Jumat, 03 April 2009

Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Pengaruhi Legislator dan Sistem Politik Indonesia

Kurang lebih 30-40% pemilih belum menentukan pilihan pasti dalam pemilu 9 April mendatang. Angka ini bahkan dapat menjadi lebih besar jika mengacu pada jumlah pemilih yang datang dan berpartisipasi dalam berbagai pilkada sebelumnya.

Gejala semacam ini berimplikasi pada dua hal, yakni sisi pemilih/publik dan legitimasi politik hasil pemilu. Dilihat dari sisi publik, pemilih yang belum menentukan pilihan sangat potensial untuk menjadi golput. Hal ini berujung pada angka partisipasi atau turn out votes yang rendah. Bayang-bayang rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu kali ini tetap menghantui jika melihat rendahnya partisipasi publik dalam pemilihan kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan Riza Noer Arfani, staf pengajar Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Isipol UGM, dalam seminar yang bertajuk “Keresahan Masyarakat Menghadapi Pemilu 2009”. Seminar diselenggarakan oleh Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM.

“Rendahnya partisipasi semacam itulah yang pada akhirnya akan menetukan tingkat legitimasi politik. Semakin rendah tingkat partisipasi pemilih, semakin rendah legitimasi politiknya,” jelasnya.

Dikatakan Riza, karena penerapan sistem pemilihan yang berbeda dengan pemilihan sebelumnya, terdapat dua sektor politik, yakni legislator dan sistem politik, yang akan terpengaruh oleh tinggi-rendahnya partisipasi pemilih dan legitimasi yang dihasilkan.

Penerapan mekanisme suara terbanyak menghasilkan pola akuntabilitas yang lebih langsung dari pemilih ke individu para legislator. Hal semacam ini secara otomatis meminggirkan peran partai politik. Dengan pola semacam ini partisipasi pemilih tidak dapat serta merta diukur pada tingkatan makro. Riza berujar, “Persoalannya, hampir bisa dipastikan tidak banyak caleg yang dapat memenuhi tingkat keterpilihan ideal. Akibatnya para calon terpilih sesungguhnya adalah pilihan terbaik kedua, ketiga, dan seterusnya dari suatu daerah pemilihan.”

Disampaikan oleh pria yang juga staf Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK) UGM ini, mekanisme pemilihan yang rumit sangat potensial memunculkan berbagai interpretasi sehingga dapat memicu sengketa antarpelaku. Di titik inilah legitimasi politik para legislator berhadapan dengan legitimasi politik yang lebih sistemik. Sistem politik akan diuji akuntabilitas/legitimasinya pada tiap tahapan pemilu.

Konstelasi kekuatan partai-partai pascapemilu menyisakan berbagai pertanyaan, mengingat partai-partailah yang menjadi penentu siapa yang akan bertarung dalam pilpres mendatang. Beragam skenario yang dirancang partai baru dapat berantakan ketika terjadi diversifikasi masif dalam kekuatan-kekuatan antarpartai. Hal ini terjadi ketika tidak ada satupun partai yang mampu menembus perolehan minimal 20% suara nasional. "Ini sangat mungkin terjadi bila angka golput melebihi 30-40%. Di sinilah kontribusi pemilih/publik akan banyak diperhitungkan, baik yang memutuskan untuk tidak memilih maupun yang telah mantap dengan pilihannya," tandas pria yang mendalami kajian politik dan pemerintahan Amerika Serikat, Amerika Latin, dan Asia Tenggara ini.

Ditambahkannya, keputusan pemilih akan menentukan konstelasi di tingkat nasional dan daerah. Keputusan pemilih di tingkat nasional menjadi sangat penting terutama dalam konteks rekrutmen calon pemimpin tertinggi di Indonesia. Sementara konstelasi kedaerahan dalam jangka pendek dipakai untuk meningkatkan dan menurunkan posisi tawar dalam pencalonan kepemimpinan nasional. Dituturkan Riza, "Hasil pemilu sedikit banyak akan meminggirkan peran pemilih, tetapi mekanisme dagang sapi pencalonan presiden dan wapres akan juga dituntun oleh tarik menarik kekuatan antarpartai di daerah-daerah."

Tidak ada komentar: