Yogyakarta, Sebanyak lima orang wisatawan hilang di Pantai Parangtritis, Bantul, Sabtu (31/1/2009). Mereka hilang ditelan ombak saat bermain di pantai pada pagi hari sekitar pukul 06.00 WIB.
Kelima orang itu, tiga diantaranya adalah pelajar SMP 1 Muhammadiyah Brebes Jawa Tengah. Tiga orang itu Aris Budi Nugroho (16), Andreas Setyo Budi (16) dan Rizky Firmansyah, semuanya warga Paguyangan Brebes. Sedang dua orang korban lagi yakni Soni Haryono (19) warga Papringan Yogyakarta dan Ekhy (21) mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta asal Ngawi Jawa Timur.
Komandan SAR Parangtritis, Suroyo kepada detikcom mengatakan kelima orang korban kecelakaan laut itu hilang sekitar 200 meter arah timur posko SAR. Mereka hilang secara bersamaan pada pukul 06.00 saat ombak pantai masih tinggi.
"Tempat mereka terseret ombak berdekatan dan hampir bersamaan di sekitar palung di sisi timur," kata Suroyo.
Saat terjadi peristiwa itu kata dia, kondisi pantai masih terjadi hujan deras dengan kabut tebal menyelimuti sekitar pinggir pantai. Saat itu kondisi sekitar Parangtritis juga masih sepi pengunjung pantai. "Saat ada ombak besar mereka langsung terseret masuk ke sekitar palung," katanya.
Menurut Suroyo, sampai saat ini Tim SAR masih terus melakukan pencarian, namun belum membuah hasil. Setelah jam 12.00 nanti, tim SAr akan kembali melakukan penyisiran ke arah timur dan ke barat Parangtritis.
Jumat, 30 Januari 2009
PPATK Tak Bisa Audit Dana Pemilu
Yogyakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPTK) tidak bisa mengaudit dana kampanye. Padahal ada aana ratusan miliar rupiah yang ada di parpol untuk kegiatan pemilu yang dikhawatirkan berasal dari kegiatan praktek pencucian uang.
"Kita maupun Bawaslu tidak bisa dan mengalami kesulitan untuk mengaudit dana kampanye karena memang tidak ada kewenangannya," kata Yunus Husein, Kepala PPATK dalam seminar 'Pemberantasan Korupsi dan Money Laundering, Tantangan, Prospek dan dampak terhadap Perekonomian' di gedung Magister Sains Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Bulaksumur, Sabtu (31/1/2009).
Yunus mengatakan saat ini diperlukan kerjasama dengan Bawaslu mengingat minimnya kewenangan pengawasan Bawaslu dan PPATK terhadap dana pemilu. PPATK tidak bisa secara langsung punya kewenangan mengawasi dana kampanye. Sementara itu Bawaslu hanya punya cakupan informasi yang terbatas terhadap aliran dana kampanye karena tidak memiliki akses terhadap sistem keuangan.
"Karena itu, aliran dana selama pemilu itu harus benar-benar diawasi. Perlu kerjasama untuk meminimalkan kelemahan instansi yang ada dalam melakukan pengawasan dana kampanye," ungkap Yunus.
Dia menambahkan untuk meminimalkan semuanya itu perlu dukungan regulasi dan kebijakan seperti undang-undang. "Semua celah yang memungkinkan terjadi praktek pencucian uang harus diawasi," pungkas dia.
"Kita maupun Bawaslu tidak bisa dan mengalami kesulitan untuk mengaudit dana kampanye karena memang tidak ada kewenangannya," kata Yunus Husein, Kepala PPATK dalam seminar 'Pemberantasan Korupsi dan Money Laundering, Tantangan, Prospek dan dampak terhadap Perekonomian' di gedung Magister Sains Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Bulaksumur, Sabtu (31/1/2009).
Yunus mengatakan saat ini diperlukan kerjasama dengan Bawaslu mengingat minimnya kewenangan pengawasan Bawaslu dan PPATK terhadap dana pemilu. PPATK tidak bisa secara langsung punya kewenangan mengawasi dana kampanye. Sementara itu Bawaslu hanya punya cakupan informasi yang terbatas terhadap aliran dana kampanye karena tidak memiliki akses terhadap sistem keuangan.
"Karena itu, aliran dana selama pemilu itu harus benar-benar diawasi. Perlu kerjasama untuk meminimalkan kelemahan instansi yang ada dalam melakukan pengawasan dana kampanye," ungkap Yunus.
Dia menambahkan untuk meminimalkan semuanya itu perlu dukungan regulasi dan kebijakan seperti undang-undang. "Semua celah yang memungkinkan terjadi praktek pencucian uang harus diawasi," pungkas dia.
Ketua PPATK : Tahun 2008 Ada Tren Money Laundry Meningkat
Yogyakarta - Selama tahun 2008 tren praktek money laundry atau pencucian uang meningkat drastis di Indonesia. Pada tahun 2008 berdasarkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) mencapai 869 laporan per bulan dengan rata-rata per hari sebanyak 29 LKTM.
Hal itu diungkapkan Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam acara seminar 'Pemberantasan Korupsi dan Money Laundering, Tantangan, Prospek dan dampak terhadap Perekonomian' di gedung Magister Sains Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Bulaksumur, Sabtu (31/1/2009).
"Ada tren meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan LKTM sejak tahun 2002 hingga 2008," kata Yunus.
Dia mengatakan tren tindak pidana pencucian periode Januari - Desember 2008 belum menurun tapi justru meningkat dengan modus penipuan melalui penggunaan identitas pals dalam pembukaan rekening bank. Pencucian uang melalui pembelian aset berharga, investasi pada financial market juga bermunculan.
"Tapi pencucian uang hasil korupsi masih banyak terjadi terutama dari APBN/APBD yang dilakukan bendahara atau pejabat di instansi pemerintah," katanya.
Menurut dia pada tahun 2002 setiap bulan PPATK laporan sebanyak 103 kasus. Pada tahun 2005 meningkat menjadi 171 LKTM per bulan. Kemudian naik lagi menjadi 290 LKTM per bulan pada tahun 2006. Pada tahun 2007 menjadi 486 laporan per bulan. "Pada tahun 2008 meningkat lebih dari 90 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi 869 LKTM per bulannya," ungkap Yunus.
Dia mengatakan saat ini laporan dari bank masih mendominasi LKTM sebanyak 119 atau 91,54 persen. Selanjutnya diikuti Penyedia Jasa Keuangan (PJK) lainnya seperti perusahaan valas sebanyak 34 atau 4,23 persen dan perusahaan efek sebanyak 29 laporan.
Menurut Yunus, sebanyak 628 laporan dari 1.204 LKTM di PPATK telah disampaikan ke aparat kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Sejumlah kasus sebagian besar didominasi kasus korupsi sebanyak 267 kasus dan 203 kasus penipuan.
"Permintaan informasi kepada kita saat ini masih banyak, 341 dari kepolisian,219 dari KPK, sebanyak 61 dari kejaksaan dan 50 dari permintaan lain dari dari counterpart di luar negeri sebanyak 138 permintaan," katanya.
Hal itu diungkapkan Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam acara seminar 'Pemberantasan Korupsi dan Money Laundering, Tantangan, Prospek dan dampak terhadap Perekonomian' di gedung Magister Sains Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Bulaksumur, Sabtu (31/1/2009).
"Ada tren meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan LKTM sejak tahun 2002 hingga 2008," kata Yunus.
Dia mengatakan tren tindak pidana pencucian periode Januari - Desember 2008 belum menurun tapi justru meningkat dengan modus penipuan melalui penggunaan identitas pals dalam pembukaan rekening bank. Pencucian uang melalui pembelian aset berharga, investasi pada financial market juga bermunculan.
"Tapi pencucian uang hasil korupsi masih banyak terjadi terutama dari APBN/APBD yang dilakukan bendahara atau pejabat di instansi pemerintah," katanya.
Menurut dia pada tahun 2002 setiap bulan PPATK laporan sebanyak 103 kasus. Pada tahun 2005 meningkat menjadi 171 LKTM per bulan. Kemudian naik lagi menjadi 290 LKTM per bulan pada tahun 2006. Pada tahun 2007 menjadi 486 laporan per bulan. "Pada tahun 2008 meningkat lebih dari 90 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi 869 LKTM per bulannya," ungkap Yunus.
Dia mengatakan saat ini laporan dari bank masih mendominasi LKTM sebanyak 119 atau 91,54 persen. Selanjutnya diikuti Penyedia Jasa Keuangan (PJK) lainnya seperti perusahaan valas sebanyak 34 atau 4,23 persen dan perusahaan efek sebanyak 29 laporan.
Menurut Yunus, sebanyak 628 laporan dari 1.204 LKTM di PPATK telah disampaikan ke aparat kepolisian dan kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Sejumlah kasus sebagian besar didominasi kasus korupsi sebanyak 267 kasus dan 203 kasus penipuan.
"Permintaan informasi kepada kita saat ini masih banyak, 341 dari kepolisian,219 dari KPK, sebanyak 61 dari kejaksaan dan 50 dari permintaan lain dari dari counterpart di luar negeri sebanyak 138 permintaan," katanya.
UGM Buka Program Ekonomi Kriminal
Yogyakarta - Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) membuka program kuliah ekonomika kriminalitas dalam program Magister Sains Ilmu Ekonomi. Dibukanya program itu karena kriminalitas ekonomi lintas batas negara money laundering, human trafficking, drugs tarfficking, kejahatan perbankan, penggelapan dan lain-lain yang semakin canggih.
Hal itu diungkapkan Arti Adji, PhD kepada wartawan seusai acara launching dan seminar 'Pemberantasan Korupsi dan Money Laundering' di kampus UGM, Bulaksumur Yogyakarta, Sabtu (31/1/2009).
"Konsentrasi program crime economics ini untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kriminalitas ekonomi yang sangat merugikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan negara," kata Arti.
Menurut dia, saat ini kriminalitas ekonomi lintas negara sudah semakin canggih karena didukung sarana transportasi, komunikasi dan perbankan. Akibatnya tidak bisa hanya diatasi dengan perangkat hukum yang hanya memberikan efek jera.
Program studi ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Lulusan program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang crime economics yang masih sangat langka di Indonesia maupun di dunia internasional.
"Program ini bertujuan untuk menanggulangi dari sisi analisis ekonomi," kata Arti didampingi Dr Rimawan Pradiptyo.
Sementara itu, Rimawan menambahkan kasus kriminalitas ekonomi itu tidak hanya terjadi di negara berkembang saja, tapi di negara-negara maju juga terjadi. Hanya saja di negara maju sudah ada upaya dengan berbagai perangkat hukum dan ilmu lain seperti ekonomi untuk menanggulanginya.
"Khusus untuk negara berkembang seperti Indonesia kasus korupsi dan money laundering paling banyak terjadi," kata Rimawan.
Dia mencontohkan kasus perusahaan asing yang terbukti melakukan pelanggaran di Indonesia diharuskan membayar denda sebesar Rp 250 miliar. Padahal perusahaan itu mendapatkan keuntungan hingga belasan triliun.
"Secara hukum, denda sudah dijatuhkan tapi kalau dilihat dari sisi ekonomis jumlah denda Rp 250 miliar untuk nilai sekarang ini kecil sekali. Hal-hal seperti ini yang akan kita ajarkan sehingga mereka mengetahuinya," pungkas dia.
Hal itu diungkapkan Arti Adji, PhD kepada wartawan seusai acara launching dan seminar 'Pemberantasan Korupsi dan Money Laundering' di kampus UGM, Bulaksumur Yogyakarta, Sabtu (31/1/2009).
"Konsentrasi program crime economics ini untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kriminalitas ekonomi yang sangat merugikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan negara," kata Arti.
Menurut dia, saat ini kriminalitas ekonomi lintas negara sudah semakin canggih karena didukung sarana transportasi, komunikasi dan perbankan. Akibatnya tidak bisa hanya diatasi dengan perangkat hukum yang hanya memberikan efek jera.
Program studi ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Lulusan program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang crime economics yang masih sangat langka di Indonesia maupun di dunia internasional.
"Program ini bertujuan untuk menanggulangi dari sisi analisis ekonomi," kata Arti didampingi Dr Rimawan Pradiptyo.
Sementara itu, Rimawan menambahkan kasus kriminalitas ekonomi itu tidak hanya terjadi di negara berkembang saja, tapi di negara-negara maju juga terjadi. Hanya saja di negara maju sudah ada upaya dengan berbagai perangkat hukum dan ilmu lain seperti ekonomi untuk menanggulanginya.
"Khusus untuk negara berkembang seperti Indonesia kasus korupsi dan money laundering paling banyak terjadi," kata Rimawan.
Dia mencontohkan kasus perusahaan asing yang terbukti melakukan pelanggaran di Indonesia diharuskan membayar denda sebesar Rp 250 miliar. Padahal perusahaan itu mendapatkan keuntungan hingga belasan triliun.
"Secara hukum, denda sudah dijatuhkan tapi kalau dilihat dari sisi ekonomis jumlah denda Rp 250 miliar untuk nilai sekarang ini kecil sekali. Hal-hal seperti ini yang akan kita ajarkan sehingga mereka mengetahuinya," pungkas dia.
Akbar Usulkan Golkar Segera Umumkan Capres
Yogyakarta - Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar Tandjung mengusulkan agar Golkar segera mengumumkan calon presiden. Tujuannya agar rakyat segera mengetahui siapa yang bakal menjadi calon presiden dan jangan Golkar menjadi penonton saja.
Hal itu diungkapkan Akbar Tandjung menjawab pertanyaan wartawan seusai membuka Munas I Barisan Indonesia (Barindo) di Wisma LPP Jl Demangan, Jumat (30/1/2009).
"Saya berpendapat seyogyanya Golkar mulai mempersiapkan calon presiden. meski keputusan final siapa yang akan maju menjadi capres setelah pemilu legislatif itu bisa saja dilakukan. Namun prosesnya harus dimulai sejak sekarang ini," katanya.
Dia mengatakan sebagai partai besar pemenang pemilu 2004, partai yang sudah punya pengalaman politik sejak tahun 1971 hingga 2004, serta partai yang punya kader yang dapat diandalkan, yang mumpuni dan punya infra struktur yang menjangkau di daerah-daerah, sebaiknya Golkar mempersiapkan siapa presiden. Persiapan itu harus dilakukan sejak dini, supaya masyarakat tahu siapa yang jadi calon presiden dari Golkar.
"Tidak satu orang, setidaknya beberapa orang, 5 atau 3 orang. Seperti tahun 2004 lalu kami menetapkan lima orang sehingga rakyat tahu kira-kira siapa diantara satu dari lima calon itu. Dengan demikian pada waktu rakyat memilih calon juga menjadi refensinya untuk pilih partai golkar," ungkapnya.
Menurut dia sekarang ini Golkar hanya menonton saja. Sebab PDIP sudah intensif melakukan persiapan. Siapa capres juga sudah jelas. Partai Demokrat juga sudah jelas dan sudah mempersiapkan calon.
"Tapi Partai Golkar sebagai partai besar, jangan sampai orang menilai partai besar kok tidak punya kepercayaan diri untuk mempersiapan," kritik Akbar.
Meski kemungkinan untuk menggelar konvensi di Partai Golkar sudah tertutup, da berpendapat Golkar sebaiknya tetap menyelenggarakannya. Bila digelar dirinya, Sultan Hamengku Buwono X serta tokoh-tokoh muda Golkar seperti Fadel Muhammad, Marwah Daud Ibrahim dan Yuddy Chrisnandi pasti akan megikutinya.
"Saya yakin tenam-teman yang lain, yang junior seperti Fadel, Marwah, Yuddy pasti akan ikut, karena di Golkar tidak ada konvensi, mereka mencona diluar untuk mendapatkan pengalaman politik yang lain. Dan kelihatannya memang tak ada," pungkas dia.
Hal itu diungkapkan Akbar Tandjung menjawab pertanyaan wartawan seusai membuka Munas I Barisan Indonesia (Barindo) di Wisma LPP Jl Demangan, Jumat (30/1/2009).
"Saya berpendapat seyogyanya Golkar mulai mempersiapkan calon presiden. meski keputusan final siapa yang akan maju menjadi capres setelah pemilu legislatif itu bisa saja dilakukan. Namun prosesnya harus dimulai sejak sekarang ini," katanya.
Dia mengatakan sebagai partai besar pemenang pemilu 2004, partai yang sudah punya pengalaman politik sejak tahun 1971 hingga 2004, serta partai yang punya kader yang dapat diandalkan, yang mumpuni dan punya infra struktur yang menjangkau di daerah-daerah, sebaiknya Golkar mempersiapkan siapa presiden. Persiapan itu harus dilakukan sejak dini, supaya masyarakat tahu siapa yang jadi calon presiden dari Golkar.
"Tidak satu orang, setidaknya beberapa orang, 5 atau 3 orang. Seperti tahun 2004 lalu kami menetapkan lima orang sehingga rakyat tahu kira-kira siapa diantara satu dari lima calon itu. Dengan demikian pada waktu rakyat memilih calon juga menjadi refensinya untuk pilih partai golkar," ungkapnya.
Menurut dia sekarang ini Golkar hanya menonton saja. Sebab PDIP sudah intensif melakukan persiapan. Siapa capres juga sudah jelas. Partai Demokrat juga sudah jelas dan sudah mempersiapkan calon.
"Tapi Partai Golkar sebagai partai besar, jangan sampai orang menilai partai besar kok tidak punya kepercayaan diri untuk mempersiapan," kritik Akbar.
Meski kemungkinan untuk menggelar konvensi di Partai Golkar sudah tertutup, da berpendapat Golkar sebaiknya tetap menyelenggarakannya. Bila digelar dirinya, Sultan Hamengku Buwono X serta tokoh-tokoh muda Golkar seperti Fadel Muhammad, Marwah Daud Ibrahim dan Yuddy Chrisnandi pasti akan megikutinya.
"Saya yakin tenam-teman yang lain, yang junior seperti Fadel, Marwah, Yuddy pasti akan ikut, karena di Golkar tidak ada konvensi, mereka mencona diluar untuk mendapatkan pengalaman politik yang lain. Dan kelihatannya memang tak ada," pungkas dia.
Kamis, 29 Januari 2009
Bugiakso Arep Maju Capres
Yogyakarta - Bursa pencalonan presiden 2009 kembali bertambah ramai. Ir Drs H. Bugiakso, cucu menantu Pangsar Soedirman akan mendeklarasikan diri maju pilpres 2009 di Monumen Yogya Kembali pada tanggal 1 Februari 2009.
Dia pun tidak merasa minder menghadapi banyak calon presiden yang bermunculan termasuk para calon incumben. Dalam deklarasi nanti, Bugiakso akan mengusung slogan 'presiden perubahan' atau saatnya memilih presiden perubahan.
"Sampai saat ini sudah ada sekitar tujuh parpol yang akan mengusung nama Bugiakso dalam pilpres nanti," kata salah tim sukses Bugiakso, Nur Achmad Affandi kepada wartawan di Monumen Yogya Kembali Jl Ringroad Utara, Sleman, Jumat (30/1/2009).
Namun Nur Achmad belum bersedia menjelaskan secara detail parpol mana saja yang telah mendukung langkah pencalonan cucu menantu Pangsar Soedirman yang juga ketua umum Jenderal Soedirman Center itu. Dukungan parpol-parpol itu akan terus bertambah sehingga bisa memenuhi kuota 25 persen sebagai syarat pencalonan.
"Selain itu masyarakat Indonesia juga banyak mendukungnya. Itu akan kita buktikan nanti saat deklarasi dalam Rapat Umum Masyarakat Indonesia (RUMI) di Monumen Yogya Kembali," kata Nur Achmad didampingi ketua panitia Agenanda Djatmika.
Dalam RUMI itu lanjut dia, akan hadir ribuan warga masyarakat berbagai lapisan dan suku yang akan mendukung deklarasi Bugiakso. Slogan yang diusung adalah 'saat kita pilih presiden perubahan'. Program yang ditawarkan dengan sebelas program perjuangan semesta diantaranya, tanah untuk rakyat, Indonesia lumbung
pangan dunia, pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat pekerja, keadilan harga,
hankam yang kuat untuk keselamatan rakyat, Indonesia sumber kemajuan peradaban
dunia, pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat miskin, penguatan ekonomi rakyat, pembaruan hukum, persatuan negara-negara khatulistiwa, dan prakarsa Indonesia untuk perdamaian dunia.
"Dalam deklarasi nanti Bugiakso akan memberikan pidato politiknya. Saat ini dia masih terus menghadiri berbagai seperti di wilayah Semarang," katanya.
Menurut dia, pihaknya yakni Bugiakso akan diterima dan didukung rakyat Indonesia. Pihaknya juga ingin mengubah kecenderungan dari parpol yang sengaja mengambangkan massa pemilih sehingga rakyat tidak punya banyak pilihan. Pihaknya ingin memberikan kepada rakyat banyak pilihan, calon presiden yang akan maju nanti.
"Kita biarkan terjadi seperti mekanisme pasar, ada suply dan demand. Kita harus berani memberi rakyat pilihan. Kalau hanya berpikir secara linear, pilihannya hanya itu dan itu saja," pungkas dia.
Dia pun tidak merasa minder menghadapi banyak calon presiden yang bermunculan termasuk para calon incumben. Dalam deklarasi nanti, Bugiakso akan mengusung slogan 'presiden perubahan' atau saatnya memilih presiden perubahan.
"Sampai saat ini sudah ada sekitar tujuh parpol yang akan mengusung nama Bugiakso dalam pilpres nanti," kata salah tim sukses Bugiakso, Nur Achmad Affandi kepada wartawan di Monumen Yogya Kembali Jl Ringroad Utara, Sleman, Jumat (30/1/2009).
Namun Nur Achmad belum bersedia menjelaskan secara detail parpol mana saja yang telah mendukung langkah pencalonan cucu menantu Pangsar Soedirman yang juga ketua umum Jenderal Soedirman Center itu. Dukungan parpol-parpol itu akan terus bertambah sehingga bisa memenuhi kuota 25 persen sebagai syarat pencalonan.
"Selain itu masyarakat Indonesia juga banyak mendukungnya. Itu akan kita buktikan nanti saat deklarasi dalam Rapat Umum Masyarakat Indonesia (RUMI) di Monumen Yogya Kembali," kata Nur Achmad didampingi ketua panitia Agenanda Djatmika.
Dalam RUMI itu lanjut dia, akan hadir ribuan warga masyarakat berbagai lapisan dan suku yang akan mendukung deklarasi Bugiakso. Slogan yang diusung adalah 'saat kita pilih presiden perubahan'. Program yang ditawarkan dengan sebelas program perjuangan semesta diantaranya, tanah untuk rakyat, Indonesia lumbung
pangan dunia, pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat pekerja, keadilan harga,
hankam yang kuat untuk keselamatan rakyat, Indonesia sumber kemajuan peradaban
dunia, pemenuhan dan perlindungan hak-hak rakyat miskin, penguatan ekonomi rakyat, pembaruan hukum, persatuan negara-negara khatulistiwa, dan prakarsa Indonesia untuk perdamaian dunia.
"Dalam deklarasi nanti Bugiakso akan memberikan pidato politiknya. Saat ini dia masih terus menghadiri berbagai seperti di wilayah Semarang," katanya.
Menurut dia, pihaknya yakni Bugiakso akan diterima dan didukung rakyat Indonesia. Pihaknya juga ingin mengubah kecenderungan dari parpol yang sengaja mengambangkan massa pemilih sehingga rakyat tidak punya banyak pilihan. Pihaknya ingin memberikan kepada rakyat banyak pilihan, calon presiden yang akan maju nanti.
"Kita biarkan terjadi seperti mekanisme pasar, ada suply dan demand. Kita harus berani memberi rakyat pilihan. Kalau hanya berpikir secara linear, pilihannya hanya itu dan itu saja," pungkas dia.
FEB UGM Buka Konsentrasi Ekonomika Kriminalitas
Yogyakarta - Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM membuka konsentrasi kuliah ekonomika ekonomika kriminalitas dalam program magister sains ilmu ekonomi. Rencananya, pembukaan konsentrasi baru ini akan di-launch bersamaan dengan penyelenggaraan 'Seminar Pemberantasn Korupsi dan Money Laundering: Tantangan, Prospek dan Dampak terhadap Perekonomian', pada hari Sabtu, 31 Januari 2009 di ruang auditorium BRI gedung MSI FEB UGM. Menghadirkan pembicara Ketua KPK Antasari Azhar, Ketua PPATK Yunus Husein, BRR NAD Nias Aceh Yustra Iwata Alsa, Ekonom UGM Rimawan Pradipto.
Kepada wartawan, Rabu (28/1), Dr Artidiatun Adji Mec MA selaku ketua pengelola magister sains ilmu ekonomi mengatakan, pembukaan konsentrasi baru ekonomika kriminalitas merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Sehingga menurutnya, para lulusan program ini nantinya, diharapakan mampu memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang crime economics yang masih sangat langka tidak saja di Indonesia namun juga di dunia internasional.
“Pembukaan konsentrasi baru crime economic atau ekonomika kriminalitas dalam rangka untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kriminalitas ekonomi dimna dampaknya yang sangat merugikan terhadap kesejahteraan masyarakat serta ancamannya terhadap pembangunan yang berkelanjutan,” kata Artidiatun.
Lebih lanjut Artidiatun menambahkan, kriminalitas ekonomi yang terjadi melalui lintas batas negara bisa terjadi dalam berbagai bentuk diantaranya korupsi perbankan, money laundering, human trafficking, penggelapan pajak, prostitusi dan terorisme. Bahkan maraknya kriminalitas ekonomi lintas batas ini difasiliasi oleh semakin canggihnya sarana transportasi, komunikasi, perbankan dan proses informasi yang progresif.
“Aliran dana lintas global yang berasal dari kriminalitas ekonomi seperti korupsi dan penggelapan pajak berkisar 1,6 trilun dollar per tahun,” tandasnya.
Disamping itu, lanjutnya, semakin meningkatknya kegiatan ekonomi dan semakin canggihnya sistem keuangan, komunikasi dan informasi, telah menjadikan canggihnya modus operandi dari praktik kriminalitas ekonomi seperti money laundering yang telah mengakibatkan semakin kompleksnya proses penyelidikan dan penelusuran kriminalitas ekonomi.
“Para kriminal biasanya melakukan money laundering sehingga dana ilegal yang mereka peroleh tampak seperti dana yang berasal dari kegiatan ekonomi legal,” imbuhnya.
Meski begitu, kata Artidiatun, masih rendahnya tingkat deteksi dari kriminalitas ekonomi ini telah menyebabkan semakin menarik minat para pelaku kejahatan potensial untuk melakukan kejahatan ini. Karenanya, apabila tingkat kejahatan kriminalitas ekonomi ini makin meningkat maka dipastikan beban perekonomian negara juga akan semakin bertambah.
Kepada wartawan, Rabu (28/1), Dr Artidiatun Adji Mec MA selaku ketua pengelola magister sains ilmu ekonomi mengatakan, pembukaan konsentrasi baru ekonomika kriminalitas merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Sehingga menurutnya, para lulusan program ini nantinya, diharapakan mampu memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang crime economics yang masih sangat langka tidak saja di Indonesia namun juga di dunia internasional.
“Pembukaan konsentrasi baru crime economic atau ekonomika kriminalitas dalam rangka untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kriminalitas ekonomi dimna dampaknya yang sangat merugikan terhadap kesejahteraan masyarakat serta ancamannya terhadap pembangunan yang berkelanjutan,” kata Artidiatun.
Lebih lanjut Artidiatun menambahkan, kriminalitas ekonomi yang terjadi melalui lintas batas negara bisa terjadi dalam berbagai bentuk diantaranya korupsi perbankan, money laundering, human trafficking, penggelapan pajak, prostitusi dan terorisme. Bahkan maraknya kriminalitas ekonomi lintas batas ini difasiliasi oleh semakin canggihnya sarana transportasi, komunikasi, perbankan dan proses informasi yang progresif.
“Aliran dana lintas global yang berasal dari kriminalitas ekonomi seperti korupsi dan penggelapan pajak berkisar 1,6 trilun dollar per tahun,” tandasnya.
Disamping itu, lanjutnya, semakin meningkatknya kegiatan ekonomi dan semakin canggihnya sistem keuangan, komunikasi dan informasi, telah menjadikan canggihnya modus operandi dari praktik kriminalitas ekonomi seperti money laundering yang telah mengakibatkan semakin kompleksnya proses penyelidikan dan penelusuran kriminalitas ekonomi.
“Para kriminal biasanya melakukan money laundering sehingga dana ilegal yang mereka peroleh tampak seperti dana yang berasal dari kegiatan ekonomi legal,” imbuhnya.
Meski begitu, kata Artidiatun, masih rendahnya tingkat deteksi dari kriminalitas ekonomi ini telah menyebabkan semakin menarik minat para pelaku kejahatan potensial untuk melakukan kejahatan ini. Karenanya, apabila tingkat kejahatan kriminalitas ekonomi ini makin meningkat maka dipastikan beban perekonomian negara juga akan semakin bertambah.
UGM Peringkat 64 Asia dan Teratas di Indonesia
Yogyakarta - UGM kembali menjadi yang terbaik di Indonesia. Setelah sukses menduduki peringkat 74 Perguruan Tinggi Asia dan teratas di Indonesia tahun 2008, maka rating webometrics untuk web milik UGM http://ugm.ac.id di tahun 2009 naik ke posisi 64 dalam daftar peringkat 100 besar Perguruan Tinggi unggulan Asia yang diumumkan bulan januari ini. Dalam daftar tersebut, hanya ada 2 perguruan tinggi Indonesia yang masuk, yakni UGM pada peringkat 64 dan ITB pada peringkat 71.
Sementara dalam daftar peringkat 5000 perguruan tinggi unggulan dunia, sedikitnya 33 perguruan tinggi dari Indonesia masuk dalam daftar tersebut. Adapun, UGM menempati posisi 623 dunia, ITB 676 dan UI 906. Diikuti Universitas Gunadarma 1604, ITS 1762, STT Telkom 1960, dan Univ Petra 2013 dunia.
Menanggapi perbaikan peringkat yang diraih UGM ini, Kepala Pusat Pelayanan Teknologi Informasi Komunikasi UGM, Drs Bambang Prastowo Msc mengatakan, naiknya peringkat UGM ini karena semakin banyaknya komunitas UGM yang memanfaatkan domain ugm.ac.id tidak hanya mendownload informasi tapi juga mempublikasikan karyanya.
“Jadi dalam enam bulan terakhir semakin banyak warga UGM yang mempublikasikan karyanya lewat content ugm.ac.id,” kata Bambang Pras, Kamis (29/1) di Kampus UGM, Bulaksumur.
Menurut Bambang, Webometrics dalam memeringkat Perguruan Tinggi atas dasar keunggulan dalam publikasi elektronik (e-publication) yang terdapat dalam domain web masing-masing Perguruan Tinggi. Untuk mengukur keunggulan tersebut, tambahnya, webometrics menggunakan 4 indikator, Size (S), yakni jumlah halaman publikasi elektronik yang terdapat dalam domain web PT, Visibility (V) atau jumlah halaman lain yang mencantumkan URL domain PT yang dinilai, Rich Files (RF) yakni relevansi sumber elektronik dengan kegiatan akademik dan publikasi PT tersebut, dan Scholar (Sc), yakni jumlah publikasi dan situs bermutu pada domain PT.
“Data yang dikumpulkan dengan empat indikator tersebut diolah dan digunakan untuk memeringkat lebih kurang 4000 PT dari seluruh dunia. Daftar peringkat PT dikeluarkan 2 kali setiap tahun, yakni bulan Januari dan Juli,” jelas Bambang Pras.
Bambang Pras juga menambahkan, kebanyakan top rank webomatric perguruan tinggi memiliki bandwidth ke internet dengan kapasitas besar. Dengan demikian, kualitas layanan informasi universitas seperti UGM sangat tergantung penuh pada kreativitas civitas akademika.
“Hal yang dinilai adalah content yang ada. Kita memang agak berbeda dengan perguruan tinggi yang lain, karena kebanyakan perguruan tinggi lain selain UGM, content web banyak dimanfaatkan dan digunakan oleh unit khusus atau panitia, namun di UGM content web banyak diisi oleh warga UGM sendiri secara langsung,” jelasnya.
Ke depan, kata bambang, untuk terus meningkatkan peringkat UGM mencapai peringkat top dunia, pihaknya terus akan mengikuti trend yang sudah berjalan selama ini, dengan berupaya memperbanyak jumlah dosen dan mahasiswa yang telah berpartisipasi dan juga meningkatkan mutu website dari unit-unit kerja.
“Upaya ini tetap dilakukan sampai kita mencapai top rank peringkat dunia,” imbuhnya.
Bambang Pras juga sempat menyinggung, meski peringkat website UGM masih terbaik di Indonesia namun dirinya masih mengeluhkan beberapa fakultas di lingkungan sebagian besar tidak mengupdate data di website masing-masing.
“Solusinya, kita akan membentuk komisi sistem informasi yang beranggotakan tim IT dari tiap-tiap unit kerja. Jika anggota tim unit kerja ini bergabung nantinya bisa saling belajar,” tandasnya
Sementara dalam daftar peringkat 5000 perguruan tinggi unggulan dunia, sedikitnya 33 perguruan tinggi dari Indonesia masuk dalam daftar tersebut. Adapun, UGM menempati posisi 623 dunia, ITB 676 dan UI 906. Diikuti Universitas Gunadarma 1604, ITS 1762, STT Telkom 1960, dan Univ Petra 2013 dunia.
Menanggapi perbaikan peringkat yang diraih UGM ini, Kepala Pusat Pelayanan Teknologi Informasi Komunikasi UGM, Drs Bambang Prastowo Msc mengatakan, naiknya peringkat UGM ini karena semakin banyaknya komunitas UGM yang memanfaatkan domain ugm.ac.id tidak hanya mendownload informasi tapi juga mempublikasikan karyanya.
“Jadi dalam enam bulan terakhir semakin banyak warga UGM yang mempublikasikan karyanya lewat content ugm.ac.id,” kata Bambang Pras, Kamis (29/1) di Kampus UGM, Bulaksumur.
Menurut Bambang, Webometrics dalam memeringkat Perguruan Tinggi atas dasar keunggulan dalam publikasi elektronik (e-publication) yang terdapat dalam domain web masing-masing Perguruan Tinggi. Untuk mengukur keunggulan tersebut, tambahnya, webometrics menggunakan 4 indikator, Size (S), yakni jumlah halaman publikasi elektronik yang terdapat dalam domain web PT, Visibility (V) atau jumlah halaman lain yang mencantumkan URL domain PT yang dinilai, Rich Files (RF) yakni relevansi sumber elektronik dengan kegiatan akademik dan publikasi PT tersebut, dan Scholar (Sc), yakni jumlah publikasi dan situs bermutu pada domain PT.
“Data yang dikumpulkan dengan empat indikator tersebut diolah dan digunakan untuk memeringkat lebih kurang 4000 PT dari seluruh dunia. Daftar peringkat PT dikeluarkan 2 kali setiap tahun, yakni bulan Januari dan Juli,” jelas Bambang Pras.
Bambang Pras juga menambahkan, kebanyakan top rank webomatric perguruan tinggi memiliki bandwidth ke internet dengan kapasitas besar. Dengan demikian, kualitas layanan informasi universitas seperti UGM sangat tergantung penuh pada kreativitas civitas akademika.
“Hal yang dinilai adalah content yang ada. Kita memang agak berbeda dengan perguruan tinggi yang lain, karena kebanyakan perguruan tinggi lain selain UGM, content web banyak dimanfaatkan dan digunakan oleh unit khusus atau panitia, namun di UGM content web banyak diisi oleh warga UGM sendiri secara langsung,” jelasnya.
Ke depan, kata bambang, untuk terus meningkatkan peringkat UGM mencapai peringkat top dunia, pihaknya terus akan mengikuti trend yang sudah berjalan selama ini, dengan berupaya memperbanyak jumlah dosen dan mahasiswa yang telah berpartisipasi dan juga meningkatkan mutu website dari unit-unit kerja.
“Upaya ini tetap dilakukan sampai kita mencapai top rank peringkat dunia,” imbuhnya.
Bambang Pras juga sempat menyinggung, meski peringkat website UGM masih terbaik di Indonesia namun dirinya masih mengeluhkan beberapa fakultas di lingkungan sebagian besar tidak mengupdate data di website masing-masing.
“Solusinya, kita akan membentuk komisi sistem informasi yang beranggotakan tim IT dari tiap-tiap unit kerja. Jika anggota tim unit kerja ini bergabung nantinya bisa saling belajar,” tandasnya
UGM Lepas 938 Lulusan Program S2 dan S3
Pengakuan internasional atas berbagai prestasi yang diraih UGM, telah menjadikan UGM sebagai bagian dari sistem pendidikan dunia. Hal ini tentu saja mengandung konsekuensi yang tidak ringan. Paradigma pendidikan tanpa batas yang menggambarkan pergerakan riil maupun virtual dari mahasiswa, dosen, pengetahuan, dan program akademik dari suatu negara ke negara lain menjadi bagian dari kehidupan akademik yang tidak dapat dicegah.
"Mau tidak mau, Universitas Gadjah Mada harus berani dan siap menghadapi fenomena ini. Disamping tantangan internasionalisasi yang tentunya membutuhkan tenaga, pikiran, dan biaya tidak sedikit, Universitas Gadjah Mada juga dituntut untuk tetap mempertahankan jati dirinya, yaitu memiliki ciri khas nilai-nilai ke-Gadjah Mada-an yang selalu tanggap kepada permasalahan dan kebutuhan bangsa, negara dan masyarakat, serta berusaha mengangkat kearifan dan keunggulan lokal kekancah dunia," papar Wakil Rektor Senior Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Prof Dr Retno S. Sudibyo MSc Apt, saat memimpin Upacara Wisuda Program Pascasarjana UGM.
Mewakili Rektor yang berhalangan hadir, Prof Retno mengungkapkan, bahwa dari berbagai reputasi yang telah diraih tersebut diharapkan mampu memberikan kepercayaan diri dan keberanian pada alumni untuk berdiri sejajar dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Selain itu, para alumni diharapkan mampu menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi umat manusia.
"Saya mengharapkan para alumni mampu mengadaptasikan segala kemajuan sesuai situasi dan kondisi budaya, serta dengan norma-norma yang kita yakini keberadaan dan kebenarannya. Dengan begitu semoga para alumni dapat mengimplementasikannya dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan bermasyarakat," ungkapnya, di Grha Sabha Pramana, Bulaksumur, Kamis (29/1).
Sederet prestasi yang disebutkan, diantaranya (i) peringkat 316 World University Rankings 2008 atas >12.000 world top universities menurut THES (Times Higher Education Supplement), (ii) peringkat 623 pada Ranking Web of World Universities 2009, atau Peringkat 1 di Indonesia, (iii) peringkat 146 pada Top 200 Universities and Colleges in the world menurut 4icu.org Web Popularity Ranking, (iv) Sistem Penjaminan Mutu Akademik Terbaik di ASEAN, bersama-sama University Malaya Malaysia), Chulalongkorn University (Thailand), dan NUS (Singapura), (v) menjadi anggota ProSPERNet (Promotion of Sustainability in Post-graduate Education and Research) yang di dunia baru ada 7 anggota, dan UGM merupakan satu-satunya anggota dari Indonesia, (vi) menjadi anggota RCE (Regional Center of Expertise) yang di dunia (saat ini) ada 55 members, dan UGM merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi sebagai anggota dari Indonesia, (vii) salah satu Perguruan Tinggi (atau mungkin satu-satunya karena ITB gagal mempertahankannya) di Indonesia yang Laboratorium Pusat dan sebagian Laboratorium Fakultasnya terakreditasi ISO 17025 : 2005, (viii) satu-satunya Perguruan Tinggi di Indonesia yang manajemen Program KKN mahasiswanya sersertifikasi ISO 9001: 2000 sebagai Program KKN-PPM (Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat), (ix) Enam fakultas di UGM (Fakultas-fakultas: Biologi, Farmasi, MIPA, Peternakan, dua Jurusan Fakutas Teknik dan Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian) mendapatkan sertifikasi ISO 9001– 2000 untuk manajemen akademiknya dan (x) pemenang beberapa kompetisi mahasiswa di tingkat internasional pada tahun 2008, seperti International Matemathics Competition di Bulgaria dan International Scientific Olympiad on Mathematics di Teheran.
"Sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada, tentunya saudara merasa bangga, karena hingga saat ini UGM mampu mempertahankan reputasi tersebut, dan telah menjadikan UGM sebagai salah satu universitas terkemuka di negeri ini yang mampu bersaing dalam percaturan pendidikan nasional dan internasional," tandasnya.
Adapun pada Wisuda Program Pascasarjana kali ini, UGM berhasil melepas 938 lulusan, terdiri dari 10 orang Doktor, 874 orang Magister (termasuk 1 orang dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang pada periode lalu belum mengikuti upacara wisuda) dan 44 orang Spesialis. Dengan demikian terhitung sejak berdiri hingga tanggal 29 Januari 2009, UGM telah meluluskan 195.525 orang (yang ini merupakan alumni Perguruan Tinggi terbesar di Indonesia), yaitu terdiri atas 27.733 Ahli Madya, 126.275 Sarjana, 39.010 Magister, 1.208 Spesialis, dan 1.029 Doktor.
Rata-rata lama studi pada wisuda periode ini adalah 2 tahun 2 bulan untuk Program S-2/Magister, 4 tahun 3 bulan untuk Program Spesialis, dan 5 tahun 3 bulan untuk Program S-3/Doktor.
Sebanyak 121 wisudawan/wisudawati dinyatakan lulus dengan predikat CUM LAUDE. Sementara enam wisudawan/ wisudawati Program S-2/ Magister, berhasil mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna, yakni 4,00. Mereka adalah Nesi Syafitri N, Wiranto (Prodi Ilmu Komputer, Fakultas MIPA), Rizki Narwidina (Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik), Anjik Sukmaaji (Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik), Sutarsi (Prodi Mekanisasi Pertanian, Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian) dan I Putu Sastra Wingarta (Prodi Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana).
Diantara tamu undangan, tampak hadir Gubernur Maluku Utara Thaib Armain dan Bams "Samsons". Bams kali ini datang bukan untuk menyanyi, namun dirinya ingin menyaksikan Hotma Sitompoel diwisuda, karena sang ayah telah menyelesaikan pendidikan S2 Magister Hukum Bisnis UGM
"Mau tidak mau, Universitas Gadjah Mada harus berani dan siap menghadapi fenomena ini. Disamping tantangan internasionalisasi yang tentunya membutuhkan tenaga, pikiran, dan biaya tidak sedikit, Universitas Gadjah Mada juga dituntut untuk tetap mempertahankan jati dirinya, yaitu memiliki ciri khas nilai-nilai ke-Gadjah Mada-an yang selalu tanggap kepada permasalahan dan kebutuhan bangsa, negara dan masyarakat, serta berusaha mengangkat kearifan dan keunggulan lokal kekancah dunia," papar Wakil Rektor Senior Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Prof Dr Retno S. Sudibyo MSc Apt, saat memimpin Upacara Wisuda Program Pascasarjana UGM.
Mewakili Rektor yang berhalangan hadir, Prof Retno mengungkapkan, bahwa dari berbagai reputasi yang telah diraih tersebut diharapkan mampu memberikan kepercayaan diri dan keberanian pada alumni untuk berdiri sejajar dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Selain itu, para alumni diharapkan mampu menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi umat manusia.
"Saya mengharapkan para alumni mampu mengadaptasikan segala kemajuan sesuai situasi dan kondisi budaya, serta dengan norma-norma yang kita yakini keberadaan dan kebenarannya. Dengan begitu semoga para alumni dapat mengimplementasikannya dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan bermasyarakat," ungkapnya, di Grha Sabha Pramana, Bulaksumur, Kamis (29/1).
Sederet prestasi yang disebutkan, diantaranya (i) peringkat 316 World University Rankings 2008 atas >12.000 world top universities menurut THES (Times Higher Education Supplement), (ii) peringkat 623 pada Ranking Web of World Universities 2009, atau Peringkat 1 di Indonesia, (iii) peringkat 146 pada Top 200 Universities and Colleges in the world menurut 4icu.org Web Popularity Ranking, (iv) Sistem Penjaminan Mutu Akademik Terbaik di ASEAN, bersama-sama University Malaya Malaysia), Chulalongkorn University (Thailand), dan NUS (Singapura), (v) menjadi anggota ProSPERNet (Promotion of Sustainability in Post-graduate Education and Research) yang di dunia baru ada 7 anggota, dan UGM merupakan satu-satunya anggota dari Indonesia, (vi) menjadi anggota RCE (Regional Center of Expertise) yang di dunia (saat ini) ada 55 members, dan UGM merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi sebagai anggota dari Indonesia, (vii) salah satu Perguruan Tinggi (atau mungkin satu-satunya karena ITB gagal mempertahankannya) di Indonesia yang Laboratorium Pusat dan sebagian Laboratorium Fakultasnya terakreditasi ISO 17025 : 2005, (viii) satu-satunya Perguruan Tinggi di Indonesia yang manajemen Program KKN mahasiswanya sersertifikasi ISO 9001: 2000 sebagai Program KKN-PPM (Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat), (ix) Enam fakultas di UGM (Fakultas-fakultas: Biologi, Farmasi, MIPA, Peternakan, dua Jurusan Fakutas Teknik dan Program Pascasarjana Fakultas Teknologi Pertanian) mendapatkan sertifikasi ISO 9001– 2000 untuk manajemen akademiknya dan (x) pemenang beberapa kompetisi mahasiswa di tingkat internasional pada tahun 2008, seperti International Matemathics Competition di Bulgaria dan International Scientific Olympiad on Mathematics di Teheran.
"Sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada, tentunya saudara merasa bangga, karena hingga saat ini UGM mampu mempertahankan reputasi tersebut, dan telah menjadikan UGM sebagai salah satu universitas terkemuka di negeri ini yang mampu bersaing dalam percaturan pendidikan nasional dan internasional," tandasnya.
Adapun pada Wisuda Program Pascasarjana kali ini, UGM berhasil melepas 938 lulusan, terdiri dari 10 orang Doktor, 874 orang Magister (termasuk 1 orang dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang pada periode lalu belum mengikuti upacara wisuda) dan 44 orang Spesialis. Dengan demikian terhitung sejak berdiri hingga tanggal 29 Januari 2009, UGM telah meluluskan 195.525 orang (yang ini merupakan alumni Perguruan Tinggi terbesar di Indonesia), yaitu terdiri atas 27.733 Ahli Madya, 126.275 Sarjana, 39.010 Magister, 1.208 Spesialis, dan 1.029 Doktor.
Rata-rata lama studi pada wisuda periode ini adalah 2 tahun 2 bulan untuk Program S-2/Magister, 4 tahun 3 bulan untuk Program Spesialis, dan 5 tahun 3 bulan untuk Program S-3/Doktor.
Sebanyak 121 wisudawan/wisudawati dinyatakan lulus dengan predikat CUM LAUDE. Sementara enam wisudawan/ wisudawati Program S-2/ Magister, berhasil mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sempurna, yakni 4,00. Mereka adalah Nesi Syafitri N, Wiranto (Prodi Ilmu Komputer, Fakultas MIPA), Rizki Narwidina (Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik), Anjik Sukmaaji (Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik), Sutarsi (Prodi Mekanisasi Pertanian, Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian) dan I Putu Sastra Wingarta (Prodi Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana).
Diantara tamu undangan, tampak hadir Gubernur Maluku Utara Thaib Armain dan Bams "Samsons". Bams kali ini datang bukan untuk menyanyi, namun dirinya ingin menyaksikan Hotma Sitompoel diwisuda, karena sang ayah telah menyelesaikan pendidikan S2 Magister Hukum Bisnis UGM
Bams Samson Hadiri Acara Wisuda Ayahnya di UGM
Yogyakarta, Salah seorang personel band Samson, Bambang Reguna Bukit atau Bams Samson (25), menghadiri acara wisuda Pascasarjana Universitas gadjah Mada (UGM). Ayahnya Hotma Sitompoel
mengikuti wisuda pendidikan S2 dari Magister Hukum Bisnis UGM.
Bams Samson menghadiri acara wisuda di gedung Graha Sabha Pramana (GSP), Kamis (29/1/2009) bersama ibunya Ny Desiree tarigan. Mereka duduk di kursi bagian belakang bersama ratusan tamu undangan lainnya. Sambil menunggu acara selesai, dia menghabiskan waktunya dengan membaca koran.
saat acara wisuda berlangsung, sebenarnya para wisudawan dan tamu undangan tidak banyak yang mengetahui. Panitia pun juga tidak memperlakukan secara istimewa.
Namun ketika staf Humas UGM, Budi Harjana menyapa Bams Samson untuk mengambil foto dokumentasi, barulah para tamu mengetahuinya. Merekapun kemudian saling berebutan untuk berfoto bersama baik menggunakan kamera handphone maupu kamera digital pocket.
Tidak hanya para tamu undangan dari keluarga wisudawan, para staf protokoler wisuda pun juga ikuti berebutan berfoto bersama. Dengan ramah Bams Samson bersama keluarga ikut berfoto bersama. Setelah selesai mengikuti acara wisuda di GSP, Bams kemudian mengikuti ayahnya untuk mengikuti acara pelepasan wisudawan oleh dekan di Fakultas Hukum.
"saya harus ikut acara bapak di fakultas hukum," kata Bams sambil berjalan kaki menuju fakultas hukum.
mengikuti wisuda pendidikan S2 dari Magister Hukum Bisnis UGM.
Bams Samson menghadiri acara wisuda di gedung Graha Sabha Pramana (GSP), Kamis (29/1/2009) bersama ibunya Ny Desiree tarigan. Mereka duduk di kursi bagian belakang bersama ratusan tamu undangan lainnya. Sambil menunggu acara selesai, dia menghabiskan waktunya dengan membaca koran.
saat acara wisuda berlangsung, sebenarnya para wisudawan dan tamu undangan tidak banyak yang mengetahui. Panitia pun juga tidak memperlakukan secara istimewa.
Namun ketika staf Humas UGM, Budi Harjana menyapa Bams Samson untuk mengambil foto dokumentasi, barulah para tamu mengetahuinya. Merekapun kemudian saling berebutan untuk berfoto bersama baik menggunakan kamera handphone maupu kamera digital pocket.
Tidak hanya para tamu undangan dari keluarga wisudawan, para staf protokoler wisuda pun juga ikuti berebutan berfoto bersama. Dengan ramah Bams Samson bersama keluarga ikut berfoto bersama. Setelah selesai mengikuti acara wisuda di GSP, Bams kemudian mengikuti ayahnya untuk mengikuti acara pelepasan wisudawan oleh dekan di Fakultas Hukum.
"saya harus ikut acara bapak di fakultas hukum," kata Bams sambil berjalan kaki menuju fakultas hukum.
Rabu, 28 Januari 2009
Damai di Palestina Masih Jauh dari Harapan
Yogyakarta - Genjatan senjata secara sepihak yang dilakukan Israel, tidak akan serta merta menghentikan konflik. Namun kemungkinan terulangnya perang kedua belah pihak masih mungkin terjadi.
Hal itu diungkapkan Direktur Timur Tengah Deplu Drs Aidil Chandra Salim M.Com di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (28/1/2009).
"Meski kondisi sudah mulai membaik dan relatif aman, kemungkinan terjadi lagi perang tetap masih ada," kata Aidil.
Menurut dia, proses kesepakatan genjatan senjata saat ini dilakukan secara sepihak, bukan atas kesepakatan bersama antar kedua negara yang bertikai. Upaya perundingan terus diupayakan, meski belum banyak membuahkan hasil.
Dia mengatakan kondisi di jalur Gaza sekarang ini mulai membaik dengan diperbolehkannya para relawan, bantuan kemanusiaan, dokter dan wartawan untuk masuk ke wilayah itu. Akibat serangan Israel selama 23 hari terhadap Palestina di jalur Gaza telah menelan korban 1500 korban jiwa meninggal dengan 400 korban diantaranya anak-anak, 5300 orang luka-luka serta 25 ribu warga sipil terusir dari rumahnya.
Konflik yang melanda antara Palestina-Israel dalam 50 tahun terakhir menurut Aidil, tidak bisa dilepaskan dari fakta sejarah bahwa empat perang yang telah berlangsung dari tahun 1948, 1956, 1967 dan 1973. Terbukti dari perang tersebut merugikan Palestina dan secara dramatis telah menciutkan tanah Palestina menjadi hanya kurang dari 12 persen dari wilayah semula.
"Intinya, realita saat ini menunjukkan bahwa jalur perundingan adalah lebih feasible," katanya.
Aidil menambahkan, upaya perundingan untuk menegahi konflik kedua negara yang sering bertikai ini tengah dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Indonesia.
Pemerintah RI akan terus mendorng langkah proses dialog dengan melibatkan semua pihak.
"Perundingan merupakan langkah penting menuju proses damai. Palestina harus dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dukungan internasional baik dari dunia Arab, dunia Islam dan dunia ketiga," katanya.
Hal itu diungkapkan Direktur Timur Tengah Deplu Drs Aidil Chandra Salim M.Com di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (28/1/2009).
"Meski kondisi sudah mulai membaik dan relatif aman, kemungkinan terjadi lagi perang tetap masih ada," kata Aidil.
Menurut dia, proses kesepakatan genjatan senjata saat ini dilakukan secara sepihak, bukan atas kesepakatan bersama antar kedua negara yang bertikai. Upaya perundingan terus diupayakan, meski belum banyak membuahkan hasil.
Dia mengatakan kondisi di jalur Gaza sekarang ini mulai membaik dengan diperbolehkannya para relawan, bantuan kemanusiaan, dokter dan wartawan untuk masuk ke wilayah itu. Akibat serangan Israel selama 23 hari terhadap Palestina di jalur Gaza telah menelan korban 1500 korban jiwa meninggal dengan 400 korban diantaranya anak-anak, 5300 orang luka-luka serta 25 ribu warga sipil terusir dari rumahnya.
Konflik yang melanda antara Palestina-Israel dalam 50 tahun terakhir menurut Aidil, tidak bisa dilepaskan dari fakta sejarah bahwa empat perang yang telah berlangsung dari tahun 1948, 1956, 1967 dan 1973. Terbukti dari perang tersebut merugikan Palestina dan secara dramatis telah menciutkan tanah Palestina menjadi hanya kurang dari 12 persen dari wilayah semula.
"Intinya, realita saat ini menunjukkan bahwa jalur perundingan adalah lebih feasible," katanya.
Aidil menambahkan, upaya perundingan untuk menegahi konflik kedua negara yang sering bertikai ini tengah dilakukan oleh pemerintah Pemerintah Indonesia.
Pemerintah RI akan terus mendorng langkah proses dialog dengan melibatkan semua pihak.
"Perundingan merupakan langkah penting menuju proses damai. Palestina harus dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dukungan internasional baik dari dunia Arab, dunia Islam dan dunia ketiga," katanya.
Selasa, 27 Januari 2009
Yakkum Kirim Tim Medis Ke Gaza
Yogyakarta, Yakkum Emergency Unit mengirim dua perawat senior ke jalur Gaza Palestina. Mereka akan bergabung dengan lima perawat dan dua dokter dari Muhammadiyah untuk memperkuat tim medis.
"Tim kami akan bergabung dengan relawan dari Palang Merah Internasional di Gaza, untuk memperkuat sistem penanganan korban perang," kata Arshinta, direktur Yakkum Emergency Unit di RSU Bethesda Jl Sudirman Yogyakarta, Rabu (28/1/2009).
Dia mengatakan pertimbangan Yakkum mengirimkan dua tim medis ke Palestina karena sampai saat ini masih kekurangan tenaga medis. Selain itu tingkat kelelahan para relawan medis juga sangat tinggi sehingga Palang Merah International perlu menambah tim media di jalur Gaza.
"Relawan Heri Widarso dan Bambang Kamiwarno yang akan dikirim sudah mempunyai pengalaman saat konflik di Aceh dan tsunami Aceh dan skil di lapangan yang memadai," katanya.
Saat ini katanya, sebanyak 32 rumah sakit di Gaza mengalami kerusakan, sehingga dibutuhkan layanan medis yang bisa bergerak ke tempat-tempat yang banyak korban. Diharapkan tim tersebut bisa mengoperasikan bantuan obat-obatan dan alat medis dari pemerintah Indonesia yang saat ini sudah berada di perbatasan Mesir dan Gaza.
Menurut Ashinta akibat perang tersebut ribuan korban luka akan mengalami cacat permanen. Dari 5.300 korban luka, sekitar 50 persennya korban berpotensi menjadi penyandang cacat permanen.
Dia menambahkan Bambang dan Heri Widarso hingga menjelang keberangkatan tanggal 29 Januari 2009 ini, belum ada perusahaan asuransi di Indonesia yang berani menanggung asurnasi.
"Tim kami akan bergabung dengan relawan dari Palang Merah Internasional di Gaza, untuk memperkuat sistem penanganan korban perang," kata Arshinta, direktur Yakkum Emergency Unit di RSU Bethesda Jl Sudirman Yogyakarta, Rabu (28/1/2009).
Dia mengatakan pertimbangan Yakkum mengirimkan dua tim medis ke Palestina karena sampai saat ini masih kekurangan tenaga medis. Selain itu tingkat kelelahan para relawan medis juga sangat tinggi sehingga Palang Merah International perlu menambah tim media di jalur Gaza.
"Relawan Heri Widarso dan Bambang Kamiwarno yang akan dikirim sudah mempunyai pengalaman saat konflik di Aceh dan tsunami Aceh dan skil di lapangan yang memadai," katanya.
Saat ini katanya, sebanyak 32 rumah sakit di Gaza mengalami kerusakan, sehingga dibutuhkan layanan medis yang bisa bergerak ke tempat-tempat yang banyak korban. Diharapkan tim tersebut bisa mengoperasikan bantuan obat-obatan dan alat medis dari pemerintah Indonesia yang saat ini sudah berada di perbatasan Mesir dan Gaza.
Menurut Ashinta akibat perang tersebut ribuan korban luka akan mengalami cacat permanen. Dari 5.300 korban luka, sekitar 50 persennya korban berpotensi menjadi penyandang cacat permanen.
Dia menambahkan Bambang dan Heri Widarso hingga menjelang keberangkatan tanggal 29 Januari 2009 ini, belum ada perusahaan asuransi di Indonesia yang berani menanggung asurnasi.
75 Persen Air Bersih Hasil Pengeboran Pabrik Air Minum Tidak Dimanfaatkan
Yogyakarta - Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) UGM Dr Eko Sugiharto, mendesak agar pabrik air minum kemasan galon dan gelas untuk memanfaatkan 75 persen sisa air bersih hasil pengeboran tanah. Menurutnya, kebanyakan 25 persen air bersih hasil pengeboran yang dimanfaatkan dan dijual ke masyarakat. Sementara, 75 persen sisanya tidak dimanfaatkan sama sekali.
“Sangat disayangkan, jika 75 persen air bersih hasil pengeboran pabrik air minum dibuang percuma. Padahal sisa air ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar areal pabrik,” kata Eko dalam bincang-bincang dengan wartawan Fortakgama, selasa (27/1) di Kampus UGM, Bulaksumur.
Diakui Eko, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan PSLH UGM, kebanyakan pabrik air minum hanya memanfaatkan 25 persen air bersih hasil pengeboran dikarena untuk memenuhi jumlah kebutuhan pasar akan air kemasan galon dan gelas. Kondisi ini, menjadikan pabrik air minum enggan memanfaatkan sisa hasil air bersih hasil pengeboran ini guna menekan biaya penyimpanan persediaan air sisa pengeboran.
“Mereka kebanyakan tidak ingin produksi air bersih melebihi kebutuhan pasar, apalagi mengudang sisa air ini butuh biaya besar, sehingga mereka memilih untuk membuangkan air bersih ini ke sungai,” katanya.
Disebutkan Eko, beberapa lokasi pabrik air minum seperti di daerah Delangu, Klaten, Jawa Tengah dan daerah Suka Bumi, Jawa Barat, kebanyakan pabrik air minum membuang sisa air pengeboran ke sungai. Padahal, menurut pertimbangan Eko, agar air sisa hasil pengeboran tidak terbuang percuma maka sebaiknya pabrik air minum menyalurkannya masyarakat dengan membangun pipa-pipa untuk disalurkan ke bak penampungan.
Selain itu, Eko juga sempat menyinggung produk air minum dalam bentuk kemasan gelas sangat tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan air minum karena lebih banyak menghasilkan
“Sangat disayangkan, jika 75 persen air bersih hasil pengeboran pabrik air minum dibuang percuma. Padahal sisa air ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar areal pabrik,” kata Eko dalam bincang-bincang dengan wartawan Fortakgama, selasa (27/1) di Kampus UGM, Bulaksumur.
Diakui Eko, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan PSLH UGM, kebanyakan pabrik air minum hanya memanfaatkan 25 persen air bersih hasil pengeboran dikarena untuk memenuhi jumlah kebutuhan pasar akan air kemasan galon dan gelas. Kondisi ini, menjadikan pabrik air minum enggan memanfaatkan sisa hasil air bersih hasil pengeboran ini guna menekan biaya penyimpanan persediaan air sisa pengeboran.
“Mereka kebanyakan tidak ingin produksi air bersih melebihi kebutuhan pasar, apalagi mengudang sisa air ini butuh biaya besar, sehingga mereka memilih untuk membuangkan air bersih ini ke sungai,” katanya.
Disebutkan Eko, beberapa lokasi pabrik air minum seperti di daerah Delangu, Klaten, Jawa Tengah dan daerah Suka Bumi, Jawa Barat, kebanyakan pabrik air minum membuang sisa air pengeboran ke sungai. Padahal, menurut pertimbangan Eko, agar air sisa hasil pengeboran tidak terbuang percuma maka sebaiknya pabrik air minum menyalurkannya masyarakat dengan membangun pipa-pipa untuk disalurkan ke bak penampungan.
Selain itu, Eko juga sempat menyinggung produk air minum dalam bentuk kemasan gelas sangat tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan air minum karena lebih banyak menghasilkan
Taman Siswa Tetap Gugat UU BHP
Yogyakarta - Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa tetap akan menggugat Undang Undang (UU) Badan Hukum Pendidikan (BHP). Alasannya UU BHP membuat tanggung jawab pemerintah atas pendidikan sesuai amanat UUD 1945 menjadi kabur.
"Pendidikan saat diserahkan ke pasar jelas tak sesuai amanat Ki Hadjar Dewantara," kata Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa, Ki Tyasno Sudarto di Pendopo Taman Siswa Yogyakarta, Selasa (27/1/2009)
Menurut Tyasno, UU BHP itu berada di hilir masalah. Kalau Taman Siswa menolak UU BHP seharusnya menolak juga amandemen UUD 1945. Taman Siswa tidak ingin anak didik punya mental budak dan hanya menjadi jongos di negara sendiri. Pasalnya amanat Ki Hadjar Dewantara dalam pendidikan adalah memerdekakan anak didik.
"Bukan menciptakan sistem pendidikan yang mahal. Apalagi dengan ideologi yang berdasar liberalisasi pendidikan," tegas mantan KSAD itu.
Menurut dia, ada dua solusi yang disarankan Taman Siswa. Pertama sistem berbangsa harus dikembalikan kepada kepribadian bangsa dengan kembali ke UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, sebaik apapun sistem kalau tidak bela nurani hasilnya beda. Kondisi itu membutuhkan kejujuran dengan satunya kata dan perbuatan.
"Pilihan ke depan untuk sistem pendidikan harus mampu hasilkan pemimpin yang bernurani bersih. Memiliki jiwa merdeka dan bukan antek kapitalis. Figurnya adalah orang bijaksana, membumi, cinta tanah air, merakyat dan mau membela rakyat," katanya.
Sementara itu, Prof Dr Djohar MS mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta menyatakan alasan utama penolakan adalah dasar ideologi yang tidak cocok dengan hadirnya UU BHP. Pihaknya juga sudah menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Orientasi dalam UU BHP sangatlah pro pasar. Cirinya yaitu dari sistem yang diterapkan dalam penerapan UU BHP menimbulkan model kapitalistik.
"Inti dari penerapan UU BHP itu kompetisi. Padahal amanat dari Ki Hadjar Dewantara adalah kolaborasi. Ada kebersamaan dalam mendidik bangsa," kata Djohar.
Kondisi yang ada pasca pemberlakuan UU BHP dikhawatirkan pendidikan berpihak kepada hartawan. Titik itulah yang membuat kondisi diskriminasi pendidikan terjadi di Indonesia.
Anak-anak yang miskin dan memiliki potensi sama posisinya dengan mereka yang bodoh. Harus mendapatkan kesempatan pendidikan sama. Kondisi ideal adalah tugas siswa itu sekolah. Ada beaya pendidikan yang ditanggung oleh sebagian orang tua termasuk penyelenggara pendidikan.
"Adanya sekolah unggul misalnya. Itu menunjukan sistem pendidikan yang terkotak-kotak. Itulah alasan Taman Siswa menolak UU BHP," katanya.
Dalam acara itu, ribuan peserta dari siswa sekolah di lingkungan Taman Siswa dan mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta juga mendukung aksi menolak UU BHP.
Mereka membawa beragam pesan yang intinya gugatan lembaga pendidikan Taman Siswa dan menuntut UU BHP harus dicabut. Beberapa poster dan spanduk di antaranya bertuliskan BHP=Bisnis Modal Penguasa atau BHP=Bukan Harapan Pancasila dan Bahasan Hukum Pengkhianat.
"Pendidikan saat diserahkan ke pasar jelas tak sesuai amanat Ki Hadjar Dewantara," kata Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa, Ki Tyasno Sudarto di Pendopo Taman Siswa Yogyakarta, Selasa (27/1/2009)
Menurut Tyasno, UU BHP itu berada di hilir masalah. Kalau Taman Siswa menolak UU BHP seharusnya menolak juga amandemen UUD 1945. Taman Siswa tidak ingin anak didik punya mental budak dan hanya menjadi jongos di negara sendiri. Pasalnya amanat Ki Hadjar Dewantara dalam pendidikan adalah memerdekakan anak didik.
"Bukan menciptakan sistem pendidikan yang mahal. Apalagi dengan ideologi yang berdasar liberalisasi pendidikan," tegas mantan KSAD itu.
Menurut dia, ada dua solusi yang disarankan Taman Siswa. Pertama sistem berbangsa harus dikembalikan kepada kepribadian bangsa dengan kembali ke UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, sebaik apapun sistem kalau tidak bela nurani hasilnya beda. Kondisi itu membutuhkan kejujuran dengan satunya kata dan perbuatan.
"Pilihan ke depan untuk sistem pendidikan harus mampu hasilkan pemimpin yang bernurani bersih. Memiliki jiwa merdeka dan bukan antek kapitalis. Figurnya adalah orang bijaksana, membumi, cinta tanah air, merakyat dan mau membela rakyat," katanya.
Sementara itu, Prof Dr Djohar MS mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta menyatakan alasan utama penolakan adalah dasar ideologi yang tidak cocok dengan hadirnya UU BHP. Pihaknya juga sudah menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.
Orientasi dalam UU BHP sangatlah pro pasar. Cirinya yaitu dari sistem yang diterapkan dalam penerapan UU BHP menimbulkan model kapitalistik.
"Inti dari penerapan UU BHP itu kompetisi. Padahal amanat dari Ki Hadjar Dewantara adalah kolaborasi. Ada kebersamaan dalam mendidik bangsa," kata Djohar.
Kondisi yang ada pasca pemberlakuan UU BHP dikhawatirkan pendidikan berpihak kepada hartawan. Titik itulah yang membuat kondisi diskriminasi pendidikan terjadi di Indonesia.
Anak-anak yang miskin dan memiliki potensi sama posisinya dengan mereka yang bodoh. Harus mendapatkan kesempatan pendidikan sama. Kondisi ideal adalah tugas siswa itu sekolah. Ada beaya pendidikan yang ditanggung oleh sebagian orang tua termasuk penyelenggara pendidikan.
"Adanya sekolah unggul misalnya. Itu menunjukan sistem pendidikan yang terkotak-kotak. Itulah alasan Taman Siswa menolak UU BHP," katanya.
Dalam acara itu, ribuan peserta dari siswa sekolah di lingkungan Taman Siswa dan mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta juga mendukung aksi menolak UU BHP.
Mereka membawa beragam pesan yang intinya gugatan lembaga pendidikan Taman Siswa dan menuntut UU BHP harus dicabut. Beberapa poster dan spanduk di antaranya bertuliskan BHP=Bisnis Modal Penguasa atau BHP=Bukan Harapan Pancasila dan Bahasan Hukum Pengkhianat.
Senin, 26 Januari 2009
Mega: Ini Pertemuan Biasa
Yogyakarta - Megawati menganggap pertemuannya dengan Sultan HB X hanya pertemuan biasa. Ketika ditanya apa saja yang dibicarakan selama 1,5 jam dengan Raja Yogyakarta itu, putri Bung Karno ini hanya tersenyum.
"Ini kunjungan biasa, saya hanya disuguhi tarian dan makan malam," ucap Megawati dengan senyum sambil meninggalkan Keraton Yogyakarta, Senin (26/1/2009).
Jamun makan malam itu berlangsung sejak pukul 19.30 WIB, di Bangsal Srimanganti. Mega didampingi suaminya Taufiq Kiemas, serta petinggi PDIP antara lain Tjahjo Kumolo dan Adang Ruchiatna.
Dalam acara itu, meja makan disusun dalam bentuk memanjang. Mega duduk bersebelahan dengan Sultan. Di kesempatan yang sama Sultan memberikan kenang-kenangan berupa buku mengenai Keraton Yogyakarta dan foto hitam putih bergambar Soekarno dan Sultan HB IX.
Sedang Sultan pun tidak mau berkomentar banyak ketika ditanya apakah pertemuan ini menunjukan kalau dia semakin dekat untuk menjadi cawapres Mega. Sultan, seusai mengantarkan Mega menuju kendaraan yang membawa ke Solo, hanya diam saja dan melangkah masuk menuju keraton.
"Ini kunjungan biasa, saya hanya disuguhi tarian dan makan malam," ucap Megawati dengan senyum sambil meninggalkan Keraton Yogyakarta, Senin (26/1/2009).
Jamun makan malam itu berlangsung sejak pukul 19.30 WIB, di Bangsal Srimanganti. Mega didampingi suaminya Taufiq Kiemas, serta petinggi PDIP antara lain Tjahjo Kumolo dan Adang Ruchiatna.
Dalam acara itu, meja makan disusun dalam bentuk memanjang. Mega duduk bersebelahan dengan Sultan. Di kesempatan yang sama Sultan memberikan kenang-kenangan berupa buku mengenai Keraton Yogyakarta dan foto hitam putih bergambar Soekarno dan Sultan HB IX.
Sedang Sultan pun tidak mau berkomentar banyak ketika ditanya apakah pertemuan ini menunjukan kalau dia semakin dekat untuk menjadi cawapres Mega. Sultan, seusai mengantarkan Mega menuju kendaraan yang membawa ke Solo, hanya diam saja dan melangkah masuk menuju keraton.
Sultan: Ini Bukan Peristiwa Politik, Tapi Pertemuan Budaya
Yogyakarta - Sultan HB X dan Megawati bertemu di Keraton Yogyakarta. Selaku tuan rumah, Sultan menyatakan bila peristiwa ini hendaknya tidak dimaknai sebagai pertemuan politik.
"Jadi ini adalah bukan peristiwa politik, tapi peristiwa budaya dan kemanusiaan. Dan wajar saja kita membangun tali silaturahmi," kata Sultan dalam sambutannya dalam pertemuan di Keraton Yogyakarta, Senin (26/1/2009).
Sultan menuturkan, apalagi ayah mereka, almarhum presiden Soekarno dan HB IX telah memberikan kontribusi besar, kinerja, dan teladan, bagi kebesaran bangsa.
"Jadi wajar bila Ibu Mega, sebagai putra almarhum Bung Karno dan saya sebagai putra almarhum HB IX membangun silaturahmi," tambahnya.
Tidak lupa, dalam kesempatan ini Sultan juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Megawati. "Selamat ulang tahun kepada Ibu, meski terlambat ini kesempatan yang baik, untuk mengucapkan," terangnya.
Setelah berbicara di Gedong Jene, Sultan bersama Mega menyanksikan suguhan tari tradisional di Bangsal Srimanganti sambil menikmati makan malam.
"Dan saya berharap, malam ini kita relaks untuk menyaksikan sajian hiburan kesenian. Karena PDI Perjuangan besok akan Rakernas, semoga periistiwa ini bisa menjadi kenangan," jelasnya.
Seusai memberikan sambutan, Sultan bersama GKR Hemas memberikan kenang-kenagan kepada Mega dan suaminya Taufiq Kiemas. Kenang-kenangan itu antara lain buku mengenai Keraton Yogyakarta dan foto hitam putih bergambar Soekarno dan HB IX.
"Jadi ini adalah bukan peristiwa politik, tapi peristiwa budaya dan kemanusiaan. Dan wajar saja kita membangun tali silaturahmi," kata Sultan dalam sambutannya dalam pertemuan di Keraton Yogyakarta, Senin (26/1/2009).
Sultan menuturkan, apalagi ayah mereka, almarhum presiden Soekarno dan HB IX telah memberikan kontribusi besar, kinerja, dan teladan, bagi kebesaran bangsa.
"Jadi wajar bila Ibu Mega, sebagai putra almarhum Bung Karno dan saya sebagai putra almarhum HB IX membangun silaturahmi," tambahnya.
Tidak lupa, dalam kesempatan ini Sultan juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Megawati. "Selamat ulang tahun kepada Ibu, meski terlambat ini kesempatan yang baik, untuk mengucapkan," terangnya.
Setelah berbicara di Gedong Jene, Sultan bersama Mega menyanksikan suguhan tari tradisional di Bangsal Srimanganti sambil menikmati makan malam.
"Dan saya berharap, malam ini kita relaks untuk menyaksikan sajian hiburan kesenian. Karena PDI Perjuangan besok akan Rakernas, semoga periistiwa ini bisa menjadi kenangan," jelasnya.
Seusai memberikan sambutan, Sultan bersama GKR Hemas memberikan kenang-kenagan kepada Mega dan suaminya Taufiq Kiemas. Kenang-kenangan itu antara lain buku mengenai Keraton Yogyakarta dan foto hitam putih bergambar Soekarno dan HB IX.
Mega-Sultan Makan Malam di Keraton Yogyakarta
Yogyakarta - Setelah pertemuan di kediaman Megawati, kini giliran Sultan HB X yang menjamu Ketua Umum PDIP itu. Acara digelar dalam bentuk jamuan makan malam. Mega dan Sultan, duduk bersebelahan, keduanya pun tampak berbicara akrab.
Pantauan detikcom, Senin (26/1/2009) Mega yang mengenakan kebaya coklat tiba sekitar pukul 19.30 WIB, di Regol Dana Pratapa (pintu gerbang) Keraton Yogyakarta.
Mega yang datang bersama suaminya Taufiq Kiemas (TK), serta para pimpinan PDI Perjuangan disambut adik Sultan, GPBH Joyokusumo.
Setelah itu mereka langsung menuju Gedong Jene. Di ruangan ini, Mega disambut Sultan bersama GKR Hemas yang mengenakan pakaina batik coklat. Di salah satu ruangan di Gedong Jene, telah disiapkan jamuan makan.
Dalam kesempatan itu, Sultan duduk bersebelahan dengan Mega. Di kiri Sultan duduk GKR Hemas, sedang di kanan Mega duduk TK. Beberapa tamu yang lain, duduk di samping kiri dan kanan.
Pembicaraan mereka berlangsung tertutup, wartawan hanya bisa melihat dari balik pintu kaca. Sebelumnya, pada kesempatan lain Sultan telah menjelaskan kalau undangan ini sebagai balasan dari undangan Mega di Jakarta.
Pantauan detikcom, Senin (26/1/2009) Mega yang mengenakan kebaya coklat tiba sekitar pukul 19.30 WIB, di Regol Dana Pratapa (pintu gerbang) Keraton Yogyakarta.
Mega yang datang bersama suaminya Taufiq Kiemas (TK), serta para pimpinan PDI Perjuangan disambut adik Sultan, GPBH Joyokusumo.
Setelah itu mereka langsung menuju Gedong Jene. Di ruangan ini, Mega disambut Sultan bersama GKR Hemas yang mengenakan pakaina batik coklat. Di salah satu ruangan di Gedong Jene, telah disiapkan jamuan makan.
Dalam kesempatan itu, Sultan duduk bersebelahan dengan Mega. Di kiri Sultan duduk GKR Hemas, sedang di kanan Mega duduk TK. Beberapa tamu yang lain, duduk di samping kiri dan kanan.
Pembicaraan mereka berlangsung tertutup, wartawan hanya bisa melihat dari balik pintu kaca. Sebelumnya, pada kesempatan lain Sultan telah menjelaskan kalau undangan ini sebagai balasan dari undangan Mega di Jakarta.
Mega-Buwono Bergema di Yogyakarta
Yogyakarta - Pemilu 2009 kian dekat. Parpol peserta pemilu pun mulai memunculkan wacana mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.
PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) misalnya, meski calon wakil presiden yang akan diusung PDIP memang masih belum diketahui, sejumlah kader dan simpatisan partai moncong putih tersebut mengusung pasangan Megawati-Sri Sultan Hamengku Buwono X.
'Mega-Buwono! Mega-Buwono!" demikian yel-yel sejumlah kader dan simpatisan PDIP yang hadir dalam acara 'Pembekalan Struktur Partai dan Calon Anggota DPR RI dan DPRD dari PDIP" di Jogja Expo Center (JEC).
"DPD PDIP DIY akan mengusung duet Megawati-Sultan HB X dalam Rakernas Solo,"
jelas Ketua DPD PDIP DIY Aji Djuwarto, Minggu (26/1/2009).
Acara tersebut sendiri dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas, Gubernur DIY Sultan HB X, serta Bupati Bantul Idham Samawi. Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri sendiri urung hadir karena mengunjungi Desa Karang Tengah di wilayah Imogiri yang luluh lantak dalam gempa Yogya pada tahun 2006 silam.
Informasi yang didapatkan detikcom menyebutkan, atas undangan Sultan, nanti malam Mega akan bertemu dengan Sultan di Keraton. "Sultan dan Mega itu sahabat lama. Ini pertemuan dua sahabat lama yang sama-sama anak pejuang," ungkap Ketua DPP PDIP yang sekaligus suami Mega, Taufik Kiemas.
PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) misalnya, meski calon wakil presiden yang akan diusung PDIP memang masih belum diketahui, sejumlah kader dan simpatisan partai moncong putih tersebut mengusung pasangan Megawati-Sri Sultan Hamengku Buwono X.
'Mega-Buwono! Mega-Buwono!" demikian yel-yel sejumlah kader dan simpatisan PDIP yang hadir dalam acara 'Pembekalan Struktur Partai dan Calon Anggota DPR RI dan DPRD dari PDIP" di Jogja Expo Center (JEC).
"DPD PDIP DIY akan mengusung duet Megawati-Sultan HB X dalam Rakernas Solo,"
jelas Ketua DPD PDIP DIY Aji Djuwarto, Minggu (26/1/2009).
Acara tersebut sendiri dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas, Gubernur DIY Sultan HB X, serta Bupati Bantul Idham Samawi. Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri sendiri urung hadir karena mengunjungi Desa Karang Tengah di wilayah Imogiri yang luluh lantak dalam gempa Yogya pada tahun 2006 silam.
Informasi yang didapatkan detikcom menyebutkan, atas undangan Sultan, nanti malam Mega akan bertemu dengan Sultan di Keraton. "Sultan dan Mega itu sahabat lama. Ini pertemuan dua sahabat lama yang sama-sama anak pejuang," ungkap Ketua DPP PDIP yang sekaligus suami Mega, Taufik Kiemas.
TK : Duet Mega-Buwono Persatukan Dua Sahabat Lama
Yogyakarta, Ketua Dewan Pertimbangan DPP PDI Perjuangan, Taufiq Kiemas mengatakan pertemuan antara Ketua Umum DPP PDIP Megawati dengan Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X merupakan pertemuan antara dua sahabat lama. Keduanya juga merupakan dua anak pahlawan nasional yakni (alm) Soekarno dan (alm) sri Sultan Hamengku Buwono IX.
"Ini merupakan pertemuan antara dua sahabat lama," kata Taufiq Kiemas saat memberikan pidato sambutan acara Pembekalan Struktural Partai dan Calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, PDIP DIY di gedung Jogja Expo Center Jl Janti, Senin (26/1/2009).
Dalam acara itu, Megawati tidak bisa hadir, namun mengunjungi warga korban gempa Yogyakarta 27 mei 2006 di Desa Karantengah Kecamatan Imogiri, Bantul. Megawati rencananya akan menghadiri acara jamuan makan malam bersama Sri Sultan Hmamengku Buwono X di Kraton Yogyakarta nanti malam pukul 19.00 WIB.
"Mbak Mega pergi ke daerah Imogiri untuk menyapa rakyat Sri Sultan dan Ngarsa Dalem ke X datang ke sini untuk menyapa PDI Perjuangan. Jadi alasan ini apa bisa diterima," kata Taufiq.
Taufiq mengatakan tidak pernah ada isu politik yang secepat ini yang terjadi di Indonesia hingga meluas di dunia, yakni pasangan Mega-Buwono. Dia berharap warga Indonesia bisa mendukung duet pasangan ini.
Saat Taufiq berpidato, simpatisan PDIP Kulonprogo tiba-tiba membentangkan spanduk bertuliskan dukungan terhadap pasangan Megawati dan Sri Sultan HB X sebagai pasangan capres dan cawapres 2009. Taufiq kemudian meminta mereka naik ke panggung dan langsung membentangkan.
Saat spanduk dibentangkan di panggung dan salah seorang peserta membacakan isi spanduk. Isinya DPC PDIP Kulonprogo mendukung Sri Sultan Hamengku BUwono X mendampingi Ibu Megawati SP sebagai wakil presiden RI periode 2009-2014. Yel-yel dukungan Mega-Buwono kembali gema.
"Saudara-saudara sekalian, saya kira klimaks pidato sekarang ini. Semua pidato kita ini klimaksnya ini Pak Sultan," kata Taufiq sambil menunjukkan spanduk yang ada di kanannya. Sultan yang duduk di kursi VVIP pun hanya tersenyum.
Dia mengharapkan antara Sultan dan Mega tetap menjaga hubungan baik antara sesama anak pejuang. Mbak Mega juga anak pejuang. Ngarso Dalem ke X juga anak pejuang. Ngarso Dalem juga reformis, Mbak Mega juga reformis. Apa yang akan dikerjakan, mereka berdualah yang paling tahu," pungkas suami Megawati itu.
"Ini merupakan pertemuan antara dua sahabat lama," kata Taufiq Kiemas saat memberikan pidato sambutan acara Pembekalan Struktural Partai dan Calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, PDIP DIY di gedung Jogja Expo Center Jl Janti, Senin (26/1/2009).
Dalam acara itu, Megawati tidak bisa hadir, namun mengunjungi warga korban gempa Yogyakarta 27 mei 2006 di Desa Karantengah Kecamatan Imogiri, Bantul. Megawati rencananya akan menghadiri acara jamuan makan malam bersama Sri Sultan Hmamengku Buwono X di Kraton Yogyakarta nanti malam pukul 19.00 WIB.
"Mbak Mega pergi ke daerah Imogiri untuk menyapa rakyat Sri Sultan dan Ngarsa Dalem ke X datang ke sini untuk menyapa PDI Perjuangan. Jadi alasan ini apa bisa diterima," kata Taufiq.
Taufiq mengatakan tidak pernah ada isu politik yang secepat ini yang terjadi di Indonesia hingga meluas di dunia, yakni pasangan Mega-Buwono. Dia berharap warga Indonesia bisa mendukung duet pasangan ini.
Saat Taufiq berpidato, simpatisan PDIP Kulonprogo tiba-tiba membentangkan spanduk bertuliskan dukungan terhadap pasangan Megawati dan Sri Sultan HB X sebagai pasangan capres dan cawapres 2009. Taufiq kemudian meminta mereka naik ke panggung dan langsung membentangkan.
Saat spanduk dibentangkan di panggung dan salah seorang peserta membacakan isi spanduk. Isinya DPC PDIP Kulonprogo mendukung Sri Sultan Hamengku BUwono X mendampingi Ibu Megawati SP sebagai wakil presiden RI periode 2009-2014. Yel-yel dukungan Mega-Buwono kembali gema.
"Saudara-saudara sekalian, saya kira klimaks pidato sekarang ini. Semua pidato kita ini klimaksnya ini Pak Sultan," kata Taufiq sambil menunjukkan spanduk yang ada di kanannya. Sultan yang duduk di kursi VVIP pun hanya tersenyum.
Dia mengharapkan antara Sultan dan Mega tetap menjaga hubungan baik antara sesama anak pejuang. Mbak Mega juga anak pejuang. Ngarso Dalem ke X juga anak pejuang. Ngarso Dalem juga reformis, Mbak Mega juga reformis. Apa yang akan dikerjakan, mereka berdualah yang paling tahu," pungkas suami Megawati itu.
Sabtu, 24 Januari 2009
Pakar : Muchdi Divonis Berarti Kasus Ditutup
Yogyakarta - Vonis bebas terhadap mantan Danjen Kopasus Muchdi Purwopranjono dalam kasus pembunuhan aktivis Munir menuai kontroversi. Pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada, Eddy O.S. Hiarej mengatakan Muchdi divonis bebas berarti cloesd the case atau kasus ditutup.
"Saya kira tidak ada teori hukumnya. Kalau Muchdi bebas berarti closed the case," kata Eddy dalam acara 'kajian ilmiah tentang putusan bebas Muchdi Pr' di Hotel Inna Garuda Jl Malioboro, Sabtu (24/1/2009).
Selain Eddy, dalam acara itu yang diselenggarakan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), turut menjadi pembicara adalah tim kuasa hukum Muchdi, Wirawan Adnan dan M. Mahendradatta serta Dr Nurul Huda dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
Menurut Eddy, vonis bebas terhadap Muchdi adalah hak sebagai warga negara sehingga tidak bisa diganggu gugat. Namun dirinya juga belum mengetahui sampai seberapa jauh jaksa akan melakukan kasasi kasus tersebut.
"Putusan itu memang tak bisa diganggu gugat. Tidak bisa diteruskan. Kalau diteruskan mau kemana. Menurut kami, apa ada yang lebih ringan dari vonis bebas," kata staf pengajar Fakultas Hukum UGM itu.
Hal senada juga dikatakan oleh Mahendradatta bahwa semua putusan dapat dikasasi kecuali vonis bebas. Dia menambahkan dalam kasus vonis Munir itu nuansa politisnya sangat tampak.
Menurut dia, dari kasus Munir hingga vonis bebas Muchdi terjadi pertentangan antara dua aliran hukum yakni aliran hukum positif dan aliran sosiologis. Akibatnya hakim yang menangani perkara ada kecenderungan ditekan habis-habisan untuk memutuskan perkara. Putusan tidak lagi berdasarkan undang undang tapi berdasarkan keadilan masyarakat.
"Ini yang terjadi, politik pencitraan melalui berbagai pihak itu sangat kentara," katanya.
Dia juga mempertanyakan bila putusan berdasarkan rasa keadilan masyarakat itu yang menjadi parameter atau ukurannya. Sedang bila berdasarkan undang undang akan jelas paramaternya. "Ini yang selalu kami pertanyakan," pungkas Mahendradatta.
"Saya kira tidak ada teori hukumnya. Kalau Muchdi bebas berarti closed the case," kata Eddy dalam acara 'kajian ilmiah tentang putusan bebas Muchdi Pr' di Hotel Inna Garuda Jl Malioboro, Sabtu (24/1/2009).
Selain Eddy, dalam acara itu yang diselenggarakan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), turut menjadi pembicara adalah tim kuasa hukum Muchdi, Wirawan Adnan dan M. Mahendradatta serta Dr Nurul Huda dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).
Menurut Eddy, vonis bebas terhadap Muchdi adalah hak sebagai warga negara sehingga tidak bisa diganggu gugat. Namun dirinya juga belum mengetahui sampai seberapa jauh jaksa akan melakukan kasasi kasus tersebut.
"Putusan itu memang tak bisa diganggu gugat. Tidak bisa diteruskan. Kalau diteruskan mau kemana. Menurut kami, apa ada yang lebih ringan dari vonis bebas," kata staf pengajar Fakultas Hukum UGM itu.
Hal senada juga dikatakan oleh Mahendradatta bahwa semua putusan dapat dikasasi kecuali vonis bebas. Dia menambahkan dalam kasus vonis Munir itu nuansa politisnya sangat tampak.
Menurut dia, dari kasus Munir hingga vonis bebas Muchdi terjadi pertentangan antara dua aliran hukum yakni aliran hukum positif dan aliran sosiologis. Akibatnya hakim yang menangani perkara ada kecenderungan ditekan habis-habisan untuk memutuskan perkara. Putusan tidak lagi berdasarkan undang undang tapi berdasarkan keadilan masyarakat.
"Ini yang terjadi, politik pencitraan melalui berbagai pihak itu sangat kentara," katanya.
Dia juga mempertanyakan bila putusan berdasarkan rasa keadilan masyarakat itu yang menjadi parameter atau ukurannya. Sedang bila berdasarkan undang undang akan jelas paramaternya. "Ini yang selalu kami pertanyakan," pungkas Mahendradatta.
Agung Setyawan Ditahan di Polda DIY
Yogyakarta - Agung Setyawan, korban kasus penganiayaan pembalap nasional Ananda Mikola dan artis Marcella Zalianty, ditahan di Mapolda DIY. Agung ditahan dalam kasus dugaan penipuan yang dilaporkan beberapa orang korban beberapa waktu lalu.
Agung yang selama ini tinggal di Sleman menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di Polda DIY sejak hari Jumat 23 Januari hingga hari ini Sabtu (24/1/2009). Dia juga ditahan untuk mempermudah pemeriksaan yang dilakukan secara maraton di Mapolda DIY.
"Pemeriksaan sampai sekarang belum selesai. Petugas masih memeriksa perkara satu persatu," kata Kabid Humas Polda DIY, AKBP Hj Anik Pudjiastuti kepada wartawan di Mapolda DIY di Jl Ringroad Utara Condong Catur, Depok, Sleman.
Menurut Anik, jumlah korban yang melaporkan sebanyak 8 orang terutama warga Yogyakarta dan sekitarnya. Kasus yang dilaporkan sebagian besar adalah kasus penipuan dan penggelapan. Dugaan adanya penipuan berdasarkan laporan para korban bervariasi dengan jumlah total kerugian sekitar R 1,5 miliar.
Dia mengatakan Agung ditangkap petugas setelah turun dari pesawat di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta pada hari Kamis (22/1/2009) malam. Dari bandara, Agung dibawa menuju Mapolda untuk diperiksa.
Menurut Anik, penangkapan Agung tidak berkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan Ananda Mikola di Jakarta. Kasus Agung berkaitan dengan adanya laporan sejumlah korban ke Polda DIY beberapa waktu lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, petugas perlu meminta keterangan terhadap Agung. Saat diperiksa petugas, Agung juga sudah menunjuk Aprilia Supaliyanto sebagai penasehat hukumnya.
"Agung ditahan untuk memudahkan pemeriksaan. Barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Petugas menahan tersangka karena sudah cukup bukti," pungkas dia.
Agung yang selama ini tinggal di Sleman menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di Polda DIY sejak hari Jumat 23 Januari hingga hari ini Sabtu (24/1/2009). Dia juga ditahan untuk mempermudah pemeriksaan yang dilakukan secara maraton di Mapolda DIY.
"Pemeriksaan sampai sekarang belum selesai. Petugas masih memeriksa perkara satu persatu," kata Kabid Humas Polda DIY, AKBP Hj Anik Pudjiastuti kepada wartawan di Mapolda DIY di Jl Ringroad Utara Condong Catur, Depok, Sleman.
Menurut Anik, jumlah korban yang melaporkan sebanyak 8 orang terutama warga Yogyakarta dan sekitarnya. Kasus yang dilaporkan sebagian besar adalah kasus penipuan dan penggelapan. Dugaan adanya penipuan berdasarkan laporan para korban bervariasi dengan jumlah total kerugian sekitar R 1,5 miliar.
Dia mengatakan Agung ditangkap petugas setelah turun dari pesawat di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta pada hari Kamis (22/1/2009) malam. Dari bandara, Agung dibawa menuju Mapolda untuk diperiksa.
Menurut Anik, penangkapan Agung tidak berkait dengan kasus penganiayaan yang dilakukan Ananda Mikola di Jakarta. Kasus Agung berkaitan dengan adanya laporan sejumlah korban ke Polda DIY beberapa waktu lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, petugas perlu meminta keterangan terhadap Agung. Saat diperiksa petugas, Agung juga sudah menunjuk Aprilia Supaliyanto sebagai penasehat hukumnya.
"Agung ditahan untuk memudahkan pemeriksaan. Barang bukti juga sudah kita kumpulkan. Petugas menahan tersangka karena sudah cukup bukti," pungkas dia.
Jumat, 23 Januari 2009
Amien Tipis Kemungkinan Maju Lewat PAN
Yogyakarta - Mantan Ketua Umum MPR RI, Amien Rais mengaku kecil kemungkinan dirinya mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pipres) 2009 melalui Partai Amanat Nasional (PAN). Sebab partai yang dibesarkannya hanya berhasil meraih suara di bawah 10 persen pada pemilu lalu.
Sampai saat ini PAN sebagai partai papan tengah belum berani memunculkan naman calon presiden yang bakal diusungnya. PAN masih menunggu hasil pemilu legislatif.
"Pilpres semakin dekat tinggal beberapa bulan lagi. Jika kondisinya pragmatis seperti sekarang ini tentu saya tidak akan terpilih maju sebagai capres," kata Amien Rais kepada wartawan usai Diskusi Publik Kepemimpinan Nasional dan Lingkungan Hidup di Yogyakarta, Jumat (23/1/2009).
Amien mengingatkan menjelang pemilu 2009 yang tingga beberapa bula lagi, hendaknya partai papan tengah jangan menjadi partai rental. Suara partai akan diberikan partai besar, demi kepentingan pragmatis saat pemilihan presiden.
"Partai kelas menengah atau papan tengah itu jangan jadi parpol rental yang jualan suara ke parpol besar. Ujung-ujungnya minta bayaran sebagai kompensasi," katanya.
Menurut dia, munculnya partai rental karena parpol papan tengah hanya akan mengikuti arus dari parpol besar yang telah mengusung capres sendiri. "Ini sangat mungkin terjadi. Demi kepentingan pragmatis, mereka mendukung salah satu partai tanpa berusaha mencari capres alternatif," katanya.
Amien mencontohkan dalam pilpres 2009 mendatang akan ada dua capres yang saling bersaing yakni Megawati dari PDIP dan SBY dari Partai Demokrat. Seharusnya parpol papan tengah seperti PAN berani mencari capres alternatif. Sedangkan track record keduanya sudah banyak yang tahu yaitu menganut sistem ekonomi pasar.
"Itulah yang sedang saya jual ke parpol papan tengah ini. Tapi kalau mereka pragmatis ya tentu hanya akan menunggu hasil pemilu legislatif kemudian mendukung diantara mereka saja tanpa cari capres alternatif," pungkas dia.
Sampai saat ini PAN sebagai partai papan tengah belum berani memunculkan naman calon presiden yang bakal diusungnya. PAN masih menunggu hasil pemilu legislatif.
"Pilpres semakin dekat tinggal beberapa bulan lagi. Jika kondisinya pragmatis seperti sekarang ini tentu saya tidak akan terpilih maju sebagai capres," kata Amien Rais kepada wartawan usai Diskusi Publik Kepemimpinan Nasional dan Lingkungan Hidup di Yogyakarta, Jumat (23/1/2009).
Amien mengingatkan menjelang pemilu 2009 yang tingga beberapa bula lagi, hendaknya partai papan tengah jangan menjadi partai rental. Suara partai akan diberikan partai besar, demi kepentingan pragmatis saat pemilihan presiden.
"Partai kelas menengah atau papan tengah itu jangan jadi parpol rental yang jualan suara ke parpol besar. Ujung-ujungnya minta bayaran sebagai kompensasi," katanya.
Menurut dia, munculnya partai rental karena parpol papan tengah hanya akan mengikuti arus dari parpol besar yang telah mengusung capres sendiri. "Ini sangat mungkin terjadi. Demi kepentingan pragmatis, mereka mendukung salah satu partai tanpa berusaha mencari capres alternatif," katanya.
Amien mencontohkan dalam pilpres 2009 mendatang akan ada dua capres yang saling bersaing yakni Megawati dari PDIP dan SBY dari Partai Demokrat. Seharusnya parpol papan tengah seperti PAN berani mencari capres alternatif. Sedangkan track record keduanya sudah banyak yang tahu yaitu menganut sistem ekonomi pasar.
"Itulah yang sedang saya jual ke parpol papan tengah ini. Tapi kalau mereka pragmatis ya tentu hanya akan menunggu hasil pemilu legislatif kemudian mendukung diantara mereka saja tanpa cari capres alternatif," pungkas dia.
Kamis, 22 Januari 2009
Dintib Kota Yogya Sweeping Atribut Parpol
Yogyakarta - Ratusan atribut partai politik peserta kampanye 2009 kembali ditertibkan oleh petugas Dinas Ketertiban Pemerintah Kota Yogyakarta bersama, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panwaslu Kota Yogyakarta bersama aparat TNI dan Polri.
Sebagian besar atribut parpol yang ditertibkan karena melanggar Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta No 2 Tahun 2009 tentang penempatan alat-alat penyelenggaraan kampanye.
Penertiban yang dilakukan hari ini, Kamis (22/1/2009) di sebagian wilayah Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Danurejan dan Gondokusuman. Pencopotan atribut berjalan lancar tanpa ada protes massa parpol dan caleg masing-masing parpol. Sebagian anggota tim kampanye masing-masing parpol justru ada yang mengikuti penertiban agar atributnya tidak rusak atau hilang.
Penertiban dimulai dari Jalan Juminahan kampung Purwokinanti menuju simpang empat Jl Gajah Mada, simpang empat Jl Hayam Wuruk di kampung Macanan, Jl Mas Suharto, Jembatan Jambu, Jl Mataram dan kawasan Kotabaru, Gondokusuman.
Agar tidak menggangu pengguna jalan, aparat Poltabes Yogyakarta juga dilibatkan untuk mengatur lalu-lintas. Sebab hampir di semua persimpangan jalan yang sebagian besar dipenuhi atribut parpol maupun gambar caleg.
Di kawasan Kecamatan Danurejan dan Gondokusuman atribut parpol yang diambil petugas diantaranya dari Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Saat penertiban, beberapa simpatisan Partai Golkar dan PDIP ada yang mengikuti sehingga setelah petugas mencopotnya, langsung diambil masing-masing anggota tim kampanye.
Atribut yang diturunkan petugas diantaranya baliho besar yang melebihi ketentuan Prwal yakni maksimal 2 x 3 meter. Baliho besar, spanduk dan umbul-umbul tidak boleh dipasang di kawasan persimpangan jalan. Sebab akan membahayakan pengguna jalan.
"Kita rutin terus melakukan penertiban sesuai Perwal No 2 Tahun 1999. Penertiban dilakukan di semua dapil di Kota Yogyakarta secara bergantian," kata Kepala Dinas Ketertiban, Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat kepada detikcom di sela-sela penertiban di Jl Mas Suharto.
Wahyu mengatakan sebelum melakukan penertiban, pemkot bersama Panwaslu Yogyakarta sudah mengirim surat pemberitahuan kepada pengurus partai. Bila tidak dicopot sendiri oleh parpol atau caleg yang bersangkutan, petugas yang akan mengambilnya.
"Atribut yang dicopot petugas akan dikumpulkan di balaikota. Masing-masing parpol dan caleg yang gambarnya dicopot bisa mengambilnya di balaikota," katanya.
Sebagian besar atribut parpol yang ditertibkan karena melanggar Peraturan Walikota (Perwal) Yogyakarta No 2 Tahun 2009 tentang penempatan alat-alat penyelenggaraan kampanye.
Penertiban yang dilakukan hari ini, Kamis (22/1/2009) di sebagian wilayah Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Danurejan dan Gondokusuman. Pencopotan atribut berjalan lancar tanpa ada protes massa parpol dan caleg masing-masing parpol. Sebagian anggota tim kampanye masing-masing parpol justru ada yang mengikuti penertiban agar atributnya tidak rusak atau hilang.
Penertiban dimulai dari Jalan Juminahan kampung Purwokinanti menuju simpang empat Jl Gajah Mada, simpang empat Jl Hayam Wuruk di kampung Macanan, Jl Mas Suharto, Jembatan Jambu, Jl Mataram dan kawasan Kotabaru, Gondokusuman.
Agar tidak menggangu pengguna jalan, aparat Poltabes Yogyakarta juga dilibatkan untuk mengatur lalu-lintas. Sebab hampir di semua persimpangan jalan yang sebagian besar dipenuhi atribut parpol maupun gambar caleg.
Di kawasan Kecamatan Danurejan dan Gondokusuman atribut parpol yang diambil petugas diantaranya dari Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Saat penertiban, beberapa simpatisan Partai Golkar dan PDIP ada yang mengikuti sehingga setelah petugas mencopotnya, langsung diambil masing-masing anggota tim kampanye.
Atribut yang diturunkan petugas diantaranya baliho besar yang melebihi ketentuan Prwal yakni maksimal 2 x 3 meter. Baliho besar, spanduk dan umbul-umbul tidak boleh dipasang di kawasan persimpangan jalan. Sebab akan membahayakan pengguna jalan.
"Kita rutin terus melakukan penertiban sesuai Perwal No 2 Tahun 1999. Penertiban dilakukan di semua dapil di Kota Yogyakarta secara bergantian," kata Kepala Dinas Ketertiban, Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat kepada detikcom di sela-sela penertiban di Jl Mas Suharto.
Wahyu mengatakan sebelum melakukan penertiban, pemkot bersama Panwaslu Yogyakarta sudah mengirim surat pemberitahuan kepada pengurus partai. Bila tidak dicopot sendiri oleh parpol atau caleg yang bersangkutan, petugas yang akan mengambilnya.
"Atribut yang dicopot petugas akan dikumpulkan di balaikota. Masing-masing parpol dan caleg yang gambarnya dicopot bisa mengambilnya di balaikota," katanya.
Djoko Tak Berniat Ngapusi UMY
Yogyakarta - Terdakwa Djoko "Blue Energy" Suprapto (46) warga Ngadiboyo Nganjuk Jawa Timur tidak berniat menipu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Dia hanya mengaku bersalah karena tidak bisa menepati janjinya kepada UMY dalam proyek pengadaan pembangkit listrik mandiri (PLM) Jodhipati senilai Rp 1,345 miliar.
Hal itu terungkap saat majelis hakim dipimpin Purwono, SH, MH saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Bantul di Jl Prof Mr Supomo, Kamis (22/1/2009).
"Dalam pemeriksaan terhadap terdakwa terungkap bahwa terdakwa mengaku tidak bersalah dalam kasus ini, namun merasa bersalah karena tidak bisa menepati janjinya untuk memasang pembangkit listrik yang dipesan UMY," kata Purwono.
Menurut majelis hakim, hal-hal yang memberatkan, terdakwa telah merugikan UMY dalam pemesanan alat pembangkit listrik mandiri yang digunakan di asrama mahasiswa untuk menggantikan listrik dari PLN. Akibat kasus tersebut UMY menjadi tercemar.
"Terdakwa tidak pernah merasa bersalah dan hanya merasa tidak menepati janji," kata Purwono sekali lagi.
Dalam pembacaan vonis yang dibacakan secara bergantian selama lebih kurang 100 menit dengan memeriksa 27 saksi itu, terungkap pula bila Djoko tidak pernah menyerahkan alat pembangkit listrik mandiri (PLM) Jodhipati dan alat refinary untuk merubah air dari bahan bakar proyek Banyugeni yang dipesan oleh UMY. Alat itu dikatakan terdakwa hilang ditengah jalan saat akan disertifikasi ke kantor PLN di Jakarta.
Namun kemudian di ketahui ternyata alat itu tidak hilang tapi berada di Jakarta yakni ditangan tim Cikeas, Heru Lelono. Dia juga mengaku sudah melaporkan kasus hilangnya alat itu ke Paspampres, namun malah diminta agar tidak melaporkan ke polisi.
"Alat yang dipesan UMY di rumah Djoko di Nganjuk Jawa Timur ternyata juga dipesan oleh tim Cikeas yang masing seharga Rp 5 miliar," katanya.
Alat yang dipesan UMY itu hingga batas waktu yang ditentukan saat dilakukan perjanjian dengan Dr Khoiruddin Bashori tidak pernah terpasang. Yang terpasang di UMY hanyalah stabilizer yang tidak bisa berfungsi karena dicor dengan semen dan akan membahayakn bila terjadi korsleting.
Bahkan Djoko kemudian meminta tambahan dana karena uang yang diterima sebelumnya telah habis untuk pembelian peralatan. Meski pihak UMY telah melakukan transfer ke sejumlah rekening milik Djoko maupun istrinya Winda Mirah, alat yang dipesan UMY tidak pernah terwujud.
Hal itu terungkap saat majelis hakim dipimpin Purwono, SH, MH saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri (PN) Bantul di Jl Prof Mr Supomo, Kamis (22/1/2009).
"Dalam pemeriksaan terhadap terdakwa terungkap bahwa terdakwa mengaku tidak bersalah dalam kasus ini, namun merasa bersalah karena tidak bisa menepati janjinya untuk memasang pembangkit listrik yang dipesan UMY," kata Purwono.
Menurut majelis hakim, hal-hal yang memberatkan, terdakwa telah merugikan UMY dalam pemesanan alat pembangkit listrik mandiri yang digunakan di asrama mahasiswa untuk menggantikan listrik dari PLN. Akibat kasus tersebut UMY menjadi tercemar.
"Terdakwa tidak pernah merasa bersalah dan hanya merasa tidak menepati janji," kata Purwono sekali lagi.
Dalam pembacaan vonis yang dibacakan secara bergantian selama lebih kurang 100 menit dengan memeriksa 27 saksi itu, terungkap pula bila Djoko tidak pernah menyerahkan alat pembangkit listrik mandiri (PLM) Jodhipati dan alat refinary untuk merubah air dari bahan bakar proyek Banyugeni yang dipesan oleh UMY. Alat itu dikatakan terdakwa hilang ditengah jalan saat akan disertifikasi ke kantor PLN di Jakarta.
Namun kemudian di ketahui ternyata alat itu tidak hilang tapi berada di Jakarta yakni ditangan tim Cikeas, Heru Lelono. Dia juga mengaku sudah melaporkan kasus hilangnya alat itu ke Paspampres, namun malah diminta agar tidak melaporkan ke polisi.
"Alat yang dipesan UMY di rumah Djoko di Nganjuk Jawa Timur ternyata juga dipesan oleh tim Cikeas yang masing seharga Rp 5 miliar," katanya.
Alat yang dipesan UMY itu hingga batas waktu yang ditentukan saat dilakukan perjanjian dengan Dr Khoiruddin Bashori tidak pernah terpasang. Yang terpasang di UMY hanyalah stabilizer yang tidak bisa berfungsi karena dicor dengan semen dan akan membahayakn bila terjadi korsleting.
Bahkan Djoko kemudian meminta tambahan dana karena uang yang diterima sebelumnya telah habis untuk pembelian peralatan. Meski pihak UMY telah melakukan transfer ke sejumlah rekening milik Djoko maupun istrinya Winda Mirah, alat yang dipesan UMY tidak pernah terwujud.
Djoko "Blue Energy" Berniat Banding
Yogyakarta - Terdakwa Djoko "Blue Energy" Suprapto (46) tidak puas atas putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara. Dia berniat akan melakukan banding.
Hal itu diungkapkan oleh penasehat hukum terdakwa, Sunu W. Ciptahutama kepada wartawan seusai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bantul Jl Prof Mr Supomo, Kamis (22/1/2009).
"Seusai sidang, di dekat pintu tadi Pak Djoko sempat mengucapkan dirinya tidak puas atas putusan hakim dan akan melakukan banding," kata Sunu.
Menurut Sunu, kasus kliennya dengan pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini lebih banyak bernuansa politis karena menyangkut orang penting di negeri ini. Oleh karena itu kasus tersebut ada upaya untuk mengalihkan perhatian dan menjadikan Djoko sebagai kambing hitam.
Namun ketika didesak siapa yang sengaja mengalihkan perhatian sehingga yang beperkara hanyalah antara UMY dengan Djoko, Sunu tidak mau menjelaskan secara panjang lebar dan jelas.
"Andalah yang sebenarnya malah lebih tahu, karena sudah pernah muncul di media. Saya nggak mau mengatakan siapa orangnya," tukas Sunu.
Selain akan melakukan banding secepatnya kata Sunu, pihaknya juga mendesak agar gugatan balik kliennya terhadap UMY yang sudah dilaporkan ke Polda untuk segera ditanggapi. Namun sampai saat ini kasus ini bergulir, pihak Polda belum meresponnya.
Saat persidangan juga terungkap Djoko secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yangmelanggar pasal 372 dan 378 jo ayat 64 KUHP. Karena itu, majelis hakim memvonis 3,5 tahun penjara, dipotong massa tahanan dan denda Rp 2 ribu. Putusan hakim itu lebih ringan dari tuntutan JPU sebesar 4 tahun.
Saat mendengarkan putusan Djoko tampak terus memijit-mijit dada bagian yang dirasakan nyeri akibat stroke ringan dan penyakit diabetes-nya yang sering kumat.
Dalam persidangan itu juga terungkap, Djoko tidak pernah menyerahkan alat pembangkit listrik mandiri (PLM) Jodhipati dan alat refinary untuk proyek Banyugeni yang dipesan oleh UMY. Alat yang diakui Djoko sebagai pembangkit itu justru dikatakan hilang saat akan dikirimkan ke Yogyakarta
Namun kemudian di ketahui ternyata alat itu berada di Jakarta yakni ditangan tim Cikeas. Dia juga mengaku sudah melaporkan kasus hilangnya alat itu ke Paspampres, namun malah diminta agar tidak melaporkan ke polisi.
Sementara itu, seusai majelis hakim mengetokkan palu sidang, Djoko langsung masuk ke kamar tahanan yang ada di sebelah ruang sidang. Istri Djoko, Ny Winda Mirah tampak menahan tangis saat mengetahui suaminya di vonis 3,5 tahun. Dia hanya berdiri bersandar ditembok sambil dipeluk oleh keluarganya.
Hal itu diungkapkan oleh penasehat hukum terdakwa, Sunu W. Ciptahutama kepada wartawan seusai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bantul Jl Prof Mr Supomo, Kamis (22/1/2009).
"Seusai sidang, di dekat pintu tadi Pak Djoko sempat mengucapkan dirinya tidak puas atas putusan hakim dan akan melakukan banding," kata Sunu.
Menurut Sunu, kasus kliennya dengan pihak Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini lebih banyak bernuansa politis karena menyangkut orang penting di negeri ini. Oleh karena itu kasus tersebut ada upaya untuk mengalihkan perhatian dan menjadikan Djoko sebagai kambing hitam.
Namun ketika didesak siapa yang sengaja mengalihkan perhatian sehingga yang beperkara hanyalah antara UMY dengan Djoko, Sunu tidak mau menjelaskan secara panjang lebar dan jelas.
"Andalah yang sebenarnya malah lebih tahu, karena sudah pernah muncul di media. Saya nggak mau mengatakan siapa orangnya," tukas Sunu.
Selain akan melakukan banding secepatnya kata Sunu, pihaknya juga mendesak agar gugatan balik kliennya terhadap UMY yang sudah dilaporkan ke Polda untuk segera ditanggapi. Namun sampai saat ini kasus ini bergulir, pihak Polda belum meresponnya.
Saat persidangan juga terungkap Djoko secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yangmelanggar pasal 372 dan 378 jo ayat 64 KUHP. Karena itu, majelis hakim memvonis 3,5 tahun penjara, dipotong massa tahanan dan denda Rp 2 ribu. Putusan hakim itu lebih ringan dari tuntutan JPU sebesar 4 tahun.
Saat mendengarkan putusan Djoko tampak terus memijit-mijit dada bagian yang dirasakan nyeri akibat stroke ringan dan penyakit diabetes-nya yang sering kumat.
Dalam persidangan itu juga terungkap, Djoko tidak pernah menyerahkan alat pembangkit listrik mandiri (PLM) Jodhipati dan alat refinary untuk proyek Banyugeni yang dipesan oleh UMY. Alat yang diakui Djoko sebagai pembangkit itu justru dikatakan hilang saat akan dikirimkan ke Yogyakarta
Namun kemudian di ketahui ternyata alat itu berada di Jakarta yakni ditangan tim Cikeas. Dia juga mengaku sudah melaporkan kasus hilangnya alat itu ke Paspampres, namun malah diminta agar tidak melaporkan ke polisi.
Sementara itu, seusai majelis hakim mengetokkan palu sidang, Djoko langsung masuk ke kamar tahanan yang ada di sebelah ruang sidang. Istri Djoko, Ny Winda Mirah tampak menahan tangis saat mengetahui suaminya di vonis 3,5 tahun. Dia hanya berdiri bersandar ditembok sambil dipeluk oleh keluarganya.
Minibus Masuk Jurang, 1 Orang Tewas
Yogyakarta - Sebuah minibus angkutan pedesaan di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masuk ke dalam jurang. Satu orang penumpang tewas dan dua korban mengalami luka-luka.
Peristiwa ini terjadi di perbukitan Menoreh, Desa Hargowilis Kecamatan Kokap, Kamis (22/1/2009) sekitar pukul 05.30 WIB. Minibus Agung Rejeki dengan nopol AB 7047 AC jurusan Wates-Kokap terguling kemudian masuk ke dalam jurang sedalam 5 meter di perbukitan Dusun Klepu, Hargowilis.
Korban meninggal adalah Sukarni (55) warga Hargowilis. Jenazah korban saat ini masih berada di RSUD Wates. Sedang dua korban luka-luka yang masih tetangga Sukarni setelah mendapat perawatan sudah diperbolehkan pulang.
Kanit Lakalantas Polres Kulonprogo, Iptu Purwanto kepada detikcom melalui telepon mengatakan peristiwa kecelakaan yang terjadi di Klepu adalah kecelakaan murni. Namun sopir minibus, Sumarjono (31) warga Kokap saat ini masih dimintai keterangan di Polsek Kokap.
Menurut dia, setelah bis keluar dari garasi pada pukul 05.20 WIB, sekitar 300 meter minibus Agung Rejeki langsung mendapat tiga orang penumpang yang hendak menuju Wates. Namun tanpa di duga, kendaraan mengalami kerusakan di bagian stir sehingga saat berada di tikungan yang menurun bis tak bisa dikendalikan.
"Bis langsung masuk ke dalam jurang sedalam 5 meter dan terguling. Hasil pemeriksaan di lapangan murni kecelakaan. Bis secepatnya akan di tarik ke atas," kata Purwanto.
Peristiwa ini terjadi di perbukitan Menoreh, Desa Hargowilis Kecamatan Kokap, Kamis (22/1/2009) sekitar pukul 05.30 WIB. Minibus Agung Rejeki dengan nopol AB 7047 AC jurusan Wates-Kokap terguling kemudian masuk ke dalam jurang sedalam 5 meter di perbukitan Dusun Klepu, Hargowilis.
Korban meninggal adalah Sukarni (55) warga Hargowilis. Jenazah korban saat ini masih berada di RSUD Wates. Sedang dua korban luka-luka yang masih tetangga Sukarni setelah mendapat perawatan sudah diperbolehkan pulang.
Kanit Lakalantas Polres Kulonprogo, Iptu Purwanto kepada detikcom melalui telepon mengatakan peristiwa kecelakaan yang terjadi di Klepu adalah kecelakaan murni. Namun sopir minibus, Sumarjono (31) warga Kokap saat ini masih dimintai keterangan di Polsek Kokap.
Menurut dia, setelah bis keluar dari garasi pada pukul 05.20 WIB, sekitar 300 meter minibus Agung Rejeki langsung mendapat tiga orang penumpang yang hendak menuju Wates. Namun tanpa di duga, kendaraan mengalami kerusakan di bagian stir sehingga saat berada di tikungan yang menurun bis tak bisa dikendalikan.
"Bis langsung masuk ke dalam jurang sedalam 5 meter dan terguling. Hasil pemeriksaan di lapangan murni kecelakaan. Bis secepatnya akan di tarik ke atas," kata Purwanto.
Jelang Vonis, Djoko Kena Stroke Ringan
Yogyakarta - Joko "blue energy" Suprapto, kembali akan mengikuti persidangan dengan agenda pembacaan vonis untuk dirinya. Namun sehari menjelang pelaksanaan sidang tersebut, Joko terserang stroke ringan.
Pengakuan itu diungkapkan Joko saat ditanya oleh petugas PN Bantul. Petugas tersebut bertanya mengapa Joko datang ke persidangan dengan menggunakan sendal.
"Kaki saya sakit kena stroke ringan kemarin, sekarang masih nyeri," jawab Joko sambil menunjukkan kakinya yang sakit di ruang tunggu PN Bantul, Kamis (22/1/2009).
Joko juga kemudian melepas sandal kulit yang dikenakan sambil dan kemudian menunjukkan tangan kirinya yang juga tak bisa digerakkan. "Kalau stroke ringan itu kenanya menyilang tangan kiri yang kena dan di bawah yang kena pasti kaki yang kanan," kata Joko lagi. Petugas PN Bantul itu pun percaya dengan penjelasan Joko.
Sidang pembacaan vonis bagi Joko dimulai pukul 11.05 WIB. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Purwono dan didampingi hakim anggota Vicentius Banar dan Suprapti. Joko didampingi penasehat hukumnya Sunu Ciptahutama.
Sejumlah warga dan sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tampak menyaksikan persidangan. Joko diajukan ke meja hijau berkaitan dengan dugaan penipuan dalam proyek pembangkit listrik mandiri Jodhipati senilai Rp 1,345 miliar.
Pengakuan itu diungkapkan Joko saat ditanya oleh petugas PN Bantul. Petugas tersebut bertanya mengapa Joko datang ke persidangan dengan menggunakan sendal.
"Kaki saya sakit kena stroke ringan kemarin, sekarang masih nyeri," jawab Joko sambil menunjukkan kakinya yang sakit di ruang tunggu PN Bantul, Kamis (22/1/2009).
Joko juga kemudian melepas sandal kulit yang dikenakan sambil dan kemudian menunjukkan tangan kirinya yang juga tak bisa digerakkan. "Kalau stroke ringan itu kenanya menyilang tangan kiri yang kena dan di bawah yang kena pasti kaki yang kanan," kata Joko lagi. Petugas PN Bantul itu pun percaya dengan penjelasan Joko.
Sidang pembacaan vonis bagi Joko dimulai pukul 11.05 WIB. Sidang dipimpin ketua majelis hakim Purwono dan didampingi hakim anggota Vicentius Banar dan Suprapti. Joko didampingi penasehat hukumnya Sunu Ciptahutama.
Sejumlah warga dan sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tampak menyaksikan persidangan. Joko diajukan ke meja hijau berkaitan dengan dugaan penipuan dalam proyek pembangkit listrik mandiri Jodhipati senilai Rp 1,345 miliar.
Selasa, 20 Januari 2009
Kuartal Ketiga 2009 Indonesia Akan Ekspor Beras
Yogyakarta, Indonesia merencanakan pada kuartal ketiga tahun 2009 akan melakukan ekspor beras ke sejumlah negara Asia. Pada awal tahun ini Indonesia masih berupaya memperkuat ketahanan pangan lebih dulu.
Hal itu dikatakan Direktur Utama (dirut) Perum Bulog, Mustafa Abubakar menjawab pertanyaan wartawan seusai seminar nasional "Revitalisasi peran dan fungsi Bulog dalam mewujudkan kedaulatan pangan" di Gedung Graha Sabha Pramana (GSP) kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (21/1/2009).
"Memang sejak tahun 2008 lalu, kita sudah tidak melakukan impor beras. Indonesia akan melakukan ekspor beras bila ketahanan pangan kita sudah kuat," kata Mustafa.
Dia mengatakan ekspor beras ke sejumlah negara di Asia seperti ke Hongkong, Brunei dan Malaysia tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru. Sebab yang lebih penting adalah memperkuat ketahanan pangan dalam negeri terlebih dulu.
"Tahun ini kan boleh dikatakan tahun politik karena ada pemilu. Jadi kita tidak buru-buru, pada kuartal ketiga tahun ini baru bisa dilakukan," kata Mustafa.
Menurut kelangkaan pupuk di sejumlah daerah beberapa waktu lalu sempat membuat khawatir sejumlah pihak terutama Bulog karena produksi padi petani akan terganggu. Dia mengharapkan kasus kelangkaan pupuk tidak terjadi lagi dan manajemen/distribusi pupuk juga diperbaiki.
"Pertanian padi itu adalah high risk karena rentan terhadap serangan hama, bencana banjir dan cuaca yang tak menentu, Kita berharap masalah itu bisa diperbaiki sehingga panen bisa tepat waktu dan tidak mengganggu petani," pungkas Mustafa.
Hal itu dikatakan Direktur Utama (dirut) Perum Bulog, Mustafa Abubakar menjawab pertanyaan wartawan seusai seminar nasional "Revitalisasi peran dan fungsi Bulog dalam mewujudkan kedaulatan pangan" di Gedung Graha Sabha Pramana (GSP) kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (21/1/2009).
"Memang sejak tahun 2008 lalu, kita sudah tidak melakukan impor beras. Indonesia akan melakukan ekspor beras bila ketahanan pangan kita sudah kuat," kata Mustafa.
Dia mengatakan ekspor beras ke sejumlah negara di Asia seperti ke Hongkong, Brunei dan Malaysia tidak perlu dilakukan dengan terburu-buru. Sebab yang lebih penting adalah memperkuat ketahanan pangan dalam negeri terlebih dulu.
"Tahun ini kan boleh dikatakan tahun politik karena ada pemilu. Jadi kita tidak buru-buru, pada kuartal ketiga tahun ini baru bisa dilakukan," kata Mustafa.
Menurut kelangkaan pupuk di sejumlah daerah beberapa waktu lalu sempat membuat khawatir sejumlah pihak terutama Bulog karena produksi padi petani akan terganggu. Dia mengharapkan kasus kelangkaan pupuk tidak terjadi lagi dan manajemen/distribusi pupuk juga diperbaiki.
"Pertanian padi itu adalah high risk karena rentan terhadap serangan hama, bencana banjir dan cuaca yang tak menentu, Kita berharap masalah itu bisa diperbaiki sehingga panen bisa tepat waktu dan tidak mengganggu petani," pungkas Mustafa.
Tahun 2008, Indonesia Tak Impor Beras Lagi
Yogyakarta - Sepanjang tahun 2008, Indonesia sama sekali tidak melakukan impor beras sehingga berhasil menghemat devisa hingga US$ 500 juta. Kebutuhan beras Indonesia tercukupi dari dalam negeri.
"Tahun 2008 kita tidak melakukan impor beras, ini berarti kita menghemat devisa setengah miliar dolar AS," kata Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar.
Hal itu diungkapkannya dalm acara seminar nasional bertajuk "Revitalisasi peran dan fungsi Bulog dalam mewujudkan kedaulatan pangan" di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (21/1/2009).
Menurutnya, impor beras tidak dilakukan bukan karena alasan politis namun benar-benar riil terpenuhinya beras dari dalam negeri. Dengan demikian Indonesia tidak membeli beras dari negara Asia Tenggara lainnya.
"100 persen tidak impor, kita tidak menghidupi petani Thailand dan Vietnam karena tahun lalu tidak beli beras dari sana," tukas Mustafa.
Dia mengatakan pada tahun 2007, Bulog sempat impor beras sebanyak 1,3 juta ton. Namun tahun berikut tidak impor beras lagi karena target produksi beras tahun lalu sebesar 3,2 ton tercapai. Jumlah tersebut sudah mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri.
Pada tahun 2008 harga beras dalam negeri juga relatif stabil dengan harga berkisar Rp 4.500-4.600 per kilogram. Harga sebesar itu masih menarik petani untuk menanam padi.
Dia menambahkan sampai saat ini Bulog juga masih dipercaya pemerintah untuk menyalurkan beras untuk rakyat miskin atau raskin. Jumlah penerima raskin sebanyak 19,1 juta rumah tangga miskin atau sekitar 76 juta jiwa.
"Tahun ini mungkin jumlahnya akan berubah, namun jumlah yang diterima masih sebanyak 15 kg/bulan dengan harga Rp 1.600/kg atau mereka mendapat subsidi 1/4 nya dari harga pasar," katanya.
Diakui Mustafa, dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Malaysia dan Jepang konsumsi beras orang Indonesia paling tinggi. Orang Malaysia per beras 80 kg/tahun, Jepang 50 kg/tahun dan Indonesia 139 kg/tahun.
"Ini artinya kita perlu diversifikasi pangan terutama beras. Kebijakan pangan yang hanya fokus pada beras saja adalah kurang stretegis seperti yang terjadi pada pemerintahan dahulu. Kearifan pangan lokal lainnya seperti jagung, dan sagu perlu digalakkan lagi," pungkas dia.
"Tahun 2008 kita tidak melakukan impor beras, ini berarti kita menghemat devisa setengah miliar dolar AS," kata Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar.
Hal itu diungkapkannya dalm acara seminar nasional bertajuk "Revitalisasi peran dan fungsi Bulog dalam mewujudkan kedaulatan pangan" di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (21/1/2009).
Menurutnya, impor beras tidak dilakukan bukan karena alasan politis namun benar-benar riil terpenuhinya beras dari dalam negeri. Dengan demikian Indonesia tidak membeli beras dari negara Asia Tenggara lainnya.
"100 persen tidak impor, kita tidak menghidupi petani Thailand dan Vietnam karena tahun lalu tidak beli beras dari sana," tukas Mustafa.
Dia mengatakan pada tahun 2007, Bulog sempat impor beras sebanyak 1,3 juta ton. Namun tahun berikut tidak impor beras lagi karena target produksi beras tahun lalu sebesar 3,2 ton tercapai. Jumlah tersebut sudah mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri.
Pada tahun 2008 harga beras dalam negeri juga relatif stabil dengan harga berkisar Rp 4.500-4.600 per kilogram. Harga sebesar itu masih menarik petani untuk menanam padi.
Dia menambahkan sampai saat ini Bulog juga masih dipercaya pemerintah untuk menyalurkan beras untuk rakyat miskin atau raskin. Jumlah penerima raskin sebanyak 19,1 juta rumah tangga miskin atau sekitar 76 juta jiwa.
"Tahun ini mungkin jumlahnya akan berubah, namun jumlah yang diterima masih sebanyak 15 kg/bulan dengan harga Rp 1.600/kg atau mereka mendapat subsidi 1/4 nya dari harga pasar," katanya.
Diakui Mustafa, dibandingkan dengan negara Asia lainnya seperti Malaysia dan Jepang konsumsi beras orang Indonesia paling tinggi. Orang Malaysia per beras 80 kg/tahun, Jepang 50 kg/tahun dan Indonesia 139 kg/tahun.
"Ini artinya kita perlu diversifikasi pangan terutama beras. Kebijakan pangan yang hanya fokus pada beras saja adalah kurang stretegis seperti yang terjadi pada pemerintahan dahulu. Kearifan pangan lokal lainnya seperti jagung, dan sagu perlu digalakkan lagi," pungkas dia.
Senin, 19 Januari 2009
ATM Bank Permata Dibobol Maling
Yogyakarta - Pembobolan terhadap mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) terjadi di Yogyakarta. Mesin ATM Bank Permata di Jl Colombo, Sleman dibobol kawanan penjahat spesialis ATM.
Diperkirakan uang sekitar Rp 25 juta yang ada di dalam mesin ATM itu berhasil digondol penjahat. Aparat Polres Sleman saat ini masih melakukan penyelidikan.
Kapolres Sleman, AKBP Suharsono kepada wartawan di Mapolres Jl Magelang Km 12 Sleman mengatakan mesin ATM yang ada di depan sebuah resto di Jl Colombo, Samirono, Catur Tunggal, Depok itu pertama kali diketahui di bobol penjahat oleh penjaga malam resto bernama Dwi sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu seorang nasabah bank permata hendak melakukan transfer di mesin ATM tersebut, namun setelah masuk ternyata mesin sudah hilang.
Orang tersebut kemudian memberitahu kepada Dwi yang berada tidak jauh dari tempat mesin ATM. Sekitar pukul 09.00 WIB, kasus pembobolan mesin ATM itu dilaporkan ke Polres Sleman.
"Total kerugian berdasarkan laporan petugas di bank di atas Rp 25 jutaan. Mesin ATM itu untuk pecahan Rp 50 ribuan," kata Suharsono.
Menurut dia, berdasatkan penyelidikan sementara di lokasi kejadian dan beberapa orang saksi mata, diperkirakan pelaku lebih dari 3 orang. Penjahat juga sudah mempelajari sekitar lokas. Dari beberapa mesin ATM milik berbagai bank yang dipasang di kawasan dekat kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu hanya mesin ATM tersebut yang diincar penjahat. Kawasan itu setiap pagi hingga malam hari selalu ramai dilalui pengguna jalan.
Penjahat menggunakan mobil roda empat jenis Toyota Inova. Setelah mobil diparkir di depan pintu ATM, penjahat kemudian masuk dan langsung merusak mesin ATM yang diletakkan di tempat itu hanya dengan cara di cor semen. Di dalam ruangan itu juga tidak dilengkapi kamera CCTV.
"Kami masih melakukan penyelidikan, hanya saja kami agak kesulitan karena tempat itu tidak ada CCTV," katanya.
Diperkirakan uang sekitar Rp 25 juta yang ada di dalam mesin ATM itu berhasil digondol penjahat. Aparat Polres Sleman saat ini masih melakukan penyelidikan.
Kapolres Sleman, AKBP Suharsono kepada wartawan di Mapolres Jl Magelang Km 12 Sleman mengatakan mesin ATM yang ada di depan sebuah resto di Jl Colombo, Samirono, Catur Tunggal, Depok itu pertama kali diketahui di bobol penjahat oleh penjaga malam resto bernama Dwi sekitar pukul 06.00 WIB. Saat itu seorang nasabah bank permata hendak melakukan transfer di mesin ATM tersebut, namun setelah masuk ternyata mesin sudah hilang.
Orang tersebut kemudian memberitahu kepada Dwi yang berada tidak jauh dari tempat mesin ATM. Sekitar pukul 09.00 WIB, kasus pembobolan mesin ATM itu dilaporkan ke Polres Sleman.
"Total kerugian berdasarkan laporan petugas di bank di atas Rp 25 jutaan. Mesin ATM itu untuk pecahan Rp 50 ribuan," kata Suharsono.
Menurut dia, berdasatkan penyelidikan sementara di lokasi kejadian dan beberapa orang saksi mata, diperkirakan pelaku lebih dari 3 orang. Penjahat juga sudah mempelajari sekitar lokas. Dari beberapa mesin ATM milik berbagai bank yang dipasang di kawasan dekat kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu hanya mesin ATM tersebut yang diincar penjahat. Kawasan itu setiap pagi hingga malam hari selalu ramai dilalui pengguna jalan.
Penjahat menggunakan mobil roda empat jenis Toyota Inova. Setelah mobil diparkir di depan pintu ATM, penjahat kemudian masuk dan langsung merusak mesin ATM yang diletakkan di tempat itu hanya dengan cara di cor semen. Di dalam ruangan itu juga tidak dilengkapi kamera CCTV.
"Kami masih melakukan penyelidikan, hanya saja kami agak kesulitan karena tempat itu tidak ada CCTV," katanya.
Sabtu, 17 Januari 2009
Lulus Cumlaude, Idrus Marham Diminta Segera Cari Istri
Yogyakarta - Promovendus, Idrus Marham dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dalam menempuh ujian terbuka promosi doktor bidang ilmu politik di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM). Tim penguji meminta Idrus Marham segera mencari pendamping sehingga ada orang yang selalu mendampingi.
Pesan itu disampaikan oleh Prof Dr Mohtar Mas'oed mewakili para guru besar/tim penguji yang menguji Idrus Marham seusai menyatakan lulus dengan predikat Cumlaude di gedung Pasca Sarjana UGM lantai V di jl Teknika Utara, Sabtu (17/1/2009). Idrus merupakan doktor ke 1.019 yang menempuh ujian di UGM.
"Kami tahu kursi paling depan dibagian kiri itu biasanya untuk keluarga dan orang paling dekat. Namun kami tahu orangtua saudara juga tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan. Sedang pendamping juga belum ada. Pesan kami, Doktor Idrus Marham cepat-cepatlah mencari," kata Mochtar langsung disambut tepuk tangan tamu undangan.
Mendengar gojlokan para guru besar senior UGM itu, Idrus Marham hanya menunduk sopan sambil memegang ijazah doktor yang baru saja diraihnya. Sedang Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla langsung tersenyum mendengar guyonan para tim penguji.
"Kami juga berpesan kepada bapak Jusuf Kalla agar jangan diberikan jabatan kalau belum punya pendamping," kata Mochtar sekali lagi.
Mochtar juga terkesan dengan kerja keras yang dilakukan Idrus selama melakukan bimbingan dengannya maupun dengan ko promotor Prof Dr Miftah Thoha dan Dr Nanang Pamudji. Meski demikian, Idrus tidak mengalami saling berebutan untuk meminjam buku dengan mahasiswa lain. Proses melibatkan diri dalam kegiata belajar ini yang harus dipuji.
"Pesan terakhir, kami juga mohon maaf kepada Pak RT, Pak RW hingga Pak Dukuh di sekitar Pasca Sarjana karena banyak jalan ditutup dan banyak tentara dan polisi karena acara ini," pungkas dia.
Pesan itu disampaikan oleh Prof Dr Mohtar Mas'oed mewakili para guru besar/tim penguji yang menguji Idrus Marham seusai menyatakan lulus dengan predikat Cumlaude di gedung Pasca Sarjana UGM lantai V di jl Teknika Utara, Sabtu (17/1/2009). Idrus merupakan doktor ke 1.019 yang menempuh ujian di UGM.
"Kami tahu kursi paling depan dibagian kiri itu biasanya untuk keluarga dan orang paling dekat. Namun kami tahu orangtua saudara juga tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan. Sedang pendamping juga belum ada. Pesan kami, Doktor Idrus Marham cepat-cepatlah mencari," kata Mochtar langsung disambut tepuk tangan tamu undangan.
Mendengar gojlokan para guru besar senior UGM itu, Idrus Marham hanya menunduk sopan sambil memegang ijazah doktor yang baru saja diraihnya. Sedang Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla langsung tersenyum mendengar guyonan para tim penguji.
"Kami juga berpesan kepada bapak Jusuf Kalla agar jangan diberikan jabatan kalau belum punya pendamping," kata Mochtar sekali lagi.
Mochtar juga terkesan dengan kerja keras yang dilakukan Idrus selama melakukan bimbingan dengannya maupun dengan ko promotor Prof Dr Miftah Thoha dan Dr Nanang Pamudji. Meski demikian, Idrus tidak mengalami saling berebutan untuk meminjam buku dengan mahasiswa lain. Proses melibatkan diri dalam kegiata belajar ini yang harus dipuji.
"Pesan terakhir, kami juga mohon maaf kepada Pak RT, Pak RW hingga Pak Dukuh di sekitar Pasca Sarjana karena banyak jalan ditutup dan banyak tentara dan polisi karena acara ini," pungkas dia.
masa Depan Indonesia Suram Akibat Demokrasi Setengah Hati
Yogyakarta - Masa depan demokrasi Indonesia akan berwajah suram apabila perilaku para elit politik tidak berubah. Mereka hanya memintangkan aspek pragmatisme politik demi kepentingan kelompok dan dii sendiri serta mengabaikan aspek kepentingan bangsa secara kolektif yang lebih besar.
Hal itu diungkapkan promovendus Idrus Marham dihadapan tim penguji saat menempuh ujian terbuka promosi doktor bidang ilmu politik di Sekolah Pasca sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu (17/1/2009).
Dalam acara itu dihadiri pola ketua Umum DPP partai Golkar, Jusuf Kalla, Menteri Hukum dan HAM, Andi Matalatta, Gubernur Lemhanas, Prof Dr Muladi, Menteri EDSM Purnomo Yusgiantoro dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
"Bila perilaku elit politik tidak berubah dan semata-mata hanya memperkuat fenomena
demokrasi setengah hati maka hal itu dapat menjadi sinyal suramnya masa depan demokrasi Indonesia. Itu berarti sinyal bagi lonceng kematian demokrasi kita," kata Idrus.
Menurut dia, kehadiran elit politik di DPR melalui proses pemilu yang demokratis tidak serta memunculkan ide-ide kebijakan yang mendorong terjadinya perubahan ke arah rezim demokratik.
Sebab kenyataannya, para elit politik di DPR cenderung meminimalisasi resiko atas
kepentingan politiknya.
"Mereka enggan merespon perubahan secara cepat, tepat dan mendasar. Akibatnya ada kecenderungan mereka pro status quo," ungkap Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.
Menurut Idrus, bila elit politik bersikap seperti itu disebabkan karena realitas politik di dalam menentukan pilihan-pilihan rasionalnya elit politik di DPR cenderung mengoptimalkan
hubungan patron client antara mereka dengan partai politik yang menaunginya. "Akibatnya elit politik DPR sebagai client menjadi sangat tidak mandiri karena sangat tergantung pada patron politiknya," katanya.
Idrus menambahkan dari jumlah anggota DPR sekarang ini hanya sekitar 40 persen yang mempunyai kinerja secara konseptual. Selebihnya sekitar 60 persen hanya untuk memenuhi hal-hal yang bersifat formal di DPR seperti rapat atau memenuhi presensi.
"Tidak banyak elit politik yang punya peran kontekstual. Yang punya gagasan misalnya merumusakn undang-undang, boleh dikata orangnya hanya itu-itu saja. Ini kenyataan karena orang yang jadi anggota DPR itu beragam," kata Idrus saat menjawab
Dia menegaskan tiadanya tradisi perdebatan kualitatif dan menguatnya pertarungan
kepentingan subyektif antarfraksi memunculkan fenomena demokrasi setengah hati. Hal itu sangat berpengaruh pada kualitas perundang-undangan yang dihasilkan.
"Mengemukanya demokrasi setengah hati itu dapat berimplikasi secara luas bagi
kemerosotan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sesungguhnya memliki potensi untuk menjadi bangsa yang besar, kuat, demokratis yang disegani negara-negara lain. Terhambatnya proses demokrasi akibat mengemukanya demokrasi setengah hati bisa mengakibatkan suramnya masa depan demokrasi," pungkas dia.
Hal itu diungkapkan promovendus Idrus Marham dihadapan tim penguji saat menempuh ujian terbuka promosi doktor bidang ilmu politik di Sekolah Pasca sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu (17/1/2009).
Dalam acara itu dihadiri pola ketua Umum DPP partai Golkar, Jusuf Kalla, Menteri Hukum dan HAM, Andi Matalatta, Gubernur Lemhanas, Prof Dr Muladi, Menteri EDSM Purnomo Yusgiantoro dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.
"Bila perilaku elit politik tidak berubah dan semata-mata hanya memperkuat fenomena
demokrasi setengah hati maka hal itu dapat menjadi sinyal suramnya masa depan demokrasi Indonesia. Itu berarti sinyal bagi lonceng kematian demokrasi kita," kata Idrus.
Menurut dia, kehadiran elit politik di DPR melalui proses pemilu yang demokratis tidak serta memunculkan ide-ide kebijakan yang mendorong terjadinya perubahan ke arah rezim demokratik.
Sebab kenyataannya, para elit politik di DPR cenderung meminimalisasi resiko atas
kepentingan politiknya.
"Mereka enggan merespon perubahan secara cepat, tepat dan mendasar. Akibatnya ada kecenderungan mereka pro status quo," ungkap Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.
Menurut Idrus, bila elit politik bersikap seperti itu disebabkan karena realitas politik di dalam menentukan pilihan-pilihan rasionalnya elit politik di DPR cenderung mengoptimalkan
hubungan patron client antara mereka dengan partai politik yang menaunginya. "Akibatnya elit politik DPR sebagai client menjadi sangat tidak mandiri karena sangat tergantung pada patron politiknya," katanya.
Idrus menambahkan dari jumlah anggota DPR sekarang ini hanya sekitar 40 persen yang mempunyai kinerja secara konseptual. Selebihnya sekitar 60 persen hanya untuk memenuhi hal-hal yang bersifat formal di DPR seperti rapat atau memenuhi presensi.
"Tidak banyak elit politik yang punya peran kontekstual. Yang punya gagasan misalnya merumusakn undang-undang, boleh dikata orangnya hanya itu-itu saja. Ini kenyataan karena orang yang jadi anggota DPR itu beragam," kata Idrus saat menjawab
Dia menegaskan tiadanya tradisi perdebatan kualitatif dan menguatnya pertarungan
kepentingan subyektif antarfraksi memunculkan fenomena demokrasi setengah hati. Hal itu sangat berpengaruh pada kualitas perundang-undangan yang dihasilkan.
"Mengemukanya demokrasi setengah hati itu dapat berimplikasi secara luas bagi
kemerosotan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sesungguhnya memliki potensi untuk menjadi bangsa yang besar, kuat, demokratis yang disegani negara-negara lain. Terhambatnya proses demokrasi akibat mengemukanya demokrasi setengah hati bisa mengakibatkan suramnya masa depan demokrasi," pungkas dia.
JK Hadiri Ujian Promosi Doktor Idrus Marham
Yogyakarta - Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri ujian promosi doktor Idrus Marham. Idrus Marham adalah politisi dan anggota DPR dari Partai Golkar. JK didampingi Sril Sultan Hamengku Buwono X.
Ujian terbuka promosi doktor Idrus Marham itu dilakukan di Gedung Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) di Jl. Teknika Utara, Yogyakarta, Sabtu (17/1/2009).
JK tiba di Gedung Passa Sarjana UGM pukul 09.30 WIB. JK hadir didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rektor UGM Prof Sudjarwadi, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, Gubernur Lemhanas Prof Dr Muladi serta Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.
Disertasi Idrus Marham berjudul 'Demokrasi Setengah Hati, Studi Kasus Elit Politik di DPR RI 1999-2004'. Saat ini, di DPR, Idrus Marham menjabat sebagai Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar.
Bertindak sebagai promotor adalah Prof Dr Mohtar Mas'oed, dengan co-promotor Prof Dr Miftah Thoha dan Dr Purwo Santoso. Sedang penguji dipimpin Prf Dr Ichlasul Amal, Prof Dr Pratikno, Prof Dr Muhadjir Darwin, dan Dr Nanang Pamudji.
Berbagai karangan bunga ucapan selamat terpasang di sekitar gedung, antara lain dari Presiden SBY dan Ny Ani Yudhoyono, Ketua DPR Agung Laksono, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, dan Ketua Bappenas Paskah Suzeta.
Hingga pukul 10.30 WIB, ujian promosi terhadap politisi yang berasal dari Sulawesi Selatan itu masih berlangsung. Penjagaan di Gedung Pasca Sarjana sangat ketat. Akibatnya puluhan mahasiswa yang akan berdemo menyambut kedatangan JK tidak bisa mendekat.
Ujian terbuka promosi doktor Idrus Marham itu dilakukan di Gedung Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) di Jl. Teknika Utara, Yogyakarta, Sabtu (17/1/2009).
JK tiba di Gedung Passa Sarjana UGM pukul 09.30 WIB. JK hadir didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rektor UGM Prof Sudjarwadi, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, Gubernur Lemhanas Prof Dr Muladi serta Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.
Disertasi Idrus Marham berjudul 'Demokrasi Setengah Hati, Studi Kasus Elit Politik di DPR RI 1999-2004'. Saat ini, di DPR, Idrus Marham menjabat sebagai Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar.
Bertindak sebagai promotor adalah Prof Dr Mohtar Mas'oed, dengan co-promotor Prof Dr Miftah Thoha dan Dr Purwo Santoso. Sedang penguji dipimpin Prf Dr Ichlasul Amal, Prof Dr Pratikno, Prof Dr Muhadjir Darwin, dan Dr Nanang Pamudji.
Berbagai karangan bunga ucapan selamat terpasang di sekitar gedung, antara lain dari Presiden SBY dan Ny Ani Yudhoyono, Ketua DPR Agung Laksono, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, dan Ketua Bappenas Paskah Suzeta.
Hingga pukul 10.30 WIB, ujian promosi terhadap politisi yang berasal dari Sulawesi Selatan itu masih berlangsung. Penjagaan di Gedung Pasca Sarjana sangat ketat. Akibatnya puluhan mahasiswa yang akan berdemo menyambut kedatangan JK tidak bisa mendekat.
Jumat, 16 Januari 2009
Bripka Apris Ditembak Dua Kali
-Yogyakarta - Bripka Apris A.W. anggota Satlantas Polres Bantul tewas akibat ditembak dua kali. Dia ditembak dalam jarak dekat hingga masuk ke dada.
"Memang ada dua luka tembak yang masuk ke tubuh korban yakni di dada dan
ketiak," kata Direskrim Polda DIY Kombes Yovianes Mahar kepada wartawan saat menunggu hasil otopsi di Lab Forensik RSU Dr Sardjito Yogyakarta di Jl
Kesehatan, Jumat (16/1/2009).
Dia mengatakan Bripka Apris adalah anggota Polsek Bantul yang bertugas di
Satlantas Polsek Sedayu. Dia bertempat tinggal bersama istri dan anaknya di
Pedukuhan VII Desa Krembangan Kecamatan Panjatan Kulonprogo. Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan tempat tinggal korban juga tidak terlalu jauh.
Untuk mengungkap kasus ini, kata Mahar, pihaknya telah memerintahkan jajaran
Reskrim Polres Kulonprogo dan Polres Bantul bekerjasama mengungkap kasus
tersebut. Sebab, semua barang yang dibawanya dalam keadaan utuh seperti pesawat handy talkie (HT), telepon seluler , dompet, serta sepeda motor yang digunakan saat bertugas.
Menurut dia, saat ini petugas juga masih melacak keberadaan senjata yang
dimiliki korban. senjata tersebut apakah disimpan di rumah atau disimpan di
kantor.
Mahar menambahkan TKP berada ditengah jalan persawahan yang agak berjauhan dari pemukiman. Namun saat kejadian ada beberapa warga yang berada di dekat TKP.
"Tim Reskrim Polres Kulonprogo masih melakukan penyelidikan di TKP dan mengumpulkan informasi dan keterangan dari warga yang beraktivitas di sawah. Petugas masih melakukan penyelidikan termasuk mengetahui aktivitas korban di luar sebagai anggota polisi," katanya.
"Memang ada dua luka tembak yang masuk ke tubuh korban yakni di dada dan
ketiak," kata Direskrim Polda DIY Kombes Yovianes Mahar kepada wartawan saat menunggu hasil otopsi di Lab Forensik RSU Dr Sardjito Yogyakarta di Jl
Kesehatan, Jumat (16/1/2009).
Dia mengatakan Bripka Apris adalah anggota Polsek Bantul yang bertugas di
Satlantas Polsek Sedayu. Dia bertempat tinggal bersama istri dan anaknya di
Pedukuhan VII Desa Krembangan Kecamatan Panjatan Kulonprogo. Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan tempat tinggal korban juga tidak terlalu jauh.
Untuk mengungkap kasus ini, kata Mahar, pihaknya telah memerintahkan jajaran
Reskrim Polres Kulonprogo dan Polres Bantul bekerjasama mengungkap kasus
tersebut. Sebab, semua barang yang dibawanya dalam keadaan utuh seperti pesawat handy talkie (HT), telepon seluler , dompet, serta sepeda motor yang digunakan saat bertugas.
Menurut dia, saat ini petugas juga masih melacak keberadaan senjata yang
dimiliki korban. senjata tersebut apakah disimpan di rumah atau disimpan di
kantor.
Mahar menambahkan TKP berada ditengah jalan persawahan yang agak berjauhan dari pemukiman. Namun saat kejadian ada beberapa warga yang berada di dekat TKP.
"Tim Reskrim Polres Kulonprogo masih melakukan penyelidikan di TKP dan mengumpulkan informasi dan keterangan dari warga yang beraktivitas di sawah. Petugas masih melakukan penyelidikan termasuk mengetahui aktivitas korban di luar sebagai anggota polisi," katanya.
Sultan dan TK Ketemu di Yogya
Yogyakarta - Pertemuan antar tokoh politik menjelang pemilu 2009 terus terjadi. Sri Sultan Hamengku Buwono X yang bakal maju dalam pemilihan presiden (pilpres) bertemu dengan Taufiq Kiemas (TK) di Yogyakarta.
Pertemuan Sultan dengan suami Ketua Umum DPP PDIP, Megawati itu semakin intensif setelah pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu. Saat itu Sultan menghadiri peluncuran buku 'Mereka Bicara Mega' di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 12 Desember 2008.
Pertemuan antara Sultan dengan Taufiq Kiemas itu dilakukan di restoran di Hotel Hyatt Yogyakarta di Jl Palagan Tentara Pelajar, Sleman, Jumat (16/1/2009). Pertemuan berlangsung selama lebih kurang 2 jam mulai pukul 19.30-21.30 WIB.
Saat Sultan datang dengan mengenakan kemeja batik dipadu celana panjang hitam, TK langsung menyambutnya dengan ramah. Saling berjabat tangan dan bertegur sapa menunjukkan kedua tokoh tersebut memang sudah akrab sejak lama.
Setelah duduk, keduanya tampak ngobrol serius. Sesekali terlihat keduanya tersenyum dan tertawa. Tampak hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua DPD PDIP DIY, H. Djuwarto yang juga ketua DPRD DIY beserta beberapa orang pengurus.
"Tempat duduk saya agak berjauhan dengan kedua beliau sehingga tidak bisa mendengarkan semua yang dibicarakan. Situasi saat ngobrol juga santai," kata Djuwarto.
Menurutnya, pertemuan antara kedua tokoh ini harus diapresiasi secara positif mengingat pemilu semakin dekat. Pertemuan ini merupakan silaturahmi biasa untuk saling bertemu dan mengunjungi. Rencananya Taufiq Kiemas akan menghadiri acara yang digelar Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof Dr Edy Suandi Hamid di kampus terpadu Jl Kaliurang Km 14, Sleman pada hari Sabtu 17 Januari 2009
"Pertemuan ini sebagai silaturahmi biasa. Saling kunjung-mengunjungi ini mudah-mudahan bisa menjadi sinyal yang positif. Tapi memang keduanya sudah dekat sejak lama," kata Djuwarto.
Pertemuan Sultan dengan suami Ketua Umum DPP PDIP, Megawati itu semakin intensif setelah pertemuan di Jakarta beberapa waktu lalu. Saat itu Sultan menghadiri peluncuran buku 'Mereka Bicara Mega' di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 12 Desember 2008.
Pertemuan antara Sultan dengan Taufiq Kiemas itu dilakukan di restoran di Hotel Hyatt Yogyakarta di Jl Palagan Tentara Pelajar, Sleman, Jumat (16/1/2009). Pertemuan berlangsung selama lebih kurang 2 jam mulai pukul 19.30-21.30 WIB.
Saat Sultan datang dengan mengenakan kemeja batik dipadu celana panjang hitam, TK langsung menyambutnya dengan ramah. Saling berjabat tangan dan bertegur sapa menunjukkan kedua tokoh tersebut memang sudah akrab sejak lama.
Setelah duduk, keduanya tampak ngobrol serius. Sesekali terlihat keduanya tersenyum dan tertawa. Tampak hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua DPD PDIP DIY, H. Djuwarto yang juga ketua DPRD DIY beserta beberapa orang pengurus.
"Tempat duduk saya agak berjauhan dengan kedua beliau sehingga tidak bisa mendengarkan semua yang dibicarakan. Situasi saat ngobrol juga santai," kata Djuwarto.
Menurutnya, pertemuan antara kedua tokoh ini harus diapresiasi secara positif mengingat pemilu semakin dekat. Pertemuan ini merupakan silaturahmi biasa untuk saling bertemu dan mengunjungi. Rencananya Taufiq Kiemas akan menghadiri acara yang digelar Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof Dr Edy Suandi Hamid di kampus terpadu Jl Kaliurang Km 14, Sleman pada hari Sabtu 17 Januari 2009
"Pertemuan ini sebagai silaturahmi biasa. Saling kunjung-mengunjungi ini mudah-mudahan bisa menjadi sinyal yang positif. Tapi memang keduanya sudah dekat sejak lama," kata Djuwarto.
UGM Kerahkan 100 Mahasiswa Sebagai Pendamping Pemberdayaan SMK di Seluruh Indonesia
Yogyakarta -UGM memberangkatkan 100 mahasiswa dalam program pemberdayaan pendamping SMK di seluruh Indonesia. Masing-masing mahasiswa ini akan ditempatkan di wilayah Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, NTB, dan Bali yang berasal dari Fakultas Pertanian, Teknik, Biologi, Ilmu budaya, Kedokteran Hewan, Peternakan, Ekonomi dan Bisnis, Mipa, Geografi, dan Kehutanan.
Sekretaris LPPM UGM, Dr. R. Wisnu Nurcahyo yang didampingi oleh Kepala Bidang Pengelolaan KKN-PPM, Pengembangan UMKM dan Pelayanan Masyarakat LPPM UGM, Dr. drh. Joko Prastowo, M.Si, Jumat (16/1/2009) mengatakan pemberangkatan 100 mahasiswa bertujuan untuk mendukung program dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (PMSK) Depdiknas untuk meningkatan akses dan mutu pendidikan SMK dan merupakan pionir bagi pengembangan pendidikan yang berusaha untuk meningkatkan kompetensi hasil didik SMK di berbagai wilayah Indonesia.
“Sebagai sebuah perguruan tinggi yang memiliki berbagai bidang ilmu, UGM memiliki tenaga mahasiswa tingkat akhir yang sangat berpotensi untuk mendarmabaktikan diri dalam hal pembelajaran, pembinaan dan pengembangan SMK,” kata Wisnu.
Wisnu menambahkan, kegiatan seperti ini merupakan salah satu bentuk Pelayanan Masyarakat yang kerap dilaksanakan UGM dan bukanlah hal yang baru bagi UGM. Lebih jauh Wisnu menambahkan, sebelumnya di tahun 1951 UGM pernah mengerahkan tenaga mahasiswa untuk menjadi guru sekolah menengah di luar pulau Jawa.
“Hal ini memiliki makna yang sangat strategis bahwa UGM sebelumnya telah ikut andil bagi kemajuan bangsa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Pembinaan SMK, Depdiknas, Dr. Joko Sutrisno bersama Wisnu Nurcahyo memberikan Pembekalan kepada 150 mahasiwa pendamping dari UGM dan UNY, di ruang auditorium fakultas Teknik UNY, Kamis (15/1).
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pembinaan SMK, Depdiknas, Dr Joko Sutrisno mengatakan, sejak tahun 2003, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas telah banyak membangun unit SMK baru untuk menyediakan tempat belajar kepada siswa lulusan SMP. Namun demikian, sekolah baru tersebut masih banyak mengalami berbagai hambatan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terutama dalam pemenuhan tenaga pendidik, bangunan, perabot, peralatan, bahan ajar, dan lain-lain.
“Mengingat keterbatasan tersebut, khususnya jumlah tenaga pendidik untuk mata pelajaran produktif, dengan UGM kita bekerja sama dalam program pemberdayaan mahasiswa pendamping SMK,” ujarnya.
Kepada seluruh pendamping, Wisnu berpesan kepada mahasiswa pendamping agar dapat menyiapkan diri dan melaksanakan pendampingan SMK ini dengan baik dan ikhlas sehingga dapat memberi manfaat berupa pengalaman yang sangat berarti bagi pengembangan karir di masa depan.
Sekretaris LPPM UGM, Dr. R. Wisnu Nurcahyo yang didampingi oleh Kepala Bidang Pengelolaan KKN-PPM, Pengembangan UMKM dan Pelayanan Masyarakat LPPM UGM, Dr. drh. Joko Prastowo, M.Si, Jumat (16/1/2009) mengatakan pemberangkatan 100 mahasiswa bertujuan untuk mendukung program dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (PMSK) Depdiknas untuk meningkatan akses dan mutu pendidikan SMK dan merupakan pionir bagi pengembangan pendidikan yang berusaha untuk meningkatkan kompetensi hasil didik SMK di berbagai wilayah Indonesia.
“Sebagai sebuah perguruan tinggi yang memiliki berbagai bidang ilmu, UGM memiliki tenaga mahasiswa tingkat akhir yang sangat berpotensi untuk mendarmabaktikan diri dalam hal pembelajaran, pembinaan dan pengembangan SMK,” kata Wisnu.
Wisnu menambahkan, kegiatan seperti ini merupakan salah satu bentuk Pelayanan Masyarakat yang kerap dilaksanakan UGM dan bukanlah hal yang baru bagi UGM. Lebih jauh Wisnu menambahkan, sebelumnya di tahun 1951 UGM pernah mengerahkan tenaga mahasiswa untuk menjadi guru sekolah menengah di luar pulau Jawa.
“Hal ini memiliki makna yang sangat strategis bahwa UGM sebelumnya telah ikut andil bagi kemajuan bangsa dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Pembinaan SMK, Depdiknas, Dr. Joko Sutrisno bersama Wisnu Nurcahyo memberikan Pembekalan kepada 150 mahasiwa pendamping dari UGM dan UNY, di ruang auditorium fakultas Teknik UNY, Kamis (15/1).
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pembinaan SMK, Depdiknas, Dr Joko Sutrisno mengatakan, sejak tahun 2003, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas telah banyak membangun unit SMK baru untuk menyediakan tempat belajar kepada siswa lulusan SMP. Namun demikian, sekolah baru tersebut masih banyak mengalami berbagai hambatan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terutama dalam pemenuhan tenaga pendidik, bangunan, perabot, peralatan, bahan ajar, dan lain-lain.
“Mengingat keterbatasan tersebut, khususnya jumlah tenaga pendidik untuk mata pelajaran produktif, dengan UGM kita bekerja sama dalam program pemberdayaan mahasiswa pendamping SMK,” ujarnya.
Kepada seluruh pendamping, Wisnu berpesan kepada mahasiswa pendamping agar dapat menyiapkan diri dan melaksanakan pendampingan SMK ini dengan baik dan ikhlas sehingga dapat memberi manfaat berupa pengalaman yang sangat berarti bagi pengembangan karir di masa depan.
Warga Muhammadiyah Yogyakarta Demo Anti Israel
Ribuan anggota Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi demo mengecam agresi militer Israel di Palestina. Mereka juga menuntut agar PBB dibubarkan karena terbukti tidak mampu menangangi aksi kekejaman yang dilakukan Israel.
Aksi yang digelar oleh Forum AMM DIY itu diikuti oleh anggota Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Nasyiatul Aisyiah (NA), Kokam, Perguruan Silat Tapak Suci dll.
Aksi yang digelar di simpang empat Kantor Pos Besar Yogyakarta di jl Senopati, Jumat (16/1/2009) mulai pukul 14.00 WIB itu. Sebuah mobil bak terbuka lengkap dengan perangkat pengeras suara dijadikan panggung orasi. Selama lebih kurang 2 jama arus lalu lintas dari kawasan Malioboro, Alun Alun Utara dan sekitarnya macet. Petigas dari Poltabes Yogyakart terpaksa mengalihkan arus lalu-lintas.
Dalam aksi itu, selain menggelar poster dan sapnduk yang berisi dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina melawan Israel, peserta aksi juga melakukan penghimpunan dana kemanusian. Selain membawa bendera masing-masing organisasi, peserta aksi juga membawa bendera Palestina serta membawa kain spanduk yang berisi tanda tangan dukungan warga Yogya terhadap Palestina.
Beberapa bendera Amerika Serikat (AS) dan Israel juga dibawa peserta kemudian diletakkan di aspal jalan. Kendaraan bermotor maupun pejalan kaki yang lewat oleh peserta diminta unjuk dilindas dan diinjak-injak.
Ketua Pemuda Muhammadiyah DIY, M. Arief Mahfud dalam orasinya menegaskan perang Palestina melawan Israel bukanlah perang agama. Sebab di Palestina banyak warga yang menganut bukan Islam, namun Kristen. Israel telah menembaki warga sipil terutama kaum perempuan dan anak-anak serta menghancurkan rumah sakit dan sarana umum lain dengan berbagai dalih.
"Yang dilakukan Israel adalah agresi militer yang sengaja hendak membinasakan rakyat Palestina. Itu adalah bentuk kekejaman dan kekerasan," tegas Arief disambut gema takbir dilanjutkan yel-yel hapuskan Israel dari peta dunia.
Setelah melakukan orasi secara bergantian, aksi diakhiri dengan membakar bendera AS dan Israel. Saat kedua bendera dibakar, massa meneriakkan yel-yel 'Amerika kita setrika, Israel kita cukil.'
Aksi yang digelar oleh Forum AMM DIY itu diikuti oleh anggota Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Nasyiatul Aisyiah (NA), Kokam, Perguruan Silat Tapak Suci dll.
Aksi yang digelar di simpang empat Kantor Pos Besar Yogyakarta di jl Senopati, Jumat (16/1/2009) mulai pukul 14.00 WIB itu. Sebuah mobil bak terbuka lengkap dengan perangkat pengeras suara dijadikan panggung orasi. Selama lebih kurang 2 jama arus lalu lintas dari kawasan Malioboro, Alun Alun Utara dan sekitarnya macet. Petigas dari Poltabes Yogyakart terpaksa mengalihkan arus lalu-lintas.
Dalam aksi itu, selain menggelar poster dan sapnduk yang berisi dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina melawan Israel, peserta aksi juga melakukan penghimpunan dana kemanusian. Selain membawa bendera masing-masing organisasi, peserta aksi juga membawa bendera Palestina serta membawa kain spanduk yang berisi tanda tangan dukungan warga Yogya terhadap Palestina.
Beberapa bendera Amerika Serikat (AS) dan Israel juga dibawa peserta kemudian diletakkan di aspal jalan. Kendaraan bermotor maupun pejalan kaki yang lewat oleh peserta diminta unjuk dilindas dan diinjak-injak.
Ketua Pemuda Muhammadiyah DIY, M. Arief Mahfud dalam orasinya menegaskan perang Palestina melawan Israel bukanlah perang agama. Sebab di Palestina banyak warga yang menganut bukan Islam, namun Kristen. Israel telah menembaki warga sipil terutama kaum perempuan dan anak-anak serta menghancurkan rumah sakit dan sarana umum lain dengan berbagai dalih.
"Yang dilakukan Israel adalah agresi militer yang sengaja hendak membinasakan rakyat Palestina. Itu adalah bentuk kekejaman dan kekerasan," tegas Arief disambut gema takbir dilanjutkan yel-yel hapuskan Israel dari peta dunia.
Setelah melakukan orasi secara bergantian, aksi diakhiri dengan membakar bendera AS dan Israel. Saat kedua bendera dibakar, massa meneriakkan yel-yel 'Amerika kita setrika, Israel kita cukil.'
Anggota Polres Bantul Tewas Tertembak
Yogyakarta, Anggota Satlantas Polsek Sedayu, Bantul, Bripka Apris A.W. (30) ditemukan tewas tertembak. Namun polisi belum menemukan pelaku dan mengetahui motif pelaku pembunuhan tersebut.
Korban ditemukan tewas di kawasan jalan desa di dekat persawahan di Dusun Jebagan, Desa Danurejo Kecamatan Sentolo Kulonprogo pukul 12.00 WIB. Korban mengalami luka tembak dibagian ketiak kanan tembus ke dada. Saat ini jasad korban masih berada di bagian forensik RSU Dr Sardjito Yogyakarta untuk di otopsi.
Kapolsek Kulonprogo, AKBP Soemego Adie Sutojo kepada wartawan di Mapolres Jl Bhayangkara Wates mengatakan korban adalah anggota satlantas Polsek Sedayu, Polres Bantul yang tengah pulang sehabis piket menuju rumahnya di Desa Krembangan Kecamatan Panjatan Kulonprogo. Saat ditemukan tewas di jalan bulak desa oleh warga, korban masih mengenakan seragam anggota satlantas bersama sepeda motor Suzuki Smash warna merah-hitam nopol AB 3816 L.
Menurut Soemego, berdasarkan keterangan saksi warga yang sedang berada di perasawah, warga sempat mendengar dua kali letusan. Namun warga mengira letusan itu adalah sebuah ban sepeda pecah. "Sesaat setelah terdengar letusan warga belum ada berani mendekat," katanya.
Ketika didekati ternyata ada anggota polisi yang terjatuh bersama sepeda motornya. Di sekitar TKP juga terdapat darah yang berceceran.Saat warga berdatangan hendak menolong korban sudah ditemukan meninggal.
Dia mengatakan saat ini Polres Kulonprogo masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan beberapa orang saksi. Beberapa saksi mata mengetahui setelah kejadian ada sebuah sepeda motor yang berlari kencang, namun warga tidak mengetahyi dengan jelas.
"Motifnya juga belum diketahui. Barang-barang milik korban seperti HT dan dompet masih utuh. Sedang sarung senjata juga masih melekat dipinggang. Kami masih berkoordinasi dengan Polres Bantul untuk mengetahui apakah senjata dibawa korban atau tidak sehabis piket," pungkas Soemego.
Korban ditemukan tewas di kawasan jalan desa di dekat persawahan di Dusun Jebagan, Desa Danurejo Kecamatan Sentolo Kulonprogo pukul 12.00 WIB. Korban mengalami luka tembak dibagian ketiak kanan tembus ke dada. Saat ini jasad korban masih berada di bagian forensik RSU Dr Sardjito Yogyakarta untuk di otopsi.
Kapolsek Kulonprogo, AKBP Soemego Adie Sutojo kepada wartawan di Mapolres Jl Bhayangkara Wates mengatakan korban adalah anggota satlantas Polsek Sedayu, Polres Bantul yang tengah pulang sehabis piket menuju rumahnya di Desa Krembangan Kecamatan Panjatan Kulonprogo. Saat ditemukan tewas di jalan bulak desa oleh warga, korban masih mengenakan seragam anggota satlantas bersama sepeda motor Suzuki Smash warna merah-hitam nopol AB 3816 L.
Menurut Soemego, berdasarkan keterangan saksi warga yang sedang berada di perasawah, warga sempat mendengar dua kali letusan. Namun warga mengira letusan itu adalah sebuah ban sepeda pecah. "Sesaat setelah terdengar letusan warga belum ada berani mendekat," katanya.
Ketika didekati ternyata ada anggota polisi yang terjatuh bersama sepeda motornya. Di sekitar TKP juga terdapat darah yang berceceran.Saat warga berdatangan hendak menolong korban sudah ditemukan meninggal.
Dia mengatakan saat ini Polres Kulonprogo masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan beberapa orang saksi. Beberapa saksi mata mengetahui setelah kejadian ada sebuah sepeda motor yang berlari kencang, namun warga tidak mengetahyi dengan jelas.
"Motifnya juga belum diketahui. Barang-barang milik korban seperti HT dan dompet masih utuh. Sedang sarung senjata juga masih melekat dipinggang. Kami masih berkoordinasi dengan Polres Bantul untuk mengetahui apakah senjata dibawa korban atau tidak sehabis piket," pungkas Soemego.
Kamis, 15 Januari 2009
Saldi Isra : Peristiwa Malari Terulang Lagi di MA
Yogyakarta - Peristiwa Lima Belas Januari (Malari) kembali terulang di tubuh Mahkamah Agung (MA) setelah terpilihnya Harifin Tumpa sebagai ketua MA. Sebab terpilihnya Harifin akan sulit diharapkan untuk mendorong terjadi proses reformasi di MA.
Hal itu diungkapkan staf khusus Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Saldi Isra di kantor Pukat, Kompleks Bulaksumur, Yogyakarta, Jumat (16/1/2009).
"Kita sulit berharap pada Harifin Tumpa untuk mendorong percepatan reformasi di MA. Dia juga salah satu hakim agung yang tidak setuju adanya judicial review MA," kata Saldi.
Menurut dia, terpilihnya Harifin dengan memperoleh 36 suara atau mayoritas itu menunjukkan sikap resistensi MA yang tidak menginginkan adanya reformasi. "Masyarakat hanya bisa mendorong pimpinan baru ini untuk memberi akses luas untuk transparansi di MA sekecil apapun," ungkap Saldi.
Sementara itu direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar menambahkan naiknya Harifin Tumpa akan menambah panjang masa suram MA. Selain tidak memiliki visi dan misi jelas terkait reformasi MA, keberpihakannya terhadap isu pemberantasan korupsi juga diragukan.
Zainal mengatakan ada empat catatan buruk MA, diantaranya sepanjang tahun 2005-2008, lebih dari 1.421 perkara yang ditangani MA, ada 659 perkara divonis bebas. "Kebanyakan vonis bebas itu adalah perkara kasus korupsi," katanya.
Kedua lanjut dia, saat 31 hakim agung ramai-ramai mengajukan judicial review UU No 4/2004 tentang kekuasaan kehakiman dan UU No 22/2004 tentang KY ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Mereka menyatakan tidak bersedia diawasi KY selaku pengawas eksternal," kata Zainal didampingi staf Pukat Danang Kurniadi.
Ketiga, kasus ketika BPK hendak mengaudit biaya perkara yang masuk ke MA juga ditolak karena biaya perkara itu sebagai uang negara. Sebab itu adalah uang titipan para pihak yang berperkara yang akan dikembalikan lagi bila perkara selesai. Sedang keempat, kasus perpanjangan masa pensiun hakim agung hingga 70 tahun. Kasus ini hanya untuk menyelamatkan mereka yang sudah tua.
"Dari sisi usia 67 tahun, Harifin bukan muda lagi. Tiga tahun ke depan sudah 70 tahun yang bersangkutan sudah pensiun," pungkas Zainal.
Hal itu diungkapkan staf khusus Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Saldi Isra di kantor Pukat, Kompleks Bulaksumur, Yogyakarta, Jumat (16/1/2009).
"Kita sulit berharap pada Harifin Tumpa untuk mendorong percepatan reformasi di MA. Dia juga salah satu hakim agung yang tidak setuju adanya judicial review MA," kata Saldi.
Menurut dia, terpilihnya Harifin dengan memperoleh 36 suara atau mayoritas itu menunjukkan sikap resistensi MA yang tidak menginginkan adanya reformasi. "Masyarakat hanya bisa mendorong pimpinan baru ini untuk memberi akses luas untuk transparansi di MA sekecil apapun," ungkap Saldi.
Sementara itu direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar menambahkan naiknya Harifin Tumpa akan menambah panjang masa suram MA. Selain tidak memiliki visi dan misi jelas terkait reformasi MA, keberpihakannya terhadap isu pemberantasan korupsi juga diragukan.
Zainal mengatakan ada empat catatan buruk MA, diantaranya sepanjang tahun 2005-2008, lebih dari 1.421 perkara yang ditangani MA, ada 659 perkara divonis bebas. "Kebanyakan vonis bebas itu adalah perkara kasus korupsi," katanya.
Kedua lanjut dia, saat 31 hakim agung ramai-ramai mengajukan judicial review UU No 4/2004 tentang kekuasaan kehakiman dan UU No 22/2004 tentang KY ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Mereka menyatakan tidak bersedia diawasi KY selaku pengawas eksternal," kata Zainal didampingi staf Pukat Danang Kurniadi.
Ketiga, kasus ketika BPK hendak mengaudit biaya perkara yang masuk ke MA juga ditolak karena biaya perkara itu sebagai uang negara. Sebab itu adalah uang titipan para pihak yang berperkara yang akan dikembalikan lagi bila perkara selesai. Sedang keempat, kasus perpanjangan masa pensiun hakim agung hingga 70 tahun. Kasus ini hanya untuk menyelamatkan mereka yang sudah tua.
"Dari sisi usia 67 tahun, Harifin bukan muda lagi. Tiga tahun ke depan sudah 70 tahun yang bersangkutan sudah pensiun," pungkas Zainal.
Sukardi Rinakit : Soeharto Lengser Karena Takut Sultan HB X
Yogyakarta - Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate, Sukardi Rinakit mengatakan lengsernya mantan Presiden RI, HM Soeharto saat reformasi 1998 bukan hanya akibat desakan mahasiswa. Namun Pak Harto merasa saatnya untuk mundur karena raja Jawa yakni Sri Sultan Hamengku Buwono X sudah ikut turun mendukung gerakan reformasi.
"Saat ada Pisowanan Ageng 1998 di Yogyakarta, itu sinyal kuat bagi Pak Harto tidak bisa bertahan lagi," kata Sukardi dalam acara diskusi buku "Laku Spiritual Sultan, Langkah Raja Jawa Menuju Istana" di Toko Buku Gramedia Jl Sudirman Yogyakarta, Kamis (15/1/2009).
Menurut Sukardi, cerita itu didapatkannya ketika bertemu dengan Soeharto setelah lengser tahun 1999. Padahal dia bersama para mahasiswa dan kelompoknya meyakini bila Soeharto turun akibat reformasi yang disuarakan mahasiswa.
"Itu klaim kuat kita dan tentu ada kekecewaan dari kita," katanya.
Namun ketika dirinya menanyakan sekali kepada Pak Harto. Dia waktu itu mengatakan raja Jawa itu sudah turun. "Maksud bapak," tanya Sukardi.
"Itu simbol bagi saya bahwa saya harus mundur," kata Sukardi menirukan ucapan Pak Harto waktu melakukan wawancara saat itu.
Dia mengatakan dirinya bersama anggota Tim Pelangi memilih Sultan Hamengku Buwono X untuk maju mencalonkan diri menjadi calon presiden 2009 itu memerlukan waktu yang lama. Di antaranya calon-calon yang ada seperti Megawati, Gus Dur, Wiranto, Rizal Ramli, Fajrul Rahman, Tim Pelangi sepakat Sultan adalah yang terbaik yang bisa mengantarkan generasi muda ke era perubahan.
"Secara pribadi, saya dan teman-teman tidak kenal dengan Sultan. Ketika Sultan hendak maju, saya dikatakan teman-teman baik dari Yogya dan lain-lain mau menjerumuskan Sultan. Dan saya katakan tidak," katanya.
Menurut dia, saat ini harus ada pemimpin alternatif. Sebab menurut dia, seseorang yang terpilih lagi itu tinggal menikmati kekuasaan. Bila sekarang ini sudah tidak bekerja keras apalagi kalau dsudah berkuasa. "Saya kira itu perlu dimunculkan pemimpin alternatif yang karaktersnya jelas," kata Sukardi.
Dia menambahkan dirinya sangat apresiatif terhadap sikap Sultan yang terbuka. Sultan sebagai seorang raja dengan image feodal, namun sadar betul bahwa dirinya sudah hidup di alam Indonesia yang demokratif, "Dia juga berani insiatif mau menuju istana yang lainnya," pungkas dia.
"Saat ada Pisowanan Ageng 1998 di Yogyakarta, itu sinyal kuat bagi Pak Harto tidak bisa bertahan lagi," kata Sukardi dalam acara diskusi buku "Laku Spiritual Sultan, Langkah Raja Jawa Menuju Istana" di Toko Buku Gramedia Jl Sudirman Yogyakarta, Kamis (15/1/2009).
Menurut Sukardi, cerita itu didapatkannya ketika bertemu dengan Soeharto setelah lengser tahun 1999. Padahal dia bersama para mahasiswa dan kelompoknya meyakini bila Soeharto turun akibat reformasi yang disuarakan mahasiswa.
"Itu klaim kuat kita dan tentu ada kekecewaan dari kita," katanya.
Namun ketika dirinya menanyakan sekali kepada Pak Harto. Dia waktu itu mengatakan raja Jawa itu sudah turun. "Maksud bapak," tanya Sukardi.
"Itu simbol bagi saya bahwa saya harus mundur," kata Sukardi menirukan ucapan Pak Harto waktu melakukan wawancara saat itu.
Dia mengatakan dirinya bersama anggota Tim Pelangi memilih Sultan Hamengku Buwono X untuk maju mencalonkan diri menjadi calon presiden 2009 itu memerlukan waktu yang lama. Di antaranya calon-calon yang ada seperti Megawati, Gus Dur, Wiranto, Rizal Ramli, Fajrul Rahman, Tim Pelangi sepakat Sultan adalah yang terbaik yang bisa mengantarkan generasi muda ke era perubahan.
"Secara pribadi, saya dan teman-teman tidak kenal dengan Sultan. Ketika Sultan hendak maju, saya dikatakan teman-teman baik dari Yogya dan lain-lain mau menjerumuskan Sultan. Dan saya katakan tidak," katanya.
Menurut dia, saat ini harus ada pemimpin alternatif. Sebab menurut dia, seseorang yang terpilih lagi itu tinggal menikmati kekuasaan. Bila sekarang ini sudah tidak bekerja keras apalagi kalau dsudah berkuasa. "Saya kira itu perlu dimunculkan pemimpin alternatif yang karaktersnya jelas," kata Sukardi.
Dia menambahkan dirinya sangat apresiatif terhadap sikap Sultan yang terbuka. Sultan sebagai seorang raja dengan image feodal, namun sadar betul bahwa dirinya sudah hidup di alam Indonesia yang demokratif, "Dia juga berani insiatif mau menuju istana yang lainnya," pungkas dia.
Buku Laku Spiritual Sultan Diluncurkan
Yogyakarta - Buku berjudul 'Laku Spiritual Sultan, Langkah Raja Jawa Menuju Istana' diluncurkan. Penulisnya adalah Arwan Tuti Artha, penulis buku best seller 'Dunia Spiritual Soeharto dan Satria Pinilih.'
Buku yang di launching di Toko Buku Gramedia Yogyakarta di Jl Sudirman, Kamis (15/1/2009) puku 17.00 WIB itu banyak menyedot ratusan pengunjung. Buku terbitan Galang Press setebal 174 halaman itu langsung dibedah oleh Sukardi Rinakit anggota Tim Pelangi yang saat ini mendukung langkah Sultan Hamengku Buwono X maju mencalonkan diri pilpres 2009. Hadir pula sejarawan Universitas Sanata Dharma, Dr Baskara T. Wardaya, SJ, musisi Frangky Sahilatua serta putri Sultan, GKR Pembayun dan Nurmagupita.
Penulis buku, Arwan menuturkan figur Sri Sultan Hamengku Buwono X yang sudah lama bertahta di Kraton Yogyakarta sangat menarik untuk ditulis. Sebab, rakyat masih mempercayai Sultan sebagai raja, yang dapat menjadi panutan dan pewaris tahta yang tak bisa dipengaruhi oleh suara rakyat.
"Pasca reformasi ini, kehadiran Sultan menarik untuk disimak. Lebih menarik lagi ketika 28 Oktober 2008 dia menyatakan kesiapannya manjadi presiden yang disampaikan dalam pisowanan ageng. Keputusan itu dilakukan setelah menempuh laku spiritual," kata dia.
Menurut dia, sebagai raja Jawa memegang teguh ungkapan sabda pandhita ratu. Sebagai sebuah sabda yang diucapkan seorang raja, tak boleh berubah-ubah. "Tan kena wola-wali (tidak boleh berbolak-balik-red). Artinya kalau sabda itu untuk presiden, mengapa harus berubah menjadi wakil presiden," ungkap Arwan.
Sementara itu, Sukardi Rinakit mengungkapkan pencalonan Sultan maju pilpres 2009 memang banyak mengundang reaksi beragam dari banyak pihak. Bahkan dari rakyat Yogyakarta sendiri banyak yang tidak setuju bila Sultan maju pilpres. Sultan HB X cukup menjadi seorang raja Jawa dan menjadi gubernur Provinsi DIY.
"Tapi kalau saya sebagai orang yang bukan dilahirkan atau dibesarkan di Yogyakarta, saya melihat betapa Sultan dielu-elukan oleh rakyat Indonesia di luar Jawa seperti di Sumatera, Kalimantan dll. Dia bisa memberikan perlindungan ketika bhinneka tunggal ika itu terancam," kata Sukardi.
Buku yang di launching di Toko Buku Gramedia Yogyakarta di Jl Sudirman, Kamis (15/1/2009) puku 17.00 WIB itu banyak menyedot ratusan pengunjung. Buku terbitan Galang Press setebal 174 halaman itu langsung dibedah oleh Sukardi Rinakit anggota Tim Pelangi yang saat ini mendukung langkah Sultan Hamengku Buwono X maju mencalonkan diri pilpres 2009. Hadir pula sejarawan Universitas Sanata Dharma, Dr Baskara T. Wardaya, SJ, musisi Frangky Sahilatua serta putri Sultan, GKR Pembayun dan Nurmagupita.
Penulis buku, Arwan menuturkan figur Sri Sultan Hamengku Buwono X yang sudah lama bertahta di Kraton Yogyakarta sangat menarik untuk ditulis. Sebab, rakyat masih mempercayai Sultan sebagai raja, yang dapat menjadi panutan dan pewaris tahta yang tak bisa dipengaruhi oleh suara rakyat.
"Pasca reformasi ini, kehadiran Sultan menarik untuk disimak. Lebih menarik lagi ketika 28 Oktober 2008 dia menyatakan kesiapannya manjadi presiden yang disampaikan dalam pisowanan ageng. Keputusan itu dilakukan setelah menempuh laku spiritual," kata dia.
Menurut dia, sebagai raja Jawa memegang teguh ungkapan sabda pandhita ratu. Sebagai sebuah sabda yang diucapkan seorang raja, tak boleh berubah-ubah. "Tan kena wola-wali (tidak boleh berbolak-balik-red). Artinya kalau sabda itu untuk presiden, mengapa harus berubah menjadi wakil presiden," ungkap Arwan.
Sementara itu, Sukardi Rinakit mengungkapkan pencalonan Sultan maju pilpres 2009 memang banyak mengundang reaksi beragam dari banyak pihak. Bahkan dari rakyat Yogyakarta sendiri banyak yang tidak setuju bila Sultan maju pilpres. Sultan HB X cukup menjadi seorang raja Jawa dan menjadi gubernur Provinsi DIY.
"Tapi kalau saya sebagai orang yang bukan dilahirkan atau dibesarkan di Yogyakarta, saya melihat betapa Sultan dielu-elukan oleh rakyat Indonesia di luar Jawa seperti di Sumatera, Kalimantan dll. Dia bisa memberikan perlindungan ketika bhinneka tunggal ika itu terancam," kata Sukardi.
Pemerintah Targetkan Hutan Kemasyarakatan 400 ribu Hektar di Tahun 2009
Yogyakarta, Menteri Kehutanan, MS Kaban mengatakan, pemerintah melalui Departemen Kehutanan telah menargetkan tahun 2009 program pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) mencapai luas lahan sebesar 400 ribu hektar dan diharapkan luasan akan mencapai 2,1 juta hektar pada tahun 2015. Meski demikian, menurut Kaban untuk mencapai target pemerintah masih mengalami kendala terutama dengan kesiapan masyarakat dalam memahami dan mengelola HKm.
“Kedalanya terletak pada masyarakat karena mereka harus terseleksi, harus memahami apa yang menjadi filosofi dari HKm, kemudian lokasinya, sementara ini lokasi yang sudah dilakukan baru di Lampung, Jogja dan NTB,” ujar Kaban, kepada wartawan usai menutup Pekan Raya Hutan Masyarakat (PRHM) 2009 di kampus UGM, Kamis (15/1/2009).
Dijelaskan oleh Kaban, pemberian pengelolaan HKm kepada masyarakat tidak dilakukan secara sembarang namun melalui proses selektif ketat dan dievaluasi terlebih dahulu untuk melatih dan mendidik masyarakat agar memiliki komitmen mengelola HKm.
“Bukan semata-mata dan serta merta Hkm dilepas, tapi masyarat harus terlatih dan terdidik terlebih dahulu dan juga memiliki komitmen. Jangan sampai nanti, kita beri kawasan dan areal namun tidak diapa-apain,” jelasnya.
Kaban mengelak, target 2,1 juta hektar luas lahan HKm dinilai cukup memberatkan pemerintah meski sejak pencanangan HKm di Yogyakarta pada Desember 2007 lalu banyak target pemerintah yang tidak tercapai. Padahal pemerintah melalui Wapres telah memberikan kepastian Ijin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) selama 35 tahun kepada 61 kelompok tani di tiga provinsi, yaitu DIY, NTB dan Lampung.
Menanggapi hal tersebut, Kaban mangatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah masih memfokuskan pengelolaan HKm yang sudah dikelola oleh masyarakat sudah ada dan telah dikelola oleh masayarakat.
“Kalo ada progresnya akan diusulkan perluasananya , khan arealnya masih tersisa,” katanya.
Sebelumnya, dalam dialog dengan para petani di gedung GSP UGM, Kaban memaparkan di kabupaten Gunung Kidul, dari luas 4600 hektar yang ditargetkan pemerintah untuk dikelola menjadi HKm baru terealisasi 1000 hektar.
Sementara untuk program pengeloaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), kata Kaban, pemerintah akan memberikan lahan seluas 5 sampai 15 hektar per kepala keluarga yang ada di sekitar hutan. Bahkan pemerintah sudah mengucurkan dana dalam mendukung progranm HTR ini sebesar 1,9 triliun.
Menurutnya, dana ini nantinya diarahkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Apabila program ini nantinya berhasil, kata Kaban, maka pemerintah akan menambah jumlah alokasi dana yang diperlukan.
“Dana 1,9 trilun ini bisa dikatakan sebagai dana awal untuk membangun HTR ini,” katanya..
Sedangkan mekanisme penguncuran dana tersebut jelasnya berdasarkan atas permintaan yang berasal dari masyarakat melalui Bupati di masing-masing daerah. Kemudian, Bupati menindaklanjuti permohonan masyarakat kepada Departemen Kehutanan.
Dijelaskan Kaban, untuk sementara ini sudah ada beberapa daerah yang sudah menjalankan mekanisme pengucuran dana HTR ini seperti daerah Konawe dan Simalungun, Sumatera Utara.
“Kedalanya terletak pada masyarakat karena mereka harus terseleksi, harus memahami apa yang menjadi filosofi dari HKm, kemudian lokasinya, sementara ini lokasi yang sudah dilakukan baru di Lampung, Jogja dan NTB,” ujar Kaban, kepada wartawan usai menutup Pekan Raya Hutan Masyarakat (PRHM) 2009 di kampus UGM, Kamis (15/1/2009).
Dijelaskan oleh Kaban, pemberian pengelolaan HKm kepada masyarakat tidak dilakukan secara sembarang namun melalui proses selektif ketat dan dievaluasi terlebih dahulu untuk melatih dan mendidik masyarakat agar memiliki komitmen mengelola HKm.
“Bukan semata-mata dan serta merta Hkm dilepas, tapi masyarat harus terlatih dan terdidik terlebih dahulu dan juga memiliki komitmen. Jangan sampai nanti, kita beri kawasan dan areal namun tidak diapa-apain,” jelasnya.
Kaban mengelak, target 2,1 juta hektar luas lahan HKm dinilai cukup memberatkan pemerintah meski sejak pencanangan HKm di Yogyakarta pada Desember 2007 lalu banyak target pemerintah yang tidak tercapai. Padahal pemerintah melalui Wapres telah memberikan kepastian Ijin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) selama 35 tahun kepada 61 kelompok tani di tiga provinsi, yaitu DIY, NTB dan Lampung.
Menanggapi hal tersebut, Kaban mangatakan bahwa pada prinsipnya pemerintah masih memfokuskan pengelolaan HKm yang sudah dikelola oleh masyarakat sudah ada dan telah dikelola oleh masayarakat.
“Kalo ada progresnya akan diusulkan perluasananya , khan arealnya masih tersisa,” katanya.
Sebelumnya, dalam dialog dengan para petani di gedung GSP UGM, Kaban memaparkan di kabupaten Gunung Kidul, dari luas 4600 hektar yang ditargetkan pemerintah untuk dikelola menjadi HKm baru terealisasi 1000 hektar.
Sementara untuk program pengeloaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), kata Kaban, pemerintah akan memberikan lahan seluas 5 sampai 15 hektar per kepala keluarga yang ada di sekitar hutan. Bahkan pemerintah sudah mengucurkan dana dalam mendukung progranm HTR ini sebesar 1,9 triliun.
Menurutnya, dana ini nantinya diarahkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Apabila program ini nantinya berhasil, kata Kaban, maka pemerintah akan menambah jumlah alokasi dana yang diperlukan.
“Dana 1,9 trilun ini bisa dikatakan sebagai dana awal untuk membangun HTR ini,” katanya..
Sedangkan mekanisme penguncuran dana tersebut jelasnya berdasarkan atas permintaan yang berasal dari masyarakat melalui Bupati di masing-masing daerah. Kemudian, Bupati menindaklanjuti permohonan masyarakat kepada Departemen Kehutanan.
Dijelaskan Kaban, untuk sementara ini sudah ada beberapa daerah yang sudah menjalankan mekanisme pengucuran dana HTR ini seperti daerah Konawe dan Simalungun, Sumatera Utara.
Langgar Perwal, Ratusan Bendera Parpol Dicopot Petugas
Yogyakarta, Ratusan atribut partai polotik peserta kampanye 2009 ditertibkan oleh petugas gabungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panwaslu Kota Yogyakarta bersama aparat TNI dan Polri. Pencopotan atribut berjalan lancar tanpa ada protes massa parpol dan caleg masing-masing parpol.
Kebanyakan partai yang melanggar peraturan walikota Yogyakarta No 2 Tahun 2009 tentang penempatan alat-alat penyelenggaraan kampanye adalah partai-partai besar seperti partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Gerindra.
Atribut yang diturunkan petugas adalah yang melangar peraturan walikota, maksimal ukuran baliho sebesar 2 X 3 meter jika dipasang di dekat persimpangan jalan. Sedang jika dipasang di lahan milik sendiri diperbolehkan dengan ukuran yang lebih besar.
Atribut yang diturunkan petugas sebagian besar berupa baliho, bendera, spanduk, umbul-umbul dll. Atribut dari PPP dicopot sebanyak 30 atribut, Partai Gerindra 27 atribut, Partai Demokrat 26 atribut, PDI Perjuangan 18 atribut, Partai Keadilan Sejahtera 15 atribut, Partai Golkar 13 atribut, PAN 11 atribut.
Penertiban yang dilakukan hari ini, Kamis (15/1/2009) di daerah pemilihan (Dapil) I Kota Yogyakarta, meliputi Kecamatan Mergangsan, Kraton dan Mantrijeron. Di Dapil I, kebanyakan petugas menertibkan baliho, bendera, spanduk, umbul-umbul partai politik dan calon legislatif yang dipasang di perempatan dan sepanjang jalan Taman Siswa, Sisingamangaraja, Jl Parangtritis, Jl Sugiyono, Pojok Beteng Kulon dan sekitar Pojok Beteng Wetan.
Menurut Kepala Dinas Ketertiban, Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat, sebelum penertiban, pemkot sudah mengirim surat pemberitahuan kepada pengurus partai. Masing-masing parpol dan caleg ada dengan suka rela mencopot atribut yang dinilai melanggar, namun ada pula yang masih terpasang.
Kebanyakan partai yang melanggar peraturan walikota Yogyakarta No 2 Tahun 2009 tentang penempatan alat-alat penyelenggaraan kampanye adalah partai-partai besar seperti partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Gerindra.
Atribut yang diturunkan petugas adalah yang melangar peraturan walikota, maksimal ukuran baliho sebesar 2 X 3 meter jika dipasang di dekat persimpangan jalan. Sedang jika dipasang di lahan milik sendiri diperbolehkan dengan ukuran yang lebih besar.
Atribut yang diturunkan petugas sebagian besar berupa baliho, bendera, spanduk, umbul-umbul dll. Atribut dari PPP dicopot sebanyak 30 atribut, Partai Gerindra 27 atribut, Partai Demokrat 26 atribut, PDI Perjuangan 18 atribut, Partai Keadilan Sejahtera 15 atribut, Partai Golkar 13 atribut, PAN 11 atribut.
Penertiban yang dilakukan hari ini, Kamis (15/1/2009) di daerah pemilihan (Dapil) I Kota Yogyakarta, meliputi Kecamatan Mergangsan, Kraton dan Mantrijeron. Di Dapil I, kebanyakan petugas menertibkan baliho, bendera, spanduk, umbul-umbul partai politik dan calon legislatif yang dipasang di perempatan dan sepanjang jalan Taman Siswa, Sisingamangaraja, Jl Parangtritis, Jl Sugiyono, Pojok Beteng Kulon dan sekitar Pojok Beteng Wetan.
Menurut Kepala Dinas Ketertiban, Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat, sebelum penertiban, pemkot sudah mengirim surat pemberitahuan kepada pengurus partai. Masing-masing parpol dan caleg ada dengan suka rela mencopot atribut yang dinilai melanggar, namun ada pula yang masih terpasang.
Langgar Perwal, Ratusan Bendera Parpol Dicopot Petugas
Yogyakarta, Ratusan atribut partai polotik peserta kampanye 2009 ditertibkan oleh petugas gabungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panwaslu Kota Yogyakarta bersama aparat TNI dan Polri. Pencopotan atribut berjalan lancar tanpa ada protes massa parpol dan caleg masing-masing parpol.
Kebanyakan partai yang melanggar peraturan walikota Yogyakarta No 2 Tahun 2009 tentang penempatan alat-alat penyelenggaraan kampanye adalah partai-partai besar seperti partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Gerindra.
Atribut yang diturunkan petugas adalah yang melangar peraturan walikota, maksimal ukuran baliho sebesar 2 X 3 meter jika dipasang di dekat persimpangan jalan. Sedang jika dipasang di lahan milik sendiri diperbolehkan dengan ukuran yang lebih besar.
Atribut yang diturunkan petugas sebagian besar berupa baliho, bendera, spanduk, umbul-umbul dll. Atribut dari PPP dicopot sebanyak 30 atribut, Partai Gerindra 27 atribut, Partai Demokrat 26 atribut, PDI Perjuangan 18 atribut, Partai Keadilan Sejahtera 15 atribut, Partai Golkar 13 atribut, PAN 11 atribut.
Penertiban yang dilakukan hari ini, Kamis (15/1/2009) di daerah pemilihan (Dapil) I Kota Yogyakarta, meliputi Kecamatan Mergangsan, Kraton dan Mantrijeron. Di Dapil I, kebanyakan petugas menertibkan baliho, bendera, spanduk, umbul-umbul partai politik dan calon legislatif yang dipasang di perempatan dan sepanjang jalan Taman Siswa, Sisingamangaraja, Jl Parangtritis, Jl Sugiyono, Pojok Beteng Kulon dan sekitar Pojok Beteng Wetan.
Menurut Kepala Dinas Ketertiban, Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat, sebelum penertiban, pemkot sudah mengirim surat pemberitahuan kepada pengurus partai. Masing-masing parpol dan caleg ada dengan suka rela mencopot atribut yang dinilai melanggar, namun ada pula yang masih terpasang.
Kebanyakan partai yang melanggar peraturan walikota Yogyakarta No 2 Tahun 2009 tentang penempatan alat-alat penyelenggaraan kampanye adalah partai-partai besar seperti partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat dan Partai Gerindra.
Atribut yang diturunkan petugas adalah yang melangar peraturan walikota, maksimal ukuran baliho sebesar 2 X 3 meter jika dipasang di dekat persimpangan jalan. Sedang jika dipasang di lahan milik sendiri diperbolehkan dengan ukuran yang lebih besar.
Atribut yang diturunkan petugas sebagian besar berupa baliho, bendera, spanduk, umbul-umbul dll. Atribut dari PPP dicopot sebanyak 30 atribut, Partai Gerindra 27 atribut, Partai Demokrat 26 atribut, PDI Perjuangan 18 atribut, Partai Keadilan Sejahtera 15 atribut, Partai Golkar 13 atribut, PAN 11 atribut.
Penertiban yang dilakukan hari ini, Kamis (15/1/2009) di daerah pemilihan (Dapil) I Kota Yogyakarta, meliputi Kecamatan Mergangsan, Kraton dan Mantrijeron. Di Dapil I, kebanyakan petugas menertibkan baliho, bendera, spanduk, umbul-umbul partai politik dan calon legislatif yang dipasang di perempatan dan sepanjang jalan Taman Siswa, Sisingamangaraja, Jl Parangtritis, Jl Sugiyono, Pojok Beteng Kulon dan sekitar Pojok Beteng Wetan.
Menurut Kepala Dinas Ketertiban, Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat, sebelum penertiban, pemkot sudah mengirim surat pemberitahuan kepada pengurus partai. Masing-masing parpol dan caleg ada dengan suka rela mencopot atribut yang dinilai melanggar, namun ada pula yang masih terpasang.
Djoko Banyugeni Minta Dibebaskan
Yogyakarta, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa kasus penipuan proyek Pembangkit Listrik Mandiri (PLM) Jodhipati, Djoko Suprapto empat tahun. Dalam pembelaannya Djoko meminta majelis hakim membebaskan dari segela tuntutan jaksa.
Dalam sidang lanjutan itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bantul di Jl Prof Mr Supomo, Kamis (15/1/2009), Djoko didampingi penasehat hukum dari kantor Advokat, Sunu Cipto Hutomo, SH. Sebelumnya hingga tuntutan jaksa pada hari Senin 12 Januari 2009, Djoko tidak pernah didampingi penasehat hukum.
Sidang baru dimulai pada pukul 13.30 dipimpin majelis hakim ketua Purwono SH didampingi hakim anggota V. Banar, SH dan Suprapti. Jaksa Kamari SHI bertindak sebagai JPU dalam kasus penipuan proyek PLM Jodhipati bekerjasama dengan UMY senilai Rp 1,345 miliar.
Dalam sidang itu, Djoko juga mengenakan kemeja batik warna coklat dipadu celana panjang warna hitam. Djoko Suprapto yang mengaku bernama Suparno saat kuliah di Fakultas Teknik UGM itu didampingi Sunu Cipto Hutomo. Istri Djoko, Ny Winda Mirah beserta beberapa orang kerabatnya dari Nganjuk Jawa Timur selalu mendampingi Djoko di setiap persidangan.
Dalam pledoi setebal 13 halaman itu oleh Djoko diberi judul "Pejuang Rakyat Yang Didzholimi." Pledoi dibacakan penasehat hukumnya, terdakwa meminta majelis hakim membebaskan dari segala tuntutan. Jaksa sebelumnya menuntut Djoko sebesar empat tahun karena secara sah dan terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 372 dan 378 jo ayat 64 KUHP.
Menurut Sunu, berdasarkan bukti dari terdakwa tertanggal 3 Juni 2008, pertanggungjawaban pengembalian dana Rp 1,345 miliar itu dibebankan kepada Khoiruddin Bashori (mantan Rektor UMY), bukan lagi pada terdakwa.
"Kami memohon terdakwa agar dibebaskan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa berperilaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa belum pernah dihukum dan seorang suami dan bapak yang dibutuhkan keluarganya," kata Sunu.
Dalam sidang lanjutan itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bantul di Jl Prof Mr Supomo, Kamis (15/1/2009), Djoko didampingi penasehat hukum dari kantor Advokat, Sunu Cipto Hutomo, SH. Sebelumnya hingga tuntutan jaksa pada hari Senin 12 Januari 2009, Djoko tidak pernah didampingi penasehat hukum.
Sidang baru dimulai pada pukul 13.30 dipimpin majelis hakim ketua Purwono SH didampingi hakim anggota V. Banar, SH dan Suprapti. Jaksa Kamari SHI bertindak sebagai JPU dalam kasus penipuan proyek PLM Jodhipati bekerjasama dengan UMY senilai Rp 1,345 miliar.
Dalam sidang itu, Djoko juga mengenakan kemeja batik warna coklat dipadu celana panjang warna hitam. Djoko Suprapto yang mengaku bernama Suparno saat kuliah di Fakultas Teknik UGM itu didampingi Sunu Cipto Hutomo. Istri Djoko, Ny Winda Mirah beserta beberapa orang kerabatnya dari Nganjuk Jawa Timur selalu mendampingi Djoko di setiap persidangan.
Dalam pledoi setebal 13 halaman itu oleh Djoko diberi judul "Pejuang Rakyat Yang Didzholimi." Pledoi dibacakan penasehat hukumnya, terdakwa meminta majelis hakim membebaskan dari segala tuntutan. Jaksa sebelumnya menuntut Djoko sebesar empat tahun karena secara sah dan terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 372 dan 378 jo ayat 64 KUHP.
Menurut Sunu, berdasarkan bukti dari terdakwa tertanggal 3 Juni 2008, pertanggungjawaban pengembalian dana Rp 1,345 miliar itu dibebankan kepada Khoiruddin Bashori (mantan Rektor UMY), bukan lagi pada terdakwa.
"Kami memohon terdakwa agar dibebaskan. Hal-hal yang meringankan, terdakwa berperilaku sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa belum pernah dihukum dan seorang suami dan bapak yang dibutuhkan keluarganya," kata Sunu.
Selasa, 13 Januari 2009
Perusakan Hutan Sebabkan Masyarakat Miskin Bertambah
Yogyakarta - Kemiskinan yang masih melanda sebagian besar masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan turut menjadi penyebab deforestrasi (kerusakan) hutan di Indonesia. Sebab selama ini masyarakat hutan ini masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan baik dari perbankan maupun LSM. Akibatnya, mereka justru memanfaatkan hasil hutan dengan jalan ilegal seperti mencuri kayu untuk mencukupi kebutuhan hidup sehar-hari.
“Kalau kemiskinan masih saja terjadi pada masyarakat hutan tentu laju deforestrasi akan semakin meluas. Saat ini jumlah masyarakat sekitar hutan yang miskin di sini khan mencapai 10 juta orang lebih. Kita prediksi akan naik kalau kemiskinan masih saja terjadi,” jelas Agus Afianto, dosen Fakultas Kehutanan UGM, dalam acara talkshow 'Corporate Social Responsibility; Bukti Kepedulian Terhadap Penaggulangan Kemiskinan', Pekan Raya Hutan dan Masyarakat (PHRM) UGM, di Graha Sabha Pramana, Rabu (14/1/2009).
Menurut Agus, deforestrasi hutan Indonesia sekarang ini mencapai sekitar 2 juta hektar lahan. Jumlah ini diprediksi akan semakin meningkat jika kondisi masyarakat hutan masih saja miskin. Selain itu bisa dipastikan bencana alam akibat rusaknya hutan juga akan semakin bertambah banyak.
“ Tahun 2007 lalu saja terjadi 319 bencana akibat kerusakan hutan dengan kerugian lebih dari 1 trilyun. Ini kita pastikan akan bertambah kalau bencana alam akibat hutan rusak terus terjadi,” tuturnya.
Dengan kondisi ini maka peran sektor privat (private sector) untuk ikut mengatasi kemiskinan masyarakat di sekitar hutan sangat diperlukan. Dalam hal ini peran pihak swasta dengan Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan dapat membuka peluang usaha baru dalam menanggulangi kemiskinan tersebut.
“ Diharapkan dengan CSR ini bisa turut membantu baik dari sisi modal maupun pendidikan dan sarana prasarananya,” terang Agus.
Kepada wartawan Deputi Executive Partnership, Piet Soeprijadi menyatakan bahwa acara talkshow CSR PHRM UGM ini ditujukan untuk melihat peluang dan komitmen 'private sector' dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
“Penaggulangan kemiskinan hampir tidak mungkin dilakukan oleh salah satu pihak saja dan hanya akan bisa berhasil bila semua pihak peduli dan mempunyai komitmen terhadap upaya ini,” katanya.
Partnership, lanjutnya, telah mempersiapkan dan menyediakan diri bagi berbagai pihak yang ingin berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dirinya menambahkan, selama ini partnership telah bekerjasama dengan mitra-mitranya di seluruh indonesia dalam upaya penanggulangan kemiskinan ini.
Beberapa mitra partnership telah mendukung community foundation di seluruh indonesia seperti SCF di regio Sulawesi, KBCF di Kalimantan, SSS di sumatera, SAMANTA di Nusa Tenggara dan JAVLEC di Jawa yang diajak dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan di seluruh indonesia.
“Kalau kemiskinan masih saja terjadi pada masyarakat hutan tentu laju deforestrasi akan semakin meluas. Saat ini jumlah masyarakat sekitar hutan yang miskin di sini khan mencapai 10 juta orang lebih. Kita prediksi akan naik kalau kemiskinan masih saja terjadi,” jelas Agus Afianto, dosen Fakultas Kehutanan UGM, dalam acara talkshow 'Corporate Social Responsibility; Bukti Kepedulian Terhadap Penaggulangan Kemiskinan', Pekan Raya Hutan dan Masyarakat (PHRM) UGM, di Graha Sabha Pramana, Rabu (14/1/2009).
Menurut Agus, deforestrasi hutan Indonesia sekarang ini mencapai sekitar 2 juta hektar lahan. Jumlah ini diprediksi akan semakin meningkat jika kondisi masyarakat hutan masih saja miskin. Selain itu bisa dipastikan bencana alam akibat rusaknya hutan juga akan semakin bertambah banyak.
“ Tahun 2007 lalu saja terjadi 319 bencana akibat kerusakan hutan dengan kerugian lebih dari 1 trilyun. Ini kita pastikan akan bertambah kalau bencana alam akibat hutan rusak terus terjadi,” tuturnya.
Dengan kondisi ini maka peran sektor privat (private sector) untuk ikut mengatasi kemiskinan masyarakat di sekitar hutan sangat diperlukan. Dalam hal ini peran pihak swasta dengan Corporate Social Responsibility (CSR) diharapkan dapat membuka peluang usaha baru dalam menanggulangi kemiskinan tersebut.
“ Diharapkan dengan CSR ini bisa turut membantu baik dari sisi modal maupun pendidikan dan sarana prasarananya,” terang Agus.
Kepada wartawan Deputi Executive Partnership, Piet Soeprijadi menyatakan bahwa acara talkshow CSR PHRM UGM ini ditujukan untuk melihat peluang dan komitmen 'private sector' dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
“Penaggulangan kemiskinan hampir tidak mungkin dilakukan oleh salah satu pihak saja dan hanya akan bisa berhasil bila semua pihak peduli dan mempunyai komitmen terhadap upaya ini,” katanya.
Partnership, lanjutnya, telah mempersiapkan dan menyediakan diri bagi berbagai pihak yang ingin berperan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dirinya menambahkan, selama ini partnership telah bekerjasama dengan mitra-mitranya di seluruh indonesia dalam upaya penanggulangan kemiskinan ini.
Beberapa mitra partnership telah mendukung community foundation di seluruh indonesia seperti SCF di regio Sulawesi, KBCF di Kalimantan, SSS di sumatera, SAMANTA di Nusa Tenggara dan JAVLEC di Jawa yang diajak dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan di seluruh indonesia.
Senin, 12 Januari 2009
Majelis Hakim Kunjungi 7 Titik di Bandara Adi Sucipto
Yogyakarta - Sidang lanjutan kecelakaan pesawat Garuda GA 200 berlangsung tertutup di tempat kejadian pPerkara (TKP) di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Majelis hakim dan semua pihak mengunjungi 7 titik di bandara tersebut.
"Ada tujuh lokasi yang kita kunjungi termasuk bangkai pesawat," kata salah satu anggota majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Muslim SH kepada wartawan seusai sidang di terminal kedatangan Adi Sucipto, Senin (12/1/2009).
Menurut Muslim sidang pertama digelar di PN Sleman, kemudian majelis hakim menskors sidang untuk melihat TKP. Tujuannya adalah untuk menyakinkan semua pihak dan mengecek jatuhnya pesawat pertama kali.
Setelah mendapatkan izin dari komandan operasional Adi Sucipto lanjut Muslim, rombongan yang menggunakan minbus dengan dikawal ketat Provost TNI AU itu mendatangi menara Air Traffic Control (ATC). Di menara ATC hanya tiga orang yang diperbolehkan masuk ke menara. Dari tempat ini, selanjutnya rombongan menuju kantor meteorologi yang mengetahui kondisi cuaca saat itu.
"Setelah itu kita juga melihat landasan tempat di mana pesawat pertama kali mendarat dan poin return pendaratan," kata Muslim.
Dia mengatakan di Delta Area ditemukan 1 velg dan 2 tutup ban pesawat. Setelah itu majelis hakim juga melihat ujung landasan sebelah timur sebelum pesawat mendarat di areal persawahan. Sebelum berhenti di sawah pesawat menabrak pagar pembatas bagian timur, kemudian meloncat dari jalan di sisi timur. "Setelah meloncat pesawat baru berhenti di persawahan," katanya.
Rombongan juga melihat bangkai pesawat yang masih disimpan di kawasan Adi Sucipto. Di tempat itu, majelis melihat moncong pesawat sudah rusak karena menabrak pagar di ujung timur landasan. Check list yang ada di kokpit pesawat juga masih utuh. "Pecahan kokpit ditemukan di dekat ruang VIP penumpang," katanya.
Sidang dengan terdakwa Pilot Marwoto Komar ini rencananya akan dilanjutkan pada tanggal 27 Januari. Sidang mendatang akan menghadirkan saksi ahli dan pilot senior
"Ada tujuh lokasi yang kita kunjungi termasuk bangkai pesawat," kata salah satu anggota majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Muslim SH kepada wartawan seusai sidang di terminal kedatangan Adi Sucipto, Senin (12/1/2009).
Menurut Muslim sidang pertama digelar di PN Sleman, kemudian majelis hakim menskors sidang untuk melihat TKP. Tujuannya adalah untuk menyakinkan semua pihak dan mengecek jatuhnya pesawat pertama kali.
Setelah mendapatkan izin dari komandan operasional Adi Sucipto lanjut Muslim, rombongan yang menggunakan minbus dengan dikawal ketat Provost TNI AU itu mendatangi menara Air Traffic Control (ATC). Di menara ATC hanya tiga orang yang diperbolehkan masuk ke menara. Dari tempat ini, selanjutnya rombongan menuju kantor meteorologi yang mengetahui kondisi cuaca saat itu.
"Setelah itu kita juga melihat landasan tempat di mana pesawat pertama kali mendarat dan poin return pendaratan," kata Muslim.
Dia mengatakan di Delta Area ditemukan 1 velg dan 2 tutup ban pesawat. Setelah itu majelis hakim juga melihat ujung landasan sebelah timur sebelum pesawat mendarat di areal persawahan. Sebelum berhenti di sawah pesawat menabrak pagar pembatas bagian timur, kemudian meloncat dari jalan di sisi timur. "Setelah meloncat pesawat baru berhenti di persawahan," katanya.
Rombongan juga melihat bangkai pesawat yang masih disimpan di kawasan Adi Sucipto. Di tempat itu, majelis melihat moncong pesawat sudah rusak karena menabrak pagar di ujung timur landasan. Check list yang ada di kokpit pesawat juga masih utuh. "Pecahan kokpit ditemukan di dekat ruang VIP penumpang," katanya.
Sidang dengan terdakwa Pilot Marwoto Komar ini rencananya akan dilanjutkan pada tanggal 27 Januari. Sidang mendatang akan menghadirkan saksi ahli dan pilot senior
Minggu, 11 Januari 2009
Sidang Kasus Kecelakaan Garuda Digelar Tertutup di Bandara Adi Sucipto
Yogyakarta - Sidang lanjutan kasus kecelakaan pesawat Garuda dengan terdakwa Pilot Marwoto kembali digelar. Usai membuka sidang, majelis hakim membawa terdakwa ke Bandara Adi Sucipto Yogyakarta.
Seperti biasa, awalnya sidang dibuka di Pengadilan Negeri (PN) Sleman sekitar pukul 09.00 WIB, Senin (12/1/2009). Namun beberapa saat sidang dibuka oleh ketua Majelis Hakim, Sri Andini, para peserta sidang kemudian meninggalkan PN Sleman menuju Bandara Adi Sucipto untuk menggelar sidang di sana.
Seluruh peserta sidang berangkat ke Bandara Adi Sucipto dengan menggunakan sebuah minibus. Sejumlah wartawan yang melakukan peliputan pun langsung bergegas mengikuti rombongan sidang tersebut.
Namun sesampainya di Bandara Adi Sucipto, wartawan dilarang mendekat lokasi sidang oleh petugas provost TNI AU. Para petugas beralasan sidang dilakukan secara tertutup. Mereka hanya mengizinkan peserta sidang yang masuk ke areal bandara sesuai daftar peserta sidang yang diajukan PN Sleman.
"Maaf ini perintah atasan. Kalau wartawan masih mendekat, sidang tidak akan dilanjutkan," kata Kopda Seto seorang Provost TNI AU.
Sejumlah wartawan yang mencoba mendekat pagar di dekat TKP juga dilarang. Wartawan hanya berdiri dengan jarak sekitar 20 meter dari pagar di sisi selatan Bandara Adi Sucipto itu.
Akibatnya, anggota Provost AU itu sempat terlibat perdebatan dengan salah satu kameraman TV swasta Michael Ariawan. Michael beralasan Bandara Adi Sucipto adalah bandara sipil bukan bandara militer. Namun Seto ngotot tidak mengizinkan wartawan meliput dengan alasan hanya menjalankan perintah komandan provost.
"Ini ring satu, kawasan militer. Tidak boleh dan kami hanya menjalankan perintah atasan," jawab Seto ketus sambil bersungut-sungut.
Informasi yang diperoleh di lapangan, sidang yang digelar di Bandara Adi Sucipto itu dimulai dari titik pertama kali pesawat GA 200 yang mengalami kecelakaan itu mendarat. Sidang kemudian akan dilanjutkan ke titik-titik lainnya, sampai ke tempat berhenti dan terbakarnya pesawat naas tersebut
Seperti biasa, awalnya sidang dibuka di Pengadilan Negeri (PN) Sleman sekitar pukul 09.00 WIB, Senin (12/1/2009). Namun beberapa saat sidang dibuka oleh ketua Majelis Hakim, Sri Andini, para peserta sidang kemudian meninggalkan PN Sleman menuju Bandara Adi Sucipto untuk menggelar sidang di sana.
Seluruh peserta sidang berangkat ke Bandara Adi Sucipto dengan menggunakan sebuah minibus. Sejumlah wartawan yang melakukan peliputan pun langsung bergegas mengikuti rombongan sidang tersebut.
Namun sesampainya di Bandara Adi Sucipto, wartawan dilarang mendekat lokasi sidang oleh petugas provost TNI AU. Para petugas beralasan sidang dilakukan secara tertutup. Mereka hanya mengizinkan peserta sidang yang masuk ke areal bandara sesuai daftar peserta sidang yang diajukan PN Sleman.
"Maaf ini perintah atasan. Kalau wartawan masih mendekat, sidang tidak akan dilanjutkan," kata Kopda Seto seorang Provost TNI AU.
Sejumlah wartawan yang mencoba mendekat pagar di dekat TKP juga dilarang. Wartawan hanya berdiri dengan jarak sekitar 20 meter dari pagar di sisi selatan Bandara Adi Sucipto itu.
Akibatnya, anggota Provost AU itu sempat terlibat perdebatan dengan salah satu kameraman TV swasta Michael Ariawan. Michael beralasan Bandara Adi Sucipto adalah bandara sipil bukan bandara militer. Namun Seto ngotot tidak mengizinkan wartawan meliput dengan alasan hanya menjalankan perintah komandan provost.
"Ini ring satu, kawasan militer. Tidak boleh dan kami hanya menjalankan perintah atasan," jawab Seto ketus sambil bersungut-sungut.
Informasi yang diperoleh di lapangan, sidang yang digelar di Bandara Adi Sucipto itu dimulai dari titik pertama kali pesawat GA 200 yang mengalami kecelakaan itu mendarat. Sidang kemudian akan dilanjutkan ke titik-titik lainnya, sampai ke tempat berhenti dan terbakarnya pesawat naas tersebut
Sabtu, 10 Januari 2009
Rizal Ramli : Jadi Presiden Tak Perlu Bintang Empat
Yogyakarta - Salah satu calon presiden, Rizal Ramli kembali melancarkan jurus-jurusnya saat berkampanye mengikuti Konvensi Nasional Capres 2009-2010. Untuk menjadi seorang presiden tidak perlu harus berasal dari militer atau menyandang bintang empat. Seorang sipil juga mampu dengan catatan harus mempunyai kemauan dan kemampuan leadership yang kuat.
"Tak perlu harus berbintang empat. Yang penting punya leadership kuat dan tak harus dari militer," kritik Rizal saat menyampaikan visi dan misi dalam acara Konvensi Nasional Capres 2009-2010 yang digelar Dewan Integritas Bangsa (DIB) di Monumen Jogja Kembali Jl Ringroad Utara, Sleman, Sabtu (10/1/2009).
Rizal mengatakan seorang sipil juga mempunyai kemampuan memimpin. Yang dibutuhkan negara Indonesia sekarang ini adalah seorang pemimpin yang efektif mau bekerja keras menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini terutama harga kebutuhan pokok yang memberatkan rakyat.
"Persoalan sembako murah harus diutamakan agar hidup rakyat semakin berat. Fondasi ekonomi negara ini juga harus diperbaiki jangan seperti sekarang ini yang sangat rapuh," katanya.
Dia mengaku heran ketika banyak pemimpin di negeri ini yang tidak mampu bekerja dengan baik karena tidak bisa mengatur DPR yang bersikap progresif. Menurutnya sikap progresif dan tekanan yang dilakukan DPR tak dirisaukan bila berada di jalur yang benar.
"Dulu ketika saya menjabat menko maupun kepala Bulog, saya meminta jangan sampai ada saudara atau keluarga yang membawa-bawa nama saya untuk ikut tender atau yang berbau KKN. Ini terus saya tekankan sampai sekarang," ungkap dia.
"Tak perlu harus berbintang empat. Yang penting punya leadership kuat dan tak harus dari militer," kritik Rizal saat menyampaikan visi dan misi dalam acara Konvensi Nasional Capres 2009-2010 yang digelar Dewan Integritas Bangsa (DIB) di Monumen Jogja Kembali Jl Ringroad Utara, Sleman, Sabtu (10/1/2009).
Rizal mengatakan seorang sipil juga mempunyai kemampuan memimpin. Yang dibutuhkan negara Indonesia sekarang ini adalah seorang pemimpin yang efektif mau bekerja keras menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini terutama harga kebutuhan pokok yang memberatkan rakyat.
"Persoalan sembako murah harus diutamakan agar hidup rakyat semakin berat. Fondasi ekonomi negara ini juga harus diperbaiki jangan seperti sekarang ini yang sangat rapuh," katanya.
Dia mengaku heran ketika banyak pemimpin di negeri ini yang tidak mampu bekerja dengan baik karena tidak bisa mengatur DPR yang bersikap progresif. Menurutnya sikap progresif dan tekanan yang dilakukan DPR tak dirisaukan bila berada di jalur yang benar.
"Dulu ketika saya menjabat menko maupun kepala Bulog, saya meminta jangan sampai ada saudara atau keluarga yang membawa-bawa nama saya untuk ikut tender atau yang berbau KKN. Ini terus saya tekankan sampai sekarang," ungkap dia.
Konvensi Capres Ala DIB Paling Murah
Yogyakarta - Steering Committee (SC) Dewan Integritas Bangsa (DIB), KH Salahudin Wahid mengatakan konvensi nasional calon presiden (capres) yang digelar adalah kampanye paling murah bagi capres yang ingin maju pilpres 2009. Konvensi yang akan digelar di 12 kota hingga bulan Februari nanti akan memilih tiga capres terbaik.
"Ini ajang kampanye paling murah, tidak dipungut biaya alias gratis. Kami hanya memfasilitasi ke daerah-daerah saja. Akomodasi ditanggung mereka sendiri," kata Salahudin disela-sela Konvensi Nasional Capres 2009-2010 di Monumen Jogja Kembali Jl RingrSholahudin oad Utara, Sleman, Sabtu (10/1/2009).
Menurut dia, konvensi yang dilakukan DIB itu adalah sebuah cara baru untuk memilih seorang calon presiden. Seorang capres tidak hanya dipilih dalam waktu sesaat saat pemilih berada di dalam bilik suara. Namun pemilih bisa mengetahui visi, misi dan program-program yang ditawarkan sejak sekarang ini.
"Kita ingin memperkenalkan calonnya kepada masyarakat sehingga rakyat tahu siapa yang bakal dipilihnya," ungkap Gus Sholah panggilan akrabnya.
Menurut dia, konvensi yang akan digelar di 12 provinsi secara berurutan itu akan memilih tiga orang calon yang terbaik. Calon itu bakal ditawarkan kepada partai-partai peserta pemilu. Namun untuk saat ini pihaknya belum berani menawarkan calon-calon tersebut kepada parpol.
"Nanti kalau konvensi sudah selesai dan sudah ketemu orangnya pasti akan kita tawarkan kepada partai. Saat ini parpol memang belum melirik," katanya.
Dia mengatakan sampai saat ini pihaknya juga belum berkomunikasi dengan parpol. Setelah ini selesai komunikasi dengan partai akan lebih diintensifkan. Selain itu, pihaknya juga ingin menjaring capres yang betul-betul jelas misi dan visinya. Oleh karena ini saat melakukan konvensi di daerah-daerah tim akan terus melakukan penilaian. "Ini adalah cara baru untuk memilih dan mengenalkan calon," katanya.
Dia menambahkan sampai sekarang lima orang capres yang masih mengikuti konvansi yakni Yuddy Chrisnandi, Marwah Daud Ibrahim, Rizal Ramli, Bambang Sulistomo dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sedangkan Fadel Muhammad menyatakn mundur.
"Hari ini Sultan memang tidak datang. Namun kami tidak tahu apakah hanya hari ini saja dia tidak datang atau setrusnya," pungkas dia.
"Ini ajang kampanye paling murah, tidak dipungut biaya alias gratis. Kami hanya memfasilitasi ke daerah-daerah saja. Akomodasi ditanggung mereka sendiri," kata Salahudin disela-sela Konvensi Nasional Capres 2009-2010 di Monumen Jogja Kembali Jl RingrSholahudin oad Utara, Sleman, Sabtu (10/1/2009).
Menurut dia, konvensi yang dilakukan DIB itu adalah sebuah cara baru untuk memilih seorang calon presiden. Seorang capres tidak hanya dipilih dalam waktu sesaat saat pemilih berada di dalam bilik suara. Namun pemilih bisa mengetahui visi, misi dan program-program yang ditawarkan sejak sekarang ini.
"Kita ingin memperkenalkan calonnya kepada masyarakat sehingga rakyat tahu siapa yang bakal dipilihnya," ungkap Gus Sholah panggilan akrabnya.
Menurut dia, konvensi yang akan digelar di 12 provinsi secara berurutan itu akan memilih tiga orang calon yang terbaik. Calon itu bakal ditawarkan kepada partai-partai peserta pemilu. Namun untuk saat ini pihaknya belum berani menawarkan calon-calon tersebut kepada parpol.
"Nanti kalau konvensi sudah selesai dan sudah ketemu orangnya pasti akan kita tawarkan kepada partai. Saat ini parpol memang belum melirik," katanya.
Dia mengatakan sampai saat ini pihaknya juga belum berkomunikasi dengan parpol. Setelah ini selesai komunikasi dengan partai akan lebih diintensifkan. Selain itu, pihaknya juga ingin menjaring capres yang betul-betul jelas misi dan visinya. Oleh karena ini saat melakukan konvensi di daerah-daerah tim akan terus melakukan penilaian. "Ini adalah cara baru untuk memilih dan mengenalkan calon," katanya.
Dia menambahkan sampai sekarang lima orang capres yang masih mengikuti konvansi yakni Yuddy Chrisnandi, Marwah Daud Ibrahim, Rizal Ramli, Bambang Sulistomo dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Sedangkan Fadel Muhammad menyatakn mundur.
"Hari ini Sultan memang tidak datang. Namun kami tidak tahu apakah hanya hari ini saja dia tidak datang atau setrusnya," pungkas dia.
Jadi Tersangka, Rizal Anggap Dagelan Politik
Yogyakarta, Tokoh politik Rizal Ramli menganggap dirinya dijadikan tersangka oleh polisi hanya sebagai dagelan politik. Ada upaya politis untuk mengganjal Rizal agar tidak maju dalam pemilihan presiden 2009 nanti.
"Ini ya dagelanlah. Dulu kita memperjuangkan agar BBM tidak dinaikkan. Faktanya pemerintah juga sudah menurunkan sehingga kasus sama sekali tidak relevan lagi," Rizal menjawab pertanyaan wartawan disela-sela Konvensi Nasional Capres 2009-2014 di Monumen Jogja Kembali Jl Ringroad Utara, Sleman, Sabtu (10/1/2009).
Menurut dia, saksi-saksi di pengadilan juga tidak ada yang memberatkan. Hal ini sebagai dagelan politik saja untuk menghambat Rizal untuk maju pemilihan presiden. Sebab Presiden SBY merasa khawatir kalau dirinya maju pilpres akan ada melakukan debat publik sebanyak 3 kali sesuai undang-undang.
"Momen-momen seperti itu sangat mengkhawatirkan oleh SBY. Ya, sudah pastila ada yang mau mengganjal," katanya.
Dia mencontohkan saat melakukan deklarasi "Perubahan" beberapa waktu lalu, pada jam dan hari yang sama dirinya dipanggil polisi. Tujuannya jelas agar acara bubar atau tidak berjalan lancar.
Setelah dirinya didukung ikut konvensi Partai Bintang Reformasi (PBR) ada beberapa pihak yang melakukan move politik. Namun setelah itu tidak ada move politik lagi. Kemudian saat mengumumkan Rumah Perubahan keluar lagi. Jadi setiap kami melakukan sesuatu yang baru ada reaksi dari yang kuasa.
"Kasus ini kan sudah satu tahun tapi kemudian muncul lagi. Kami anggap dagelan yang akan mempermalukan polisi. Ini polisi dijadikan alat untuk menutup perbedaan pendapat," katanya.
Rizal mengaku dirinya tidak mempermasalahkan. Sebab dirinya sudah berkali-kali berhadapan atau ditekan berbagai kasus seperti sejak menjadi mahasiswa hingga di penjara di Sukamiskin Bandung.
"Kalau demi perubahan, demi kebutuhan pokok tak naik, kita mesti harus jadi rajawali, harus menghadap dan menerjang badai. Semua akan kita hadapi dan sudah ada lawyer yang akan menghadapi," pungkas Rizal.
"Ini ya dagelanlah. Dulu kita memperjuangkan agar BBM tidak dinaikkan. Faktanya pemerintah juga sudah menurunkan sehingga kasus sama sekali tidak relevan lagi," Rizal menjawab pertanyaan wartawan disela-sela Konvensi Nasional Capres 2009-2014 di Monumen Jogja Kembali Jl Ringroad Utara, Sleman, Sabtu (10/1/2009).
Menurut dia, saksi-saksi di pengadilan juga tidak ada yang memberatkan. Hal ini sebagai dagelan politik saja untuk menghambat Rizal untuk maju pemilihan presiden. Sebab Presiden SBY merasa khawatir kalau dirinya maju pilpres akan ada melakukan debat publik sebanyak 3 kali sesuai undang-undang.
"Momen-momen seperti itu sangat mengkhawatirkan oleh SBY. Ya, sudah pastila ada yang mau mengganjal," katanya.
Dia mencontohkan saat melakukan deklarasi "Perubahan" beberapa waktu lalu, pada jam dan hari yang sama dirinya dipanggil polisi. Tujuannya jelas agar acara bubar atau tidak berjalan lancar.
Setelah dirinya didukung ikut konvensi Partai Bintang Reformasi (PBR) ada beberapa pihak yang melakukan move politik. Namun setelah itu tidak ada move politik lagi. Kemudian saat mengumumkan Rumah Perubahan keluar lagi. Jadi setiap kami melakukan sesuatu yang baru ada reaksi dari yang kuasa.
"Kasus ini kan sudah satu tahun tapi kemudian muncul lagi. Kami anggap dagelan yang akan mempermalukan polisi. Ini polisi dijadikan alat untuk menutup perbedaan pendapat," katanya.
Rizal mengaku dirinya tidak mempermasalahkan. Sebab dirinya sudah berkali-kali berhadapan atau ditekan berbagai kasus seperti sejak menjadi mahasiswa hingga di penjara di Sukamiskin Bandung.
"Kalau demi perubahan, demi kebutuhan pokok tak naik, kita mesti harus jadi rajawali, harus menghadap dan menerjang badai. Semua akan kita hadapi dan sudah ada lawyer yang akan menghadapi," pungkas Rizal.
Rizal Ramli Bertarung di Konvensi DIY
Konvensi Nasional Capres Dewan Integritas Bangsa (DIB) digelar di Yogyakarta. Rizal Ramli, Marwah Daud Ibrahim, Yuddy Chrisnandi, dan Bambang Sulistomo bertarung memaparkan visi misi. Sedangkan Sultan HB X absen.
Konvensi DIB putaran pertama ini digelar di Ruang Utama, Monumen Yogya Kembali, Ring Road Utara, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (10/1/2009).
Sultan tidak dapat menghadiri konvensi lantaran tengah rapat menyusun tata organisasi pemerintahan yang tidak dapat diwakilkan. Sedangkan Fadel Muhammad yang semula mendaftarkan diri telah mengundurkan diri sebelum konvensi digelar.
Rizal Ramli hadir dengan terbalut kemeja warna putih dan dasi. Marwah tampak mengenakan busana muslim warna biru, Bambang terlihat terbalut baju batik. Sedangkan Yuddi mengenakan kemeja bermotif garis-garis warna putih dan coklat.
Masing-masing kandidat capres mendapat kesempatan memaparkan visi misi dan programnya selama 20 menit di hadapan 400 orang hadirin yang mayoritas mahasiswa dan aktivis. Bambang mendapat giliran pertama memaparkan visi misi. Giliran selanjutnya, diikuti Marwah, Rizal dan Yuddy.
Para capres membawa poster lengkap dengan gambar aktivitasnya. Mereka juga membagian PIN, kalender, dan selebaran yang bertuliskan visi misi. Poster-poster capres tampak menghiasi panggung dan sekitar lokasi.
"Saya hanya memfasilitasi capres untuk kampanye di 12 kota secara pararel 3 hari sekali. Ini sebagai terobosan baru bagi capres alternatif yang sampai sekarang belum ada parpol yang melirik," kata Ketua DIB, Salahuddin Wahid.
Konvensi DIB putaran pertama ini digelar di Ruang Utama, Monumen Yogya Kembali, Ring Road Utara, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (10/1/2009).
Sultan tidak dapat menghadiri konvensi lantaran tengah rapat menyusun tata organisasi pemerintahan yang tidak dapat diwakilkan. Sedangkan Fadel Muhammad yang semula mendaftarkan diri telah mengundurkan diri sebelum konvensi digelar.
Rizal Ramli hadir dengan terbalut kemeja warna putih dan dasi. Marwah tampak mengenakan busana muslim warna biru, Bambang terlihat terbalut baju batik. Sedangkan Yuddi mengenakan kemeja bermotif garis-garis warna putih dan coklat.
Masing-masing kandidat capres mendapat kesempatan memaparkan visi misi dan programnya selama 20 menit di hadapan 400 orang hadirin yang mayoritas mahasiswa dan aktivis. Bambang mendapat giliran pertama memaparkan visi misi. Giliran selanjutnya, diikuti Marwah, Rizal dan Yuddy.
Para capres membawa poster lengkap dengan gambar aktivitasnya. Mereka juga membagian PIN, kalender, dan selebaran yang bertuliskan visi misi. Poster-poster capres tampak menghiasi panggung dan sekitar lokasi.
"Saya hanya memfasilitasi capres untuk kampanye di 12 kota secara pararel 3 hari sekali. Ini sebagai terobosan baru bagi capres alternatif yang sampai sekarang belum ada parpol yang melirik," kata Ketua DIB, Salahuddin Wahid.
Pembangunan Pusat Informasi Majapahit Diminta Ditinjau Ulang
Yogyakarta - Pembangunan Pusat Informasi Majapahit di Mojokerto, Jawa Timur, diminta tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Sebab dikhawatirkan, hal itu justru akan merusak situs Trowulan di sekitar lokasi pembangunan Pusat Informasi Majapahit.
Desakan itu disampaikan puluhan mahasiswa arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) saat menggelar aksi di Tugu Yogyakarta, Sabtu (10/1/2008).
Dalam orasinya, para mahasiswa mengingatkan agar pembangunan Pusat Informasi Majapahit ditinjau ulang. Sebab ada indikasi hal itu justru akan merusak berbagai peninggalan bersejarah d situs Trowulan.
"Situs Trowulan harus dilestarikan karena sebagai salah satu identitas bangsa dan jadi warisan budaya yang tak ternilai harganya. Itu juga melanggar UU benda cagar budaya," kata salah seorang peserta aksi.
Sejumlah dosen dan arkeolog Yogyakarta juga turut mendampingi aksi tersebut. Prof Inajati Adrisijanti di sela-sela aksi mengatakan, proyek pembangunan Pusat Informasi Majapahit harus dihentikan seterusnya bukan sementara. Pembangunan proyek itu harus mengikuti kaidah-kaidah atau prinsip arkeologi.
"Bukan asal membangun di atas sebuah situs, harus ada studi kelayakan, penelitian lokasi apakah tempat itu sebuah situs atau bukan," kata staf pengajar jurusan arkeologi UGM itu.
Dia menilai pembangunan itu tergesa-gesa karena didanai sebagai proyek yang hrs diselesaikan dalam waktu cepat. "Mau melestarikan tapi malah merusak dan tidak mengikuti kaidah atau prosedur arkeologi," ungkap Inajati.
Dalam aksinya, para mahasiswa membawa berbagai poster. Mereka juga mengusung sebuah spanduk besar bertuliskan 'Hentikan Pengrusakan Warisan Budaya' pada barisan depan. Mahasiswa lain ada yang membawa poster bertuliskan 'Tinjau Ulang Pusat Informasi Majapahit', 'Save Our Heritage', dan 'Hujan Duit di Trowulan'
Desakan itu disampaikan puluhan mahasiswa arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM) saat menggelar aksi di Tugu Yogyakarta, Sabtu (10/1/2008).
Dalam orasinya, para mahasiswa mengingatkan agar pembangunan Pusat Informasi Majapahit ditinjau ulang. Sebab ada indikasi hal itu justru akan merusak berbagai peninggalan bersejarah d situs Trowulan.
"Situs Trowulan harus dilestarikan karena sebagai salah satu identitas bangsa dan jadi warisan budaya yang tak ternilai harganya. Itu juga melanggar UU benda cagar budaya," kata salah seorang peserta aksi.
Sejumlah dosen dan arkeolog Yogyakarta juga turut mendampingi aksi tersebut. Prof Inajati Adrisijanti di sela-sela aksi mengatakan, proyek pembangunan Pusat Informasi Majapahit harus dihentikan seterusnya bukan sementara. Pembangunan proyek itu harus mengikuti kaidah-kaidah atau prinsip arkeologi.
"Bukan asal membangun di atas sebuah situs, harus ada studi kelayakan, penelitian lokasi apakah tempat itu sebuah situs atau bukan," kata staf pengajar jurusan arkeologi UGM itu.
Dia menilai pembangunan itu tergesa-gesa karena didanai sebagai proyek yang hrs diselesaikan dalam waktu cepat. "Mau melestarikan tapi malah merusak dan tidak mengikuti kaidah atau prosedur arkeologi," ungkap Inajati.
Dalam aksinya, para mahasiswa membawa berbagai poster. Mereka juga mengusung sebuah spanduk besar bertuliskan 'Hentikan Pengrusakan Warisan Budaya' pada barisan depan. Mahasiswa lain ada yang membawa poster bertuliskan 'Tinjau Ulang Pusat Informasi Majapahit', 'Save Our Heritage', dan 'Hujan Duit di Trowulan'
Jumat, 09 Januari 2009
Yuddy Siap Ikuti Konvensi Capres Alternatif
Yogyakarta - Fungsionaris DPP partai Golkar, Yuddy Chrisnandi mengaku siap mengikuti konvensi calon presiden (alternatif) yang digelar oleh Dewan Integritas Bangsa (DIB). Yuddy tidak mempermasalahkan menang atau kalah dalam konvensi tersebut.
"Saya tak terlalu pusing atau mempermasalahkan menang atau kalah dalam konvensi DIB itu. Kalau menang ya syukur, kalau kalah ya tidak masalah," kata Yuddy kepada wartawan di gedung University Center (UC) Universitas Gadjah Mada (UGM), Bulaksumur, Yogyakarta, Jumat (9/1/2009) sore.
Menurut Yuddy, hasil dari konvensi tidaklah begitu penting. Namun dia meyakini yang dilakukan DIB adalah sebuah cita-cita luhur. Siapapun calon yang menang dalam konvensi itu untuk kepentingan bangsa.
"Apapun hasilnya, pasti akan ada hasil terbaik, meski bukan saya bukan pemenangnya. Kompetisi ini kan seperti mencari calon terbaik diantara yang terbaik," tegas dia.
Dia mengatakan baginya mengikuti konvensi tersebut sebagai tabungan atau investasi ke depan. Hasilnya juga belum bisa di tebak. Bisa dirasakan dalam cepat, namun juga bisa bisa dirasakan dalam waktu lama.
"Ini seperti investasi saja. Acara yang digelar di Yogyakarta pertama kali besok juga merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Di Yogya ada calonnya Sultan HB X, yang jelas juga banyak pendukung. Di acara itu saya juga akan dinilai oleh tim," katanya.
Dia menambahkan untuk mengikuti acara tersebut, dirinya sudah meminta izin secara resmi kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kepada Jusuf Kalla saat bertemu langsung, dirinya juga sudah menyampaikan surat resmi beserta jadwal resmi yang akan diikuti di 12 provinsi se Indonesia.
"Saya yakin JK tak mempermasalahkan itu. Saya, Pak Sultan, Bu Marwah juga tidak mendapatkan teguran, tekanan, SMS ataupun lainnya," pungkas dia.
"Saya tak terlalu pusing atau mempermasalahkan menang atau kalah dalam konvensi DIB itu. Kalau menang ya syukur, kalau kalah ya tidak masalah," kata Yuddy kepada wartawan di gedung University Center (UC) Universitas Gadjah Mada (UGM), Bulaksumur, Yogyakarta, Jumat (9/1/2009) sore.
Menurut Yuddy, hasil dari konvensi tidaklah begitu penting. Namun dia meyakini yang dilakukan DIB adalah sebuah cita-cita luhur. Siapapun calon yang menang dalam konvensi itu untuk kepentingan bangsa.
"Apapun hasilnya, pasti akan ada hasil terbaik, meski bukan saya bukan pemenangnya. Kompetisi ini kan seperti mencari calon terbaik diantara yang terbaik," tegas dia.
Dia mengatakan baginya mengikuti konvensi tersebut sebagai tabungan atau investasi ke depan. Hasilnya juga belum bisa di tebak. Bisa dirasakan dalam cepat, namun juga bisa bisa dirasakan dalam waktu lama.
"Ini seperti investasi saja. Acara yang digelar di Yogyakarta pertama kali besok juga merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Di Yogya ada calonnya Sultan HB X, yang jelas juga banyak pendukung. Di acara itu saya juga akan dinilai oleh tim," katanya.
Dia menambahkan untuk mengikuti acara tersebut, dirinya sudah meminta izin secara resmi kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar. Kepada Jusuf Kalla saat bertemu langsung, dirinya juga sudah menyampaikan surat resmi beserta jadwal resmi yang akan diikuti di 12 provinsi se Indonesia.
"Saya yakin JK tak mempermasalahkan itu. Saya, Pak Sultan, Bu Marwah juga tidak mendapatkan teguran, tekanan, SMS ataupun lainnya," pungkas dia.
PKS Yogya Turun Ke Jalan Menentang Israel
Yogyakarta, Aksi demo menentang agresi militer Israel terhadap Palestina kembali marak di Yogyakarta. Ribuan massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turun ke jalan di Yogyakarta.
Aksi yang diprakarsai DPW PKS DIY, Jumat (9/1/2009) dimulai seusai salat Jumat. Aksi dimulai dari halaman Masjid Syuhada di Jl I Dewa Nyoman Oka, Kotabaru.
Ribuan kader PKS dari berbagai wilayah di Yogyakarta berkumpul untuk melakukan longmarch sejauh 7 kilometer. Dari Masjid Syuhada, massa longmarch ditengah hujan gerimis melewati jalan Sudirman, Tugu Yogyakarta, Mangkubumi, Malioboro, Ahmad Yani dan berakhir di Simpang Empat Kantor Pos Besar di Jl Senopati.
Saat melakukan longmarch mereka juga mendapat kawalan petugas lalu-lintas Poltabes Yogyakarta. Barisan massa membentuk barisan sepanjang lebih kurang 300 meter sehingga sempat membuat arus lalu lintas di kawasan jl Sudirman, Tugu Yogya hingga Malioboro tersendat.
Berbagai poster dan spanduk dibawa para peserta aksi. Beberapa diantaranya bertuliskan 'save palestine, boikot AS, Israel dan AS Arogan, PBB Mana Suaramu?, Go To Hell Teroris Israel.' Selain membawa poster, sebagian massa ada juga yang mengenakan kaos dan atribut seperti bendera partai.
Di sepanjang jalan yang dilalui, massa juga mengumandang takbir. Mereka juga mengedarkan kotak amal untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang menjadi kurban perang.
Dalam orasinya mereka menyatakan menentang aksi militer Israel dan memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina yang masih berada di Jalur Gaza.
"Jalur Gaza harus terus dibuka agar bantuan kemanusian bisa masuk. Israel dan pendukungnya AS merupakan teroris dunia yang paling kejam karena banyak rakyat Palestina yang jadi kurban," teriak salah seorang peserta aksi.
Aksi yang diprakarsai DPW PKS DIY, Jumat (9/1/2009) dimulai seusai salat Jumat. Aksi dimulai dari halaman Masjid Syuhada di Jl I Dewa Nyoman Oka, Kotabaru.
Ribuan kader PKS dari berbagai wilayah di Yogyakarta berkumpul untuk melakukan longmarch sejauh 7 kilometer. Dari Masjid Syuhada, massa longmarch ditengah hujan gerimis melewati jalan Sudirman, Tugu Yogyakarta, Mangkubumi, Malioboro, Ahmad Yani dan berakhir di Simpang Empat Kantor Pos Besar di Jl Senopati.
Saat melakukan longmarch mereka juga mendapat kawalan petugas lalu-lintas Poltabes Yogyakarta. Barisan massa membentuk barisan sepanjang lebih kurang 300 meter sehingga sempat membuat arus lalu lintas di kawasan jl Sudirman, Tugu Yogya hingga Malioboro tersendat.
Berbagai poster dan spanduk dibawa para peserta aksi. Beberapa diantaranya bertuliskan 'save palestine, boikot AS, Israel dan AS Arogan, PBB Mana Suaramu?, Go To Hell Teroris Israel.' Selain membawa poster, sebagian massa ada juga yang mengenakan kaos dan atribut seperti bendera partai.
Di sepanjang jalan yang dilalui, massa juga mengumandang takbir. Mereka juga mengedarkan kotak amal untuk memberikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang menjadi kurban perang.
Dalam orasinya mereka menyatakan menentang aksi militer Israel dan memberikan dukungan terhadap rakyat Palestina yang masih berada di Jalur Gaza.
"Jalur Gaza harus terus dibuka agar bantuan kemanusian bisa masuk. Israel dan pendukungnya AS merupakan teroris dunia yang paling kejam karena banyak rakyat Palestina yang jadi kurban," teriak salah seorang peserta aksi.
UGM Larang Parpol dan Capres Kampanye di Kampus
Yogyakarta, Pemilu 2009 tinggal 3 bulan lagi. Universitas Gadjah Mada (UGM) melarang partai politik dan calon presiden untuk berkampanye di kampus. Kampus juga harus bersih dari berbagai atribut kampanye.
Hal itu diungkapkan Rektor UGM, Prof Sudjarwadi seusai membacakan Maklumat Akademik UGM di Balai Senat, Bulaksumur, Yogyakarta, Jumat (9/1/2009).
"UGM tidak memberikan izin kampus jadi ajang kampanye politik praktis parpol maupun capres," tegas Sudjawardi.
Namun kata dia, pihaknya tidak bisa melarang mahasiswa maupun dosen atau civitas akademik lainnya untuk berkegiatan politik. Sebab hal itu merupakan hak politik setiap orang.
"Kalau mereka mau bergiatan politik sebaiknya diluar kampus," kata Sudjarwadi didampingi Ketua Senat Akademik, Prof Sutaryo dan Ketua Majelis Guru Besar, Prof Suryo Guritno.
Sudjarwadi mengatakan UGM mengimbau segenap komponen bangsa menyikapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden dengan mengendalikan ambisi dan emosi, menjernihkan nurasi dalam perjuangan bermartabat, berkeadaban, berorientasi kemanfaatan dan kebahagian manusia.
Sutaryo menambahkan pihaknya memahami munculnya kontroversi setelah disahkannya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). UU BHP diakuinya jauh dari harapan seperti yang yang tercantum dalam UUD dan sistem negara Pancasila.
Sementara Maklumat akademik UGM yang dibacakan, Rektor UGM Sudjarwadi berisi lima butir. Salah satu butir diantaranya meminta pemerintah dan DPR agar tepat waktu menyelesaikan berbagai rancangan perundang-undangan. Meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU yang masih menimbulkan kontroversi untuk mendapatkan konsultasi publik seluas-luasnya pada tahun 2010. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi inflasi perundangan-undangan sehingga cacat secara ideologis.
Hal itu diungkapkan Rektor UGM, Prof Sudjarwadi seusai membacakan Maklumat Akademik UGM di Balai Senat, Bulaksumur, Yogyakarta, Jumat (9/1/2009).
"UGM tidak memberikan izin kampus jadi ajang kampanye politik praktis parpol maupun capres," tegas Sudjawardi.
Namun kata dia, pihaknya tidak bisa melarang mahasiswa maupun dosen atau civitas akademik lainnya untuk berkegiatan politik. Sebab hal itu merupakan hak politik setiap orang.
"Kalau mereka mau bergiatan politik sebaiknya diluar kampus," kata Sudjarwadi didampingi Ketua Senat Akademik, Prof Sutaryo dan Ketua Majelis Guru Besar, Prof Suryo Guritno.
Sudjarwadi mengatakan UGM mengimbau segenap komponen bangsa menyikapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden dengan mengendalikan ambisi dan emosi, menjernihkan nurasi dalam perjuangan bermartabat, berkeadaban, berorientasi kemanfaatan dan kebahagian manusia.
Sutaryo menambahkan pihaknya memahami munculnya kontroversi setelah disahkannya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). UU BHP diakuinya jauh dari harapan seperti yang yang tercantum dalam UUD dan sistem negara Pancasila.
Sementara Maklumat akademik UGM yang dibacakan, Rektor UGM Sudjarwadi berisi lima butir. Salah satu butir diantaranya meminta pemerintah dan DPR agar tepat waktu menyelesaikan berbagai rancangan perundang-undangan. Meminta DPR untuk menunda pengesahan RUU yang masih menimbulkan kontroversi untuk mendapatkan konsultasi publik seluas-luasnya pada tahun 2010. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi inflasi perundangan-undangan sehingga cacat secara ideologis.
Kamis, 08 Januari 2009
Gus Dur: Palestina-Israel Lebih Baik Berunding
Yogyakarta - Untuk menyelesaikan masalah konflik Palestina dan Israel, lebih keduanya menghentikan perang kemudian berunding dan bernegosiasi agar rakyat Palestina tidak menjadi korban. Namun Gus Dur tidak yakin dengan upaya Dewan Keamanan (DK) PBB yang tidak punya taring dan hanya menuruti perintah Ameriksa Serikat (AS).
Hal itu diungkapkan Gus Dur kepada wartawan usai menghadiri 'Konferensi Rekonsiliasi Nasional Merajut Akar Kebangsaan Indonesia' di Hotel Sahid, Yogyakarta, Kamis (8/1/2008).
"keduanya harus berunding dan bernegosiasi. Jika tidak rakyat Palestina akan habis karena mesin perang Israel itu jauh di atas mesin perang Palestina," katanya.
Gus Dur mengatakan perang Israel-palestina bukanlah perang agama, namun condong mengenai persoalan politik terutama masalah wilayah. Palestina ingin menjadi negara sendiri. Sedangkan, Israel juga ingin berdiri kokoh sebagai negara sendiri.
"Saya `nge-blok` rakyat Palestina, karena itu saya tidak tega melihat mereka jadi korban perang. Kasihan mereka. Persoalan Palestina dan Israel itu politik, bukan agama," katanya.
Menurut Gus Dur, persoalannya menjadi lain ketika kelompok Hamas tidak berpikir seperti itu. salah seorang pimpinan Hamas bahkan mengancaman dengan menyatakan akan terus melawan Israel. "Pimpinan Hamas menyatakan sampai seratus tahun pun jika perlu terus berjuang. Ini yang kemudian dianggap jadi masalah oleh Israel," katanya.
Gus Dur mengatakan kedua belah pihak lebih baik berunding. Sebab bila diteruskan kasihan rakyat Palestina. Bagi Israel hal itu juga merupakan masalah penentuan nasib mereka. Jika perkampungan mereka tidak bisa dijamin keamanan dan keselamatannya, maka di kemudian hari mereka juga bisa habis. "Di sinilah pentingnya berunding," tegas Gus Dur.
Dia juga mengkritik peranan PBB dalam kasus agresi militer Israel ke Palestina. Dewan Keamanan PPB hanya menuruti keinginan Amerika Serikat.
"Yang pegang peranan di PBB adalah Dewan Keamanan (DK), tapi DK itu manut apa kata AS. Sedang yang lain bisanya cuma ngomel-ngomel tapi tidak bisa berbuat apa-apa," pungkas Dus Dur.
Hal itu diungkapkan Gus Dur kepada wartawan usai menghadiri 'Konferensi Rekonsiliasi Nasional Merajut Akar Kebangsaan Indonesia' di Hotel Sahid, Yogyakarta, Kamis (8/1/2008).
"keduanya harus berunding dan bernegosiasi. Jika tidak rakyat Palestina akan habis karena mesin perang Israel itu jauh di atas mesin perang Palestina," katanya.
Gus Dur mengatakan perang Israel-palestina bukanlah perang agama, namun condong mengenai persoalan politik terutama masalah wilayah. Palestina ingin menjadi negara sendiri. Sedangkan, Israel juga ingin berdiri kokoh sebagai negara sendiri.
"Saya `nge-blok` rakyat Palestina, karena itu saya tidak tega melihat mereka jadi korban perang. Kasihan mereka. Persoalan Palestina dan Israel itu politik, bukan agama," katanya.
Menurut Gus Dur, persoalannya menjadi lain ketika kelompok Hamas tidak berpikir seperti itu. salah seorang pimpinan Hamas bahkan mengancaman dengan menyatakan akan terus melawan Israel. "Pimpinan Hamas menyatakan sampai seratus tahun pun jika perlu terus berjuang. Ini yang kemudian dianggap jadi masalah oleh Israel," katanya.
Gus Dur mengatakan kedua belah pihak lebih baik berunding. Sebab bila diteruskan kasihan rakyat Palestina. Bagi Israel hal itu juga merupakan masalah penentuan nasib mereka. Jika perkampungan mereka tidak bisa dijamin keamanan dan keselamatannya, maka di kemudian hari mereka juga bisa habis. "Di sinilah pentingnya berunding," tegas Gus Dur.
Dia juga mengkritik peranan PBB dalam kasus agresi militer Israel ke Palestina. Dewan Keamanan PPB hanya menuruti keinginan Amerika Serikat.
"Yang pegang peranan di PBB adalah Dewan Keamanan (DK), tapi DK itu manut apa kata AS. Sedang yang lain bisanya cuma ngomel-ngomel tapi tidak bisa berbuat apa-apa," pungkas Dus Dur.
Selasa, 06 Januari 2009
Tahun 2008, Dana APBD Paling Banyak Dikorupsi
Yogyakarta - Selama tahun 2008, dari 126 kasus korupsi paling banyak kasus adalah penyelewengan APBD sebanyak 87 kasus. Sebanyak 16 kasus mark up dan 13 kasus suap.
Hal itu diungkapkan Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Muchtar, SH, LLM kepada wartawan dalam acara "Refleksi Pemberantasa Korupsi Taun 2008 dan Harapan Pemberantasan Korupsi Tahun 2009" di kantor, kompleks Bulaksumur Yogyakarta, Selasa (6/1/2009)
"Itu yang berhasil dipantau oleh Pukat Korupsi UGM selama tahun 2008. Aktor, pelaku, jenis serta sektornya juga masih sama yakni dana APBD," katan Zainal.
Menurut dia, ada tiga besar pelaku korupsi sebagian besar dilakukan anggota dan mantan anggota DPRD sebanyak 89 orang. Korupsi yang dilakukan para pejabat dan mantan pejabat daerah sebanyak 65 orang dan dari swasta/rekanan sebanyak 40 orang. Berikutnya pelaku korupsi dilakukan Bupati/walikota 16 orang, pejabat BUMN 13 orang, sisanya 26 orang berasal DPR, mantan Gubernur, pejabat Departemen dan mantan Konsulat Jenderal.
"Urutan tiga besar atau terfavorit itu adalah anggota/mantan anggota dewan, pejabat/mantan pejabat daerah dan pihak swasta atau rekanan," katanya.
Untuk modus korupsi lanjut Zaina, paling sering dilakukan adalah penyalahgunaan anggaran yang mencapai 87 kasus. Sedang dari sektor korupsi paling banyak pemerintah daerah dengan 52 kasus. Sektor pengadaan barang dan jasa serta sektor pendidikan juga paling banyak ditemukan kasus korupsi.
"Tingkat kerugianan negara dengan nilai paling rendah kurang dari Rp 1 miliar sebanyak 27 kasus. Antara 1-10 miliar sebanyak 50 kasus, 10-50 miliar ada 30 kasus dan 50-100 miliar ada 8 kasus," kata Zainal.
.
Hal itu diungkapkan Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Muchtar, SH, LLM kepada wartawan dalam acara "Refleksi Pemberantasa Korupsi Taun 2008 dan Harapan Pemberantasan Korupsi Tahun 2009" di kantor, kompleks Bulaksumur Yogyakarta, Selasa (6/1/2009)
"Itu yang berhasil dipantau oleh Pukat Korupsi UGM selama tahun 2008. Aktor, pelaku, jenis serta sektornya juga masih sama yakni dana APBD," katan Zainal.
Menurut dia, ada tiga besar pelaku korupsi sebagian besar dilakukan anggota dan mantan anggota DPRD sebanyak 89 orang. Korupsi yang dilakukan para pejabat dan mantan pejabat daerah sebanyak 65 orang dan dari swasta/rekanan sebanyak 40 orang. Berikutnya pelaku korupsi dilakukan Bupati/walikota 16 orang, pejabat BUMN 13 orang, sisanya 26 orang berasal DPR, mantan Gubernur, pejabat Departemen dan mantan Konsulat Jenderal.
"Urutan tiga besar atau terfavorit itu adalah anggota/mantan anggota dewan, pejabat/mantan pejabat daerah dan pihak swasta atau rekanan," katanya.
Untuk modus korupsi lanjut Zaina, paling sering dilakukan adalah penyalahgunaan anggaran yang mencapai 87 kasus. Sedang dari sektor korupsi paling banyak pemerintah daerah dengan 52 kasus. Sektor pengadaan barang dan jasa serta sektor pendidikan juga paling banyak ditemukan kasus korupsi.
"Tingkat kerugianan negara dengan nilai paling rendah kurang dari Rp 1 miliar sebanyak 27 kasus. Antara 1-10 miliar sebanyak 50 kasus, 10-50 miliar ada 30 kasus dan 50-100 miliar ada 8 kasus," kata Zainal.
.
Senin, 05 Januari 2009
Pemilu 2009 Rawan Korupsi
Yogyakarta - Pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2009 rawan terjadinya korupsi. Mengapa? Sebab pada pemilu legislatif dan pilpres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara mengelola anggaran negara yang sangat besar, Rp 13,5 triliun.
Hal itu diungkapkan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Muchtar kepada wartawan dalam acara "Refleksi Pemberantasa Korupsi Taun 2008 dan Harapan Pemberantasan Korupsi Tahun 2009" di kantor, kompleks Bulaksumur Yogyakarta, Selasa (6/1/2009).
"Berkaca saja dari pengalaman pemilu 2004 ternyata juga terjadi kasus korupsi di KPU, sehingga dana yang mencapai Rp 13,5 triliun untuk pemilu tahun ini sangat rawan terjadinya korupsi," kata Zainal.
Menurut dia, dari sisi jumlah, angka sebesar Rp 13,5 triliun itu sangatlah besar. Dana sebasar itu rencananya akan digunakan untuk pemilu legisltaif sebesar Rp 5,03 triliun dan Rp 9,07 triliun untuk pilpres.
"Kerawanan bocornya anggaran pemilu itu bisa terjadi, mengingat pelaksanaan yang semakin dekat yakni bulan April atau tinggal 4 bulan lagi. belum lagi ada banyak pihak yang ingin bermain dan munclnya kepentingan politik jangka pendek," kata Zainal.
Menurut dia, dana triliunan rupiah itu akan digunakan untuk operasional KPU dan KPUD serta pengadaan logistik pemilu. Logistik pemilu seperti surat suara sebanyak 172 juta itu membutuhkan sekitar 750 juta lembar surat suara untuk DPD, DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota. Sebanyak 2 persen cadangan surat suara dan 1.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang per daerah pemilihan.
"Jumlah dana yang dibutuhkan mencapai Rp 1 triliun di luar pengadaan tinta dan kotak suara. Ini yang harus juga diawasi dan pengadaan logistik harus berjalan dengan benar," kata staf pengajar Fakultas Hukum UGM itu.
Selain KPU lanjut Zainal, titik rawan lainya adalah aliran dana kampanye di masing-masing parpol juga harus diawasi dan diwaspadai. Sebab saat kampanye sangat mungkin terjadinya aliran dana dari para caleg, anggota DPD dan parpol sendiri.
"UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta UU No 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden juga masih ditemukan adanya kelemahan pengaturan dana kampanye sehingga bila tidak diawasai rawan terjadinya korupsi," pungkas Zainal.
Hal itu diungkapkan Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Muchtar kepada wartawan dalam acara "Refleksi Pemberantasa Korupsi Taun 2008 dan Harapan Pemberantasan Korupsi Tahun 2009" di kantor, kompleks Bulaksumur Yogyakarta, Selasa (6/1/2009).
"Berkaca saja dari pengalaman pemilu 2004 ternyata juga terjadi kasus korupsi di KPU, sehingga dana yang mencapai Rp 13,5 triliun untuk pemilu tahun ini sangat rawan terjadinya korupsi," kata Zainal.
Menurut dia, dari sisi jumlah, angka sebesar Rp 13,5 triliun itu sangatlah besar. Dana sebasar itu rencananya akan digunakan untuk pemilu legisltaif sebesar Rp 5,03 triliun dan Rp 9,07 triliun untuk pilpres.
"Kerawanan bocornya anggaran pemilu itu bisa terjadi, mengingat pelaksanaan yang semakin dekat yakni bulan April atau tinggal 4 bulan lagi. belum lagi ada banyak pihak yang ingin bermain dan munclnya kepentingan politik jangka pendek," kata Zainal.
Menurut dia, dana triliunan rupiah itu akan digunakan untuk operasional KPU dan KPUD serta pengadaan logistik pemilu. Logistik pemilu seperti surat suara sebanyak 172 juta itu membutuhkan sekitar 750 juta lembar surat suara untuk DPD, DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota. Sebanyak 2 persen cadangan surat suara dan 1.000 surat suara untuk pemungutan suara ulang per daerah pemilihan.
"Jumlah dana yang dibutuhkan mencapai Rp 1 triliun di luar pengadaan tinta dan kotak suara. Ini yang harus juga diawasi dan pengadaan logistik harus berjalan dengan benar," kata staf pengajar Fakultas Hukum UGM itu.
Selain KPU lanjut Zainal, titik rawan lainya adalah aliran dana kampanye di masing-masing parpol juga harus diawasi dan diwaspadai. Sebab saat kampanye sangat mungkin terjadinya aliran dana dari para caleg, anggota DPD dan parpol sendiri.
"UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta UU No 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden juga masih ditemukan adanya kelemahan pengaturan dana kampanye sehingga bila tidak diawasai rawan terjadinya korupsi," pungkas Zainal.
Bupati Sleman Diperiksa Polda DIY
Yogyakarta - Bupati Sleman, Ibnu Subiyanto hari ini, Selasa (6/1/2008) kembali diperiksa di Polda DIY. Ibnu resmi diperiksa setelah tim penyidik menerima surat izin resmi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ibnu dipanggil dan diperiksa ulang penyidik Polda DIY dalam kasus dugaan korupsi buku ajar Sleman senilai Rp 12 miliar. Sebelumnya Ibnu menyatakan menolak diperiksa petugas dengan alasan pihaknya belum menerima surat izin resmi yang ditandatangani presiden.
Ibnu memenuhi panggilan petugas di Mapolda DIY Jl Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman pukul 09.00 WIB. Ibnu datang mengenakn kemeja batik warna coklat itu didampingi penasehat hukum, Andi Rais. Saat memasuki gedung Mapolda, Ibnu tidak banyak tersenyum, berjalan dengan tergesa-gesa dan menyatakan 'no comment' saat dicegat wartawan yang menunggu sejak pagi.
Dia langsung menuju ruang pidkor, Direskrim Polda DIY dilantai II. Di tempat itu, dia langsung disambut Kasat Pidkor, AKBP Sugeng Widodo bersama tiga orang anggota penyidik. Tak lama setelah Ibnu masuk, Sugeng langsung menunjukkan surat izin resmi pemeriksaan terhadap dirinya.
Surat yang sudah ditandatangani Presiden SBY itu telah diterima Mabes Polri dan Polda DIY pada akhir bulan Desember 2008. Sebelumnya pada tanghgal 16 Desember 2008, Ibnu menolak diperiksa dengan alasan belum menerima surat resmi.
"Hari ini, klien kami sudah memenuhi panggilan polisi. Klien kami sudah menerima salinan surat tersebut. Jadi tidak benar kalau klien kami sengaja mengulur-ulur waktu. Kami hanya ingin sesuai prosedur saja," kata penasehat hukum Ibnu, Andi Rais disela-sela mendampingi pemeriksaan.
Andi mengatakan sampai saat ini pemeriksaan masih berlangsung, namun belum menyangkut hingga materi pemeriksaan yakni kasus korupsi buku ajar Sleman. Pemeriksaan masih dalam tahap awal hingga latar belakang permasalahan.
"Belum masuk ke materi, masih pemeriksaan awal dan kondisi kesehatan dan apakah siap diperiksa," ungkap Andi.
Ibnu dipanggil dan diperiksa ulang penyidik Polda DIY dalam kasus dugaan korupsi buku ajar Sleman senilai Rp 12 miliar. Sebelumnya Ibnu menyatakan menolak diperiksa petugas dengan alasan pihaknya belum menerima surat izin resmi yang ditandatangani presiden.
Ibnu memenuhi panggilan petugas di Mapolda DIY Jl Ringroad Utara, Condongcatur, Depok, Sleman pukul 09.00 WIB. Ibnu datang mengenakn kemeja batik warna coklat itu didampingi penasehat hukum, Andi Rais. Saat memasuki gedung Mapolda, Ibnu tidak banyak tersenyum, berjalan dengan tergesa-gesa dan menyatakan 'no comment' saat dicegat wartawan yang menunggu sejak pagi.
Dia langsung menuju ruang pidkor, Direskrim Polda DIY dilantai II. Di tempat itu, dia langsung disambut Kasat Pidkor, AKBP Sugeng Widodo bersama tiga orang anggota penyidik. Tak lama setelah Ibnu masuk, Sugeng langsung menunjukkan surat izin resmi pemeriksaan terhadap dirinya.
Surat yang sudah ditandatangani Presiden SBY itu telah diterima Mabes Polri dan Polda DIY pada akhir bulan Desember 2008. Sebelumnya pada tanghgal 16 Desember 2008, Ibnu menolak diperiksa dengan alasan belum menerima surat resmi.
"Hari ini, klien kami sudah memenuhi panggilan polisi. Klien kami sudah menerima salinan surat tersebut. Jadi tidak benar kalau klien kami sengaja mengulur-ulur waktu. Kami hanya ingin sesuai prosedur saja," kata penasehat hukum Ibnu, Andi Rais disela-sela mendampingi pemeriksaan.
Andi mengatakan sampai saat ini pemeriksaan masih berlangsung, namun belum menyangkut hingga materi pemeriksaan yakni kasus korupsi buku ajar Sleman. Pemeriksaan masih dalam tahap awal hingga latar belakang permasalahan.
"Belum masuk ke materi, masih pemeriksaan awal dan kondisi kesehatan dan apakah siap diperiksa," ungkap Andi.
Ibunda Sri Paduka Paku Alam IX Wafat
Yogyakarta - Ibunda Sri Paduka Paku Alam IX, Kanjeng Bandoro Raden Ayu BRAy) Purnamaningrum wafat. Almarhumah meninggal dalam usai 90 tahun karena menderita sakit tua di Rumah Sakit Umum (RSU) Panti Rapih.
Menurut salah satu kerabat Pura Paku Alaman, Tamdaru, almarhumah meninghgal pada hari Selasa (6/1/2009) pukul 02.15 WIB di RSU Panti Rapih. Dia sudah lama menderita sakit tua sejak beberapa lama. Namun beberapa hari terakhir ini mengalami sakit sesa nafas sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.
"beberapa hari terakhir kemarin, kesehatan beliau terus menurun dan menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 02.15," katanya.
Rencananya, jenazah akan dimakamkan hari ini pukul 13.00 WIB di makam keluarga besar Paku Alaman di Astana Girigondo, Temonp Kabupaten Kulonprogo. Jenazah akan dimakamkan berdekatan dengan makam Paku Alam IX yang telah mendahuluinya.
"Astana Girigondo merupakan makam keluarga Paku Alaman yang terletak di sebuah perbukitan di wilayah Kadipaten Adikarto atau Kulonprogo sekarang ini," katanya.
Menurut dia, Purnamaningrum meninggalkan delapan anak, empat laki-laki dan empat perempuan. Almarhumah wafat meninggalkan 8 putra/putri, 27 cucu dan 28 buyut. Adapun dari 8 Putra/putri tersebut diantaranya : Putra pertama, KPH Ambarkusumo yang saat menjadi KGPAA Paku Alam IX, Putra kedua: BRAY Retnamartani Kusumonagoro, Putra ketiga: KPH.Gondokusumo, Putra keempat: BRAY Retno Suskamdani Noto Nagoro, Kelima: BRAY Retna Rukmini Tirto Nagoro, Putra keenam: KPH .Condro Kusumo, Putra ketujuh: BRAY. Retno Widanarni Projo Nagoro dan Putra kedelapan: KPH.Indro Kusumo.
Anak sulungnya Ambarkusumo saat bertahta sebagai Paku Alam IX yang saat ini menjabat sebagi Wakil Gubernur Provinsi DI Yogyakarta.
Menurut salah satu kerabat Pura Paku Alaman, Tamdaru, almarhumah meninghgal pada hari Selasa (6/1/2009) pukul 02.15 WIB di RSU Panti Rapih. Dia sudah lama menderita sakit tua sejak beberapa lama. Namun beberapa hari terakhir ini mengalami sakit sesa nafas sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit.
"beberapa hari terakhir kemarin, kesehatan beliau terus menurun dan menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 02.15," katanya.
Rencananya, jenazah akan dimakamkan hari ini pukul 13.00 WIB di makam keluarga besar Paku Alaman di Astana Girigondo, Temonp Kabupaten Kulonprogo. Jenazah akan dimakamkan berdekatan dengan makam Paku Alam IX yang telah mendahuluinya.
"Astana Girigondo merupakan makam keluarga Paku Alaman yang terletak di sebuah perbukitan di wilayah Kadipaten Adikarto atau Kulonprogo sekarang ini," katanya.
Menurut dia, Purnamaningrum meninggalkan delapan anak, empat laki-laki dan empat perempuan. Almarhumah wafat meninggalkan 8 putra/putri, 27 cucu dan 28 buyut. Adapun dari 8 Putra/putri tersebut diantaranya : Putra pertama, KPH Ambarkusumo yang saat menjadi KGPAA Paku Alam IX, Putra kedua: BRAY Retnamartani Kusumonagoro, Putra ketiga: KPH.Gondokusumo, Putra keempat: BRAY Retno Suskamdani Noto Nagoro, Kelima: BRAY Retna Rukmini Tirto Nagoro, Putra keenam: KPH .Condro Kusumo, Putra ketujuh: BRAY. Retno Widanarni Projo Nagoro dan Putra kedelapan: KPH.Indro Kusumo.
Anak sulungnya Ambarkusumo saat bertahta sebagai Paku Alam IX yang saat ini menjabat sebagi Wakil Gubernur Provinsi DI Yogyakarta.
Muhammadiyah Desak Lembaga Internasional Hentikan Agres Israel
Yogyakarta, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengutuk keras agresi militer Israel di jalur Gaza. PP Muhammadiyah juga mendesak lembaga-lembaga internasional agar segera meminta Israel menghentikan agresi militer di jalur Gaza.
Hal itu diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah, Dr H. Haedar Nashir kepada wartawan seusai rapat koordinasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di kantor Jl Cik Ditiro Yogyakarta, Senin (5/1/2008).
"Agresi militer ini menunjukkan kepongahan dan kesombongan negara Yahudi, karena itu kita mendukung sikap pemerintah RI mengutuk keras aksi brutal dan biadab itu," tegas Haedar.
Dia mengatakan pihaknya menyerukan agar organisasi Islam seperti Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam (OKI), negara-negara Islam di Timur Tengah bersatu melawan Israel. Sebab tidak ada cara lain untuk melawan Israel dengan mengangkat senjata atau berperang secara bersama.
"Israel memang tidak bisa dilawan sendiri-sendiri oleh negara Islam, karena persenjataan mereka juga lebih kuat dan lengkap. Namun ini saatnya bagi negara-negara seperti Mesir, Syria ataupun Iran untuk bersatu berperang bersama," ungkap Haedar didampingi ketua PP Muhammadiyah, H. Yunahar Ilyas.
Selain itu kata dia, pihaknya juga mendesak Dewan Keamanan PBB melalui pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan resolusi dan mengambil tindakan tegas dengan memberikan saksi berat terhadap Israel. PBB tidak cukup menyerukan saja tapi harus berani meminta Israel segera menghentikan serangan tanpa syarat dan tidak mengulangi lagi di masa datang.
Menurut dia, sampai saat ini negara-negara barat lebih condong membela kepentingan Israel dalam penyelesaian konflik dengan Palestina. Oleh karena itu, pihaknya juga pesimis dengan sikap Presiden AS Barack Obama dalam menyelesaikan masalah tersebut.
"Meski ini sulit dilakukan, tapi harus dilakukan. Sebab selama ini PBB tidak pernah berbuat adil terhadap Israel terutama dalam konflik dengan Palestina," katanya.
Haedar menambahkan pihaknya menyerukan umat Islam dan masyarakat Indonesia umumnya untuk menggalang kekuatan dengan memberikan dukungan moral. Pengiriman bantuan ke wilayah jalur Gaza lebih baik berupa bantuan kemanusiaan bukan relawan. Sebab persoalan Palestina tidak bisa diselesaikan dengan berperang atau mengangkat senjata saja.
"Kita tak perlu mengirim relawan untuk ikut berperang di sana. Israel tak bisa dilawan dengan bela diri saja. Pesawat-pesawat Israel terus membombardir. Yang bisa kita lakukan adalah mengirimkan bantuan kemanusiaan," pungkas Haedar.
Hal itu diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah, Dr H. Haedar Nashir kepada wartawan seusai rapat koordinasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah di kantor Jl Cik Ditiro Yogyakarta, Senin (5/1/2008).
"Agresi militer ini menunjukkan kepongahan dan kesombongan negara Yahudi, karena itu kita mendukung sikap pemerintah RI mengutuk keras aksi brutal dan biadab itu," tegas Haedar.
Dia mengatakan pihaknya menyerukan agar organisasi Islam seperti Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam (OKI), negara-negara Islam di Timur Tengah bersatu melawan Israel. Sebab tidak ada cara lain untuk melawan Israel dengan mengangkat senjata atau berperang secara bersama.
"Israel memang tidak bisa dilawan sendiri-sendiri oleh negara Islam, karena persenjataan mereka juga lebih kuat dan lengkap. Namun ini saatnya bagi negara-negara seperti Mesir, Syria ataupun Iran untuk bersatu berperang bersama," ungkap Haedar didampingi ketua PP Muhammadiyah, H. Yunahar Ilyas.
Selain itu kata dia, pihaknya juga mendesak Dewan Keamanan PBB melalui pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan resolusi dan mengambil tindakan tegas dengan memberikan saksi berat terhadap Israel. PBB tidak cukup menyerukan saja tapi harus berani meminta Israel segera menghentikan serangan tanpa syarat dan tidak mengulangi lagi di masa datang.
Menurut dia, sampai saat ini negara-negara barat lebih condong membela kepentingan Israel dalam penyelesaian konflik dengan Palestina. Oleh karena itu, pihaknya juga pesimis dengan sikap Presiden AS Barack Obama dalam menyelesaikan masalah tersebut.
"Meski ini sulit dilakukan, tapi harus dilakukan. Sebab selama ini PBB tidak pernah berbuat adil terhadap Israel terutama dalam konflik dengan Palestina," katanya.
Haedar menambahkan pihaknya menyerukan umat Islam dan masyarakat Indonesia umumnya untuk menggalang kekuatan dengan memberikan dukungan moral. Pengiriman bantuan ke wilayah jalur Gaza lebih baik berupa bantuan kemanusiaan bukan relawan. Sebab persoalan Palestina tidak bisa diselesaikan dengan berperang atau mengangkat senjata saja.
"Kita tak perlu mengirim relawan untuk ikut berperang di sana. Israel tak bisa dilawan dengan bela diri saja. Pesawat-pesawat Israel terus membombardir. Yang bisa kita lakukan adalah mengirimkan bantuan kemanusiaan," pungkas Haedar.
Jumat, 02 Januari 2009
2009, Jadwal Kegiatan Sultan Kian Padat
Yogyakarta, Tahun 2009, jadwal kegiatan Sri Sultan Hamengku Buwono X kita bertambah padat. Selain harus menjalankan tugas sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dia juga harus berkunjung ke berbagai daerah untuk memperkenalkan diri sebagai salah satu calon presiden yang bakal maju pada pemilihan presiden mendatang.
Hal itu diungkapkan Sultan saat menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri pelantikan Pengurus Penggerak PKK DIY di kantor gubernur, Kepatihan, Jl Malioboro, Sabtu (3/1/2009).
"Kalau saya sekarang, ya tetap punya mobilitas saja. Tetap keliling (Indonesia) saja," kata Sultan.
Namun dia berharap jadwal kegiatan tersebut tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di Provinsi DIY. "Mobilitasnya tetap akan tinggilah," ungkap dia.
Sultan mengatakan saat ada deklarasi jaringan pendukung yang tergabung dalam Merti Nusantara itu, dirinya tidak mesti harus menghadiri semua kegiatan deklarasi. Apabila dirinya harus menghadiri semua deklarasi mulai dari kebupaten, kecamatan hingga desa-desa sangatlah berat.
"Setiap deklarasi, saya tidak mesti hadir. Kalau harus hadir ngapain karena deklarasi mulai dari kabupaten hingga desa, kan berat," katanya.
Ketika ditanyakah, apakah ada parpol selain Partai RepublikaN yang telah menjagokan dirinya maju ke pilpres nanti. Suami GKR Hemas itu mengaku belum mengetahui secara pasti. Sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan pendekatan-pendekatan dengan berdialog.
"Kita belum tahu, masih pendekatan dialog saja. Dan itu masih belum final, menunggu hasil perolehan angka di pemilihan legislatif. Jadi finalnya setelah pemilu legislatif dan sekarang ini jelas nggak mungkin final," tegas Sultan.
Hal itu diungkapkan Sultan saat menjawab pertanyaan wartawan seusai menghadiri pelantikan Pengurus Penggerak PKK DIY di kantor gubernur, Kepatihan, Jl Malioboro, Sabtu (3/1/2009).
"Kalau saya sekarang, ya tetap punya mobilitas saja. Tetap keliling (Indonesia) saja," kata Sultan.
Namun dia berharap jadwal kegiatan tersebut tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di Provinsi DIY. "Mobilitasnya tetap akan tinggilah," ungkap dia.
Sultan mengatakan saat ada deklarasi jaringan pendukung yang tergabung dalam Merti Nusantara itu, dirinya tidak mesti harus menghadiri semua kegiatan deklarasi. Apabila dirinya harus menghadiri semua deklarasi mulai dari kebupaten, kecamatan hingga desa-desa sangatlah berat.
"Setiap deklarasi, saya tidak mesti hadir. Kalau harus hadir ngapain karena deklarasi mulai dari kabupaten hingga desa, kan berat," katanya.
Ketika ditanyakah, apakah ada parpol selain Partai RepublikaN yang telah menjagokan dirinya maju ke pilpres nanti. Suami GKR Hemas itu mengaku belum mengetahui secara pasti. Sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan pendekatan-pendekatan dengan berdialog.
"Kita belum tahu, masih pendekatan dialog saja. Dan itu masih belum final, menunggu hasil perolehan angka di pemilihan legislatif. Jadi finalnya setelah pemilu legislatif dan sekarang ini jelas nggak mungkin final," tegas Sultan.
Kamis, 01 Januari 2009
Nyai Jimat Dijamas
Yogyakarta, Ratusan warga berebutan air sisa jamasan (pencucian) kereta pusaka
Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat. Warga mendapatkan sisa air jamasan mempercayai
akan membawa berkah.
Jamasan kereta milik Kraton Ngayogyakarta dilakukan hari ini, Jumat (2/1/2009)
bertepatan dengan hari pasaran Jumat Kliwon tahun 1942 berdasarkan penanggalan
Jawa. Prosesi jamasan dilakukan di Museum Kereta Kraton Ngayogyakarto di Jl
Rotowijayan.
Ratusan warga dari Yogyakarta dan luar kota memadati halaman museum sejak pagi. Selain menyaksikan, mereka ingin memperoleh berkah dari air bekas mencuci kereta
tersebut. Kereta yang dimandikan adalah Kanjeng Nyai Jimat (kereta utama) dan
satu buah kereta pengiring.
Kereta Nyai Jimat adalah kereta buatan Portugis pada pertengahan abad 18. Kereta
ini menjadi kendaraan utama zaman Sri Sultan Hamengku Buwono I sampai Sri Sultan
Hamengku Buwono III.
Usai dilakukan doa yang dilakukan para abdi dalem di pimpin Lurah Roto Wiryono
dengan membakar kemenyan dan meletakkan sesaji kembang setaman. Kereta Nyai Jimat kemudian di bawa keluar oleh abdi dalem ke tempat pencucian.
Sebelum dicuci jok kulit tempat duduk sais kereta dan tiang penarik kuda dilepas. Dua drum air dari PDAM Kota Yogyakarta dicampur bunga setaman dan air jeruk nipis telah disiapkan.
Penjamasan dilakukan dengan membersikan dengan air dan air jeruk nipis ke semua badan kereta. Roda, oranamen kayu dibagian depan dan kaca kereta semuanya
dibersihkan oleh abdi dalem.
Saat dilangsungkan jamasan, ratusan warga langsung berebutan air sisa pencucian kereta. Ada yang membawa botol, jeriken, panci, atau gayung plastik untuk menampung air bilasan yang turun dibawah kereta.
Tak hanya itu sisa potongan dan biji jeruk nipis yang jatuh ke bawa juga diambil warga untuk disimpan. Bahkan potongan kain mori putih yang digunakan untuk membersihkan kereta juga dipercaya akan membawa berkah bagi yang memiliki. Maka tak mengherankan ada warga yang meminta langsung kepada para abdi dalem, namun
permintaan itu tak dipenuhi.
Setelah kering, kereta Kanjeng Nyai Jimat kemudian di masukkan kembali ke dalam museum kereta. Pada bulan Sura/Muharam ini, selain menjamasi kereta pusaka, di
dalam Kraton Yogyakarta juga melakukan jamasan semua pusaka kraton seperti keris, tombak. Jamasan dilakukan di dekat gedhong (gedung) pusaka di dalam kraton yang berlangsung secara tertutup.
Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat. Warga mendapatkan sisa air jamasan mempercayai
akan membawa berkah.
Jamasan kereta milik Kraton Ngayogyakarta dilakukan hari ini, Jumat (2/1/2009)
bertepatan dengan hari pasaran Jumat Kliwon tahun 1942 berdasarkan penanggalan
Jawa. Prosesi jamasan dilakukan di Museum Kereta Kraton Ngayogyakarto di Jl
Rotowijayan.
Ratusan warga dari Yogyakarta dan luar kota memadati halaman museum sejak pagi. Selain menyaksikan, mereka ingin memperoleh berkah dari air bekas mencuci kereta
tersebut. Kereta yang dimandikan adalah Kanjeng Nyai Jimat (kereta utama) dan
satu buah kereta pengiring.
Kereta Nyai Jimat adalah kereta buatan Portugis pada pertengahan abad 18. Kereta
ini menjadi kendaraan utama zaman Sri Sultan Hamengku Buwono I sampai Sri Sultan
Hamengku Buwono III.
Usai dilakukan doa yang dilakukan para abdi dalem di pimpin Lurah Roto Wiryono
dengan membakar kemenyan dan meletakkan sesaji kembang setaman. Kereta Nyai Jimat kemudian di bawa keluar oleh abdi dalem ke tempat pencucian.
Sebelum dicuci jok kulit tempat duduk sais kereta dan tiang penarik kuda dilepas. Dua drum air dari PDAM Kota Yogyakarta dicampur bunga setaman dan air jeruk nipis telah disiapkan.
Penjamasan dilakukan dengan membersikan dengan air dan air jeruk nipis ke semua badan kereta. Roda, oranamen kayu dibagian depan dan kaca kereta semuanya
dibersihkan oleh abdi dalem.
Saat dilangsungkan jamasan, ratusan warga langsung berebutan air sisa pencucian kereta. Ada yang membawa botol, jeriken, panci, atau gayung plastik untuk menampung air bilasan yang turun dibawah kereta.
Tak hanya itu sisa potongan dan biji jeruk nipis yang jatuh ke bawa juga diambil warga untuk disimpan. Bahkan potongan kain mori putih yang digunakan untuk membersihkan kereta juga dipercaya akan membawa berkah bagi yang memiliki. Maka tak mengherankan ada warga yang meminta langsung kepada para abdi dalem, namun
permintaan itu tak dipenuhi.
Setelah kering, kereta Kanjeng Nyai Jimat kemudian di masukkan kembali ke dalam museum kereta. Pada bulan Sura/Muharam ini, selain menjamasi kereta pusaka, di
dalam Kraton Yogyakarta juga melakukan jamasan semua pusaka kraton seperti keris, tombak. Jamasan dilakukan di dekat gedhong (gedung) pusaka di dalam kraton yang berlangsung secara tertutup.
Biar Gagah Demo Dukung Palestina Bawa Pistol Mainan
Yogyakarta, Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi Islam menggelar aksi mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mengecam aksi Israel. Petugas kepolisian menyita sebuah pistol mainan yang dibawa peserta saat melakukan aksi teatrikal.
Peristiwa itu terjadi saat peserta aksi dari Forum Silaturahmi Dakwah Kampus (FSLDK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi di halaman gedung DPRD DIY di Jl Malioboro, Jumat (2/1/2009). Sebelum menggelar aksi di halaman gedung dewan, massa melakukan long march dari Masjid Syuhada J I Dewa Nyoman Oka, Kotabaru.
Di halaman gedung DPRD, massa membawa berbagai poster bertuliskan dukungan terhadap perjuangan Palestina dan mengecam aksi brutal Isreal. Mereka juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan semangat juang para pejuang Palestina itu. Agar tampil heroik, salah seorang peserta membawa pistol mainan yang mirip senjata asli. Pistol mainan itu langsung disita petugas seusai aksi teatrikal.
Meski sempat beradu argumentasi bahwa senjata yang dibawa itu adalah senjata mainan anak-anak terbuat dari plastik, petugas tetap memintanya. Akhirnya peserta merelakan pistol mainan itu diamankan petugas.
Meski demikian peserta aksi merasa jengkel serta menggerutu. Saat berorasi mereka meminta agar pistol mainan itu dikembalikan. Namun petugas yang menyita sudah telah pergi menuju Poltabes Yogyakarta.
"Pistol yang kami bawa itu hanya mainan anak-anak. Bukan beneran. Itu digunakan untuk menggambarkan semangat juang rakyat Palestina melawan Israel," ungkap Koordinator aksi FSLDK DIY, Juanda Lizar kepada detikcom disela-sela aksi.
Sementara itu di tempat lain, puluhan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga juga menggelar aksi serupa. Aksi dilakukan di simpang tiga Jl Laksda Adi Sucipto ada di sebelah utara kampus. Dalam aksi itu mereka sempat menggelar orasi ditengah jalan sambil tiduran. Mereka juga melakukan penggalangan dana bantuan untuk rakyat Palestina.
Peristiwa itu terjadi saat peserta aksi dari Forum Silaturahmi Dakwah Kampus (FSLDK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi di halaman gedung DPRD DIY di Jl Malioboro, Jumat (2/1/2009). Sebelum menggelar aksi di halaman gedung dewan, massa melakukan long march dari Masjid Syuhada J I Dewa Nyoman Oka, Kotabaru.
Di halaman gedung DPRD, massa membawa berbagai poster bertuliskan dukungan terhadap perjuangan Palestina dan mengecam aksi brutal Isreal. Mereka juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan semangat juang para pejuang Palestina itu. Agar tampil heroik, salah seorang peserta membawa pistol mainan yang mirip senjata asli. Pistol mainan itu langsung disita petugas seusai aksi teatrikal.
Meski sempat beradu argumentasi bahwa senjata yang dibawa itu adalah senjata mainan anak-anak terbuat dari plastik, petugas tetap memintanya. Akhirnya peserta merelakan pistol mainan itu diamankan petugas.
Meski demikian peserta aksi merasa jengkel serta menggerutu. Saat berorasi mereka meminta agar pistol mainan itu dikembalikan. Namun petugas yang menyita sudah telah pergi menuju Poltabes Yogyakarta.
"Pistol yang kami bawa itu hanya mainan anak-anak. Bukan beneran. Itu digunakan untuk menggambarkan semangat juang rakyat Palestina melawan Israel," ungkap Koordinator aksi FSLDK DIY, Juanda Lizar kepada detikcom disela-sela aksi.
Sementara itu di tempat lain, puluhan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga juga menggelar aksi serupa. Aksi dilakukan di simpang tiga Jl Laksda Adi Sucipto ada di sebelah utara kampus. Dalam aksi itu mereka sempat menggelar orasi ditengah jalan sambil tiduran. Mereka juga melakukan penggalangan dana bantuan untuk rakyat Palestina.
Langgan:
Entri (Atom)
