Rabu, 22 Juli 2009

UUPA No 5 tahun 1960 Belum Mampu Atasi Sengketa Tanah

Yogyakarta - Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960 dinilai belum mampu mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut sengketa/konflik pertanahan di Indonesia.

Ada jutaan tanah di seluruh Indonesia yang belum jelas penataannya baik itu tanah perseorangan, tanah adat hingga tanah negara.

Saat ini tercatat sekitar 7,491 kasus pertanahan yang ada di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) meliputi 4,581 sengketa, 858 konflik dan 2.052 perkara yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

"UUPA Tahun 1960 belum mengatur detil soal tanah sehingga perlu UU di bawahnya sehingga memudahkan pelaksanaannya," kata Ketua Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan (MEP) UGM Dr Akhmad Makhfatih saat diskusi di kantor MEP Jl Teknika Utara, Yogyakarta, Rabu (22/7/2009).

Menurut dia, UUPA juga belum mencakup semua komponen yang dapat mensejahterakan rakyat, sehingga perlu dilengkapi dengan UU yang mampu mencakup semuanya.

Dengan adanya banyak kasus sengketa tanah, saat ini diperlukan undang-undang lainnya yang mampu menciptakan sistem pengelolaan pertanahan.

Undang-undang yang telah dimulai dan menghasilkan draft hukum dan akademik.

"Kita harus terus mendorong agar RUU Pertanahan agar bisa segera disahkan oleh DPR agar administrasi pertanahan kita menjadi lebih baik," katanya.

Akhmad mengusulkan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan tanah sebagai sebuah aset. Di dalam RUU Pertanahan yang akan disusun ini nantinya juga mengatur tanah sebagai sebuah aset baik dalam pengertian ekonomi maupun hukum.

Saat ini, tanah hanya dapat diperhitungkan bila berkaitan dengan obyek pajak dengan adanya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

"Dengan adanya penilaian aset, tanah akan lebih ternilai sebagai sebuah aset baik dari sisi ekonomi maupun hukum. Ini yang harus dikembangkan Indonesia ke depan, sebab negara-negara lain tetangga kita di Asia Tenggara seperti Malaysia sudah mulai melakukan," kata Akhmad.

Tidak ada komentar: