaan roti, untuk mengingatkan bahwa kami terus akan mendukung KPK," kata salah seorang peserta Budi wahyuni sambil mengalungkan roti buaya itu kepada peserta lainnya.
Dalam aksi itu semua peserta mengenakan pita hitam di lengan kiri. Semua poster dan spanduk juga berwarna hitam. Sebuah spanduk hitam dipasang di depan barisan bertuliskan "Aksi Keprihatinan Pelemahan KPK, AMUK Yogyakarta". Selama aksi berlangsung massa juga meneriakkan yel-yel "KPK Didadaku" yang berasal dari lagu "Garuda Didadaku'.
Selain orasi bergantian, aksi juga diwarnai penampilan aksi teatrikal empat orang mahasiswa dengan tangan terikat tali plastik dengan sekujur tubuhnya dilumuri cat warna-warni. Aksi teatrikal itu menggambarkan perlawanan terhadap para koruptor dan mafia peradilan yang akan melemahkan KPK.
Salah satu korban Bank Century Ny Tri Janualdi bersama rekan-rekannya turut bergabung dalam aksi itu. Mereka juga membawa poster bertuliskan "SBY-Boediono, kembalikan uang kami nasabah Bank Century."
"Kami mengumpulkan uang rupiah demi rupah. Kami dibohongi. Kami ingin uang kami kembali," kata Tri.
Tri mengaku uang sebesar Rp 3,4 miliar adalah uang milik 900 anggota Kelompok Penyegaran Hidup yang ada di Yogyakarta. Masih banyak lagi nasabah Bank Century di Yogyakarta yang sampai sekarang belum ada kejelasan pengembaliannya.
Usai berorasi untuk mengungkapkan kekecewaannya Tri Janualdi bersama rekannya Bunadi mengajak semua peserta untuk memakan roti buaya. Roti buaya hanya dimakan di bagian kepala setelah itu muntahkan kembali. "Hoek, hoek, hoek, Ini cicak yang berani memakan kepala buaya," kata Tri.
Senin, 02 November 2009
Mahasiswa Yogyakarta Datangi Poltabes
Puluhan mahasiswa Yogyakarta memberikan dukungan terhadap Bibit Samat Riyanto dan Chandra Hamzah agar dibebaskan dari penahanan Mabes Polri. Mereka mendatangi Mapoltabes Yogyakarta menuntut agar kasus Bank Century dibongkar tuntas.
Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB diawali dari Bundaran Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) di Bulaksumur Yogyakarta. Selain berorasi, di tempat itu para peserta aksi juga memasang pita hitam di lengan bagian kiri.
Beberapa poster dan sebuah spanduk besar bertuliskan "Berani Korupsi Berani Mati" ditempatkan di depan barisan. Mereka juga meneriakkan yel-yel "dukung KPK dan selamatkan KPK".
Setelah melakukan berbagai orasi, mereka kemudian berkonvoi dengan sepeda motor menuju di Simpang Empat Kantor Pos Besar Yogyakarta. Di titik nol kilometer itu, mereka juga menggelar orasi selama lebih kurang setengah jam.
Dari Kantor Pos Besar, massa kemudian berjalan menuju Mapoltabes Yogyakarta di Jl Reksobayan, Ngupasan yang berjarak sekitar 500 meter. Namun ketika sampai di Mapoltabes, kedua pintu gerbang sudah ditutup dan dijaga ketat puluhan aparat kepolisian. Massa tidak diperbolehkan masuk oleh aparat. Merekapun kemudian menggelar orasi di depan pintu gerbang.
Dalam orasinya koordinator aksi Pidi Winata menyatakan pihaknya menuntut Presiden SBY untuk mendukung secara penuh KPK untuk membongkar kasus Bank Century sebagai agenda mendesak 100 hari pemerintahan. Meminta Kapolri mencopot Kabareskrim Komjen Susno Duaji serta pihak lain yang disinyalir terlibat kasus kriminalisasi KPK dan upaya pelemahan KPK.
"Bongkar dan usut tunutas kasus Century. Selamatkan KPK, Bibit dan Chandra," kata Winata.
Setelah berorasi dan membacakan pernyataan sikapnya, massa kemudian membubarkan diri dan kembali ke Kantor Pos Besar Yogyakarta.
Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB diawali dari Bundaran Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) di Bulaksumur Yogyakarta. Selain berorasi, di tempat itu para peserta aksi juga memasang pita hitam di lengan bagian kiri.
Beberapa poster dan sebuah spanduk besar bertuliskan "Berani Korupsi Berani Mati" ditempatkan di depan barisan. Mereka juga meneriakkan yel-yel "dukung KPK dan selamatkan KPK".
Setelah melakukan berbagai orasi, mereka kemudian berkonvoi dengan sepeda motor menuju di Simpang Empat Kantor Pos Besar Yogyakarta. Di titik nol kilometer itu, mereka juga menggelar orasi selama lebih kurang setengah jam.
Dari Kantor Pos Besar, massa kemudian berjalan menuju Mapoltabes Yogyakarta di Jl Reksobayan, Ngupasan yang berjarak sekitar 500 meter. Namun ketika sampai di Mapoltabes, kedua pintu gerbang sudah ditutup dan dijaga ketat puluhan aparat kepolisian. Massa tidak diperbolehkan masuk oleh aparat. Merekapun kemudian menggelar orasi di depan pintu gerbang.
Dalam orasinya koordinator aksi Pidi Winata menyatakan pihaknya menuntut Presiden SBY untuk mendukung secara penuh KPK untuk membongkar kasus Bank Century sebagai agenda mendesak 100 hari pemerintahan. Meminta Kapolri mencopot Kabareskrim Komjen Susno Duaji serta pihak lain yang disinyalir terlibat kasus kriminalisasi KPK dan upaya pelemahan KPK.
"Bongkar dan usut tunutas kasus Century. Selamatkan KPK, Bibit dan Chandra," kata Winata.
Setelah berorasi dan membacakan pernyataan sikapnya, massa kemudian membubarkan diri dan kembali ke Kantor Pos Besar Yogyakarta.
Prof. Tom Campbell : Isu HAM Mengalami Demitologi
Hak asasi manusia (HAM) atau sebenarnya tepatnya harus disebut dengan istilah 'hak-hak manusia' (human rights) adalah hak-hak yang seharusnya diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia, agar setiap manusia mamapu saling menghargai dan bertoleransi satu sama lain. Namun dalam dua dekade terakhir, penggunan istilah HAM tidak lebih sebagai mitos yang dimanfaatkan oleh kelompok atau penguasa untuk kepentingan politik. Karenanya, penggunaan istilah “hak” perlu dijernihkan dari sebatas retorika dalam diskursus menjadi sebuah fakta di penerapannya.
“Isu HAM dilihat dari sisi filosofis mengalami demitologi, anggapan ini harus dikonstruksi untuk menghindari dari penggunaan yang tidak tepat,” ujar Filsuf Australia, Prof. Tom Campbell, dalam kuliah umum ‘Fakta dan Retorika Hak Asasi Manusia’ di Ruang auditorium Filsafat UGM, Senin (2/11).
Dalam presentasi makalahnya, Direktur Pusat Studi Filsafat Terapan dan Etika Publik dari Universitas Nasional Australian ini berusaha menjernihkan istilah “hak” (right) yang belakangan menjadi diskursus utama dalam kajian Filsafat Hukum dan Filsafat Politik sekaligus.
“Sayangnya, sama dengan nasib “keadilan” (justice) yang terombang-ambing oleh banyak disiplin, “hak” pun juga menghadapi ambiguitas. Ambiguitas ini mempertegas bahwa “hak” telah melintasi batas diskursus sebagai isu hukum, teori sosial atau bahkan teori moral,” imbuhnya.
Untuk mengatasinya, ia menyarankan perlunya untuk membedakan dan menempatkan secara tepat apa yang disebutnya sebagai “real” dan “rhetorical” right.
Seperti disampiakan Koordinator kegiatan Samsul Ma’arif M., S.Fil., M.A, Dalam rangkaian kunjungannya ke Fakultas Filsafat UGM, Prof. Tom Campbell selain memberikan kuliah umum pada 2 dan 5 Nopember, bersama Dr Heeyong Park dari Hankuk University of Foreign Studies Korea, penulis buku terkenal Seven Theories of Human Society ini juga akan melakukan assessment terhadap kurikulum pendidikan pada Fakultas Filsafat UGM.
“Diawali dengan memberikan paparan tentang perkembangan pembelajaran filsafat di di dunia, Prof. Campbell akan memberikan masukan-masukan. Masukan-masukan yang diberikan oleh keduanya diharapkan dapat dijadikan bahan dalam penyusunan kurikulum di fakultas,” kata staf pengajar Fakultas Fislsafat UGM ini.
“Isu HAM dilihat dari sisi filosofis mengalami demitologi, anggapan ini harus dikonstruksi untuk menghindari dari penggunaan yang tidak tepat,” ujar Filsuf Australia, Prof. Tom Campbell, dalam kuliah umum ‘Fakta dan Retorika Hak Asasi Manusia’ di Ruang auditorium Filsafat UGM, Senin (2/11).
Dalam presentasi makalahnya, Direktur Pusat Studi Filsafat Terapan dan Etika Publik dari Universitas Nasional Australian ini berusaha menjernihkan istilah “hak” (right) yang belakangan menjadi diskursus utama dalam kajian Filsafat Hukum dan Filsafat Politik sekaligus.
“Sayangnya, sama dengan nasib “keadilan” (justice) yang terombang-ambing oleh banyak disiplin, “hak” pun juga menghadapi ambiguitas. Ambiguitas ini mempertegas bahwa “hak” telah melintasi batas diskursus sebagai isu hukum, teori sosial atau bahkan teori moral,” imbuhnya.
Untuk mengatasinya, ia menyarankan perlunya untuk membedakan dan menempatkan secara tepat apa yang disebutnya sebagai “real” dan “rhetorical” right.
Seperti disampiakan Koordinator kegiatan Samsul Ma’arif M., S.Fil., M.A, Dalam rangkaian kunjungannya ke Fakultas Filsafat UGM, Prof. Tom Campbell selain memberikan kuliah umum pada 2 dan 5 Nopember, bersama Dr Heeyong Park dari Hankuk University of Foreign Studies Korea, penulis buku terkenal Seven Theories of Human Society ini juga akan melakukan assessment terhadap kurikulum pendidikan pada Fakultas Filsafat UGM.
“Diawali dengan memberikan paparan tentang perkembangan pembelajaran filsafat di di dunia, Prof. Campbell akan memberikan masukan-masukan. Masukan-masukan yang diberikan oleh keduanya diharapkan dapat dijadikan bahan dalam penyusunan kurikulum di fakultas,” kata staf pengajar Fakultas Fislsafat UGM ini.
Buah Nona Potensial untuk Obat Anti Kanker dan Gagal Ginjal
Buah mulwa atau sering dikenal dengan nama buah nona (Annona reticulata) mulai sulit dijumpai karena tidak banyak lagi ditanam. Padahal buah ini merupakan tanaman yang tergolong ke dalam genus Annona yang berasal dari daerah tropis memiliki kekerabatan dengan buah Sirsak (Annona muricata) dan Srikaya (Annona squamosa).
Semakin langkahnya buah nona disebabkan karena banyak orang yang kurang begitu menyukai rasa buahnya dan jumlahnya panenan buahnya yang relatif sedikit dalam satu pohon.
Hasil penelitian Dra. Hamidah, M.Kes, buah nona merupakan kompoditi pangan yang bernilai lebih dan berpotensi dimanfaatkan untuk kesehatan karena mengandung senyawa acetogenin untuk anti kanker dan alkaloid mengatasi gagal ginjal.
“Buah nona ini jarang ditanam, rasanya memang tidak enak, mengandung kandungan bahan aktif bermanfaat. Kalo masyarakat sadar, justru bermanfaat untuk kebaikan, ” kata staf pengajar fakultas Saintek Unair ini kepada wartawan usai melakukan ujian terbuka promosi doktor program pascasarjana, di Fakultas Biologi UGM, Sabtu (31/10).
Menurut Hamidah, mengkonsumsi buah-buahan dari alam sangat bermanfaat apalagi untuk menangkal berbagai penyakit dengan bertambahnya usia. “Kalo kita kembali ke alam akan selamat, karena usia tambah tua, perlu maka makanan yang sehat,” ujar lulusan doktor ke-1037 dari UGM ini.
Dalam kesimpulan disertasinya yang berjudul 'Biosistematika Annona murricata L., Annona squamosa dan Annona reticulata dengan pendekatan numerik', diketahui variasi karakter fenotip buah sirsak, srikaya dan buah nona pada habitat yang berbeda namun tidak diikuti perubahan variasi karakter genotip dan kedudukan takson berdasar kandungan alkaloid dan flavonoid dan sidik jari DNA dengan teknik RAPD.
Prof. Dr. Santoso selaku promotor Hamidah berpesan Hamidah dapat melanjutkan hasil penelitiannya. “Selesai doktor ini jangan berpuas diri, karena ada tanggungjawab yang lebih besar untuk melanjutkan hasil penelitian ini,” pesannya.
Semakin langkahnya buah nona disebabkan karena banyak orang yang kurang begitu menyukai rasa buahnya dan jumlahnya panenan buahnya yang relatif sedikit dalam satu pohon.
Hasil penelitian Dra. Hamidah, M.Kes, buah nona merupakan kompoditi pangan yang bernilai lebih dan berpotensi dimanfaatkan untuk kesehatan karena mengandung senyawa acetogenin untuk anti kanker dan alkaloid mengatasi gagal ginjal.
“Buah nona ini jarang ditanam, rasanya memang tidak enak, mengandung kandungan bahan aktif bermanfaat. Kalo masyarakat sadar, justru bermanfaat untuk kebaikan, ” kata staf pengajar fakultas Saintek Unair ini kepada wartawan usai melakukan ujian terbuka promosi doktor program pascasarjana, di Fakultas Biologi UGM, Sabtu (31/10).
Menurut Hamidah, mengkonsumsi buah-buahan dari alam sangat bermanfaat apalagi untuk menangkal berbagai penyakit dengan bertambahnya usia. “Kalo kita kembali ke alam akan selamat, karena usia tambah tua, perlu maka makanan yang sehat,” ujar lulusan doktor ke-1037 dari UGM ini.
Dalam kesimpulan disertasinya yang berjudul 'Biosistematika Annona murricata L., Annona squamosa dan Annona reticulata dengan pendekatan numerik', diketahui variasi karakter fenotip buah sirsak, srikaya dan buah nona pada habitat yang berbeda namun tidak diikuti perubahan variasi karakter genotip dan kedudukan takson berdasar kandungan alkaloid dan flavonoid dan sidik jari DNA dengan teknik RAPD.
Prof. Dr. Santoso selaku promotor Hamidah berpesan Hamidah dapat melanjutkan hasil penelitiannya. “Selesai doktor ini jangan berpuas diri, karena ada tanggungjawab yang lebih besar untuk melanjutkan hasil penelitian ini,” pesannya.
Langgan:
Entri (Atom)
