Yogyakarta - Partai politik menjadi salah satu pemicu atau mesin pencetak buruknya kinerja DPR. Partai politik seharusnya menjadi kawah candradimuka bagi calon anggota dewan, malah menjadi alat yang menghasilkan aktor-aktor korup di wilayah legislatif.
Hal itu merupakan salah satu hasil penelitian Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengenai "Rapor Legislatif Periode 2004-2009," yang disampaikan direktur Pukat UGM, Zainal arifin Muchtar, di Bulaksumur, Yogyakarta, Selasa (30/6/2009).
Menurut Zainal, semester I tahun 2008 mendapat 7 anggota DPR yang korupsi. Sementara pada semester II mendapat 9 anggota DPR yang korupsi.
"Data ini menunjukkan anggota DPR 2009-2014 masih memiliki nilai merah dalam rapor tentang pemberantasan korupsi. Bila diberikan nilai, rapor anggot DPR saat ini nilai adalah D," kata Zainal.
Menurut dia, keburukan kinerja DPR ini dipicu oleh bobroknya mesin pencetaknya, yaitu partai
politik. Partai politik telah terjebak ke dalam jurang korupsi dan menghasilkan aktor-aktor korup dalam legislatif.
"Ada beberapa anggota DPR yang sebenarnya adalah
gembong korupsi, sekarang telah terpilih lagi." ungkap Zainal Arifin.
Penelitian akan kinerja DPR juga menunjukkan sepanjang tahun itu, ada 282 RUU yang dicanangkan. Namun hanya 197 RUU saja yang diselesaikan per 20 Juni 2009. Sebanyak 85 RUU masih di "ruang tunggu".
Menariknya, dari seluruh UU tersebut, UU yang berbicara
soal pemberantasan korupsi dan penciptaan pemerintahan yang baik menempati urutan terbawah dengan jumlah 12 UU atau sekitar 6 persen.
"Ada 6 persen UU anti korupsi, tapi sebagian besar kurang bermanfaat. Malah banyak UU penting tentang anti korupsi yang tidak selesai. Contohnya tentang pengadilan
tipikor yang selalu ditunda-tunda," ujar Zainal.
Sementara itu staf Pukat UGM Hifdzil Alim menambahkan hal yang menjadi tanda tanya besar terhadap kinerja DPR adalah nasib pengadilan tipikor. Pengadilan bagi para koruptor itu sekarang nasibnya ada di ujung tanduk.
Hingga saat ini, pembahasan mengenai nasib pengadilan tipikor masih macet di parlemen. Hal ini memperlihatkan juga kurang seriusnya dewan dalam menyelesaikan RUU pengadilan tipikor. Padahal tanggal 19 Desember 2009 merupakan batas waktu terakhir pembentukan
UU tentang Pengadilan Tipikor.
"Diharapkan siapapun capres yang akan terpilih, salah satu tugas penting yang harus segera dilaksanakan adalah menyelamatkan pengadilan tipikor," ujar Hifdzil.
Menurut dia, RUU Antikorupsi itu berbanding terbalik dengan RUU tentang pemekaran daerah yang justru
banyak disahkan oleh DPR, yaitu sebanyak 59 UU atau sekitar 30 persen.
Menurut dia, pemekaran daerah justru menjadi pemicu terjadinya korupsi. Data di KPK menunjukkan dari 7
propinsi baru yang dimekarkan, ada banyak laporan kasus korupsi yang terjadi.
Selain itu, banyak pula UU yang telah disahkan malah mengundang banyak kontroversi. Seperti UU MA, UU Minerba, dan UU BHP yang sampai sekarang masih diperbincangkan karena merugikan masyarakat Indonesia.
"Kita harap UU bagus, malah dikasih UU yang
buruk. Kita harap UU anti korupsi, malah dikasih UU pro korupsi," ungkap Hifdzil.
Selasa, 30 Juni 2009
Kamis, 25 Juni 2009
UGM Luluskan 228 Akuntan
Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM kembali meluluskan 228 mahasiswa Program Pendidikan Profesi Akuntansi. Upacara pengucapan sumpah profesi akuntan berlangsung di Grha Sabha Pramana, Kamis (25/6), dipimpin langsung oleh Ketua Program Pendidikan Profesi Akuntansi FEB UGM, Drs. Irfan Nursasmito, M.Si., Akt.
Dari keseluruhan akuntan yang dilantik pada periode VI kali ini terdiri atas tiga angkatan, yakni angkatan 11, 12, dan 13 tahun ajaran 2008/2009, dengan perincian 116 pria dan 112 wanita. Lulusan yang meraih gelar cumlaude sebanyak 40 orang. Peraih IPK tertinggi sebanyak 10 orang dengan IPK 4,00, sedangkan IPK terendah 2,83 dan IPK rata-rata 3,39.
“Perkembangan ekonomi global telah menimbulkan berbagai risiko audit. Praktik audit menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Tuntutan terhadap profesi akuntan yang profesional dan setara dengan profesi akuntan internasional adalah sebuah keharusan,” tegas Irfan Nursasmito dalam pidato sambutannya.
Dikatakannya bahwa saat ini terdapat ketidakseimbangan jumlah akuntan profesional dengan kebutuhan pasar. Data terakhir dari Departemen Keuangan, akuntan yang terdaftar baru berjumlah kurang lebih 50 ribu orang. Untuk memenuhi keseimbangan kebutuhan akuntan profesional hanya dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, menyosialisasikan peran penting akuntan di tengah perkembangan sektor swasta dan pemerintah. Kedua, meningkatkan kualitas lulusan sarjana akuntansi dengan tambahan pendidikan profesi akuntansi. Yang terakhir, meningkatkan etika profesi akuntan dalam menjalankan profesinya sebagai akuntan profesional.
Akuntan profesional, lanjut Irfan Nursasmito, dalam tugasnya sebagai auditor memiliki peran dan dampak yang sangat penting. Akan tetapi, mereka juga rentan terhadap masalah hukum yang timbul akibat jasa-jasa profesional yang diberikan. Banyak terjadi penugasan yang diterima para akuntan tersebut bermasalah dan berdampak hukum dalam laporan hasil audit. Seorang akuntan tidak hanya dibutuhkan dari sisi formal dan kompetensi di bidang akuntansi, tetapi juga dari sisi moral dan etika menjunjung profesi.
Untuk itu, pendidikan profesi akuntansi FEB UGM juga mencoba untuk memberikan nilai lebih terhadap lulusannya tidak hanya di bidang keilmuan, tetapi juga menekankan pada tingkah laku untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. “Harapan dari semua itu adalah bagaimana bisa mencetak lulusan-lulusan kita menjadi luluasan yang cerdas, bertanggung jawab, serta menjunjung etika profesional,” ujarnya.
Dari keseluruhan akuntan yang dilantik pada periode VI kali ini terdiri atas tiga angkatan, yakni angkatan 11, 12, dan 13 tahun ajaran 2008/2009, dengan perincian 116 pria dan 112 wanita. Lulusan yang meraih gelar cumlaude sebanyak 40 orang. Peraih IPK tertinggi sebanyak 10 orang dengan IPK 4,00, sedangkan IPK terendah 2,83 dan IPK rata-rata 3,39.
“Perkembangan ekonomi global telah menimbulkan berbagai risiko audit. Praktik audit menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Tuntutan terhadap profesi akuntan yang profesional dan setara dengan profesi akuntan internasional adalah sebuah keharusan,” tegas Irfan Nursasmito dalam pidato sambutannya.
Dikatakannya bahwa saat ini terdapat ketidakseimbangan jumlah akuntan profesional dengan kebutuhan pasar. Data terakhir dari Departemen Keuangan, akuntan yang terdaftar baru berjumlah kurang lebih 50 ribu orang. Untuk memenuhi keseimbangan kebutuhan akuntan profesional hanya dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, menyosialisasikan peran penting akuntan di tengah perkembangan sektor swasta dan pemerintah. Kedua, meningkatkan kualitas lulusan sarjana akuntansi dengan tambahan pendidikan profesi akuntansi. Yang terakhir, meningkatkan etika profesi akuntan dalam menjalankan profesinya sebagai akuntan profesional.
Akuntan profesional, lanjut Irfan Nursasmito, dalam tugasnya sebagai auditor memiliki peran dan dampak yang sangat penting. Akan tetapi, mereka juga rentan terhadap masalah hukum yang timbul akibat jasa-jasa profesional yang diberikan. Banyak terjadi penugasan yang diterima para akuntan tersebut bermasalah dan berdampak hukum dalam laporan hasil audit. Seorang akuntan tidak hanya dibutuhkan dari sisi formal dan kompetensi di bidang akuntansi, tetapi juga dari sisi moral dan etika menjunjung profesi.
Untuk itu, pendidikan profesi akuntansi FEB UGM juga mencoba untuk memberikan nilai lebih terhadap lulusannya tidak hanya di bidang keilmuan, tetapi juga menekankan pada tingkah laku untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. “Harapan dari semua itu adalah bagaimana bisa mencetak lulusan-lulusan kita menjadi luluasan yang cerdas, bertanggung jawab, serta menjunjung etika profesional,” ujarnya.
Pemerintah Dorong Penggunaan Satu Menara untuk 3 Operator Selular
Yogyakarta, Optimalisasi pemanfaatan menara telekomunikasi yang telah berdiri sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatakan kualitas layananan telekomunikasi kepada masyarakat. Namun, pembangunan menara banyak mengalami kendala karena pendirian menara ditolak oleh masyarakat yang tinggal di sekitar area. Mengatasi hal ini, dilakukan sinkronisasi implemetansi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri sehingga para operator dapat memaksimalkan layanan selular.
"Pemerintah mendorong, infrastruktur bersama dengan pola saling berbagi. BTS sharing, bisa lebih bagus,” kata Dirjen Pos dan Telekomunikasi Depkominfo RI Basuki Yusuf Iskandar disela-sela acara diskusi “Peranana Indiustri Telekomunikasi dalam Mendukung Kemajuan Dunia Pendidikan Indonesia”, Kamis (25/6) di University Club (UC) UGM.
Diakui Basuki, SKB untuk penggunaan menara bersama ini dalam rangka membangun pola efisiensi. Dimana antar operator saling berbagi. Sebelumnya, tiap operator memiliki satu menara dengan jarak berdekatan. Kondisi ini dinilai Basuki menjadi tidak efisien.
“Kondisi ini mencerminkan investasi yang tidak efisien. Pemerintah dengan dorongan kompetisi, mengupayakan penuruan tarif yang diimbangi dengan efisiensi,” katanya.
Dikatakan Basuki, setidaknya ada 3 operator untuk satu menara. Harapannya tidak akan memakan space yang terlalu banyak. Terkait dengan teknologi, juga ada parameter teknis yang harus dipenuhi. Agar tidak ada kawasan blankspot.
"Dua tahun setelah SKB dikeluarkan, semua operator harus melakukan. Awalnya, mungkin susah cari pasangan. Tapi harus diingat, ini investasi jangka panjang yang bisa lebih efisien,” tambahnya.
Dalam diskusi tersebut juga menghadirkan Direktur Urusan Pemerintah Daetrah Direktorat Jenderal OTDA Depdagri Made Suandi, Ketua Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI) Merza Fachys dan Kelapa Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) UGM Dr. Bambang Nurcahyo Prastowo, MSc.
Ketua Umum ATSI mengatakan tingkat penetrasi selular di Indonesia saat ini telah mencapai 160 juta pengguna, sehingga menuntut operator untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi yang prima.
“Menghadirkan layanan berkualitas yang menjangkau ke daerah-daerah terpencil, tentunya para operator memerlukan dukungan pemda untuk pengadaan infrastruktur telekomunuikasi melalaui regulasi dan kebijakan yang berlaku di daerah masing-masing,” katanya.
"Pemerintah mendorong, infrastruktur bersama dengan pola saling berbagi. BTS sharing, bisa lebih bagus,” kata Dirjen Pos dan Telekomunikasi Depkominfo RI Basuki Yusuf Iskandar disela-sela acara diskusi “Peranana Indiustri Telekomunikasi dalam Mendukung Kemajuan Dunia Pendidikan Indonesia”, Kamis (25/6) di University Club (UC) UGM.
Diakui Basuki, SKB untuk penggunaan menara bersama ini dalam rangka membangun pola efisiensi. Dimana antar operator saling berbagi. Sebelumnya, tiap operator memiliki satu menara dengan jarak berdekatan. Kondisi ini dinilai Basuki menjadi tidak efisien.
“Kondisi ini mencerminkan investasi yang tidak efisien. Pemerintah dengan dorongan kompetisi, mengupayakan penuruan tarif yang diimbangi dengan efisiensi,” katanya.
Dikatakan Basuki, setidaknya ada 3 operator untuk satu menara. Harapannya tidak akan memakan space yang terlalu banyak. Terkait dengan teknologi, juga ada parameter teknis yang harus dipenuhi. Agar tidak ada kawasan blankspot.
"Dua tahun setelah SKB dikeluarkan, semua operator harus melakukan. Awalnya, mungkin susah cari pasangan. Tapi harus diingat, ini investasi jangka panjang yang bisa lebih efisien,” tambahnya.
Dalam diskusi tersebut juga menghadirkan Direktur Urusan Pemerintah Daetrah Direktorat Jenderal OTDA Depdagri Made Suandi, Ketua Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI) Merza Fachys dan Kelapa Pusat Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PPTIK) UGM Dr. Bambang Nurcahyo Prastowo, MSc.
Ketua Umum ATSI mengatakan tingkat penetrasi selular di Indonesia saat ini telah mencapai 160 juta pengguna, sehingga menuntut operator untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi yang prima.
“Menghadirkan layanan berkualitas yang menjangkau ke daerah-daerah terpencil, tentunya para operator memerlukan dukungan pemda untuk pengadaan infrastruktur telekomunuikasi melalaui regulasi dan kebijakan yang berlaku di daerah masing-masing,” katanya.
Kerahkan Kiai Kampung, PKB Siap Menangkan SBY-Boediono Satu Putaran
Yogyakarta, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengerahkan jutaan kiai kampung yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memenangkan pasangan SBY-Boediono dalam pemilihan presiden (pilpres) 8 Juli mendatang. PKB yakin pasangan nomor urut 2 itu akan memenangkan satu putaran.
Hal itu dikatakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar dihadapan warga PKB dalam acara Silaturahmi Kiai Kampung se DIY di Pondok Pesantren (ponpes) Khususi, Krapyak di Jl Panjaitan, Minggiran, Yogyakarta, Kamis (25/6/2009).
"SBY bisa menang satu putaran," kata dia.
Kenapa harus satu putaran lanjut Cak Imin, bila pilpres berlangsung satu putaran maka akan mengirit anggaran atau dana kampanye lebih dari Rp 1 triliun. Perolehan suara yang bakal diperoleh SBY-Boediono juga bisa mencapai 6 persen.
"Bisa ngirit sebanyak Rp 1 triliun," ungkapnya.
Untuk memperoleh target suara tersebut, PKB akan mengerahkan dan menggerakkan jutaan kiai kampung yang tersebar di seluruh Indonesia. Para kiai kampung itu adalah para pendukung serta penopang utama PKB dan menjadi garda terdepan untuk memenangkan pilpres.
"Kiai-kiai kampung di seluruh Jawa sudah kita gerakkan, target seluruh Indonesia dan tinggal beberapa daerah di luar Jawa saja yang belum," katanya.
Menurut dia, serangan atau black campaign dari lawan-lawan politik SBY terus berlangsung. Saat di Jawa Timur, dirinya juga mendapat banyak pertanyaan dari warga PKB mengenai isu-isu miring seperti soal agama terhadap pasangan SBY-Boediono.
"Seperti isu yang beredar beberapa waktu lalu dikatakan istri Pak Boediono itu Kristen, kita juga berupaya menerangkan pada warga bila itu tidak benar dan terus mengcounter," katanya.
Untuk menghadapi black campaign itu kata Imin, PKB melakukan upaya melalui 3 jalur.
Pertama, mengutus pengurus partai melakukan sosialisasi gagasan program dan counter
isu yang negatif. Kedua, melalui jalur kiai-kiai kampung yang langsung berinteraksi dengan
masyarakat. Ketiga melalui forum-forum jamaah, pengajian-pengajian yang ada di
kampung-kampung, yang selama ini menjadi penopang PKB.
"Saat ini isu-isu negatif yang disebarkan tersebut tidak berpengaruh terhadap warga PKB untuk mendukung SBY-Boediono. Kita menyesalkan adanya isu SARA yang dikembangkan sekarang ini. Kita optimis memenangkan SBY dalam 1 putaran. Paling tidak 60 persen suara kita dapatkan." kata Muhaimin.
Hal itu dikatakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar dihadapan warga PKB dalam acara Silaturahmi Kiai Kampung se DIY di Pondok Pesantren (ponpes) Khususi, Krapyak di Jl Panjaitan, Minggiran, Yogyakarta, Kamis (25/6/2009).
"SBY bisa menang satu putaran," kata dia.
Kenapa harus satu putaran lanjut Cak Imin, bila pilpres berlangsung satu putaran maka akan mengirit anggaran atau dana kampanye lebih dari Rp 1 triliun. Perolehan suara yang bakal diperoleh SBY-Boediono juga bisa mencapai 6 persen.
"Bisa ngirit sebanyak Rp 1 triliun," ungkapnya.
Untuk memperoleh target suara tersebut, PKB akan mengerahkan dan menggerakkan jutaan kiai kampung yang tersebar di seluruh Indonesia. Para kiai kampung itu adalah para pendukung serta penopang utama PKB dan menjadi garda terdepan untuk memenangkan pilpres.
"Kiai-kiai kampung di seluruh Jawa sudah kita gerakkan, target seluruh Indonesia dan tinggal beberapa daerah di luar Jawa saja yang belum," katanya.
Menurut dia, serangan atau black campaign dari lawan-lawan politik SBY terus berlangsung. Saat di Jawa Timur, dirinya juga mendapat banyak pertanyaan dari warga PKB mengenai isu-isu miring seperti soal agama terhadap pasangan SBY-Boediono.
"Seperti isu yang beredar beberapa waktu lalu dikatakan istri Pak Boediono itu Kristen, kita juga berupaya menerangkan pada warga bila itu tidak benar dan terus mengcounter," katanya.
Untuk menghadapi black campaign itu kata Imin, PKB melakukan upaya melalui 3 jalur.
Pertama, mengutus pengurus partai melakukan sosialisasi gagasan program dan counter
isu yang negatif. Kedua, melalui jalur kiai-kiai kampung yang langsung berinteraksi dengan
masyarakat. Ketiga melalui forum-forum jamaah, pengajian-pengajian yang ada di
kampung-kampung, yang selama ini menjadi penopang PKB.
"Saat ini isu-isu negatif yang disebarkan tersebut tidak berpengaruh terhadap warga PKB untuk mendukung SBY-Boediono. Kita menyesalkan adanya isu SARA yang dikembangkan sekarang ini. Kita optimis memenangkan SBY dalam 1 putaran. Paling tidak 60 persen suara kita dapatkan." kata Muhaimin.
1.000 Kiai Kampung se DIY Dukung SBY-Boediono
Yogyakarta, Sekitar 1.000 orang kiai kampung se Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan mendukung pasangan SBY-Boediono. Mereka juga menggelar doa bersama agar pelaksanaan pilpres 8 Juli 2009 mendatang berjalan aman dan sukses.
Acara bertajuk Silaturahmi Kiai Kampung se DIY itu digelar di Pondok Pesantren (ponpes) Khususi, Krapyak di Jl Panjaitan, Minggiran, Yogyakarta, Kamis (25/6/2009). Turut hadir dalam acara itu Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPW PKB DIY, H Sukamto, Pimpinan Yayasan Ali Maksum Krapyak, KH Atabik Ali, Ketua DPP PKB Agus Sulistiyono, Dewan Syuro PKB DIY KH Najib Abdu Qodir, Ketua Partai Demokrat (PD) DIY, GBPH Prabukusumo.
Pernyataan dukungan terhadap pasangan nomor 2 disampaikan oleh perwakilan kiai kampung, Sudianto. Dalam pernyataannya mereka menyerukan agar warga masyarakat menggunakan hak pilihany dalam pilpres 8 Juli mendatang. Selain itu, selama pemerintahan SBY sistem demokrasi Indonesa telah terbangun dengan baik dan SBY punya komitmen kuat dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
"Kiai kampung se DIY mendukung sepenuhnya SBY-Boediono menjadi presiden dan wakil presiden periode 2009-2014," kata Sudianto langsung disambut tepuk tangan peserta silaturahmi.
Seusai membacakan pernyataan sikap, surat tanda dukungan itu diserahkan kepada Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.
Sementara itu Muhaimin dihadapan peserta silaturahmi meminta kepada para kiai kampung untuk all out membantu untuk memenangkan pasangan SBY-Boediono. Para kiai kampung itu mempunyai peranan penting dan garda terdepan untuk memenangkan pilpres mendatang.
"Berkumpulnya kiai kampung ini untuk merekatkan kembali merekayang selama ini jadi pendukung PKB. Karena itu kami meminta segenap kekuatan PKB untuk all out memenangkan SBY-Boediono," kata Muhaimin.
Acara bertajuk Silaturahmi Kiai Kampung se DIY itu digelar di Pondok Pesantren (ponpes) Khususi, Krapyak di Jl Panjaitan, Minggiran, Yogyakarta, Kamis (25/6/2009). Turut hadir dalam acara itu Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPW PKB DIY, H Sukamto, Pimpinan Yayasan Ali Maksum Krapyak, KH Atabik Ali, Ketua DPP PKB Agus Sulistiyono, Dewan Syuro PKB DIY KH Najib Abdu Qodir, Ketua Partai Demokrat (PD) DIY, GBPH Prabukusumo.
Pernyataan dukungan terhadap pasangan nomor 2 disampaikan oleh perwakilan kiai kampung, Sudianto. Dalam pernyataannya mereka menyerukan agar warga masyarakat menggunakan hak pilihany dalam pilpres 8 Juli mendatang. Selain itu, selama pemerintahan SBY sistem demokrasi Indonesa telah terbangun dengan baik dan SBY punya komitmen kuat dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
"Kiai kampung se DIY mendukung sepenuhnya SBY-Boediono menjadi presiden dan wakil presiden periode 2009-2014," kata Sudianto langsung disambut tepuk tangan peserta silaturahmi.
Seusai membacakan pernyataan sikap, surat tanda dukungan itu diserahkan kepada Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.
Sementara itu Muhaimin dihadapan peserta silaturahmi meminta kepada para kiai kampung untuk all out membantu untuk memenangkan pasangan SBY-Boediono. Para kiai kampung itu mempunyai peranan penting dan garda terdepan untuk memenangkan pilpres mendatang.
"Berkumpulnya kiai kampung ini untuk merekatkan kembali merekayang selama ini jadi pendukung PKB. Karena itu kami meminta segenap kekuatan PKB untuk all out memenangkan SBY-Boediono," kata Muhaimin.
Rabu, 24 Juni 2009
Histerktomi Vaginal Terbukti Lebih Baik
Hampir 75 persen wanita di seluruh dunia dalam rentang usia 20-24 tahun telah melakukan operasi pengangkatan kandungan/histerktomi karena berbagai penyakit berat pada uterus. Sementara itu 30% wanita Amerika berusia 60 tahun telah menjalani operasi ini dan hampir 90%-nya disebabkan kelainan yang bersifat jinak terutama fibroid.
Histerktomi merupakan pengobatan definitif utnuk gangguan pendarahan uterus serta memiliki tingkat kepuasan tertinggi dibanding berbagai bentuk pengobatan lainnya. “Histerektomi merupakan tindakan operasi yang aman dengan kerusakan organ viceral berkisar 0,5-2% dengan tingkat kematian sebesar 0,5-2 per 1000,” jelas Prof. Dr. dr.H. Ibnu Pranoto, Sp. OG(K), Sp.And., saat dikukuhkan pada Jabatan Guru Besar pada Fakultas Kedokteran (FK) UGM, Rabu (24/6) di Balai Senat UGM.
Dipaparkan staf pengajar bagian Obstetri dan Ginekologi FK UGM ini, dalam pidatonya yang berjudul “Hiterektomi Vaginal Sebagai cara Pengangkatan Kandungan Untuk meningkatkan Kualitas Hidup Wanita”, terdapat tiga macam tipe histerektomi yaitu, abdominal, vaginal dan laparoskopik. Histerktomi abdominal biasanya dilakukan pada keganasan ginekologi. Sementara prosedur terbaru yaitu histerktomi laparoskopik memerlukan kemampuan operasi yang tinggi.
Diakui olehnya, pendekatan vaginal lebih baik dibanding dengan dua teknik yang lain. Pasien yang menjalani histerektomi vaginal telah terbukti secara klinis lebih cepat pulih dan lebih segikit mengalami infeksi atau demam. Disamping hal tersebut, perasaan nyeri pasca operasi lebih minim dan organ seksual tetap berfungsi dengan baik.
Histerektomi vaginal terbukti memiliki morbiditas/tingkat kesakitan, yang lebih rendah dibandingkan histerektomi abdominal. Histerktomi abdominal memiliki resiko ileus yang lebih tinggi secara signifikan dibanding pendekatan histerktomi lainnya. Cidera usus dan emboli paru terjadi sekitar 1% sedangkan pada histerktomi vaginal hal tersebut tidak pernah terjadi.
“Komplikasi secara keseluruhan adalah 19,8% pada histerktomi abdominal dan 9,3% pada histerktomi vaginal. Sementara dibanding dengan histerktomi laparsoskopik hanya memakan waktu operasi yang lebih cepat. Juga memberikan keuntungan estetik secara kosmetik karena tidak meninggalkan jaringan sikatrik yang nampak,” terang pria kelahiran Solo, 25 Oktober 1945 ini,
Untuk saat ini dan di masa datang,imbuh suami dari drg. Sri Indarwati, Sp. Orth., dan bapak dari Endro Pranoto ini, histerktomi vaginal akan menjadi tindakan pilihan untuk kelainan tumor ginekologi jinak. Namun, pada banyak kasus banyak dokter obstetri dan ginekologi yang lebih memilih melakukan histerktomi abdominal karena kurangya pelatihan bagi residen dan dokter. Hal inilah yang menjadikan metode histerektomi vaginal mengalami hambatan. Untuk itu penting untuk meningkatkan kemampuan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dengan mengikuti pelatihan histerktomi vaginal sebagai metode alternatif disamping histerktomi abdominal.
Histerktomi merupakan pengobatan definitif utnuk gangguan pendarahan uterus serta memiliki tingkat kepuasan tertinggi dibanding berbagai bentuk pengobatan lainnya. “Histerektomi merupakan tindakan operasi yang aman dengan kerusakan organ viceral berkisar 0,5-2% dengan tingkat kematian sebesar 0,5-2 per 1000,” jelas Prof. Dr. dr.H. Ibnu Pranoto, Sp. OG(K), Sp.And., saat dikukuhkan pada Jabatan Guru Besar pada Fakultas Kedokteran (FK) UGM, Rabu (24/6) di Balai Senat UGM.
Dipaparkan staf pengajar bagian Obstetri dan Ginekologi FK UGM ini, dalam pidatonya yang berjudul “Hiterektomi Vaginal Sebagai cara Pengangkatan Kandungan Untuk meningkatkan Kualitas Hidup Wanita”, terdapat tiga macam tipe histerektomi yaitu, abdominal, vaginal dan laparoskopik. Histerktomi abdominal biasanya dilakukan pada keganasan ginekologi. Sementara prosedur terbaru yaitu histerktomi laparoskopik memerlukan kemampuan operasi yang tinggi.
Diakui olehnya, pendekatan vaginal lebih baik dibanding dengan dua teknik yang lain. Pasien yang menjalani histerektomi vaginal telah terbukti secara klinis lebih cepat pulih dan lebih segikit mengalami infeksi atau demam. Disamping hal tersebut, perasaan nyeri pasca operasi lebih minim dan organ seksual tetap berfungsi dengan baik.
Histerektomi vaginal terbukti memiliki morbiditas/tingkat kesakitan, yang lebih rendah dibandingkan histerektomi abdominal. Histerktomi abdominal memiliki resiko ileus yang lebih tinggi secara signifikan dibanding pendekatan histerktomi lainnya. Cidera usus dan emboli paru terjadi sekitar 1% sedangkan pada histerktomi vaginal hal tersebut tidak pernah terjadi.
“Komplikasi secara keseluruhan adalah 19,8% pada histerktomi abdominal dan 9,3% pada histerktomi vaginal. Sementara dibanding dengan histerktomi laparsoskopik hanya memakan waktu operasi yang lebih cepat. Juga memberikan keuntungan estetik secara kosmetik karena tidak meninggalkan jaringan sikatrik yang nampak,” terang pria kelahiran Solo, 25 Oktober 1945 ini,
Untuk saat ini dan di masa datang,imbuh suami dari drg. Sri Indarwati, Sp. Orth., dan bapak dari Endro Pranoto ini, histerktomi vaginal akan menjadi tindakan pilihan untuk kelainan tumor ginekologi jinak. Namun, pada banyak kasus banyak dokter obstetri dan ginekologi yang lebih memilih melakukan histerktomi abdominal karena kurangya pelatihan bagi residen dan dokter. Hal inilah yang menjadikan metode histerektomi vaginal mengalami hambatan. Untuk itu penting untuk meningkatkan kemampuan dokter spesialis obstetri dan ginekologi dengan mengikuti pelatihan histerktomi vaginal sebagai metode alternatif disamping histerktomi abdominal.
Melayu Tidak Lagi Menjadi Identitas
Melayu merupakan penjelmaan dari keluarga bangsa serumpun yang besar dan cukup nyata memberikan pengaruh di regional Asia Tenggara, bahkan hingga Afrika Selatan dan Asia Selatan. Rumpun Melayu lahir dari rangkaian panjang perjalanan sejarah dari sebuah dinasti besar di era prakolonial, kolonial, dan pascakolonial yang dalam pemaknaannya selalu diperebutkan oleh masing-masing rezim di zamannya. Perebutan paling krusial tampak antara kekuatan Islam sejak kolonial hingga sekarang. Sementara dominasi kekuatan ekonomi dan pengetahuan Eropa telah meletakkan dasar eurosentrisme (Kebanggaan terhadap ras Eropa) bagi masyarakat Melayu.
Hal tersebut mengemuka dalam Seminar terbuka Kajian Melayu di Ruang Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Acara ini mengangkat tema “ Problem Eurosentrisme dalam Kajian Melayu: Mencari Perspektif Alternatif. Menghadirkan pembicara Prof. Dr. Syed Faried Alatas dari National University of Singapore (NUS), Gur Besar Sejarah UGM Prof. DR. Bambang Purwanto, dan pimpinan pemangku MelayuOnline.com Mahyudin Al-Mudra, S.H, M.M.
Dikatakan Syed Faried Alatas, penjajahan intelektual atau imperalisme cendikia hingga saat ini terus berlangsung pada manusia Indonesia khususnya pada orang melayu. Sehingga orang melayu tidak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri.
“Kearifan lokal serta falsafah hidup yang dimiliki oleh kita sendiri justru dipahami oleh orang luar, akibatnya kita tidak percaya diri dengan identitas yang kita miliki,” ujar Syed Faried Alatas.
Sedangkan Bambang Purtanto menilik dari perspektif yang berbeda. Menurutnya, melayu kini tidak menjadi identitas, melainkan hanya sebagai citra yang dikonstruksi oleh orientalis dan akibatnya banyak mereduksi makna melayu yang sesungguhnya.
“Untuk mengembalikan identitas, maka perlu pembangunan image melayu”, papar Bambang.
Sementara Al-Mudra berpendapat, penggunaan definisi melayu yang salah juga terjadi dalam konstitusi Malaysia, dimana ada di undang-undang negara Malaysia justru sangat dikotomis dan mendiskreditkan, karena lebih menekankan bahwa melayu harus Islam. ”Di Malaysia orang Islam ya sama dengan Melayu. Ini sangat ironis, karena rumpun melayu itu heterogen”, ungkapnya.
Hal tersebut mengemuka dalam Seminar terbuka Kajian Melayu di Ruang Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Acara ini mengangkat tema “ Problem Eurosentrisme dalam Kajian Melayu: Mencari Perspektif Alternatif. Menghadirkan pembicara Prof. Dr. Syed Faried Alatas dari National University of Singapore (NUS), Gur Besar Sejarah UGM Prof. DR. Bambang Purwanto, dan pimpinan pemangku MelayuOnline.com Mahyudin Al-Mudra, S.H, M.M.
Dikatakan Syed Faried Alatas, penjajahan intelektual atau imperalisme cendikia hingga saat ini terus berlangsung pada manusia Indonesia khususnya pada orang melayu. Sehingga orang melayu tidak percaya dengan kemampuan dirinya sendiri.
“Kearifan lokal serta falsafah hidup yang dimiliki oleh kita sendiri justru dipahami oleh orang luar, akibatnya kita tidak percaya diri dengan identitas yang kita miliki,” ujar Syed Faried Alatas.
Sedangkan Bambang Purtanto menilik dari perspektif yang berbeda. Menurutnya, melayu kini tidak menjadi identitas, melainkan hanya sebagai citra yang dikonstruksi oleh orientalis dan akibatnya banyak mereduksi makna melayu yang sesungguhnya.
“Untuk mengembalikan identitas, maka perlu pembangunan image melayu”, papar Bambang.
Sementara Al-Mudra berpendapat, penggunaan definisi melayu yang salah juga terjadi dalam konstitusi Malaysia, dimana ada di undang-undang negara Malaysia justru sangat dikotomis dan mendiskreditkan, karena lebih menekankan bahwa melayu harus Islam. ”Di Malaysia orang Islam ya sama dengan Melayu. Ini sangat ironis, karena rumpun melayu itu heterogen”, ungkapnya.
Stok Beras Nasional Aman Hingga Akhir Tahun
Direktur Utama Perum BULOG Dr. Mustofa Abubakar, Msi., mengatakan pengadaan stok beras nasional hingga pertengahan Juni 2009 capai 2,5 juta ton. Jumlah ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional hingga akhir tahun. Sebaliknya, jumlah stok beras nasional mengalami surplus.
“Pengadaan gabah tahun 2009 ini 3,8 juta ton, setiap bulan kebutuhan beras secara nasional kurang lebih sekitar 300 ribu ton,” kata Mustofa dalam Diskusi dengan anggota Majelis Guru Besar (MGB), di Gedung Pusat UGM, Rabu (24/6). Tampak Guru Besar yang hadir diantarnya Prof.Drs. Suryo Guritno,M.Stat, Ph.D., Prof.Dr. Ir Widiastuti, M.Sc. Prof.Dr. dr. Sutaryo,SpA(K)., Prof.Dr. Ir. Endang Baliarti, Prof.Dr.Ir. Irham,MSc., Prof.Dr.Ir. Mary Astuti.
Mustofa menambahkan, untuk dua tahun berturut-turut Indonesia tidak melakukan kebijakan impor beras dengan keberhasilan melakukan swasembada beras. Untuk tahun 2008 saja, pemerintah bisa menghemat dana 500 juta dollar dengan tidak adanya impor beras. Disamping itu, adanya pengadaan beras di dalam negeri telah memberikan efek bagi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.
“Diperkirakan sebanyak 1,9 triliun uang berputar di masyarakat dengan kegiatan jual beli beras ini,” katanya.
Sementara untuk pengadaan beras RASKIN untuk 2009 diperuntukan untuk 18,5 juta penduduk untuk sementara ini sudah terealisasi hingga 42 persen. “Setiap RTS memperoleh jatah 15 kilo per bulan, untuk di Jogjakarta sudah tersalurkan dengan baik hingga 100 persen, hanya di Jawa Tengah, setiap RTS tidak semua mendapat 15 kilo hingga jumlahnya dibagi rata,” katanya.
Sementara kebijakan ekspor beras, kata Mustofa, lebih mengantisipasi terjadinya surplus beras yang berlebihan karena cost yang dikeluarkan atas biaya pemeliharaan dirasakan cukup besar, apalagi BULOG sampai menyewakan gudang swasta untuk menyimpan stok beras yang surplus tersebut.
Menanggapi pemaparan yang disampaikan KABULOG, Pakar Sosial Ekonomi Pertanian UGM Prof. Dr. Ir. Irham, M.Sc., mengusulkan agar BULOG lebih fokus menjaga kemamana dan kedaulatan pangan nasional untuk waktu 5 hingga 10 tahun mendatang.
“Saya kira BULOG tidak ambisius untuk condong ke luar (ekspor) tapi lebih condong ke dalam menjaga kedaulatan dan keamanan pangan,” katanya.
Sependapat dengan Irham, Pakar Kedelai UGM Prof. Dr. Ir. Prof Dr Ir Mary Astuti, MS menegaskan bahwa peran BULOG ke depan lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya mengurusi ketersediaan beras di dalam negeri namun juga mengurusi ketersediaan dan pemasaran bagi pangan yang lain seperti kedelai, jagung dan sagu.
“Saat ini harga kedelai mengalami penurunan, sehingga merugikan petani karena sulit memasarkan hasil produksinya, kondisi ini jauh berbeda dengan beras yang diurusi oleh BULOG,” katanya.
“Pengadaan gabah tahun 2009 ini 3,8 juta ton, setiap bulan kebutuhan beras secara nasional kurang lebih sekitar 300 ribu ton,” kata Mustofa dalam Diskusi dengan anggota Majelis Guru Besar (MGB), di Gedung Pusat UGM, Rabu (24/6). Tampak Guru Besar yang hadir diantarnya Prof.Drs. Suryo Guritno,M.Stat, Ph.D., Prof.Dr. Ir Widiastuti, M.Sc. Prof.Dr. dr. Sutaryo,SpA(K)., Prof.Dr. Ir. Endang Baliarti, Prof.Dr.Ir. Irham,MSc., Prof.Dr.Ir. Mary Astuti.
Mustofa menambahkan, untuk dua tahun berturut-turut Indonesia tidak melakukan kebijakan impor beras dengan keberhasilan melakukan swasembada beras. Untuk tahun 2008 saja, pemerintah bisa menghemat dana 500 juta dollar dengan tidak adanya impor beras. Disamping itu, adanya pengadaan beras di dalam negeri telah memberikan efek bagi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.
“Diperkirakan sebanyak 1,9 triliun uang berputar di masyarakat dengan kegiatan jual beli beras ini,” katanya.
Sementara untuk pengadaan beras RASKIN untuk 2009 diperuntukan untuk 18,5 juta penduduk untuk sementara ini sudah terealisasi hingga 42 persen. “Setiap RTS memperoleh jatah 15 kilo per bulan, untuk di Jogjakarta sudah tersalurkan dengan baik hingga 100 persen, hanya di Jawa Tengah, setiap RTS tidak semua mendapat 15 kilo hingga jumlahnya dibagi rata,” katanya.
Sementara kebijakan ekspor beras, kata Mustofa, lebih mengantisipasi terjadinya surplus beras yang berlebihan karena cost yang dikeluarkan atas biaya pemeliharaan dirasakan cukup besar, apalagi BULOG sampai menyewakan gudang swasta untuk menyimpan stok beras yang surplus tersebut.
Menanggapi pemaparan yang disampaikan KABULOG, Pakar Sosial Ekonomi Pertanian UGM Prof. Dr. Ir. Irham, M.Sc., mengusulkan agar BULOG lebih fokus menjaga kemamana dan kedaulatan pangan nasional untuk waktu 5 hingga 10 tahun mendatang.
“Saya kira BULOG tidak ambisius untuk condong ke luar (ekspor) tapi lebih condong ke dalam menjaga kedaulatan dan keamanan pangan,” katanya.
Sependapat dengan Irham, Pakar Kedelai UGM Prof. Dr. Ir. Prof Dr Ir Mary Astuti, MS menegaskan bahwa peran BULOG ke depan lebih ditingkatkan lagi, tidak hanya mengurusi ketersediaan beras di dalam negeri namun juga mengurusi ketersediaan dan pemasaran bagi pangan yang lain seperti kedelai, jagung dan sagu.
“Saat ini harga kedelai mengalami penurunan, sehingga merugikan petani karena sulit memasarkan hasil produksinya, kondisi ini jauh berbeda dengan beras yang diurusi oleh BULOG,” katanya.
Mega Kontrak Politik Dengan Guru GTT dan PTT
Yogyakarta, Ratusan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) di Yogyakarta mengadukan nasibnya yang sebagian besar belum diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Mereka melakukan kontrak politik dengan pasangan Megawati-Prabowo agar bisa memperjuangkan nasib dan kesejahteraan meraka yang sangat memprihatinkan.
Dalam kontrak politik itu, para guru GTT yang sebagian besar adalah guru sekolah swasta baik TK, SD, SMP, SMA dan SMK itu akan memberikan dukungan suara kepada pasangan nomor urut 1 pada pilpres 8 Juli 2009 mendatang. Acara kontrak politik tersebut digelar di Balai Utari Gedung Wanitatama di Jl Laksda Adisucipto Yogyakarta, Rabu (24/6/2009).
Kontrak politik yang dibacakan oleh Ketua perhimpunan GTT DIY, Sujarmo dihadapan capres Megawati dan anggota Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo itu berisi 4 butir tuntutan. Mereka meminta Mega bila terpilih menjadi presiden 2009-2014 untuk membuat perundang-undangan baru agar para guru swasta bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Menurut Sujarmo, kesejahteraan guru GTT masih memprihatinkan, bahkan masih di bawah standar hidup layak. Guru berstatus GTT hanya mendapatkan tunjangan Rp 100 ribu/bulan dan dari APBD hanya Rp 200 ribu/bulan. Mereka menginginkan bila Mega-Prabowo terpilih untuk segera menganggkat dari guru GTT dan PTT tersebut.
Dalam kontrak politik itu, para guru GTT yang sebagian besar adalah guru sekolah swasta baik TK, SD, SMP, SMA dan SMK itu akan memberikan dukungan suara kepada pasangan nomor urut 1 pada pilpres 8 Juli 2009 mendatang. Acara kontrak politik tersebut digelar di Balai Utari Gedung Wanitatama di Jl Laksda Adisucipto Yogyakarta, Rabu (24/6/2009).
Kontrak politik yang dibacakan oleh Ketua perhimpunan GTT DIY, Sujarmo dihadapan capres Megawati dan anggota Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo itu berisi 4 butir tuntutan. Mereka meminta Mega bila terpilih menjadi presiden 2009-2014 untuk membuat perundang-undangan baru agar para guru swasta bisa menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Menurut Sujarmo, kesejahteraan guru GTT masih memprihatinkan, bahkan masih di bawah standar hidup layak. Guru berstatus GTT hanya mendapatkan tunjangan Rp 100 ribu/bulan dan dari APBD hanya Rp 200 ribu/bulan. Mereka menginginkan bila Mega-Prabowo terpilih untuk segera menganggkat dari guru GTT dan PTT tersebut.
Ribuan Warga Yogya Hadiri Kampanye Bersama Mega
Yogyakarta, Ribuan warga Yogyakarta menghadiri acara kampanye terbuka bersama calon presiden (capres) Megawati. Kampanye terbuka di Yogyakarta digelar di Alun Alun Utara Yogyakarta.
Megawati hadir dalam acara kampanye itu bersama Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, Ketua DPP PDIP Tjahyo Kumolo, Ketua DPD PDIP DIY, H. Djuwarto serta sejumlah anggota tim kampanye Mega-Prabowo. Sebelum menghadiri rapat terbuka, Mega juga menghadiri acara kontrak politik bersama para Guru Tidak Tetap (GTT) swasta di Gedung Mandala Bakti Wanitatama.
Massa hadir sejak pagi itu dari berbagai wilayah di Yogyakarta seperti Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, Gunungkidul dan Kulonprogo. Mereka hadir dengan mencarter kendaraan roda empat maupun sepeda motor. Dari Kota Yogyakarta, anggota Paguyuban Pengemudi Becak Yogyakarta dengan membawa becak masing-masing turut menghadiri rapat terbuka tersebut.
Massa yang memenuhi Alun Alun Utara sisi tenggara itu tidak hanya para pendukung Mega dari PDIP, tapi juga pendukung Prabowo dari Partai Gerindra. Tidak hanya bendera kedua partai itu yang berkibar di lapangan, namun adapula bendera dari Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Macan Tamil dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Saat rombongan Megawati tiba di Alun Alun langsung disambut kesenian Gejog Lesung yang dimainkan ibu-ibu warga Nitiprayan, Desa Ngestiharjo. Saat ditanya oleh pemandu acara, apakah sudah mengenal Ibu Megawati.
Salah seorang ibu anggota kesenian Gejog Lesung menjawab sudah mengenal. Terus, ditanyakan lagi, nomor berapa. Dia menjawab nomor satu. Pada tanggal 8 Juli nanti akan memilih siapa, dijawab akan memilih nomor satu.
Sementara itu saat orasi politik, Megawati meminta warga Yogyakarta untuk memilih nomor satu, sebab nomir satu adalah jempolan. "Nomor satu itu jempolan," kata Mega sambil menangkat kedua jempol tangannya ke depan.
Megawati hadir dalam acara kampanye itu bersama Sekjen DPP PDIP Pramono Anung, Ketua DPP PDIP Tjahyo Kumolo, Ketua DPD PDIP DIY, H. Djuwarto serta sejumlah anggota tim kampanye Mega-Prabowo. Sebelum menghadiri rapat terbuka, Mega juga menghadiri acara kontrak politik bersama para Guru Tidak Tetap (GTT) swasta di Gedung Mandala Bakti Wanitatama.
Massa hadir sejak pagi itu dari berbagai wilayah di Yogyakarta seperti Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, Gunungkidul dan Kulonprogo. Mereka hadir dengan mencarter kendaraan roda empat maupun sepeda motor. Dari Kota Yogyakarta, anggota Paguyuban Pengemudi Becak Yogyakarta dengan membawa becak masing-masing turut menghadiri rapat terbuka tersebut.
Massa yang memenuhi Alun Alun Utara sisi tenggara itu tidak hanya para pendukung Mega dari PDIP, tapi juga pendukung Prabowo dari Partai Gerindra. Tidak hanya bendera kedua partai itu yang berkibar di lapangan, namun adapula bendera dari Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Macan Tamil dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Saat rombongan Megawati tiba di Alun Alun langsung disambut kesenian Gejog Lesung yang dimainkan ibu-ibu warga Nitiprayan, Desa Ngestiharjo. Saat ditanya oleh pemandu acara, apakah sudah mengenal Ibu Megawati.
Salah seorang ibu anggota kesenian Gejog Lesung menjawab sudah mengenal. Terus, ditanyakan lagi, nomor berapa. Dia menjawab nomor satu. Pada tanggal 8 Juli nanti akan memilih siapa, dijawab akan memilih nomor satu.
Sementara itu saat orasi politik, Megawati meminta warga Yogyakarta untuk memilih nomor satu, sebab nomir satu adalah jempolan. "Nomor satu itu jempolan," kata Mega sambil menangkat kedua jempol tangannya ke depan.
Selasa, 23 Juni 2009
Ponijo Grogi Antar Bu Mega Pakai Andong
Yogyakarta - Ponijo (32) sais/kusir andong yang biasa mangkal di kawasan Malioboro Yogyakarta tidak menyangka kereta kudanya bakal di naiki salah satu calon presiden (capres) Megawati. Dia pun sempat grogi dan keluar keringat saat hendak menjalankan andongnya.
"Saya nggak kenapa yang dipilih saya oleh rombongan Bu Mega untuk mengantar belanja Batik di Mirota Batik Malioboro," kata Ponijo kepada wartawan di depan Mirota Batik seusai mengantar rombongan.
Menurut Ponijo, saat dirinya ditunjuk oleh pengawal hanya dipesan untuk berhati-hati dan berjalan pelan saja. Dia pun sempat agak canggung saat menarik tali kekang kedua kudanya untuk berjalan dari kawasan Malioboro menuju lokasi belanja yang berjarak 300-an meter.
"Harus tenang, kalau tidak kudanya juga akan ikut tidak tenang," ungkap Ponijo yang sudah 10 tahun menjalani profesi sebagai sais andong di Malioboro itu.
Dia mengatakan selama andong berjalan, Mega sempat menanyakan sudah berapa lama dia menjadi sais andong serta berapa penghasilan yang diperoleh dari menaik kuda. "Saya hanya mengatakan penghasilanya nggak menentu, kadang lebih, kadang kurang dan kadang pas. Yang penting kedua kudanya bisa makan tiap hari," katanya.
Dia mengakui hanya mengenal Bu Mega dan anaknya Puan Maharani yang ikut naik dan duduk di jok belakang. Sedang yang ada disampignya dia mengaku tidak tahu. Ternyata yang duduk disampingnya atau di jok depan adalah Ketua DPP PDIP, Theo Syafei.
"Yang saya tahu hanya Bu Mega dan Mbak Puan saja," kata warga Rejowinangun Kecamatan Kotagede Yogyakarta itu.
"Saya nggak kenapa yang dipilih saya oleh rombongan Bu Mega untuk mengantar belanja Batik di Mirota Batik Malioboro," kata Ponijo kepada wartawan di depan Mirota Batik seusai mengantar rombongan.
Menurut Ponijo, saat dirinya ditunjuk oleh pengawal hanya dipesan untuk berhati-hati dan berjalan pelan saja. Dia pun sempat agak canggung saat menarik tali kekang kedua kudanya untuk berjalan dari kawasan Malioboro menuju lokasi belanja yang berjarak 300-an meter.
"Harus tenang, kalau tidak kudanya juga akan ikut tidak tenang," ungkap Ponijo yang sudah 10 tahun menjalani profesi sebagai sais andong di Malioboro itu.
Dia mengatakan selama andong berjalan, Mega sempat menanyakan sudah berapa lama dia menjadi sais andong serta berapa penghasilan yang diperoleh dari menaik kuda. "Saya hanya mengatakan penghasilanya nggak menentu, kadang lebih, kadang kurang dan kadang pas. Yang penting kedua kudanya bisa makan tiap hari," katanya.
Dia mengakui hanya mengenal Bu Mega dan anaknya Puan Maharani yang ikut naik dan duduk di jok belakang. Sedang yang ada disampignya dia mengaku tidak tahu. Ternyata yang duduk disampingnya atau di jok depan adalah Ketua DPP PDIP, Theo Syafei.
"Yang saya tahu hanya Bu Mega dan Mbak Puan saja," kata warga Rejowinangun Kecamatan Kotagede Yogyakarta itu.
Bertemu di Yogya, Mega-Prabowo Akan Kampanye Bersama
Yogyakarta, Pasangan capres-cawapres Mega-Prabowo dijadwalkan akan bertemu di Yogyakarta pada hari Rabu 24 Juni 2009. Pasangan nomor urut 1 itu akan menghadiri kampanye bersama di Alun Alun Utara Yogyakarta.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD PDIP DIY yang juga ketua tim kampanye Mega-Prabowo, H. Djuwarto kepada wartawan di kantor Jl Tentara Rakyat Mataram Yogyakarta, Selasa (23/6/2009).
"Ibu Mega sejak Senin malam hingga hari ini sudah berada di Yogya tapi hanya untuk menginap. Sedang jadwal kampanye di Jawa Tengah. Baru pada hari Rabu Ibu Mega bersama Pak Prabowo akan menghadiri kampanye terbuka di Alun Alun Utara," kata Djuwarto.
Menurut dia, saat ini tim kampanye juga sudah mendapat izin penggunaan Alun Alun Utara dari pihak Kraton Yogyakarta. Demikian pula izin dari kepolisian, panitia juga sudah selesai mengurus surat izin tersebut. "Tinggal koordinasi dengan Poltabes Yogyakarta karena lokasi di tengah kota dan akan dihadiri oleh pendukung Mega-Prabowo dari seluruh DIY," katanya.
Selain menghadiri rapat akbar kata Djuwarto, Mega akan menghadiri pertemuan dengan para guru untuk membahas mengenai pendidikan nasional termasuk masa depan Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan. Pertemuan dengan para guru itu akan digelar di Gedung Mandala Bakti Wanitatama.
"Malam ini, Bu Mega akan menyaksikan wayang kulit di Nanggulan Kulonprogo," kata Djuwarto didampingi anggota tim kampanye, Supriyanto.
Sedang Prabowo pada hari Rabu akan mengunjungi Pasar Wates Kulonprogo. Sebagai ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, dia akan berdialog dengan para pedagang pasar tradisional. Dari Wates, Prabowo akan menuju Kecamatan Godean Sleman untuk berdialog dengan para petani anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). "Setelah itu Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu di Alun Alun Utara untuk berkampanye bersama," katanya.
Hal itu diungkapkan Ketua DPD PDIP DIY yang juga ketua tim kampanye Mega-Prabowo, H. Djuwarto kepada wartawan di kantor Jl Tentara Rakyat Mataram Yogyakarta, Selasa (23/6/2009).
"Ibu Mega sejak Senin malam hingga hari ini sudah berada di Yogya tapi hanya untuk menginap. Sedang jadwal kampanye di Jawa Tengah. Baru pada hari Rabu Ibu Mega bersama Pak Prabowo akan menghadiri kampanye terbuka di Alun Alun Utara," kata Djuwarto.
Menurut dia, saat ini tim kampanye juga sudah mendapat izin penggunaan Alun Alun Utara dari pihak Kraton Yogyakarta. Demikian pula izin dari kepolisian, panitia juga sudah selesai mengurus surat izin tersebut. "Tinggal koordinasi dengan Poltabes Yogyakarta karena lokasi di tengah kota dan akan dihadiri oleh pendukung Mega-Prabowo dari seluruh DIY," katanya.
Selain menghadiri rapat akbar kata Djuwarto, Mega akan menghadiri pertemuan dengan para guru untuk membahas mengenai pendidikan nasional termasuk masa depan Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan. Pertemuan dengan para guru itu akan digelar di Gedung Mandala Bakti Wanitatama.
"Malam ini, Bu Mega akan menyaksikan wayang kulit di Nanggulan Kulonprogo," kata Djuwarto didampingi anggota tim kampanye, Supriyanto.
Sedang Prabowo pada hari Rabu akan mengunjungi Pasar Wates Kulonprogo. Sebagai ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, dia akan berdialog dengan para pedagang pasar tradisional. Dari Wates, Prabowo akan menuju Kecamatan Godean Sleman untuk berdialog dengan para petani anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). "Setelah itu Bu Mega dan Pak Prabowo akan bertemu di Alun Alun Utara untuk berkampanye bersama," katanya.
Polda DIY Tolak Laporan Panwaslu Soal Pelanggaran Kampanye Boediono Mendengar
Yogyakarta, Panwaslu melaporkan Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), GBPH H. Prabukusumo ke Polda DIY. Namun laporan itu ditolak oleh polisi dengan alasan laporan belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan.
Pengembalian berkas laporan itu diterima oleh Panwaslu DIY hari ini, Selasa (23/6/2009) dengan nomor : B/1578/VI/2009/Dit.Reskrim yang ditandatangan Direskrim Polda DIY AKBP Napolleon Bonaparte. Panwaslu melaporkan kasus pelanggaran kampanye tersebut hari Senin 22 Juni 2009. Kasus yang dilaporkan adalah "Boediono Mendengar" yang diadakan di gedung Jogja Expo Center (JEC) pada hari Sabtu 13 Juni 2009 dengan terlapor GBPH H. Prabukusumo.
"Laporan Panwslu mengenai dugaan adanya pelanggaran kampanye dikembalikan oleh penyidik Polda DIY hari ini. Ini yang menjadi tanda tanya kami, ada apa," kata anggota Panwaslu DIY Endang Wihdatiningtyas kepada wartawan di kantor Jl Atmosukarto.
Menurut Endang dalam kasus yang sama laporan Bawaslu di Mabes Polri di terima yakni berdasarkan Pasal 216 jo 41 ayat 2 UU No 42 Tahun 2008. Namun saat dikembalikan melalui surat itu tanpa dijelaskan secara jelas alasannya. Hanya dalam surat itu tertulis penyidik berpendapat bahwa peristiwa yang dilaporkan belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan sehingga laporan beserta barang bukti dikembalikan ke Panwaslu Provinsi DIY.
"Ini yang membuat kami agak heran dan bertanya-tanya sebab kasus dugaan adanya pelanggaran kampanye di Mabes Polri diterima, sedang di Polda DIY di tolak," ungkap Endang didampingi Ketua Panwaslu Agus Triytano.
Menurut Endang, pelaksanaan pilpres saat ini Panwaslu merasa kesulitan bergerak karena tidak ada MoU mengenai penegakan hukum terpadu (gakkumdu) antara kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan pada pemilu legislatif lalu ada sentra gakkumdu. "Meski ada kesepakatan untuk saling berkomunikasi tapi antara polisi dan panwaslu hanya koordinasi dengan KPU," katanya.
Sementara itu Agus Triyatno menambahkan pihaknya menyayangkan pengembalian berkas tersebut tanpa ada argumentasi yang jelas. "Kami hanya ingin menegakkan aturan sesuai hukum dan ujian material bisa dibuktikan di lembaga peradilan," pungkas dia.
Pengembalian berkas laporan itu diterima oleh Panwaslu DIY hari ini, Selasa (23/6/2009) dengan nomor : B/1578/VI/2009/Dit.Reskrim yang ditandatangan Direskrim Polda DIY AKBP Napolleon Bonaparte. Panwaslu melaporkan kasus pelanggaran kampanye tersebut hari Senin 22 Juni 2009. Kasus yang dilaporkan adalah "Boediono Mendengar" yang diadakan di gedung Jogja Expo Center (JEC) pada hari Sabtu 13 Juni 2009 dengan terlapor GBPH H. Prabukusumo.
"Laporan Panwslu mengenai dugaan adanya pelanggaran kampanye dikembalikan oleh penyidik Polda DIY hari ini. Ini yang menjadi tanda tanya kami, ada apa," kata anggota Panwaslu DIY Endang Wihdatiningtyas kepada wartawan di kantor Jl Atmosukarto.
Menurut Endang dalam kasus yang sama laporan Bawaslu di Mabes Polri di terima yakni berdasarkan Pasal 216 jo 41 ayat 2 UU No 42 Tahun 2008. Namun saat dikembalikan melalui surat itu tanpa dijelaskan secara jelas alasannya. Hanya dalam surat itu tertulis penyidik berpendapat bahwa peristiwa yang dilaporkan belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan sehingga laporan beserta barang bukti dikembalikan ke Panwaslu Provinsi DIY.
"Ini yang membuat kami agak heran dan bertanya-tanya sebab kasus dugaan adanya pelanggaran kampanye di Mabes Polri diterima, sedang di Polda DIY di tolak," ungkap Endang didampingi Ketua Panwaslu Agus Triytano.
Menurut Endang, pelaksanaan pilpres saat ini Panwaslu merasa kesulitan bergerak karena tidak ada MoU mengenai penegakan hukum terpadu (gakkumdu) antara kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan pada pemilu legislatif lalu ada sentra gakkumdu. "Meski ada kesepakatan untuk saling berkomunikasi tapi antara polisi dan panwaslu hanya koordinasi dengan KPU," katanya.
Sementara itu Agus Triyatno menambahkan pihaknya menyayangkan pengembalian berkas tersebut tanpa ada argumentasi yang jelas. "Kami hanya ingin menegakkan aturan sesuai hukum dan ujian material bisa dibuktikan di lembaga peradilan," pungkas dia.
Puluhan Atribut Capres Ditertibkan
Yogyakarta, Ratusan atribut gambar calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditertibkan. Atribut kampanye pilpres itu dicopot oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sleman karena dipasangn di tempat-tempat terlarang.
Aksi penertiban yang dilakukan Satpol PP Sleman, Selasa (23/6/2009) dilakukan tim gabungan Satpol PP, KPU dan Panwslu. Penertiban dilakukan karena pemasangan atribut kampanye pilpres yang dipasang tim sukses dianggap melanggar Peraturan Bupati Sleman No 8/2008.
Sebelum melakukan penertiban, pihak Pemkab Sleman, KPU dan Panwslu telah berkoordinasi untuk memberitahukan secara tertulis kepada masing-masing tim kampanye untuk menertibkan sendiri. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan ternyata masih ada yang belum dicopot, petugas terpaksa menertibakannya.
Penertiban hari ini dilakukan di sepanjang Ringroad Utara dari Kecamatan Depok, Mlati hingga Gamping Sleman. Poster, spanduk maupun baliho bergambar pasangan Mega-Prabowo, SBY-Boediono dan JK-Wiranto yang melanggar langsung di copot.
Petugas hanya mencopot dan menurunkan spanduk, baliho, umbul-umbul yang melanggar ketentuan serta dianggap membahayakan bagi pengguna jalan terutama di kawasan Ringroad Utara. Petugas hanya mengambil spanduk atau baliho saja. Sedang bambu atau kayu ditinggalkan ditempat atau diletakkan dipinggir jalan agar tidak mengganggu.
Aksi penertiban yang dilakukan Satpol PP Sleman, Selasa (23/6/2009) dilakukan tim gabungan Satpol PP, KPU dan Panwslu. Penertiban dilakukan karena pemasangan atribut kampanye pilpres yang dipasang tim sukses dianggap melanggar Peraturan Bupati Sleman No 8/2008.
Sebelum melakukan penertiban, pihak Pemkab Sleman, KPU dan Panwslu telah berkoordinasi untuk memberitahukan secara tertulis kepada masing-masing tim kampanye untuk menertibkan sendiri. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan ternyata masih ada yang belum dicopot, petugas terpaksa menertibakannya.
Penertiban hari ini dilakukan di sepanjang Ringroad Utara dari Kecamatan Depok, Mlati hingga Gamping Sleman. Poster, spanduk maupun baliho bergambar pasangan Mega-Prabowo, SBY-Boediono dan JK-Wiranto yang melanggar langsung di copot.
Petugas hanya mencopot dan menurunkan spanduk, baliho, umbul-umbul yang melanggar ketentuan serta dianggap membahayakan bagi pengguna jalan terutama di kawasan Ringroad Utara. Petugas hanya mengambil spanduk atau baliho saja. Sedang bambu atau kayu ditinggalkan ditempat atau diletakkan dipinggir jalan agar tidak mengganggu.
Senin, 22 Juni 2009
Polda DIY Ringkus Jaringan Pembobol ATM
Yogyakarta, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berhasil meringkus jaringan perampok dan pembobol mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Selama beberapa bulan terakhir ini berhasil menguras belasan mesin ATM di wilayah Yogyakarta dan Jawa Timur.
Kawanan perampok yang berhasil diringkus sebanyak 6 orang tersangka. Semua pelaku merupakan penjahat spesialis perampokan mesin ATM.
Keenam tersangka berinisial JKR alias JS warga Wonokromo, Pleret Bantul. JKR ditangkap pertama kali pada tanggal 15 Juni 2009. Dari keterangan JKR, polisi berhasil menangkap lima teman tersangka diantaranya SPD alias ED, RA alias MD, AJ alias DD, RA alias PK dan DMW alias IW.
Saat ditunjukkan kepada wartawan pelaku mengenai kaos tahanan Polda DIY dengan wajah ditutup dengan penutup kepala dan kedua tangan diborgol ke belakang. Semua barang bukti kejahatan juga ditunjukkan di ruangan tersebut.
"Mereka kami tangkap di wilayah Karang Pilang, Kota Surabaya. Mereka ini masih satu kawanan dengan tugas sendiri-sendiri, ada eksekutor, ada yang membongkar ATM, sopir," kata Kapolda DIY Brigjen Sunaryono kepada wartawan di Mapolda DIY di Ringroad Utara, Depok, Sleman, Senin (22/6/2009).
Menurut Sunaryono, terungkapnya kasus perampokan itu setelah petugas berhasil menangkap JKR. Dari keterangan tersangka, petugas kemudian melakukan pengejaran hingga wilayak Polda Metro Jaya dan Banten. Setelah dilakukan pengejaran dan pembuntutan, akhirnya petugas berhasil menangkap 5 orang pelaku di Jawa Timur.
"Mereka adalah kelompok atau jaringan Sumsel dan kami tangkap beserta semua barang bukti kejahatan," kata Sunaryono didampingi Direskrim Polda DIY, Kombes Napoleon Bonaparte.
Dia mengatakan perampokan yang dilakukan di Yogyakarta sebanyak 4 kali diantaranya pada tanggal 22 November 2008 di ATM Bank mandiri Jl Palagan Tentara Pelajar, Km 7,5 Ngaglik Sleman dengan kerugian Rp 180 juta. Perampokan mesin ATM Alfa Mart Jl Monjali 43 Mlati Sleman tanggal 27 Mei 2009 dengan kerugian Rp 187 juta. Selanjutnya perampokan di PT Ensepal Putra Trading di Ringroad Barat, Gamping Sleman dengan kerugian Rp 150 juta dan Showroom Daihatsu Jl Magelang pada tanggal 1 Maret 2007 dengan kerugian Rp 180 juta.
Sedang di Surabaya diantaranya di lakukan ATM Bank Permata, Counter Oke Shop, Showroom Auto 2000, ATM Mandiri dan BCA Carefour Surabaya, ATM BRI Gresik, Distributor rokok Wismilak, distributor Coca Cola Surabaya dan PLN Pasuruan.
Sementara itu Napoleon Bonaparte menambahkan dari tangan pelaku JKR berhasil menyita 16 barang bukti seperti linggis, tang, palu, sarung tangan, lakban, alat pembongkar ATM, satu set alat las, 1 almari es dan 2 sepeda motor. Sedang dari lima pelaku lainnya diamankan satu Toyota Kijang LGX warna kuning gading B-8505-J, 3 pucuk pistol rakitan kaliber 9 mm, satu pistol angin, 2 pistol korek api gas, 15 butir amunisi kaliber 9 mm, 9 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain itu, gergaji besi, marti, kunci T, alat pemotong gembok, borgol, clurit, kapak dan pedang.
"Ini semua barang bukti yang berhasil kami sita dari tangan pelaku yang jumlah ada puluhan dan kami masih mengejar pelaku lainnya," pungkas Napoleon.
Kawanan perampok yang berhasil diringkus sebanyak 6 orang tersangka. Semua pelaku merupakan penjahat spesialis perampokan mesin ATM.
Keenam tersangka berinisial JKR alias JS warga Wonokromo, Pleret Bantul. JKR ditangkap pertama kali pada tanggal 15 Juni 2009. Dari keterangan JKR, polisi berhasil menangkap lima teman tersangka diantaranya SPD alias ED, RA alias MD, AJ alias DD, RA alias PK dan DMW alias IW.
Saat ditunjukkan kepada wartawan pelaku mengenai kaos tahanan Polda DIY dengan wajah ditutup dengan penutup kepala dan kedua tangan diborgol ke belakang. Semua barang bukti kejahatan juga ditunjukkan di ruangan tersebut.
"Mereka kami tangkap di wilayah Karang Pilang, Kota Surabaya. Mereka ini masih satu kawanan dengan tugas sendiri-sendiri, ada eksekutor, ada yang membongkar ATM, sopir," kata Kapolda DIY Brigjen Sunaryono kepada wartawan di Mapolda DIY di Ringroad Utara, Depok, Sleman, Senin (22/6/2009).
Menurut Sunaryono, terungkapnya kasus perampokan itu setelah petugas berhasil menangkap JKR. Dari keterangan tersangka, petugas kemudian melakukan pengejaran hingga wilayak Polda Metro Jaya dan Banten. Setelah dilakukan pengejaran dan pembuntutan, akhirnya petugas berhasil menangkap 5 orang pelaku di Jawa Timur.
"Mereka adalah kelompok atau jaringan Sumsel dan kami tangkap beserta semua barang bukti kejahatan," kata Sunaryono didampingi Direskrim Polda DIY, Kombes Napoleon Bonaparte.
Dia mengatakan perampokan yang dilakukan di Yogyakarta sebanyak 4 kali diantaranya pada tanggal 22 November 2008 di ATM Bank mandiri Jl Palagan Tentara Pelajar, Km 7,5 Ngaglik Sleman dengan kerugian Rp 180 juta. Perampokan mesin ATM Alfa Mart Jl Monjali 43 Mlati Sleman tanggal 27 Mei 2009 dengan kerugian Rp 187 juta. Selanjutnya perampokan di PT Ensepal Putra Trading di Ringroad Barat, Gamping Sleman dengan kerugian Rp 150 juta dan Showroom Daihatsu Jl Magelang pada tanggal 1 Maret 2007 dengan kerugian Rp 180 juta.
Sedang di Surabaya diantaranya di lakukan ATM Bank Permata, Counter Oke Shop, Showroom Auto 2000, ATM Mandiri dan BCA Carefour Surabaya, ATM BRI Gresik, Distributor rokok Wismilak, distributor Coca Cola Surabaya dan PLN Pasuruan.
Sementara itu Napoleon Bonaparte menambahkan dari tangan pelaku JKR berhasil menyita 16 barang bukti seperti linggis, tang, palu, sarung tangan, lakban, alat pembongkar ATM, satu set alat las, 1 almari es dan 2 sepeda motor. Sedang dari lima pelaku lainnya diamankan satu Toyota Kijang LGX warna kuning gading B-8505-J, 3 pucuk pistol rakitan kaliber 9 mm, satu pistol angin, 2 pistol korek api gas, 15 butir amunisi kaliber 9 mm, 9 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selain itu, gergaji besi, marti, kunci T, alat pemotong gembok, borgol, clurit, kapak dan pedang.
"Ini semua barang bukti yang berhasil kami sita dari tangan pelaku yang jumlah ada puluhan dan kami masih mengejar pelaku lainnya," pungkas Napoleon.
UGM Berangkatkan 376 Mahasiswa KKN Pemantau Pilpres
Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada (UGM) memberangkatkan 376 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) program Pendidikan Pemilih dan Pemantauan Pemilu (P4) 2009 tahap ke III. Mereka akan disebar menjadi pemantau pilpres 8 Juli 2009 di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Peserta KKN Program P4 Tahap III yang melibatkan 13 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) ini akan disebar di Kabupaten Klaten, Sleman, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Selam dua bulan mahadiswa dterjunkan di lokasi mulai 22 Jni sampai 3 Agustus 2009 atau pilpres putaran I selesai.
Pembekalan terakhir sekaligus acara pelepasan dilakukan langsung oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UGM Prof Dr Danang Parikesit MSc di Balairung Gedung Pusat UGM, di Bulaksumur Yogyakarta, Senin (22/6/2009).
Danang mengatakan program KKN P4 Tahap III ini fokus pada pilpres putaran I. Program tahap I dan II untuk pemilu legislatif telah selesai dan dilanjutkan untuk pilpres putaran I. "Tahap ketiga ini, sebanyak 376 mahasiswa langsung diterjunkan mulai hari ini di Klaten dan kabupaten/kota di DIY," katanya.
Dia berpesan mahasiswa untuk dapat menjaga netralitas dan kekompakan antar mahasiswa di lokasi. Sebab pilpres berbeda dengan pelaksanaan pemilu legislatif. "Olah karena itu simpan baik-baik dukungan pribadi masing-masing saat dilokasi, tak perlu ditampakkan," kata Danang.
Menurut dia, sosialisasi untuk pilpres memang lebih mudah tidak serumit pemilu legislatif, yakni hanya diikuti tiga pasangan capres dan cawapres. Namun untuk pilpres akan lebih sengit pertaruangannya.
"Pertarungan antar capres dan cawapres di berbagai media sudah memanas, karena itu kita meminta mahadiswa benar-benar memantau, melakukan sosialisasi yang baik dan mampu membuat kondisi di lokasi yang kondusif dan baik," katanya.
Sementara itu Ketua Bidang Pengelolaan KKN UGM, Dr drh Djoko Prastowo menambahkan sasaran program tahap III tetap sama dengan program sebelumnya yakni pemilih pemula dengan usia 17-22 tahun. Jumlah ini mencapai 16 persen dari total seluruh pemilih. Sedangkan jumlah perempuan mencapai sekitar 60 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.
Menurut dia, kedua kelompok ini yang jadi sasaran pendidikan pemilih cerdas. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi pemantau pilpres sesuai peraturan perundang-undangan. Mahasiswa yang terlibat menjadi pemantau itu akan mengamati semua tahapan pilpres yang telah berjalan saat ini.
"Saat dilokasi mahasiswa juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa, dusun, panswacm, panwaslu maupun pemantau lainnya," kata Djoko
Peserta KKN Program P4 Tahap III yang melibatkan 13 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) ini akan disebar di Kabupaten Klaten, Sleman, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Selam dua bulan mahadiswa dterjunkan di lokasi mulai 22 Jni sampai 3 Agustus 2009 atau pilpres putaran I selesai.
Pembekalan terakhir sekaligus acara pelepasan dilakukan langsung oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UGM Prof Dr Danang Parikesit MSc di Balairung Gedung Pusat UGM, di Bulaksumur Yogyakarta, Senin (22/6/2009).
Danang mengatakan program KKN P4 Tahap III ini fokus pada pilpres putaran I. Program tahap I dan II untuk pemilu legislatif telah selesai dan dilanjutkan untuk pilpres putaran I. "Tahap ketiga ini, sebanyak 376 mahasiswa langsung diterjunkan mulai hari ini di Klaten dan kabupaten/kota di DIY," katanya.
Dia berpesan mahasiswa untuk dapat menjaga netralitas dan kekompakan antar mahasiswa di lokasi. Sebab pilpres berbeda dengan pelaksanaan pemilu legislatif. "Olah karena itu simpan baik-baik dukungan pribadi masing-masing saat dilokasi, tak perlu ditampakkan," kata Danang.
Menurut dia, sosialisasi untuk pilpres memang lebih mudah tidak serumit pemilu legislatif, yakni hanya diikuti tiga pasangan capres dan cawapres. Namun untuk pilpres akan lebih sengit pertaruangannya.
"Pertarungan antar capres dan cawapres di berbagai media sudah memanas, karena itu kita meminta mahadiswa benar-benar memantau, melakukan sosialisasi yang baik dan mampu membuat kondisi di lokasi yang kondusif dan baik," katanya.
Sementara itu Ketua Bidang Pengelolaan KKN UGM, Dr drh Djoko Prastowo menambahkan sasaran program tahap III tetap sama dengan program sebelumnya yakni pemilih pemula dengan usia 17-22 tahun. Jumlah ini mencapai 16 persen dari total seluruh pemilih. Sedangkan jumlah perempuan mencapai sekitar 60 persen dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.
Menurut dia, kedua kelompok ini yang jadi sasaran pendidikan pemilih cerdas. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi pemantau pilpres sesuai peraturan perundang-undangan. Mahasiswa yang terlibat menjadi pemantau itu akan mengamati semua tahapan pilpres yang telah berjalan saat ini.
"Saat dilokasi mahasiswa juga akan berkoordinasi dengan pemerintah desa, dusun, panswacm, panwaslu maupun pemantau lainnya," kata Djoko
Jumat, 19 Juni 2009
Gubernur DIY Jenguk Bupati Sleman di Lapas
Yogyakarta - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengunjungi Bupati Sleman Ibnu Subiyanto di Lapas Sleman. Ini adalah kunjungan yang kedua, setelah para bupati dan walikota se DIY juga mengunjungi Ibnu pada hari Jumat 19 Juni kemarin.
Sultan tiba di Lapas Sleman di Cebongan Sleman, Sabtu (20/6/2009) sekitar pukul 08.30 WIB. Dia langsung diterima Kalapas Muhtar Sarbini. Dengan dikawal sejumlah petugas lapas, Sultan langsung masuk ke dalam. Sedang para wartawan tidak diperbolehkan masuk dan hanya menunggu di luar.
"Maaf, mohon menunggu diluar hingga kunjungan selesai," kata salah seorang petugas.
Selama lebih kurang 30 menit, Sultan mengunjungi anak buahnya di Lapas Sleman. Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi DIY juga belum menerima SK dari Mendagri mengenai pemberhentian sementara Bupati Sleman.
"Kunjungan biasa, ndak ada apa-apa. Hanya koordinasi setelah ditahan dan memberikan dukungan psikologis saja. surat dari mendagri juga belum saya terima," jawab Sultan singkat.
Di tempat itu Ibnu juga satu sel dengan mantan Ketua DPRD Sleman, Jarot Subianto, terpidana kasus yang sama yakni korupsi buku ajar Sleman.
Sebelumnya pada hari Jumat kemarin, Walikota Yogya Herry Zudianto, Bupati Bantul Idham Samawi, Bupati Kulonprogo Toyo S. Dipo, Bupati Gunungkidul dan Sekda Sleman Soetrisno mengunjungi Ibnu. Kunjungan itu dilakukan setelah Gubernur DIY melakukan rapat koordinasi bersama Wakil Bupati Sleman, Sri Purnomo mengenai jalannya roda pemerintahan agar tetap berjalan dan pembagian tugas.
Pada hari ini, Sultan sebagai Gubernur DIY mengunjungi bupati dari PDIP itu di Lapas Sleman. Ibnu akan menjalani persidangan kasus dugaan korupsi buku ajar senilai Rp 12,5 miliar setiap hari Kamis di Pengadilan Negeri (PN) Sleman.
Sultan tiba di Lapas Sleman di Cebongan Sleman, Sabtu (20/6/2009) sekitar pukul 08.30 WIB. Dia langsung diterima Kalapas Muhtar Sarbini. Dengan dikawal sejumlah petugas lapas, Sultan langsung masuk ke dalam. Sedang para wartawan tidak diperbolehkan masuk dan hanya menunggu di luar.
"Maaf, mohon menunggu diluar hingga kunjungan selesai," kata salah seorang petugas.
Selama lebih kurang 30 menit, Sultan mengunjungi anak buahnya di Lapas Sleman. Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi DIY juga belum menerima SK dari Mendagri mengenai pemberhentian sementara Bupati Sleman.
"Kunjungan biasa, ndak ada apa-apa. Hanya koordinasi setelah ditahan dan memberikan dukungan psikologis saja. surat dari mendagri juga belum saya terima," jawab Sultan singkat.
Di tempat itu Ibnu juga satu sel dengan mantan Ketua DPRD Sleman, Jarot Subianto, terpidana kasus yang sama yakni korupsi buku ajar Sleman.
Sebelumnya pada hari Jumat kemarin, Walikota Yogya Herry Zudianto, Bupati Bantul Idham Samawi, Bupati Kulonprogo Toyo S. Dipo, Bupati Gunungkidul dan Sekda Sleman Soetrisno mengunjungi Ibnu. Kunjungan itu dilakukan setelah Gubernur DIY melakukan rapat koordinasi bersama Wakil Bupati Sleman, Sri Purnomo mengenai jalannya roda pemerintahan agar tetap berjalan dan pembagian tugas.
Pada hari ini, Sultan sebagai Gubernur DIY mengunjungi bupati dari PDIP itu di Lapas Sleman. Ibnu akan menjalani persidangan kasus dugaan korupsi buku ajar senilai Rp 12,5 miliar setiap hari Kamis di Pengadilan Negeri (PN) Sleman.
Kepala Dukuh di Sleman Disumpah Pocong
Yogyakarta, Seorang kepala dukuh/dusun di Kabupaten Sleman disumpah pocong. Dia diduga melakukan tindak susila atau pelecehan seksual terhadap seorang warganya. Namun sumpah pocong batal dilakukan karena pelaku tidak hadir saat sumpah pocong akan dilakukan.
Sumpah pocong rencananya akan dilakukan di Masjid Alfalah Dusun Jumeneng II Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Sleman. Namun sumpah pocong yang rencananya dilakukan sehabis salat jumat yang disaksikan ribuan warga itu batal.
Pelaku adalah kepala dukuh setempat, bernama Marsihono bin Atmo Wiarjo. Sedang yang menjadi korban pelecehan seksual adalah Mujiyati. Saat sumpah pocong akan dilakuakn, korban datang bersama sejumlah kerabatnya. Warga yang ingin menyaksikan jalannya sumpah pocong berjubel-jubel di sekitar masjid sehingga sempat membuat kerepotan aparat Polsek Seyegan.
Sumpah pocong dilakukan di halaman masjid dipimpin Rois/tokoh agama Mujiharyono bersama sejumlah tokoh masyarakat setempat. Sebuah tenda plastik biru dipasang di halaman. Dua buah bangku kayu dan dua lembar kain kafan putih juga telah dibentangkan. Satu buah kitab suci Al Quran dan surat pernyataan telah disiapkan.
Acara dimulai dengan pemanggilan Marsihono untuk dilakukan sumpah pocong. Namun ketika dilakukan pemanggilan beberapa kali, dia tidak hadir. "Kami persilakan, saudara kepala dusun untuk hadir di sini untuk di sumpah pocong seusai kesepakatan dan kesedian saudara dalam pertemuan hari Selasa," ucap Rois Mujiharyono.
Dua orang pemuda dusun berinistiaf mendatang rumah pelaku yang berada tidak jauh dari lokasi. Namun tidak dijumpai. Pemuda dusun hanya ditemui kakak Marsihono. Kakaknya mengatakan adiknya tidak berada di rumah sejak pagi hari.
Karena Marsihono tidak hadir, setelah ada kesepakatan perwakilan masyarakat, Mujiharyono kemudian mengumumkan bila sumpah pocong batal karena yang bersangkutan tidak berani datang dan tidak ada dirumah saat akan dijemput.
"Tidak ada dirumah dan saudara kepala dukuh ternyata tidak punya jiwa perwira. Dengan demikian dia mengakui dan benar-benar melakukan tindakn tercela itu," katanya.
Menurut Mujiharyono, sumpah pocong dalam agama Islam memang tidak ada tuntunannya, namun karena warga menginginkan dan untuk membuktikan kebenaran, hal itu kemudian dilakukan. "Tuntunan dalam agama Islam memang tidak ada, tapi zaman Nabi Muhammad SWA asal sudah ada ikrar hal itu sudah bisa diyakini," ungkapnya.
Mujiharyono mengatakan sebelum dilakukan sumpah pocong warga bersama korban dan pelaku sudah melakukan pertemuan di SDN Muhammadiyah V Seyegan pada hari Selasa 16 Juni 2009. Saat itu dia membantah telah melakukan tindakan asusila terhadap korban Mujiyati sekitar 4 tahun yang lalu.
Marsihono sudah berjanji berani dilakukan sumpah pocong untuk membuktikan tuduhan tersebut. Namun saat akan dilakukan sumpah pocong ternyata tidak berani datang. Setelah itu warga pun kemudian bubar meninggalkan masjid.
Sumpah pocong rencananya akan dilakukan di Masjid Alfalah Dusun Jumeneng II Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Sleman. Namun sumpah pocong yang rencananya dilakukan sehabis salat jumat yang disaksikan ribuan warga itu batal.
Pelaku adalah kepala dukuh setempat, bernama Marsihono bin Atmo Wiarjo. Sedang yang menjadi korban pelecehan seksual adalah Mujiyati. Saat sumpah pocong akan dilakuakn, korban datang bersama sejumlah kerabatnya. Warga yang ingin menyaksikan jalannya sumpah pocong berjubel-jubel di sekitar masjid sehingga sempat membuat kerepotan aparat Polsek Seyegan.
Sumpah pocong dilakukan di halaman masjid dipimpin Rois/tokoh agama Mujiharyono bersama sejumlah tokoh masyarakat setempat. Sebuah tenda plastik biru dipasang di halaman. Dua buah bangku kayu dan dua lembar kain kafan putih juga telah dibentangkan. Satu buah kitab suci Al Quran dan surat pernyataan telah disiapkan.
Acara dimulai dengan pemanggilan Marsihono untuk dilakukan sumpah pocong. Namun ketika dilakukan pemanggilan beberapa kali, dia tidak hadir. "Kami persilakan, saudara kepala dusun untuk hadir di sini untuk di sumpah pocong seusai kesepakatan dan kesedian saudara dalam pertemuan hari Selasa," ucap Rois Mujiharyono.
Dua orang pemuda dusun berinistiaf mendatang rumah pelaku yang berada tidak jauh dari lokasi. Namun tidak dijumpai. Pemuda dusun hanya ditemui kakak Marsihono. Kakaknya mengatakan adiknya tidak berada di rumah sejak pagi hari.
Karena Marsihono tidak hadir, setelah ada kesepakatan perwakilan masyarakat, Mujiharyono kemudian mengumumkan bila sumpah pocong batal karena yang bersangkutan tidak berani datang dan tidak ada dirumah saat akan dijemput.
"Tidak ada dirumah dan saudara kepala dukuh ternyata tidak punya jiwa perwira. Dengan demikian dia mengakui dan benar-benar melakukan tindakn tercela itu," katanya.
Menurut Mujiharyono, sumpah pocong dalam agama Islam memang tidak ada tuntunannya, namun karena warga menginginkan dan untuk membuktikan kebenaran, hal itu kemudian dilakukan. "Tuntunan dalam agama Islam memang tidak ada, tapi zaman Nabi Muhammad SWA asal sudah ada ikrar hal itu sudah bisa diyakini," ungkapnya.
Mujiharyono mengatakan sebelum dilakukan sumpah pocong warga bersama korban dan pelaku sudah melakukan pertemuan di SDN Muhammadiyah V Seyegan pada hari Selasa 16 Juni 2009. Saat itu dia membantah telah melakukan tindakan asusila terhadap korban Mujiyati sekitar 4 tahun yang lalu.
Marsihono sudah berjanji berani dilakukan sumpah pocong untuk membuktikan tuduhan tersebut. Namun saat akan dilakukan sumpah pocong ternyata tidak berani datang. Setelah itu warga pun kemudian bubar meninggalkan masjid.
Sari Husada Bantu Kandangan Percontohan Sapi Perah
Yogyakarta, PT Sari Husada memberikan bantuan tiga buah kandang percontohan kepada kelompok peternak sapi perah di Kabupaten Sleman. Bantuan itu agar para peternak sapi perah mampu meningkatkan kualitas dan hasil susu perah.
Bantuan itu diberkan langsung kepada tiga kelompok yakni Koperasi Warga Mulya, Sarono Makmur dan UPP Kaliurang. Pemberian bantuan dilakukan di kelompok peternak sapi perah Mekar Dusun Ngipiksari Desa Hargobinangun, Kaliurang, Pakem, Jumat (19/6/2009).
Selain kandang percontohan yang mampu menampung 12 ekor sapi perah, diberikan bantuan berupa milk can atau tempat penampung susu hasil perahan terbuat dari aluminium sesuai standar dan beberapa unit komputer untuk administrasi. Acara penyerahan dilakukan langsung oleh Presiden Direktur PT Sari Husada, Budi Isman kepada Wakil Bupati Sleman, Sri Purnomo.
Ketua Tim Peningkatan Mutu Susu (PMS) PT Sari Husada, Bugi Rustamadji kepada perwakilan peternak mengatakan bantuan kandangn percontohan sapi perah yang diberikan sudah sesuai standar ketentuan. Kandang yang diberikan juga menghasilkan biogas dari limbah kotoran sapi untuk kebutuhan rumah tangga.
Menurut Bugi, bila kandang sapi perah baik serta makanan baik hijauan dan konsentrat pakan sapi juga baik sehingga hasil dan kualitas susu segar juga meningkat. Saat ini rata-rata sapi perah menghasilkan sekitar 10 liter/hari.
"Pakan hijauan tidak masalah, yang harus ditingkatkan adalah kualitas konsentrat dari bungkil kepala, bungkil kedelai dan bekatul sekitar 16-18 persen. Semua itu masih dari pabrik," katanya.
Bugi mengatakan saat ini susu dari peternak dari Yogyakarta dan Jawa Tengah yang masuk ke Sari Husada masih mengalami kekurangan. Pabrik saat ini juga menerima pasokan susu dari peternak di Jawa Timur. "Karena itu dengan kandang yang baik, produksi diharapkan bisa meningkat. Susu murni yang disetor juga berkualiatas baik tidak tercampur kotoran, terjaga higenisnya dan tidak ada kuman," katanya.
Dia mengatakan desain kandang sapi perah juga harus dirubah. Sebab model kandang sapi perah berbeda dengan sapi potong. Konsep peternak di Jawa sekarang harus diubah. Kandang tidak berada di dekat rumah, tapi jauh dari rumah dan ditempat secara berkelompok.
"Selain itu, kandang sapi perah yang benar adalah menghadap ke belakang atau pantat sapi yang kita lihat karena disitulah yang menghasilkan susu. Bukan seperti kandang sapi potong, kepala menghadap ke depan," pungkas Bugi.
Bantuan itu diberkan langsung kepada tiga kelompok yakni Koperasi Warga Mulya, Sarono Makmur dan UPP Kaliurang. Pemberian bantuan dilakukan di kelompok peternak sapi perah Mekar Dusun Ngipiksari Desa Hargobinangun, Kaliurang, Pakem, Jumat (19/6/2009).
Selain kandang percontohan yang mampu menampung 12 ekor sapi perah, diberikan bantuan berupa milk can atau tempat penampung susu hasil perahan terbuat dari aluminium sesuai standar dan beberapa unit komputer untuk administrasi. Acara penyerahan dilakukan langsung oleh Presiden Direktur PT Sari Husada, Budi Isman kepada Wakil Bupati Sleman, Sri Purnomo.
Ketua Tim Peningkatan Mutu Susu (PMS) PT Sari Husada, Bugi Rustamadji kepada perwakilan peternak mengatakan bantuan kandangn percontohan sapi perah yang diberikan sudah sesuai standar ketentuan. Kandang yang diberikan juga menghasilkan biogas dari limbah kotoran sapi untuk kebutuhan rumah tangga.
Menurut Bugi, bila kandang sapi perah baik serta makanan baik hijauan dan konsentrat pakan sapi juga baik sehingga hasil dan kualitas susu segar juga meningkat. Saat ini rata-rata sapi perah menghasilkan sekitar 10 liter/hari.
"Pakan hijauan tidak masalah, yang harus ditingkatkan adalah kualitas konsentrat dari bungkil kepala, bungkil kedelai dan bekatul sekitar 16-18 persen. Semua itu masih dari pabrik," katanya.
Bugi mengatakan saat ini susu dari peternak dari Yogyakarta dan Jawa Tengah yang masuk ke Sari Husada masih mengalami kekurangan. Pabrik saat ini juga menerima pasokan susu dari peternak di Jawa Timur. "Karena itu dengan kandang yang baik, produksi diharapkan bisa meningkat. Susu murni yang disetor juga berkualiatas baik tidak tercampur kotoran, terjaga higenisnya dan tidak ada kuman," katanya.
Dia mengatakan desain kandang sapi perah juga harus dirubah. Sebab model kandang sapi perah berbeda dengan sapi potong. Konsep peternak di Jawa sekarang harus diubah. Kandang tidak berada di dekat rumah, tapi jauh dari rumah dan ditempat secara berkelompok.
"Selain itu, kandang sapi perah yang benar adalah menghadap ke belakang atau pantat sapi yang kita lihat karena disitulah yang menghasilkan susu. Bukan seperti kandang sapi potong, kepala menghadap ke depan," pungkas Bugi.
Kamis, 18 Juni 2009
Bupati Sleman Akhirnya Ditahan
Yogyakarta - Bupati Sleman, Ibnu Subiyanto (59) akhirnya ditahan di Lapas Sleman.
Ibnu diajukan ke persidangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan buku ajar
Kabupaten Sleman senilai Rp 12,1 miliar.
Sidang ketiga yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) di Jl KRT Pringgodiningrat
Sleman, Kamis (18/6/2009) juga dipenuhi pengunjung sidang. Tidak hanya masyarakat
umu, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sleman juga ada yang menyaksikan.
Sidang dengan materi pembacaan putusan sela dipimpin Majelis Hakim Hetua Sri Andini
SH, MH. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hadir diantaranya Yusrin Nicoriawan SH dan
Dadang Darusalam. Sedang terdakwa didampingi penasehat hukumnya RM Setyoharjo SH.
Dalam putusan sela, majelis hakim menolak semua eksepsi yang diajukan oleh terdakwa.
Sri Andini kemudian menyatakan sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi-saksi pada
hari Kamis depan. Majelis hakim juga langsung memerintahkan kepada JPU untuk
melakukan penahanan terhadap terdakwa.
Majelis hakim beralasan untuk memperlancar dan memudahkan proses persidangan
terdakwa harus ditahan. Ibnu ditahan selama 30 hari mulai tanggal 18 Juni sampai 17
Juli 2009.
Saat majelis memerintahkan terdakwa untuk ditahan. Ibnu yang duduk di kursi terdakwa
hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Keringat dingin juga sempat keluar dari
dahi Ibnu. Beberapa anggotanya yangikut menyaksikan sidang hanya terdiam dan
menjauhi dari kerumunan wartawan.
Seusai sidang Ibnu yang mengenakan kemeja batik warna merah tua itu hanya diam dan
tidak mau meladeni pertanyaan wartawan. Dari kantor PN, Ibnu didampingi penasehat
huku menuju kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman yang terletak tidak jauh dari
kantor PN. Di tempat itu Ibnu menandatangani berkas-berkas.
Dari kantor Kejari Sleman tak ada sepatah katapun yang keluar dari mulut Ibnu. Ibnu
dibawa menggunakan mobil tahanan langsung menuju Lapas Sleman di Cebongan, Mlati.
Ditempat itu juga telah menghuni pula mantan Ketua DPRD Sleman periode 1999-2004
Jarot Subiantoro yang juga terpidana kasus korupsi buku ajar Sleman SD, SMP dan SMA.
Beberapa hari sebelumnya Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwopno X juga
mengirimkan surat kepada mendagri untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap
Ibnu.
Ibnu diajukan ke persidangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan buku ajar
Kabupaten Sleman senilai Rp 12,1 miliar.
Sidang ketiga yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) di Jl KRT Pringgodiningrat
Sleman, Kamis (18/6/2009) juga dipenuhi pengunjung sidang. Tidak hanya masyarakat
umu, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sleman juga ada yang menyaksikan.
Sidang dengan materi pembacaan putusan sela dipimpin Majelis Hakim Hetua Sri Andini
SH, MH. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang hadir diantaranya Yusrin Nicoriawan SH dan
Dadang Darusalam. Sedang terdakwa didampingi penasehat hukumnya RM Setyoharjo SH.
Dalam putusan sela, majelis hakim menolak semua eksepsi yang diajukan oleh terdakwa.
Sri Andini kemudian menyatakan sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi-saksi pada
hari Kamis depan. Majelis hakim juga langsung memerintahkan kepada JPU untuk
melakukan penahanan terhadap terdakwa.
Majelis hakim beralasan untuk memperlancar dan memudahkan proses persidangan
terdakwa harus ditahan. Ibnu ditahan selama 30 hari mulai tanggal 18 Juni sampai 17
Juli 2009.
Saat majelis memerintahkan terdakwa untuk ditahan. Ibnu yang duduk di kursi terdakwa
hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Keringat dingin juga sempat keluar dari
dahi Ibnu. Beberapa anggotanya yangikut menyaksikan sidang hanya terdiam dan
menjauhi dari kerumunan wartawan.
Seusai sidang Ibnu yang mengenakan kemeja batik warna merah tua itu hanya diam dan
tidak mau meladeni pertanyaan wartawan. Dari kantor PN, Ibnu didampingi penasehat
huku menuju kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman yang terletak tidak jauh dari
kantor PN. Di tempat itu Ibnu menandatangani berkas-berkas.
Dari kantor Kejari Sleman tak ada sepatah katapun yang keluar dari mulut Ibnu. Ibnu
dibawa menggunakan mobil tahanan langsung menuju Lapas Sleman di Cebongan, Mlati.
Ditempat itu juga telah menghuni pula mantan Ketua DPRD Sleman periode 1999-2004
Jarot Subiantoro yang juga terpidana kasus korupsi buku ajar Sleman SD, SMP dan SMA.
Beberapa hari sebelumnya Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwopno X juga
mengirimkan surat kepada mendagri untuk melakukan pemberhentian sementara terhadap
Ibnu.
Walikota Yogya Diklarifikasi Panwaslu DIY
Yogyakarta - Buntut acara Boediono Mendengar yang digelar tim Pandu 57 di gedung Jogja Expo Center (JEC), Sabtu 13 Juni 2009, Walikota Yogyakarta Herry Zudianto diklarifikasi oleh Panwaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Selain Herry, Rektor UGM Prof Ir Sudjarwadi, MSc, PhD dan Direktur Penerbit Galang Press Julius Felicianus juga juga dilarifikasi acara diskusi publik yang berbau kampanye cawapres Boediono.
Herry memenuhi panggilan Panwaslu DIY di Jl Atmosukarto, Kotabaru Yogyakarta sekitar pukul 13.00 WIB. Herry langsung bertemu Ketua Panwaslu Agus Triyatno bersama Heri Joko Setyo dan Tri Wihdatiningtyas.
Dalam suasana santai, Herry menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan panwaslu. Pertanyaan yang diajukan diantaranya kronologi kehadirannya di acara diskusi publik bertajuk "Boediono Mendengar".
Dia mengungkapkan beberapa sebelumnya dirinya menerima SMS dari salah satu panitia penyelenggara dari tim Pandu 57. Permintaan itu tanpa melalui surat resmi tapi SMS. Isi SMS, Herry diajak menjadi panelis acara tersebut. Herry pun menyanggupinya karena tidak ada jadwal/agenda penting di kantor walikota.
Dia hanya mengetahui acara itu adalah forum ilmiah dan yang mengundang adalah staf pengajar Fakultas Ekonomi UGM Prof Dr Mudrajad Kuncoro.
"Karena itu forum ilmiah saya menyanggupi. Saat saya masuk gedung yang menyambut adalah panitia, mahasiswa UGM berjaket almamater. Saya juga tidak dapat buku yang dibagikan gratis," katanya.
Selain mengenai kronologi undangan hingga kegiatan diskusi, Herry juga ditanya oleh Agus mengenai honor yang diterima sebagai panelis. Dia juga mengaku tidak ingat panitia yang memberikan honor serta kop atau kuitansi surat tanda terima. Herry mengaku honor yang diterimanya sebesar Rp 1 juta.
"Mosok walikota menerima langsung diteliti isinya, ya malu to," kata Herry sambil tertawa.
Usai Herry, Panwaslu juga mengklarifikasi terhadap direktur penerbit buku Galang Press, Julius Felicianus. Dia diklarifikasi mengenai keterlibatan beberapa anak SD yang ikut acara persemian perpustakaan keliling kebangsaan di gedung JEC saat itu.
"Kita tidak bermaksud membawa anak-anak SD, perpustakaan itu memang sebagian buku-bukunya untuk anak-anak. Kita punya koleksi 700-an buku di dua mobil keliling itu. Sasaran kita saat ini memang anak-anak usia sekolah," pungkas dia.
Selain Herry, Rektor UGM Prof Ir Sudjarwadi, MSc, PhD dan Direktur Penerbit Galang Press Julius Felicianus juga juga dilarifikasi acara diskusi publik yang berbau kampanye cawapres Boediono.
Herry memenuhi panggilan Panwaslu DIY di Jl Atmosukarto, Kotabaru Yogyakarta sekitar pukul 13.00 WIB. Herry langsung bertemu Ketua Panwaslu Agus Triyatno bersama Heri Joko Setyo dan Tri Wihdatiningtyas.
Dalam suasana santai, Herry menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan panwaslu. Pertanyaan yang diajukan diantaranya kronologi kehadirannya di acara diskusi publik bertajuk "Boediono Mendengar".
Dia mengungkapkan beberapa sebelumnya dirinya menerima SMS dari salah satu panitia penyelenggara dari tim Pandu 57. Permintaan itu tanpa melalui surat resmi tapi SMS. Isi SMS, Herry diajak menjadi panelis acara tersebut. Herry pun menyanggupinya karena tidak ada jadwal/agenda penting di kantor walikota.
Dia hanya mengetahui acara itu adalah forum ilmiah dan yang mengundang adalah staf pengajar Fakultas Ekonomi UGM Prof Dr Mudrajad Kuncoro.
"Karena itu forum ilmiah saya menyanggupi. Saat saya masuk gedung yang menyambut adalah panitia, mahasiswa UGM berjaket almamater. Saya juga tidak dapat buku yang dibagikan gratis," katanya.
Selain mengenai kronologi undangan hingga kegiatan diskusi, Herry juga ditanya oleh Agus mengenai honor yang diterima sebagai panelis. Dia juga mengaku tidak ingat panitia yang memberikan honor serta kop atau kuitansi surat tanda terima. Herry mengaku honor yang diterimanya sebesar Rp 1 juta.
"Mosok walikota menerima langsung diteliti isinya, ya malu to," kata Herry sambil tertawa.
Usai Herry, Panwaslu juga mengklarifikasi terhadap direktur penerbit buku Galang Press, Julius Felicianus. Dia diklarifikasi mengenai keterlibatan beberapa anak SD yang ikut acara persemian perpustakaan keliling kebangsaan di gedung JEC saat itu.
"Kita tidak bermaksud membawa anak-anak SD, perpustakaan itu memang sebagian buku-bukunya untuk anak-anak. Kita punya koleksi 700-an buku di dua mobil keliling itu. Sasaran kita saat ini memang anak-anak usia sekolah," pungkas dia.
40 Tahun Indonesia Tak Punya Menkeu
Yogyakarta - Ketua DPP Hanura Fuad Bawazier mengatakan selama 40 tahun terakhir ini Indobesia tidak mempunyai menteri keuangan (menkeu). Menteri bidang ekonomi yang ada adalah menteri utang karena setiap tahun menganggarkan utang keluar negeri.
"Tidak ada menkeu, yang ada adalah menteri utang," kata Fuad kepada wartawa disela-sela acara diskusi publik "Ekonomi untuk Rakyat : Ideologi Keberpihakan Pada Kaum Miskin versus Neloliberalisme" di gedung University Center (UC) kampus Universitas gadjah Mada (UGM), Kamis (18/6/2009).
Menurut Fuad, kebijakan negara untuk berutang adalah hal yang tidak menguntungkan. Sebab utang luar negeri memang sengaja didesain untuk proyek-proyek bukan untuk kepentingan nasional. Akibatnya yang dirasakan adalah utang untuk membayar utang dan bunga utang.
"Ini sebuah kejahatan yang dilakukan mafia-mafia utang luar negeri untuk mencari keuntungan," ungkap salah satu ketua pemenangan pasangan JK-Wiranto itu.
Dia mengatakan selama 40 tahun ini APBN disusun secara tidak karu-karuan dan semuanya bersumber dari utang. Indonesia sebenarnya bisa terbebas dari utang, namun kenyataannya tidak dilakukan. "Itu cara neoliberal seperti srigala berbaju kambing," katanya.
Menurut dia, apabila Indonesia terus berhutang, ibarat besar pasak daripada tiang sehingga lambat laun akan kolaps. Karena itu dia mengusulkan segera dilakukan reformasi total kebijakan APBN. Apabila kebijakan utang ini terus dilakukan Indonesia akan menjadi rumah miskin yakni menerima amal orang lain.
"Selama 40 tahun terakhir ini Indonesia lebih miskin dibanding negara lain yang sebenarnya mereka itu tidak lebih kaya dari kita dan mereka sudah meninggalkan Indonesia," pungkas dia.
"Tidak ada menkeu, yang ada adalah menteri utang," kata Fuad kepada wartawa disela-sela acara diskusi publik "Ekonomi untuk Rakyat : Ideologi Keberpihakan Pada Kaum Miskin versus Neloliberalisme" di gedung University Center (UC) kampus Universitas gadjah Mada (UGM), Kamis (18/6/2009).
Menurut Fuad, kebijakan negara untuk berutang adalah hal yang tidak menguntungkan. Sebab utang luar negeri memang sengaja didesain untuk proyek-proyek bukan untuk kepentingan nasional. Akibatnya yang dirasakan adalah utang untuk membayar utang dan bunga utang.
"Ini sebuah kejahatan yang dilakukan mafia-mafia utang luar negeri untuk mencari keuntungan," ungkap salah satu ketua pemenangan pasangan JK-Wiranto itu.
Dia mengatakan selama 40 tahun ini APBN disusun secara tidak karu-karuan dan semuanya bersumber dari utang. Indonesia sebenarnya bisa terbebas dari utang, namun kenyataannya tidak dilakukan. "Itu cara neoliberal seperti srigala berbaju kambing," katanya.
Menurut dia, apabila Indonesia terus berhutang, ibarat besar pasak daripada tiang sehingga lambat laun akan kolaps. Karena itu dia mengusulkan segera dilakukan reformasi total kebijakan APBN. Apabila kebijakan utang ini terus dilakukan Indonesia akan menjadi rumah miskin yakni menerima amal orang lain.
"Selama 40 tahun terakhir ini Indonesia lebih miskin dibanding negara lain yang sebenarnya mereka itu tidak lebih kaya dari kita dan mereka sudah meninggalkan Indonesia," pungkas dia.
Fuad Bawazier : Iklan Satu Putaran Teror Politik
Yogyakarta - Ketua DPP Partai Hanura, Fuad Bawazier mengatakan iklan pemilu satu putaran adalah sebuah teror politik. Hal itu juga merupakan refleksi ketakutan dari tim sukses pasangan SBY-Boediono bila benar-benar pilpres akan berlangsung dua putaran.
"Itu teror politik karena ada kekhawatiran bila dua putaran SBy akan akan tergilas," tegas Fuad Bawazier acara diskusi publik "Ekonomi untuk Rakyat : Ideologi Keberpihakan Pada Kaum Miskin versus Neloliberalisme" di gedung University Center (UC) kampus Universitas gadjah Mada (UGM), Kamis (18/6/2009).
Menurut Fuad bila pilpres berlangsung dua putaran akan mengakibatkan ketakutan, kepanikan bagi para pendukung SBY. Oleh karena itu, mereka kemudian gencar beriklan hanya satu putaran. "Satu putaran itu tidak logis atau tidak umum," kata salah satu ketua tim sukses pasangan nomor urut 3 itu.
Fuad meminta semua pihak untuk mewaspdai bila pilpres berlangsung satu putaran. Alasannya dirinya khawatir terjadi berbagai kecurangan seperti yang terjadi pada pemilu legislatif pada April lalu. "Itu bohong belaka," katanya.
SBY juga penganut Neoliberal
Sementara itu dalam acara diskusi dia mengatakan Presiden SBY sebenarnya juga merupakan penganut paham neoliberalisme. Hal itu terlihat dari pidatonya dan orang-orang yang dipilihnya. "Tapi kalau Bangsa Indonesia ini seneng-seneng aja, ya udah." kata Fuad.
Dia menjelaskan paham Neoliberalisme itu berarti menjadikan semua aspek kehidupan mengikuti ekonomi pasar atau dikomersialkan. "Memang PBB naik, tapi peran negara jadi terabaikan," ungkapnya.
Fuad berpendapat semua sistem ekonomi itu baik, yang penting cocok tidaknya dengan kesejahteraan suatu negara. Paham yang sekarang dianut Indonesia saat ini tidak cocok, karena membuat Indonesia cenderung semakin miskin. Terbukti dengan pemerintahan selama 40 tahun, Indonesia semakin ditinggal negara lain.
Menurut dia, pemilu sekarang juga tanpa sadar telah menganut neoliberalisme. Pada tahun 50-an uang tidak menjadi masalah. Tapi sekarang ini, pemilu pun menjadi komoditas.
"Yang punya duit yang bisa menjaga supremasinya. Dalam paham Neoliberalisme, yang kuat dan mempunyai uanglah yang menang. Paham ini mempunyai kecenderungan menciptakan ketidakberimbangan dalam suatu negara," katanya.
Fuad juga menceritakan peristiwa Bank Indover yang hampir kolaps yang bisa mengancam perekonomian Indonesia. Saat itu Boediono mengajukan anggaran sekitar Rp 7 triliun hanya untuk menyelamatkan bank seupil. Sementara masih banyak rakyat Indonesia yang kekurangan.
"Salah satu ciri orang-orang neolib itu ya tukang boong," pungkas Fuad yang dulu menolak tegas rencana penyelematan bank tersebut.
"Itu teror politik karena ada kekhawatiran bila dua putaran SBy akan akan tergilas," tegas Fuad Bawazier acara diskusi publik "Ekonomi untuk Rakyat : Ideologi Keberpihakan Pada Kaum Miskin versus Neloliberalisme" di gedung University Center (UC) kampus Universitas gadjah Mada (UGM), Kamis (18/6/2009).
Menurut Fuad bila pilpres berlangsung dua putaran akan mengakibatkan ketakutan, kepanikan bagi para pendukung SBY. Oleh karena itu, mereka kemudian gencar beriklan hanya satu putaran. "Satu putaran itu tidak logis atau tidak umum," kata salah satu ketua tim sukses pasangan nomor urut 3 itu.
Fuad meminta semua pihak untuk mewaspdai bila pilpres berlangsung satu putaran. Alasannya dirinya khawatir terjadi berbagai kecurangan seperti yang terjadi pada pemilu legislatif pada April lalu. "Itu bohong belaka," katanya.
SBY juga penganut Neoliberal
Sementara itu dalam acara diskusi dia mengatakan Presiden SBY sebenarnya juga merupakan penganut paham neoliberalisme. Hal itu terlihat dari pidatonya dan orang-orang yang dipilihnya. "Tapi kalau Bangsa Indonesia ini seneng-seneng aja, ya udah." kata Fuad.
Dia menjelaskan paham Neoliberalisme itu berarti menjadikan semua aspek kehidupan mengikuti ekonomi pasar atau dikomersialkan. "Memang PBB naik, tapi peran negara jadi terabaikan," ungkapnya.
Fuad berpendapat semua sistem ekonomi itu baik, yang penting cocok tidaknya dengan kesejahteraan suatu negara. Paham yang sekarang dianut Indonesia saat ini tidak cocok, karena membuat Indonesia cenderung semakin miskin. Terbukti dengan pemerintahan selama 40 tahun, Indonesia semakin ditinggal negara lain.
Menurut dia, pemilu sekarang juga tanpa sadar telah menganut neoliberalisme. Pada tahun 50-an uang tidak menjadi masalah. Tapi sekarang ini, pemilu pun menjadi komoditas.
"Yang punya duit yang bisa menjaga supremasinya. Dalam paham Neoliberalisme, yang kuat dan mempunyai uanglah yang menang. Paham ini mempunyai kecenderungan menciptakan ketidakberimbangan dalam suatu negara," katanya.
Fuad juga menceritakan peristiwa Bank Indover yang hampir kolaps yang bisa mengancam perekonomian Indonesia. Saat itu Boediono mengajukan anggaran sekitar Rp 7 triliun hanya untuk menyelamatkan bank seupil. Sementara masih banyak rakyat Indonesia yang kekurangan.
"Salah satu ciri orang-orang neolib itu ya tukang boong," pungkas Fuad yang dulu menolak tegas rencana penyelematan bank tersebut.
Rabu, 17 Juni 2009
PD DIY Dipanggil Panwaslu
Yogyakarta - Tim sukses pemenangan SBY-Boediono di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dipanggila oleh Panwaslu. Panwaslu menganggap acara dialog "Boediono Mendengar" yang digelar Tim Pandu 57 di Gedung Jogja Expo Center (JEC) pada hari Sabtu 13 Juni 2009 melanggar aturan.
Akibatnya Ketua DPD Partai Demokrat DIY, GBPH Prabukusumo bersama sejumlah pengurus/tim sukses pemenangan SBY-Boediono dipanggil Panwaslu untuk dilakukan klarifikasi. Panwaslu juga akan memanggil Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, pengusaha yang juga Ketua Badan Pengembangan Jasa Keuangan (BPJK) DIY, Robby Kusumaharta, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sudjarwadi dan Direktur penerbit buku Galang Press, Julius Felicianus.
Dalam pertemuan di kantor Panwaslu DIY di Jl Atmosukarto, Ketua DPD PD DIY, GBPH Prabukusumo kepada Ketua Panwaslu DIY, Agus Triyatno mengungkapkan acara yang di gelar di gedung JEC penyelenggaranya adalah tim Pandu 57 bukan tim pemenangan SBY-Boediono ataupun Partai Demokrat DIY. Semua kegiatan Boediono di Yogyakarta ditangani langsung tim Pandu 57 Jakarta.
"Kami datang sebagai undangan. Saya datang juga bukan sebagai ketua DPD tapi anggota Tim Indonesia Bisa. Materinya apa saat acara itu, kami juga tak tahu," kata Prabukusumo.
Menurut dia, pihaknya hanya diberitahu oleh Pandu 57 mengenai akan adanya acara sehari sebelumnya. Karena surat izin kegiatan dari Mabes Polri belum diterima, pihaknya kemudian berinisiatif untuk mengurus izin/memberitahukan kegiatan ke Polda DIY.
"Fotokopi surat dari Jakarta baru kami terima Jumat sore dan surat izin Polda juga baru selesai Jumat malam," katanya.
Prabukusumo mengatakan pihaknya hanya berpikiran positif dengan kedatangan cawapres Boediono di Yogyakarta, karena jadwal resmi kampanye SBY-Boediono tidak ada jadwal di DIY. Tidak ada satupun anggota PD DIY dan tim sukses yang ikut terlibat langsung acara itu. "Kami tahu acara Pak Boediono di Yogya pada hari Sabtu pagi itu, saat ada di JEC," katanya.
Sementara itu Ketua Panwaslu DIY, Agus Triyatno mengatakan panwaslu juga akan mengklarifikasi masalah itu dengan memanggil Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, pengusaha yang juga Ketua Badan Pengembangan Jasa Keuangan (BPJK) DIY, Robby Kusumaharta, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sudjarwadi dan Direktur penerbit buku Galang Press, Julius Felicianus.
Panwaslu juga sudah mengumpulkan bukti-bukti dalam acara itu diantanya buku yang dibagikan peserta dialog berjudul "Membangun Indonesia dan Ekonomi Indonesia Mau Kemana?". Termasuk dokumentasi backdrop panggung bergambar SBY-Boediono lengkap dengan nomor urut pasangan capres-cawapres.
"Walikota Yogyakarta, Pak Herry Zudianto seharusnya ada surat izin cuti. Bersama Pak Robby Kusumaharta saat itu hadir sebagai panelis. Kita juga memanggil Rektor UGM untuk mendapatkan kejelasan apa betul Prof Mudrajat Kuncoro, dosen FE UGM, termasuk dosen ISI Timbul Raharjo. Mereka adalah PNS mengapa terlibat dalam kampanye itu. Semua harus diklarifikasi," pungkas Agus.
Akibatnya Ketua DPD Partai Demokrat DIY, GBPH Prabukusumo bersama sejumlah pengurus/tim sukses pemenangan SBY-Boediono dipanggil Panwaslu untuk dilakukan klarifikasi. Panwaslu juga akan memanggil Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, pengusaha yang juga Ketua Badan Pengembangan Jasa Keuangan (BPJK) DIY, Robby Kusumaharta, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sudjarwadi dan Direktur penerbit buku Galang Press, Julius Felicianus.
Dalam pertemuan di kantor Panwaslu DIY di Jl Atmosukarto, Ketua DPD PD DIY, GBPH Prabukusumo kepada Ketua Panwaslu DIY, Agus Triyatno mengungkapkan acara yang di gelar di gedung JEC penyelenggaranya adalah tim Pandu 57 bukan tim pemenangan SBY-Boediono ataupun Partai Demokrat DIY. Semua kegiatan Boediono di Yogyakarta ditangani langsung tim Pandu 57 Jakarta.
"Kami datang sebagai undangan. Saya datang juga bukan sebagai ketua DPD tapi anggota Tim Indonesia Bisa. Materinya apa saat acara itu, kami juga tak tahu," kata Prabukusumo.
Menurut dia, pihaknya hanya diberitahu oleh Pandu 57 mengenai akan adanya acara sehari sebelumnya. Karena surat izin kegiatan dari Mabes Polri belum diterima, pihaknya kemudian berinisiatif untuk mengurus izin/memberitahukan kegiatan ke Polda DIY.
"Fotokopi surat dari Jakarta baru kami terima Jumat sore dan surat izin Polda juga baru selesai Jumat malam," katanya.
Prabukusumo mengatakan pihaknya hanya berpikiran positif dengan kedatangan cawapres Boediono di Yogyakarta, karena jadwal resmi kampanye SBY-Boediono tidak ada jadwal di DIY. Tidak ada satupun anggota PD DIY dan tim sukses yang ikut terlibat langsung acara itu. "Kami tahu acara Pak Boediono di Yogya pada hari Sabtu pagi itu, saat ada di JEC," katanya.
Sementara itu Ketua Panwaslu DIY, Agus Triyatno mengatakan panwaslu juga akan mengklarifikasi masalah itu dengan memanggil Walikota Yogyakarta Herry Zudianto, pengusaha yang juga Ketua Badan Pengembangan Jasa Keuangan (BPJK) DIY, Robby Kusumaharta, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Sudjarwadi dan Direktur penerbit buku Galang Press, Julius Felicianus.
Panwaslu juga sudah mengumpulkan bukti-bukti dalam acara itu diantanya buku yang dibagikan peserta dialog berjudul "Membangun Indonesia dan Ekonomi Indonesia Mau Kemana?". Termasuk dokumentasi backdrop panggung bergambar SBY-Boediono lengkap dengan nomor urut pasangan capres-cawapres.
"Walikota Yogyakarta, Pak Herry Zudianto seharusnya ada surat izin cuti. Bersama Pak Robby Kusumaharta saat itu hadir sebagai panelis. Kita juga memanggil Rektor UGM untuk mendapatkan kejelasan apa betul Prof Mudrajat Kuncoro, dosen FE UGM, termasuk dosen ISI Timbul Raharjo. Mereka adalah PNS mengapa terlibat dalam kampanye itu. Semua harus diklarifikasi," pungkas Agus.
Selasa, 16 Juni 2009
Guru dan Pegawai Tidak Tetap Di kota Yogyakarta Segera Terima Insentif
Pemerintah kota Yogyakarta segera membagikan dana sebesar Rp 3,9 Miliar sebagai insentif kepada para guru tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (GTT) untuk periode Januari-April 2009. Uang tersebut dibagikan kepada GTT yang jumlahnya 2.925 orang, sedangkan untuk PTT jumlahnya sebanyak 1.417 orang.
“Paling lambat uamg insentif akan dibagikan kepada mereka pada Senin (22/6),” kata Syamsury, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Selasa (16/6).
Para enerima insentif adalah adalah GTT dan PTT sekolah swasta se Yogyakarta dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk GTT dan PTT tersebut tersebar di sekolah TK (206 sekolah), SD (190 sekolah), SMP (44 sekolah), SMA (38 sekolah) dan SMK (23 sekolah).
Menurut dia, saat ini para kepala sekolah sedang menyelesaikan pengisian surat pertanggungjawaban. Dirharap pengisiannya bisa cepat dan benar. Sehingga uang segera diberikan.
“Para kepala sekolah mengisi surat pertanggungjawaban, jika proses itu bisa cepat maka kami juga akan segera mencairkan,” kata Syamsury.
Menurut Suhartati, Kepala Bidang Kepegawaian, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, jumlah insentif yang dibagikan disesuaikan dengan masa kerja dan jumlah jam mengajar. Setiap guru setiap bulannya memperoleh dana insentif antara Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu.
”Insentif untuk GTT dan PTT 2009 akan dicairkan pada tiga periode, periode bulan Januari-April ini dana yang dikucurkan Rp 3,9 miliar,” kata dia.
Menurut Marulli Taufiq, koordinator guru tidak tetap DI Yogyakarta, seharusnya pemerintah memberikan insentif hingga Juni ini atau selama enam bulan penuh. Sebab insentif tersebut sudah ditunggu-tunggu oleh mereka sejak lama dan diperjuangkan hingga ke kantor Dinas Pendidikan kota beberapa waktu lalu.
“Guru tidak tetap sangat menunggu insentif tersebut, selain itu, guru swasta seharusnya semuanya juga dapat insentif dari pemerintah,” kata dia.
Ia menambahkan, di DI Yogyakarta ada lebih dari 21 ribu guru tidak tetap dan di kota Yogyakarta terdapat lebih dari 5000 guru tidak tetap. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan ke pemerintah untuk tetap memberikan insentif kepada guru tidak tetap yang mengajar di sekolah swasta yang sudah berumur lebih dari 60 tahun. Sebab guru yang berumur lebih dari 60 tahun di sekolah swsata masih aktif mengajar dan membantu sekolah swasta.
“Berbeda dengan guru yang berstatus pegawai negeri sipil, mereka mendapat pensiun dan sudah tidak aktif,” kata Marulli.
“Paling lambat uamg insentif akan dibagikan kepada mereka pada Senin (22/6),” kata Syamsury, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Selasa (16/6).
Para enerima insentif adalah adalah GTT dan PTT sekolah swasta se Yogyakarta dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk GTT dan PTT tersebut tersebar di sekolah TK (206 sekolah), SD (190 sekolah), SMP (44 sekolah), SMA (38 sekolah) dan SMK (23 sekolah).
Menurut dia, saat ini para kepala sekolah sedang menyelesaikan pengisian surat pertanggungjawaban. Dirharap pengisiannya bisa cepat dan benar. Sehingga uang segera diberikan.
“Para kepala sekolah mengisi surat pertanggungjawaban, jika proses itu bisa cepat maka kami juga akan segera mencairkan,” kata Syamsury.
Menurut Suhartati, Kepala Bidang Kepegawaian, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, jumlah insentif yang dibagikan disesuaikan dengan masa kerja dan jumlah jam mengajar. Setiap guru setiap bulannya memperoleh dana insentif antara Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu.
”Insentif untuk GTT dan PTT 2009 akan dicairkan pada tiga periode, periode bulan Januari-April ini dana yang dikucurkan Rp 3,9 miliar,” kata dia.
Menurut Marulli Taufiq, koordinator guru tidak tetap DI Yogyakarta, seharusnya pemerintah memberikan insentif hingga Juni ini atau selama enam bulan penuh. Sebab insentif tersebut sudah ditunggu-tunggu oleh mereka sejak lama dan diperjuangkan hingga ke kantor Dinas Pendidikan kota beberapa waktu lalu.
“Guru tidak tetap sangat menunggu insentif tersebut, selain itu, guru swasta seharusnya semuanya juga dapat insentif dari pemerintah,” kata dia.
Ia menambahkan, di DI Yogyakarta ada lebih dari 21 ribu guru tidak tetap dan di kota Yogyakarta terdapat lebih dari 5000 guru tidak tetap. Selain itu, pihaknya juga mengusulkan ke pemerintah untuk tetap memberikan insentif kepada guru tidak tetap yang mengajar di sekolah swasta yang sudah berumur lebih dari 60 tahun. Sebab guru yang berumur lebih dari 60 tahun di sekolah swsata masih aktif mengajar dan membantu sekolah swasta.
“Berbeda dengan guru yang berstatus pegawai negeri sipil, mereka mendapat pensiun dan sudah tidak aktif,” kata Marulli.
Prof. Sutarni: Anak Lebih Beresiko Terkena Pestisida
Anak memiliki risiko terpajan pestisida lebih besar dibanding orang dewasa karena beberapa alasan. Organ di dalam tubuh anak masih berkembang untuk menjadi matang. Banyak enzim, metabolit dan sistema imun yang ikut berperan secara kurang alamiah dibanding orang dewasa.
Demikian dikatakan Prof. Dr. dr. Sri Sutarni Sudarmadji, Sp.S(K) saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM, Selasa (16/6) di ruang Balai Senat UGM. Melalui pidato "Pengaruh Bahan Toksik Pada Sistem Saraf: Perhatian Khusus Pengaruh Pestisida Terhadap Tumbuh Kembang Anak", dijelaskan terdapat periode-periode kritis saat pertumbuhan, waktu toksin menetap setelah sistem biologi berjalan. Anak-anak mungkin terpajan lebih banyak dibanding orang dewasa, karena makanan yang berbeda, misalnya anak-anak minum susu lebih banyak, makan saus, apel, juice orange setiap kilogram sehingga berat badannya lebih besar dibanding orang dewasa.
"Demikian pula dengan tingkah laku anak, misalnya bermain di lantai atau lapangan yang biasanya mengandung pestisida, atau meletakkan sesuatu ke dalam mulut meningkatkan kemungkinan terpajan pestisida," papar perempuan kelahiran Surakarta, 17 Desember 1947 ini.
Dikatakan Sri Sutarni, efek toksisitas pestisida ini dinilai rendah dalam hitungan angka dibanding toksikan lain, namun efek yang muncul dapat bersifat ringan sebagai dizzines, mual-mual sampai keluhan yang berat. Dalam jangka waktu lama dapat berdampak muncul gejala neurologis, gangguan tumbuh kembang serta reproduksi.
Dikatakannya pula, pengaruh pestisida berimbas pada hormon, dalam hal ii khususnya terhadap janin dan anak. Beberapa hal yang memicu terjadinya gangguan tersebut, menurut suami Ir. Slamet Sudarmadji, M.Sc., Ph.D berawal saat konsepsi. Janin mendapat pajanan lewat ibunya melalui plasenta.
"Pestisida tersebut dapat diserap oleh janin melalui plasenta, kulit serta paru. Gerakan pernafasan dapat menyebabkan janin menerima pejanan lewat cairan amnion ke saluran udara, khususnya saat janin dalam keadaan stress," ungkap ibu dua anak Cahya Pradipta Sudarmadji dan Adyuta Dhanika Sudarmadji ini.
Demikian dikatakan Prof. Dr. dr. Sri Sutarni Sudarmadji, Sp.S(K) saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM, Selasa (16/6) di ruang Balai Senat UGM. Melalui pidato "Pengaruh Bahan Toksik Pada Sistem Saraf: Perhatian Khusus Pengaruh Pestisida Terhadap Tumbuh Kembang Anak", dijelaskan terdapat periode-periode kritis saat pertumbuhan, waktu toksin menetap setelah sistem biologi berjalan. Anak-anak mungkin terpajan lebih banyak dibanding orang dewasa, karena makanan yang berbeda, misalnya anak-anak minum susu lebih banyak, makan saus, apel, juice orange setiap kilogram sehingga berat badannya lebih besar dibanding orang dewasa.
"Demikian pula dengan tingkah laku anak, misalnya bermain di lantai atau lapangan yang biasanya mengandung pestisida, atau meletakkan sesuatu ke dalam mulut meningkatkan kemungkinan terpajan pestisida," papar perempuan kelahiran Surakarta, 17 Desember 1947 ini.
Dikatakan Sri Sutarni, efek toksisitas pestisida ini dinilai rendah dalam hitungan angka dibanding toksikan lain, namun efek yang muncul dapat bersifat ringan sebagai dizzines, mual-mual sampai keluhan yang berat. Dalam jangka waktu lama dapat berdampak muncul gejala neurologis, gangguan tumbuh kembang serta reproduksi.
Dikatakannya pula, pengaruh pestisida berimbas pada hormon, dalam hal ii khususnya terhadap janin dan anak. Beberapa hal yang memicu terjadinya gangguan tersebut, menurut suami Ir. Slamet Sudarmadji, M.Sc., Ph.D berawal saat konsepsi. Janin mendapat pajanan lewat ibunya melalui plasenta.
"Pestisida tersebut dapat diserap oleh janin melalui plasenta, kulit serta paru. Gerakan pernafasan dapat menyebabkan janin menerima pejanan lewat cairan amnion ke saluran udara, khususnya saat janin dalam keadaan stress," ungkap ibu dua anak Cahya Pradipta Sudarmadji dan Adyuta Dhanika Sudarmadji ini.
Kripik Kimpul Baik Untuk Penderita Diabetes
Bagi kebanyakan orang, umbi kimpul ( Xanthosoma Sp.) masih dipandang sebelah mata. Umbi kimpul belum banyak yang memanfaatkannya untuk dikonsumsi dan hanya dijadikan sebagai makanan untuk hewan ternak. Namun, kimpul yang awalnya dianggap tidak bernilai guna mampu menjadi produk makanan yang bernilai jual tinggi.
Namun ditangan dua orang mahasiswa UGM, Muhammad Tholabuddin, jurusan Administrasi Negara FISIPOl, dan Arini Kusumaningtyas, jurusan Teknologi Industri Pertanian, kimpul ini disulap menjadi keripik kimpul yang cukup lezat dan juga berdaya jual tinggi. Kripik Kimpul tersebut mampu menghantarkan keduanya meraih juara 1 Nasional dalam kompetisi “Shell Livewire Business Start Up Award 2009”.
Dua mahasiswa muda ini berhasil menyisihkan 300 peserta wirausahawan usia 18-32 tahun se-Jawa Bali pada kompetisi yang di gelar oleh Shell beberapa waktu lalu. Selain mereka, juga terdapat 9 orang lainnya yang dinyatakan sebagai wirausahawan muda lain. 10 orang ini terpilih sebagi finalis setelah berhasil menyingkirkan 14 orang dari hasil seleksi 300 peserta yang mendaftar.
Proses pembuatan keripik kimpul yang diberi label “Blue Taro Chip” ini bermula dari kegiatan praktikum perencanaan proyek indutri (PPI) di jurusan Teknologi Industri Pertanian (TIP) UGM. Selanjutnya dengan bermodal 25 juta rupiah dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu unit bisnis yang prospektif.
Disampaikan, Tholabudin, pemilihan kimpul ini untuk dikembangkan menjadi suatu produk yang lebih bernilai jual antara lain untuk memanfaatkan kimpul itu sendiri yang notabene merupakan produk lokal yang tidak pernah dibudidayakan yang terbukti memiliki kandungan gizi yang tinggi. Disamping itu, juga untuk memberdayakan masyarakat setempat.
“Blue Taro Chip ini merupakan makanan ringan organik sehingga tiap orang yang mengkonsumsinya tidak perlu merasa khawatir akan adanya pestisida di dalamnya. Bahan baku kimpul merupakan tanaman sampingan di daerah lahan kering yang biasanya tidak perlu membutuhkan perawatan/ tidak terkena sentuhan pestisida sama sekali. Selain itu produk blue taro chip ini juga aman dikonsumsi bagi penderita diabetes karena kandungan gulanya yang rendah,” jelas Tholabuddin kepada wartawan, Selasa (16/6) di Fortakgama UGM.
Lebih lanjut, dikatakan mahasiswa kelahiran 25 tahun lalu ini, produknya ini terpilih menjadi juara 1 dalam kompetsisi yang digelar Shell, dikarenakan memiliki beberapa keunggulan. Antara lain, mampu menyerap tenaga kerja dan proses produksi yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Hingga saat ini Karisma Food Magelang telah menyerap sebanyak 40 tenaga kerja dalam proses pembuatan blue taro chip ini.
Blue Taro Chip ini yang digawangi kedua anak muda ini mulai diluncurkan di pasaran per Januari 2009 silam. Di bawah naungan Karisma Food Magelang ini, tiap bulannya mampu memproduksi lebih dari 1 ton dan menghasilkan omset 50 juta per bulannya dengan keuntungan bersih yang diperoleh sekitar 20 juta. Dan rencananya mulai bulan Juli depan produksi akan ditingkatkan menjadi 3 ton per bulan serta terus berusaha meperluas dan mengembangkan jaringan pemasarannya.
Diungkapkan Tholabuddin, mulai Agustus ditargetkan perbaikan dalam pengemasan. “Selama ini pengemasan masih dilakukan secara manual, jadi kedepannya kami mentargetkan menggunakan aluminium foil untuk kemasannya,” tutur mahasiswa yang berusia 25 tahun ini.
Proses pembuatnnya melalui serangkaian tahapan, diawali dengan melakukan pengupasan, selanjutnya umbi yang sudah dikupas dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan getah ataupun kotoran yang menempel sebelum diiris. Berikutnya setelah diiris, umbi di cuci lagi dan ditiriskan. Setelah itu ubi digorang dan selanjutnya ditiriskan lagi untuk kemudian disortir. Tahap akhir sebelum dilakukan pengemasan terlebih dahulu keripik ubi diberikan bumbu dengan berbagai rasa, yaitu rasa jagung manis, jagung bakar, keju, barbeque, dan original. Keseluruhan proses tersebut masih dijalankan secara manual.
“Untuk menghasilkan 1 ton produk keripik kimpul kering dibutuhkan kuranglebih 3-4 ton ubi kimpul. Dan dalam sehari kami mampu memproduksi 2 kwintal keripik tkimpul kering,” imbuh Arini.
Sementara untuk perolehan bahan baku , diakui Arini tidak ditemui kesulitan yang berarti. Bahan baku kimpul cukup mudah di peroleh di pasaran seperti dari daerah Magelang, Temanggung, dan Sawangan. Di tempat-tempat itulah produksi pembuatan blue taro chip berlangsung. Sebagai kantor pusat dan sentral produksi menempati sebuah bangunan yang berada di Jalan A. Yani Magelang.. Sementara itu juga telah dibuka kantor cabang pemasaran di Jakarta, Bandung, dan Medan.
Ditambahkan Arini, satu bungkus keripik kimpul dengan berat bersih 100 gram yang dijual seharga 5 ribu rupiah ini cukup laku keras dipasaran. Hal ini disebabkan karena belum adanya kompetitor produk sejenis yang muncul di pasar menengah-atas.
“Di Bandung produk kami cukup diterima dan laku keras di pasaran. Dalam satu bulan 1 ton blue taro chip langsung habis terjual. Target selanjutnya kami akan mulai berusaha menembus pasar di Jogja dan tentunya bisa ekspor dan menembus pasar internasional,“ papar gadis berusia 20 tahun ini.
Namun ditangan dua orang mahasiswa UGM, Muhammad Tholabuddin, jurusan Administrasi Negara FISIPOl, dan Arini Kusumaningtyas, jurusan Teknologi Industri Pertanian, kimpul ini disulap menjadi keripik kimpul yang cukup lezat dan juga berdaya jual tinggi. Kripik Kimpul tersebut mampu menghantarkan keduanya meraih juara 1 Nasional dalam kompetisi “Shell Livewire Business Start Up Award 2009”.
Dua mahasiswa muda ini berhasil menyisihkan 300 peserta wirausahawan usia 18-32 tahun se-Jawa Bali pada kompetisi yang di gelar oleh Shell beberapa waktu lalu. Selain mereka, juga terdapat 9 orang lainnya yang dinyatakan sebagai wirausahawan muda lain. 10 orang ini terpilih sebagi finalis setelah berhasil menyingkirkan 14 orang dari hasil seleksi 300 peserta yang mendaftar.
Proses pembuatan keripik kimpul yang diberi label “Blue Taro Chip” ini bermula dari kegiatan praktikum perencanaan proyek indutri (PPI) di jurusan Teknologi Industri Pertanian (TIP) UGM. Selanjutnya dengan bermodal 25 juta rupiah dikembangkan lebih lanjut menjadi suatu unit bisnis yang prospektif.
Disampaikan, Tholabudin, pemilihan kimpul ini untuk dikembangkan menjadi suatu produk yang lebih bernilai jual antara lain untuk memanfaatkan kimpul itu sendiri yang notabene merupakan produk lokal yang tidak pernah dibudidayakan yang terbukti memiliki kandungan gizi yang tinggi. Disamping itu, juga untuk memberdayakan masyarakat setempat.
“Blue Taro Chip ini merupakan makanan ringan organik sehingga tiap orang yang mengkonsumsinya tidak perlu merasa khawatir akan adanya pestisida di dalamnya. Bahan baku kimpul merupakan tanaman sampingan di daerah lahan kering yang biasanya tidak perlu membutuhkan perawatan/ tidak terkena sentuhan pestisida sama sekali. Selain itu produk blue taro chip ini juga aman dikonsumsi bagi penderita diabetes karena kandungan gulanya yang rendah,” jelas Tholabuddin kepada wartawan, Selasa (16/6) di Fortakgama UGM.
Lebih lanjut, dikatakan mahasiswa kelahiran 25 tahun lalu ini, produknya ini terpilih menjadi juara 1 dalam kompetsisi yang digelar Shell, dikarenakan memiliki beberapa keunggulan. Antara lain, mampu menyerap tenaga kerja dan proses produksi yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Hingga saat ini Karisma Food Magelang telah menyerap sebanyak 40 tenaga kerja dalam proses pembuatan blue taro chip ini.
Blue Taro Chip ini yang digawangi kedua anak muda ini mulai diluncurkan di pasaran per Januari 2009 silam. Di bawah naungan Karisma Food Magelang ini, tiap bulannya mampu memproduksi lebih dari 1 ton dan menghasilkan omset 50 juta per bulannya dengan keuntungan bersih yang diperoleh sekitar 20 juta. Dan rencananya mulai bulan Juli depan produksi akan ditingkatkan menjadi 3 ton per bulan serta terus berusaha meperluas dan mengembangkan jaringan pemasarannya.
Diungkapkan Tholabuddin, mulai Agustus ditargetkan perbaikan dalam pengemasan. “Selama ini pengemasan masih dilakukan secara manual, jadi kedepannya kami mentargetkan menggunakan aluminium foil untuk kemasannya,” tutur mahasiswa yang berusia 25 tahun ini.
Proses pembuatnnya melalui serangkaian tahapan, diawali dengan melakukan pengupasan, selanjutnya umbi yang sudah dikupas dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan getah ataupun kotoran yang menempel sebelum diiris. Berikutnya setelah diiris, umbi di cuci lagi dan ditiriskan. Setelah itu ubi digorang dan selanjutnya ditiriskan lagi untuk kemudian disortir. Tahap akhir sebelum dilakukan pengemasan terlebih dahulu keripik ubi diberikan bumbu dengan berbagai rasa, yaitu rasa jagung manis, jagung bakar, keju, barbeque, dan original. Keseluruhan proses tersebut masih dijalankan secara manual.
“Untuk menghasilkan 1 ton produk keripik kimpul kering dibutuhkan kuranglebih 3-4 ton ubi kimpul. Dan dalam sehari kami mampu memproduksi 2 kwintal keripik tkimpul kering,” imbuh Arini.
Sementara untuk perolehan bahan baku , diakui Arini tidak ditemui kesulitan yang berarti. Bahan baku kimpul cukup mudah di peroleh di pasaran seperti dari daerah Magelang, Temanggung, dan Sawangan. Di tempat-tempat itulah produksi pembuatan blue taro chip berlangsung. Sebagai kantor pusat dan sentral produksi menempati sebuah bangunan yang berada di Jalan A. Yani Magelang.. Sementara itu juga telah dibuka kantor cabang pemasaran di Jakarta, Bandung, dan Medan.
Ditambahkan Arini, satu bungkus keripik kimpul dengan berat bersih 100 gram yang dijual seharga 5 ribu rupiah ini cukup laku keras dipasaran. Hal ini disebabkan karena belum adanya kompetitor produk sejenis yang muncul di pasar menengah-atas.
“Di Bandung produk kami cukup diterima dan laku keras di pasaran. Dalam satu bulan 1 ton blue taro chip langsung habis terjual. Target selanjutnya kami akan mulai berusaha menembus pasar di Jogja dan tentunya bisa ekspor dan menembus pasar internasional,“ papar gadis berusia 20 tahun ini.
Senin, 15 Juni 2009
Robot D4=S1 Berhak Mewakili Indonesia di ABU Roboccon Jepang
Tim robot “D4=S1”, Politeknik Elektornika Negeri Surabaya (PENS), keluar sebagai pemenang dalam Kontes Robot Indonesia (KRI) Tingkat Nasional 2009 dan berhak mewakili Indonesia untuk mengikuti ABU Robocon di Tokyo Jepang. Robot anak -anak Surabaya ini berhasil mengalahkan dua robot lain asal Universitas Gadjah Mada(UGM) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di final yang digelar Sabtu, (14/6) di Grha Sabha Pramana UGM. Tim robot “Patriot” UGM harus mengakui keunggulan robot dari PENS dan puas menduduki peringkat kedua. Sementara posisi ketiga diduduki tim robot “Shiraru” dari UPI.
D4=S1 berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan yang ditetapkan dewan juri. Dengan mulusnya, robot ini melaju melwati rintangan yang disedikan dan berhasil memukul bedug dengan catatan waktu 54 detik dari 3 menit waktu yang disediakan. “Sering melakukan latihan dan uji coba serta bertanding dengan mengutamakan strategi safety, menghindari terjadinya eror, menjadi kunci kemenangan tim kami, tandas Hisyam, programer robot D4=S1 ini.
Menjadi juara di tingkat nasional memang suatu hal yang ditergetkan oleh tim PENS. Robot D4=S1 ditergetkan untuk bisa melaju hingga tingkat internasional untuk mewakili Indonesia. Diakui Hisyam, tampil di tingkat Internasional merupakan target timnya sejak awal. Mencapai kemenangan di tingkat Nasional merupakan amanah yang harus mereka lanjutkan atas kemenangan tim robot PENS tahun sebelumnya yang juga berhasil mewakili Indonesia pada kontes robot internasional di India.
Kemenangan yang telah diraih tidak lantas menjadikan anak-anak PENS ini menjadi terus terbuai dengan kegembiraan. Setelah kontes ini tim robot D4=S1 terus berkonsentrasi danmemfokuskan diri untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk menhgadapi kontes robot internasional di Tokyo pada 22 Agustus mendatang.
Masih pada kategori KRI tim robot “K'yuh B'imbay” dari Politeknik Negeri Banjarmasin dinyatakan sebagai tim dengan desain robot terbaik. Selanjutnya tim robot “Zhafarul Zero Hepta” dari Universitas Muhammadiyah Malang keluar sebagai robot dengan inovasi terbaik. Dan tim robot “Phi_Cool dari Universitas Brawijaya sebagai juara harapan.
Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan bahwa tim “Djodja X-01, UGM dinyatakan sebagai robot dengan teknologi informasi terbaik.. Penghargaan tersebut diberikan Menteri Komunikasi dan Informasi.
Sementara, pada KRCI di divisi senior robot beroda berturut-turut peringkat satu diraih oleh tim robot “DU114-V9” Universitas Komputer Indonesia Bandung, posisi kedua diraih “N4HL”, Universitas Brawijaya, dan posisi ketiga diduduki “Bonang” UGM. Sedangkan juara kategori divisi robot berkaki posisi pertama diduduki tim robot “Power of Dreams”, Institut Teknologi Bandung (ITB), peringkat dua “Phoenix-ER”, Universitas Tarumanegara, dan peringkat tiga diraih “JoAD's_VICT”, Politeknik Batam.
Berikutnya juara pada divisi expert single, peringkat satu diduduki “XT Bimasena” dari LPKTA Yogyakarta, posisi kedua “Al-'Adiyat”, PENS, dan posisi ketiga “NIRU-112”, Universitas Komputer Indonesia. Kemudian pada divisi expert battle, robot “DEWO”, PENS berhasil meraih peringkat pertama disusul “Djodja X-01”, UGM diurutan kedua, dan “Ghen_GR”, PENS di posisi ketiga. Sementara robot “A_Benk” dari Politeknik Bengkalis harus puas menduduki posisi juara harapan.
Sedangkan pada kategori KRSI, tim robot “Elit” Institut Teknologi Nasional Malang dinyatakan sebagai pemenang pertama dan sebagai robot robot dengan artistik terbaik. Diikuti diposisi kedua tim robot “Marawis” Universitas Bhayangkara Surabaya dan tim robot “SRI” Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di posisi ketiga. Robot Sri juga dinyatakan sebagai robot dengan desain terbaik di kategori KRCI ini. Sedangkan juara harapan di raih oleh tim robot “Luviozo” dari UGM.
Siapa sangka robot setinggi 1,4 meter dan berat 40 kg ini bisa keluar sebagai pemenang, padahal sebagain besar komponen yang dipakai berasal dari barang-barang bekas. Seperti 15 motor DC yang digunakan adalah bekas dari motor foto copy dan printer. Juga untuk besi penyangga dan roda gigi dari bekas kendaraan bermotor.
Ditemui wartawan di akhir pertandingan Ponda Wartanto, mekanik Robot Elit, mengungkapkan kemenangan yang dicapai adalah diluar dugaan mereka. Awalnya hanya berniat untuk ikut berpartisipasi secara katif dalam kontes robot ini. “Kami sangat senang, kemenangan ini sebenarnya diluar target kami. Awalnya kami hanya ingin bisa memasang spanduk ITN dan melihatnya di kontes ini. Itu saja sudah cukup membanggakan bagi kami,” paparnya.
Dikatakan Ponda, robot buatan timnya ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu mampu menampilkan gerakan yang cukup bervariasi, kurang lebih sekitar 20 gerakan. Disamping itu bentuknya yang humanoid, berkaki, serta seluruh anggota badan seperti kepala, dada, pinggul bisa bergerak menjadikan robot yang menghabiskan budget 6 juta rupiah ini lebih menarik dibanding robot lainnya.
D4=S1 berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai aturan yang ditetapkan dewan juri. Dengan mulusnya, robot ini melaju melwati rintangan yang disedikan dan berhasil memukul bedug dengan catatan waktu 54 detik dari 3 menit waktu yang disediakan. “Sering melakukan latihan dan uji coba serta bertanding dengan mengutamakan strategi safety, menghindari terjadinya eror, menjadi kunci kemenangan tim kami, tandas Hisyam, programer robot D4=S1 ini.
Menjadi juara di tingkat nasional memang suatu hal yang ditergetkan oleh tim PENS. Robot D4=S1 ditergetkan untuk bisa melaju hingga tingkat internasional untuk mewakili Indonesia. Diakui Hisyam, tampil di tingkat Internasional merupakan target timnya sejak awal. Mencapai kemenangan di tingkat Nasional merupakan amanah yang harus mereka lanjutkan atas kemenangan tim robot PENS tahun sebelumnya yang juga berhasil mewakili Indonesia pada kontes robot internasional di India.
Kemenangan yang telah diraih tidak lantas menjadikan anak-anak PENS ini menjadi terus terbuai dengan kegembiraan. Setelah kontes ini tim robot D4=S1 terus berkonsentrasi danmemfokuskan diri untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk menhgadapi kontes robot internasional di Tokyo pada 22 Agustus mendatang.
Masih pada kategori KRI tim robot “K'yuh B'imbay” dari Politeknik Negeri Banjarmasin dinyatakan sebagai tim dengan desain robot terbaik. Selanjutnya tim robot “Zhafarul Zero Hepta” dari Universitas Muhammadiyah Malang keluar sebagai robot dengan inovasi terbaik. Dan tim robot “Phi_Cool dari Universitas Brawijaya sebagai juara harapan.
Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan bahwa tim “Djodja X-01, UGM dinyatakan sebagai robot dengan teknologi informasi terbaik.. Penghargaan tersebut diberikan Menteri Komunikasi dan Informasi.
Sementara, pada KRCI di divisi senior robot beroda berturut-turut peringkat satu diraih oleh tim robot “DU114-V9” Universitas Komputer Indonesia Bandung, posisi kedua diraih “N4HL”, Universitas Brawijaya, dan posisi ketiga diduduki “Bonang” UGM. Sedangkan juara kategori divisi robot berkaki posisi pertama diduduki tim robot “Power of Dreams”, Institut Teknologi Bandung (ITB), peringkat dua “Phoenix-ER”, Universitas Tarumanegara, dan peringkat tiga diraih “JoAD's_VICT”, Politeknik Batam.
Berikutnya juara pada divisi expert single, peringkat satu diduduki “XT Bimasena” dari LPKTA Yogyakarta, posisi kedua “Al-'Adiyat”, PENS, dan posisi ketiga “NIRU-112”, Universitas Komputer Indonesia. Kemudian pada divisi expert battle, robot “DEWO”, PENS berhasil meraih peringkat pertama disusul “Djodja X-01”, UGM diurutan kedua, dan “Ghen_GR”, PENS di posisi ketiga. Sementara robot “A_Benk” dari Politeknik Bengkalis harus puas menduduki posisi juara harapan.
Sedangkan pada kategori KRSI, tim robot “Elit” Institut Teknologi Nasional Malang dinyatakan sebagai pemenang pertama dan sebagai robot robot dengan artistik terbaik. Diikuti diposisi kedua tim robot “Marawis” Universitas Bhayangkara Surabaya dan tim robot “SRI” Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) di posisi ketiga. Robot Sri juga dinyatakan sebagai robot dengan desain terbaik di kategori KRCI ini. Sedangkan juara harapan di raih oleh tim robot “Luviozo” dari UGM.
Siapa sangka robot setinggi 1,4 meter dan berat 40 kg ini bisa keluar sebagai pemenang, padahal sebagain besar komponen yang dipakai berasal dari barang-barang bekas. Seperti 15 motor DC yang digunakan adalah bekas dari motor foto copy dan printer. Juga untuk besi penyangga dan roda gigi dari bekas kendaraan bermotor.
Ditemui wartawan di akhir pertandingan Ponda Wartanto, mekanik Robot Elit, mengungkapkan kemenangan yang dicapai adalah diluar dugaan mereka. Awalnya hanya berniat untuk ikut berpartisipasi secara katif dalam kontes robot ini. “Kami sangat senang, kemenangan ini sebenarnya diluar target kami. Awalnya kami hanya ingin bisa memasang spanduk ITN dan melihatnya di kontes ini. Itu saja sudah cukup membanggakan bagi kami,” paparnya.
Dikatakan Ponda, robot buatan timnya ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu mampu menampilkan gerakan yang cukup bervariasi, kurang lebih sekitar 20 gerakan. Disamping itu bentuknya yang humanoid, berkaki, serta seluruh anggota badan seperti kepala, dada, pinggul bisa bergerak menjadikan robot yang menghabiskan budget 6 juta rupiah ini lebih menarik dibanding robot lainnya.
Arie Sudjito: Masyarakat Lebih Kritis Atas Hasil Survei Pasangan Capres-Cawapres
Maraknya lembaga-lembaga pembuat survei terhadap pasangan capres-cawapres dinilai memiliki tendensi serta interes pada masing-masing caslon. Namun demikian masyarakat pun harus menyikapinya dengan kritis terutama soal penggunaan metodologi nya.
“ Dilihat dari perspektif ekonomi politik tidak ada institusi yang menyelenggarakan survei dengan netral. Semuanya punya interes masing-masing,” kata pengamat politik UGM, Ari Sujito, S.Sos, M.Si di kampuis UGM, Senin (15/6).
Meski selama ini hasil survei banyak dibaca oleh kalangan masyarakat kelas menengah namun hal ini juga bisa menjadi sebuah alat untuk memobilisasi massa dari segmen masyarakat manapun. Untuk itu Ari berharap agar masyarakat bisa lebih kritis membaca dari hasil survei dari lembaga survei.
“Hasil survei rata-rata dibuat dari lembaga swasta bukan lembaga publik maka kita harus hati-hati untuk membacanya,” katanya.
Dari pandangan Arie Sudjito, selama ini hasil survei pasangan capres-cawapres jauh dari etika membangun kesadaran kritis masyarakat. Masyarakat yang tak memiliki daya tawar terhadap hasil sebuah polling harus melakukan polling tandingan untuk menilai/menyikapi hasil polling yang tendensius ini.
“ Harusnya perlu survei tandingan untuk menyikapi hasil survei tendensius ini. Ini bisa berasal dari kalangan perguruan tinggi atau LSM yang independen dan tak punya afiliasi dengan kelompok tertentu,” jelasnya.
Ia mengatakan survei tandingan sejauh ini belum banyak dilakukan. Padahal hal tersebut mendesak dilakukan untuk mencegah berkembangnya hasil survei yang tendensius. Di sisi lain Arie juga mendesak pihak penyelenggara pemilu khususnya Panwaslu bisa bersikap tegas menindak lembaga survei yang memang telah melanggar ketentuan pemilu.
“Hasil survei pun bisa dinilai melanggar aturan. Maka aturan perlu diperluas sehingga panwaslu bisa bersikap tegas,” jelasnya pengajar Fisipol UGM in
“ Dilihat dari perspektif ekonomi politik tidak ada institusi yang menyelenggarakan survei dengan netral. Semuanya punya interes masing-masing,” kata pengamat politik UGM, Ari Sujito, S.Sos, M.Si di kampuis UGM, Senin (15/6).
Meski selama ini hasil survei banyak dibaca oleh kalangan masyarakat kelas menengah namun hal ini juga bisa menjadi sebuah alat untuk memobilisasi massa dari segmen masyarakat manapun. Untuk itu Ari berharap agar masyarakat bisa lebih kritis membaca dari hasil survei dari lembaga survei.
“Hasil survei rata-rata dibuat dari lembaga swasta bukan lembaga publik maka kita harus hati-hati untuk membacanya,” katanya.
Dari pandangan Arie Sudjito, selama ini hasil survei pasangan capres-cawapres jauh dari etika membangun kesadaran kritis masyarakat. Masyarakat yang tak memiliki daya tawar terhadap hasil sebuah polling harus melakukan polling tandingan untuk menilai/menyikapi hasil polling yang tendensius ini.
“ Harusnya perlu survei tandingan untuk menyikapi hasil survei tendensius ini. Ini bisa berasal dari kalangan perguruan tinggi atau LSM yang independen dan tak punya afiliasi dengan kelompok tertentu,” jelasnya.
Ia mengatakan survei tandingan sejauh ini belum banyak dilakukan. Padahal hal tersebut mendesak dilakukan untuk mencegah berkembangnya hasil survei yang tendensius. Di sisi lain Arie juga mendesak pihak penyelenggara pemilu khususnya Panwaslu bisa bersikap tegas menindak lembaga survei yang memang telah melanggar ketentuan pemilu.
“Hasil survei pun bisa dinilai melanggar aturan. Maka aturan perlu diperluas sehingga panwaslu bisa bersikap tegas,” jelasnya pengajar Fisipol UGM in
Pengemudi Becak Yogyakarta Dukung Mega-Pro
Yogyakarta - Ratusan anggota Asosiasi Pengemudi Becak Yogyakarta (Aspabeta) menyatakan mendukung duet pasangan capres-cawapres Megawati-Prabowo. Pasangan Mega-Prabowo dianggap mampu menyuarakan asprasi rakyat kecil seperti para pengemudi becak, buruh dll.
Pernyataan dukungan itu disampaikan perwakilan anggota Aspabeta di kantor tim Mega-Pro di Jl Tentara Rakyat Mataram Yogyakarta, Senin (15/6/2009). Mereka datang dari berbagai paguyuban pengemudi becak yang tersebar di wilayah Yogyakarta. Mereka diantaranya dari dari paguyuban pengemudi becak Stasiun Tugu, Pasar Kembang, Malioboro, Lempuyangan, Galeria Urip Sumoharjo, Bunderan UGM, Alun Alun Utara, Terminal dll.
Mereka langsung datang kantor tim Megapro yang juga kantor DPD PDIP DIY dengan membawa becak masing-masing. Di tempat itu, mereka diterima Ketua tim sukses Supriyanto ST beserta anggotanya.
Dalam dialog selama 1,5 jam itu, mereka berkeluh kesah berbagai hal terutama berkaitan kehidupan keseharian yakni masalah ekonomi keluarga, jaminan kesehatan dan sosial. Sebagian para pengemudi becak duduk mengikuti dialog. Sebagian lagi duduk di luar ruang pertemuan sambil bergerombol dengan rekan-rekannya.
"Terus terang kalau sudah bulan Juli kami selalu pusing, mumet karena memikirkan biaya untuk sekolah," ungkap Ketua Aspabeta Totok Yudianto dalam dialog santai tersebut.
Mengapa kami pusing setiap bulan Juli. Menurut dia, pada bulan Juni sampai Juli, anak-anak harus melunasi pembayaran uang sekolah yang belum terbayar, mencari sekolah atau membayar uang sekolah untuk tahun ajaran baru. "Ini yang selalu bikin mumet dan setiap tahun pasti kami alami," kata Totok diamini para pengemudi becak yang duduk lesehan di tempat itu.
Dia mengatakan menjadi sopir becak itu adalah orang yang terpilih. Sebab tidak semua orang mampu menjalani kerasnya roda kehidupan para pengemudi becak. Jumlah pengemudi setiap tahun juga semakin bertambah sejak tahun 2007. Saat ini lebih dari 3.500 orang menggantung hidupnya dari kendaraan roda tiga itu.
"Ini yang harus kami lakoni. Tidak semua orang kuat jadi sopir becak. Sebagian besar sudah berkeluarga. Dan kami tidak pernah mendoktrin anak-anak untuk jadi tukang becak seperti kami," kata Totok.
Menurut Totok, mereka ingin menyalurkan aspirasinya kepada pasangan nomor 1 itu dengan harapan ada perubahan yang berarti di negeri ini. Di antara tiga pasangan capre-cawapres itu hanya Mega Prabowo saja yang mampu mewakili suara rakyat kecil.
"Besar harapan kami, agar Bu Mega dan Pak Prabowo memang dalam pilpres nanti. Kami akan pilih nomor satu saja, bukan nomor yang lain," kata Totok lagsung disambut hidup Mega, hidup Prabowo berkali-kali.
Sementara itu Supriyanto dalam tanggapannya mengatakan negeri ini sungguh ironis, setiap tahun setelah kepemimpinan Megawati, dana APBN terus meningkat. Namun tidak akan perbaikan yang berarti bagi rakyat kecil. Mereka juga menjabarkan 8 program aksi untuk kemakmuran raktar. "Kemana anggaran yang ratusan triliun itu digunakan. Kita tak banyak merasakan itu," kata Antok panggilan akrabnya.
Usai berdialog, para pengemudi becak itu mendapatkan kaos warna merah putih bergambar Megawatii-Prabowo. Mereka langsung memakainya sekeluar dari tempat pertemuan. Dengan bangga mereka memakai kaos gratis itu dan langsung pulang berkonvoi becak menuju tempat mangkal masing-masing.
Pernyataan dukungan itu disampaikan perwakilan anggota Aspabeta di kantor tim Mega-Pro di Jl Tentara Rakyat Mataram Yogyakarta, Senin (15/6/2009). Mereka datang dari berbagai paguyuban pengemudi becak yang tersebar di wilayah Yogyakarta. Mereka diantaranya dari dari paguyuban pengemudi becak Stasiun Tugu, Pasar Kembang, Malioboro, Lempuyangan, Galeria Urip Sumoharjo, Bunderan UGM, Alun Alun Utara, Terminal dll.
Mereka langsung datang kantor tim Megapro yang juga kantor DPD PDIP DIY dengan membawa becak masing-masing. Di tempat itu, mereka diterima Ketua tim sukses Supriyanto ST beserta anggotanya.
Dalam dialog selama 1,5 jam itu, mereka berkeluh kesah berbagai hal terutama berkaitan kehidupan keseharian yakni masalah ekonomi keluarga, jaminan kesehatan dan sosial. Sebagian para pengemudi becak duduk mengikuti dialog. Sebagian lagi duduk di luar ruang pertemuan sambil bergerombol dengan rekan-rekannya.
"Terus terang kalau sudah bulan Juli kami selalu pusing, mumet karena memikirkan biaya untuk sekolah," ungkap Ketua Aspabeta Totok Yudianto dalam dialog santai tersebut.
Mengapa kami pusing setiap bulan Juli. Menurut dia, pada bulan Juni sampai Juli, anak-anak harus melunasi pembayaran uang sekolah yang belum terbayar, mencari sekolah atau membayar uang sekolah untuk tahun ajaran baru. "Ini yang selalu bikin mumet dan setiap tahun pasti kami alami," kata Totok diamini para pengemudi becak yang duduk lesehan di tempat itu.
Dia mengatakan menjadi sopir becak itu adalah orang yang terpilih. Sebab tidak semua orang mampu menjalani kerasnya roda kehidupan para pengemudi becak. Jumlah pengemudi setiap tahun juga semakin bertambah sejak tahun 2007. Saat ini lebih dari 3.500 orang menggantung hidupnya dari kendaraan roda tiga itu.
"Ini yang harus kami lakoni. Tidak semua orang kuat jadi sopir becak. Sebagian besar sudah berkeluarga. Dan kami tidak pernah mendoktrin anak-anak untuk jadi tukang becak seperti kami," kata Totok.
Menurut Totok, mereka ingin menyalurkan aspirasinya kepada pasangan nomor 1 itu dengan harapan ada perubahan yang berarti di negeri ini. Di antara tiga pasangan capre-cawapres itu hanya Mega Prabowo saja yang mampu mewakili suara rakyat kecil.
"Besar harapan kami, agar Bu Mega dan Pak Prabowo memang dalam pilpres nanti. Kami akan pilih nomor satu saja, bukan nomor yang lain," kata Totok lagsung disambut hidup Mega, hidup Prabowo berkali-kali.
Sementara itu Supriyanto dalam tanggapannya mengatakan negeri ini sungguh ironis, setiap tahun setelah kepemimpinan Megawati, dana APBN terus meningkat. Namun tidak akan perbaikan yang berarti bagi rakyat kecil. Mereka juga menjabarkan 8 program aksi untuk kemakmuran raktar. "Kemana anggaran yang ratusan triliun itu digunakan. Kita tak banyak merasakan itu," kata Antok panggilan akrabnya.
Usai berdialog, para pengemudi becak itu mendapatkan kaos warna merah putih bergambar Megawatii-Prabowo. Mereka langsung memakainya sekeluar dari tempat pertemuan. Dengan bangga mereka memakai kaos gratis itu dan langsung pulang berkonvoi becak menuju tempat mangkal masing-masing.
Pendukung SBY Tak Boleh Jadi Tim Siluman Lagi
Yogyakarta - Jaring Merah Putih (JMP) pendukung pasangan SBY-Boediono di deklarasikan di Yogyakarta. Relawan pendukung pasangan nomor dua ini tidak boleh lagi menjadi tim siluman di daerah-daerah.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pembina Jaring Merah Putih, Mayjen (purn) Irvan Eddison kepada wartawan disela-sela acara deklarasi di gedung Wanitatama di Jl Laksda Adisutjipto Yogyakarta, Senin (15/6/2009).
"Tidak boleh ada tim siluman lagi. Sekarang seluruh kekuatan relawan haris naik ke permukaan, mendeklarasikan diri," katanya.
Meski banyak pendukung dan tim sukses di pasangan SBY-Boediono kata Eddison, semua relawan pendukung dalam keadaan solid untuk memenangan pasangan tersebut. Namun bila ada perbedaan, hal itu masih bisa diselesaikan. Semua jaringan relawan baik parpol dan lintas parpol seperti Barindo, Jaringan Nusantara, Indonsia Satu, Indonesia Bisa, Genta selalu berkoordinasi di semua daerah.
"Kalau masih ada benturan di lapangan baik antar relawan, tim sukses maupun mitra koalisi, perbedaan itu adalah hal biasa dan masih bisa dikoordinasikan," katanya.
Eddison mengatakan JMP bukanlah relawan yang baru saja dibentuk. Namun sudah ada sejak tahun 2004 ketika SBY berpasangan JK bersama dengan Tim Sekoci. Relawan ini bukan berasal dari parpol tapi lintas parpol. Hampir semua wilayah di Indonesia sudah ada. "Saat ini mendeklarasikan diri karena relawan tidak boleh lagi jadi tim siluman," ungkap dia.
Menurut dia, para relawan ini yang akan menjadi garda depan di daerah-daerah untuk memenangkan pilpres nanti. Jaringan Merah Putih akan merekrut pendukung SBY mulai dari keluarga, tetangga, wilayah RT, RW hingga yang lebih luas lagi.
"Jaring-jaring ini akan akan bekerja di semua lini, baik rumah tangga, buruh, petani dan lain-lain. Yang kita utamakan adalah mendukung pada figur dan ketokohan SBY," katanya.
Ketika ditanyakan target perolehan suara untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut dua dan berapa putaran. Eddison tidak menjelaskan secara rinci jumlah relawan yang tersebar di seluruh provinsi. "Kita tidak bicara jumlah, tapi mesin realawan di bawah bekerja untuk memenangkan. Soal berapa putaran, itu kita serahkan pada rakyat," pungkas dia.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pembina Jaring Merah Putih, Mayjen (purn) Irvan Eddison kepada wartawan disela-sela acara deklarasi di gedung Wanitatama di Jl Laksda Adisutjipto Yogyakarta, Senin (15/6/2009).
"Tidak boleh ada tim siluman lagi. Sekarang seluruh kekuatan relawan haris naik ke permukaan, mendeklarasikan diri," katanya.
Meski banyak pendukung dan tim sukses di pasangan SBY-Boediono kata Eddison, semua relawan pendukung dalam keadaan solid untuk memenangan pasangan tersebut. Namun bila ada perbedaan, hal itu masih bisa diselesaikan. Semua jaringan relawan baik parpol dan lintas parpol seperti Barindo, Jaringan Nusantara, Indonsia Satu, Indonesia Bisa, Genta selalu berkoordinasi di semua daerah.
"Kalau masih ada benturan di lapangan baik antar relawan, tim sukses maupun mitra koalisi, perbedaan itu adalah hal biasa dan masih bisa dikoordinasikan," katanya.
Eddison mengatakan JMP bukanlah relawan yang baru saja dibentuk. Namun sudah ada sejak tahun 2004 ketika SBY berpasangan JK bersama dengan Tim Sekoci. Relawan ini bukan berasal dari parpol tapi lintas parpol. Hampir semua wilayah di Indonesia sudah ada. "Saat ini mendeklarasikan diri karena relawan tidak boleh lagi jadi tim siluman," ungkap dia.
Menurut dia, para relawan ini yang akan menjadi garda depan di daerah-daerah untuk memenangkan pilpres nanti. Jaringan Merah Putih akan merekrut pendukung SBY mulai dari keluarga, tetangga, wilayah RT, RW hingga yang lebih luas lagi.
"Jaring-jaring ini akan akan bekerja di semua lini, baik rumah tangga, buruh, petani dan lain-lain. Yang kita utamakan adalah mendukung pada figur dan ketokohan SBY," katanya.
Ketika ditanyakan target perolehan suara untuk pasangan capres dan cawapres nomor urut dua dan berapa putaran. Eddison tidak menjelaskan secara rinci jumlah relawan yang tersebar di seluruh provinsi. "Kita tidak bicara jumlah, tapi mesin realawan di bawah bekerja untuk memenangkan. Soal berapa putaran, itu kita serahkan pada rakyat," pungkas dia.
Jumat, 12 Juni 2009
Pendemo Boediono Ditangkap
Yogyakarta - Belasan mahasiswa Yogyakarta tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat untuk Kemandirian Bangsa (AMRKB) menggelar aksi menolak kedatangan calon wakil presiden (cawapres) Boediono di Yogyakarta.
Namun baru lima menit beraksi, mahasiswa sudah keburu ditangkap polisi dan langsung di angkut ke Mapolres Bantul.
Aksi digelar itu untuk menolak kedatangan Boediono yang tengah menghadiri acara diskusi publik dan peresmian mobil perpustakaan Kebangsaan di Gedung Jogja Expo Center (JEC) di Jl Janti, Sabtu (13/6/2009).
Mahasiswa menggelar orasi di pintu gerbang JEC. Mereka pun langsung membentangkan poster yang dibawa. Beberapa poster diantaranya bertuliskan "Tolak Neoliberalisme, Boediono Antek Neolib, Tolak Hegemoni Asing, Say No To Neoliberalisme, Lawan Antek Antek Asing."
Namun ketika akan memasuki pintu gerbang, puluhan aparat Polres Bantul langsung mengepungnya. Kompol Franky Yusandi dari Polres Bantul langsung menanyakan surat izin aksi yang dilakukan massa AMRKB. Namun mereka tidak mempunyai surat izin dan ngotot tetap akan menggelar aksinya.
Saat didesak untuk bubar mahasiswa menolak. Mereka kemudian menyanyikan lagu Darah Juang. Belum bait lagu itu dinyanyikan, massa yang sudah dikepung aparat langsung didesak dan ditangkap untuk di masukkan ke dalam truk. Poster-poster yang dibawa juga disita petugas.
"Masukkan ke dalam truk, masukkan ke dalam truk," teriak salah seorang anggota polisi sambil mengejar beberapa orang mahasiswa yang akan melarikan diri.
Karena kalah banyak, mahasiswa pun tak kuasa dan akhirnya dimasukkan ke dalam truk untuk di bawa ke Mapolres Bantul. Meski sudah di dalam truk, mahasiswa tetap melakukan orasi.
Mereka menyatakan menolak capres dan cawapres yang pro asing atau neoliberalisme. "Capres dan cawpres semuanya antek-antek asing yang akan menjual negeri ini. Dan kami menolak mereka untuk pilpres 8 Juli nanti," teriak salah satu peserta yang ditangkap.
Kompol Franky Yusandi kepada wartawan mengatakan aksi demo itu tidak berizin sehingga pihaknya berhak untuk membubarkan dan mengamankannya. "Tidak ada izinnya," jawab dia singkat.
Namun baru lima menit beraksi, mahasiswa sudah keburu ditangkap polisi dan langsung di angkut ke Mapolres Bantul.
Aksi digelar itu untuk menolak kedatangan Boediono yang tengah menghadiri acara diskusi publik dan peresmian mobil perpustakaan Kebangsaan di Gedung Jogja Expo Center (JEC) di Jl Janti, Sabtu (13/6/2009).
Mahasiswa menggelar orasi di pintu gerbang JEC. Mereka pun langsung membentangkan poster yang dibawa. Beberapa poster diantaranya bertuliskan "Tolak Neoliberalisme, Boediono Antek Neolib, Tolak Hegemoni Asing, Say No To Neoliberalisme, Lawan Antek Antek Asing."
Namun ketika akan memasuki pintu gerbang, puluhan aparat Polres Bantul langsung mengepungnya. Kompol Franky Yusandi dari Polres Bantul langsung menanyakan surat izin aksi yang dilakukan massa AMRKB. Namun mereka tidak mempunyai surat izin dan ngotot tetap akan menggelar aksinya.
Saat didesak untuk bubar mahasiswa menolak. Mereka kemudian menyanyikan lagu Darah Juang. Belum bait lagu itu dinyanyikan, massa yang sudah dikepung aparat langsung didesak dan ditangkap untuk di masukkan ke dalam truk. Poster-poster yang dibawa juga disita petugas.
"Masukkan ke dalam truk, masukkan ke dalam truk," teriak salah seorang anggota polisi sambil mengejar beberapa orang mahasiswa yang akan melarikan diri.
Karena kalah banyak, mahasiswa pun tak kuasa dan akhirnya dimasukkan ke dalam truk untuk di bawa ke Mapolres Bantul. Meski sudah di dalam truk, mahasiswa tetap melakukan orasi.
Mereka menyatakan menolak capres dan cawapres yang pro asing atau neoliberalisme. "Capres dan cawpres semuanya antek-antek asing yang akan menjual negeri ini. Dan kami menolak mereka untuk pilpres 8 Juli nanti," teriak salah satu peserta yang ditangkap.
Kompol Franky Yusandi kepada wartawan mengatakan aksi demo itu tidak berizin sehingga pihaknya berhak untuk membubarkan dan mengamankannya. "Tidak ada izinnya," jawab dia singkat.
Boediono Roadshowo di Yogya
Yogyakarta - Calon wakil presiden (Boediono) melakukan safari kampanye di Yogyakarta. Boediono mengatakan bila dirinya terpilih dalam pilpres 8 Juli 2009 nanti, dia akan langsung berziarah ke makan orangtuanya.
Hal itu diungkapkan Boediono ketika menjawab pertanyaan moderator apa yang akan dilakukan bila terpilih menjadi cawapres mendampingi SBY periode 2009-2014.
"Ziarah ke makam Bapak dan Ibu saya," jawab Boediono dalam acara diskusi publik "Boediono Mendengar untuk Kesejahteraan Rakyat" di Gedung Jogja Expo Center (JEC) di Jl Janti, Yogyakarta, Sabtu (13/6/2009).
Sebelum memulai dialog, Boediono sempat mengajak peserta dialog untuk mendoakan korban jatuhnya pesawat helikopter Puma di Atang Sanjaya Bogor sebelum acara dimulai.
"Mari kita mengheningkan cipta, berdoa selama satu menit untuk korban pesawat heli yang jatuh kemarin," kata Boediono.
Dalam dialog selama lebih kurang 1,5 jam itu, Boediono banyak mendapat pertanyaan mengenai konsep ekonomi yang akan diusung untuk memperbaiki Indonesia. Dia juga mendapat berbagai pertanyaan dan keluhan dari para pengusaha dan pengrajin di Yogyakarta yang ikut terkena dampak krisis global.
Para pengusaha banyak yang mengalami kerugian karena seret dan dibatalkannya ekspor ke sejumlah negara. Selain itu, dia juga banyak mendapat pertanyaan belum selesainya program restrukturisasi kredit pasca gempa Yogya.
"Krisis ini mau berakhir kapan, Pak. Belum habis jatuh dari gempa sudah ada krisis global," tanya Timbul Raharjo salah seorang pengusaha/pengrajin keramik dari Kasongan Bantul.
Menurut Boediono, saat ini semua pihak terus mendorong agar AS kembali pulih. Kondisi Indonesia pasca krisis global yang sudah mulai pulih adalah untuk barang komoditas. Sedang manufaktur termasuk kerajinan belum pulih.
"Untuk manufaktur termasuk kerajinan baru bisa pulih 2010 dan itu tidak bisa cepat," ungkap Boediono.
Sedang untuk restrukturisasi kredit pasca gempa, pihaknya berjanji akan memberikan perhatian, meski sudah tidak menjabat lagi di Bank Indonesia.
"Saya kira sudah ada perhatian untuk penyelesaiannya. Gubernur DIY juga sudah memberikan proposalnya. Namun saya tidak akan intervensi untuk masalah itu," katanya.
Dalam acara diskusi bertajuk "Boediono Mendengar untuk Kesejahteraan Rakyat" itu digelar oleh tim Pandu 57. Boediono hadir didampingi sejumlah tim suksesnya diantaranya Eros Djarot, Roy BB Janis, Sri Edi Swasono, Rizal Malarangeng, Ketua DPD Partai Demokrat DIY, GBPH Prabukusumo dll.
Rencananya Boediono akan mengikuti sejumlah acara di Yogyakarta selama satu hari sebelum menuju Semarang Jawa Tengah pada hari Minggu 14 Juni 2009.
Hal itu diungkapkan Boediono ketika menjawab pertanyaan moderator apa yang akan dilakukan bila terpilih menjadi cawapres mendampingi SBY periode 2009-2014.
"Ziarah ke makam Bapak dan Ibu saya," jawab Boediono dalam acara diskusi publik "Boediono Mendengar untuk Kesejahteraan Rakyat" di Gedung Jogja Expo Center (JEC) di Jl Janti, Yogyakarta, Sabtu (13/6/2009).
Sebelum memulai dialog, Boediono sempat mengajak peserta dialog untuk mendoakan korban jatuhnya pesawat helikopter Puma di Atang Sanjaya Bogor sebelum acara dimulai.
"Mari kita mengheningkan cipta, berdoa selama satu menit untuk korban pesawat heli yang jatuh kemarin," kata Boediono.
Dalam dialog selama lebih kurang 1,5 jam itu, Boediono banyak mendapat pertanyaan mengenai konsep ekonomi yang akan diusung untuk memperbaiki Indonesia. Dia juga mendapat berbagai pertanyaan dan keluhan dari para pengusaha dan pengrajin di Yogyakarta yang ikut terkena dampak krisis global.
Para pengusaha banyak yang mengalami kerugian karena seret dan dibatalkannya ekspor ke sejumlah negara. Selain itu, dia juga banyak mendapat pertanyaan belum selesainya program restrukturisasi kredit pasca gempa Yogya.
"Krisis ini mau berakhir kapan, Pak. Belum habis jatuh dari gempa sudah ada krisis global," tanya Timbul Raharjo salah seorang pengusaha/pengrajin keramik dari Kasongan Bantul.
Menurut Boediono, saat ini semua pihak terus mendorong agar AS kembali pulih. Kondisi Indonesia pasca krisis global yang sudah mulai pulih adalah untuk barang komoditas. Sedang manufaktur termasuk kerajinan belum pulih.
"Untuk manufaktur termasuk kerajinan baru bisa pulih 2010 dan itu tidak bisa cepat," ungkap Boediono.
Sedang untuk restrukturisasi kredit pasca gempa, pihaknya berjanji akan memberikan perhatian, meski sudah tidak menjabat lagi di Bank Indonesia.
"Saya kira sudah ada perhatian untuk penyelesaiannya. Gubernur DIY juga sudah memberikan proposalnya. Namun saya tidak akan intervensi untuk masalah itu," katanya.
Dalam acara diskusi bertajuk "Boediono Mendengar untuk Kesejahteraan Rakyat" itu digelar oleh tim Pandu 57. Boediono hadir didampingi sejumlah tim suksesnya diantaranya Eros Djarot, Roy BB Janis, Sri Edi Swasono, Rizal Malarangeng, Ketua DPD Partai Demokrat DIY, GBPH Prabukusumo dll.
Rencananya Boediono akan mengikuti sejumlah acara di Yogyakarta selama satu hari sebelum menuju Semarang Jawa Tengah pada hari Minggu 14 Juni 2009.
Pakar : Indonesia Sudah "Kalah" Perang Lawan Malaysia
Yogyakarta - Indonesia telah teruji melakukan beberapa kali peperangan melawan kekuatan asing atau negara lain seperti melawan Belanda, Jepang, Malaysia, pembebasan Irian Jaya dan Timor Timur. Namun di atas kertas melawan kekuatan Malaysia dan sekutunya, Indonesia lebih banyak kalah.
Hal itu diungkapkan oleh pakar militer Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Nanang Pamudji dalam diskusi di kantor Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK) di Blimbingsari, terban, Yogyakarta, Jumat (12/6/2009).
"Ini terlepas dari masalah nasionalisme, Indonesia itu kalah melawan Malaysia. Dan Malaysia kenyataannya masih tetap ada," ungkap Nanang.
Menurut Nanang berdasakan atas pengalaman, kekuataan Indonesia sudah teruji yakni ketika berperang dengan Belanda saat pembebasan Irian Jaya dan Timor Timur pada tahun 1970-an. Namun ketika Bung Karno mengumandangkan "Ganyang Malaysia" untuk mengganyang kekuatan neokolonialisme yang diwakili Malaysia ternyata tidak bisa. Malaysia dan sekutu-sekutunya ternya masih tetap ada sampai sekarang.
"Malaysia masih ada. Singapura boleh dikata merupakan negara yang paling kuat sektor persenjataannya. Sekutu-sekutunya seperti AS, Australia juga masih berada di belakang mereka dan terus bermain. Bila Indonesia berani berperang lawan mereka dalam sesaat akan habis," kata Nanang.
Nanang menambahkan konsep pembangunan pertahanan dan kemiliteran Indonesia buruk karena tidak ada perencanaan yang matang. Kasus sengketa Ambalat dengan Malaysia hendaknya dapat menjadi review politik pertahanan Indonesia ke masa depan.
"Harus ada review ulang konsep pertahanan kita terutama mengenai konsep jangka pendek, menengah dan panjang, tidak boleh sesaat saja," kata Nanang.
Meski Indonesia sudah mempunyai buku putih mengenai pertahanan dan keamanan lanjut Nanang, harus perbaikan secara menyeluruh yang fokus pada penangkalan. Namun buku putih itu hanya kalangan militer saja yang mengtahui. Padahal kalangan sipil terutama akademisi perlu diajak untuk membahasnya.
"Kalau ditanya untuk dijabarkan, mereka menjawab tidak bisa. Itu rahasia negara. Padahal dimana-mana menteri pertahanan itu dari sipil, mereka juga ikut merumuskan," papar staf pengajar Fisipol UGM itu.
Dia mengatakan pembelian atau pengadaan peralatan atau persenjataan militer di dunia ketiga termasuk Indonesia bukan semata-mata untuk pertahanan dan keamanan. Namun lebih banyak untuk mendapatkan komisi karena banyak broker-broker senjata yang ikut bermain.
Ada banyak kasus seperti itu terjadi di negara dunia ketiga seperti di Indonesia, Thailand dan Timur Tengah. Komisi yang didapatkan juga sangat besar.
"Lihat saja Adnan Kashogi di Arab yang dilindungi AS, di Indonesia zaman Orde Baru juga ada seperti itu. Yang jadi broker juga banyak dari lingkaran keluarga Soeharto. Dan kasus-kasus sekarang juga banyak melibatkan broker-broker senjata dari Indonesia," pungkas dia.
Hal itu diungkapkan oleh pakar militer Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Nanang Pamudji dalam diskusi di kantor Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK) di Blimbingsari, terban, Yogyakarta, Jumat (12/6/2009).
"Ini terlepas dari masalah nasionalisme, Indonesia itu kalah melawan Malaysia. Dan Malaysia kenyataannya masih tetap ada," ungkap Nanang.
Menurut Nanang berdasakan atas pengalaman, kekuataan Indonesia sudah teruji yakni ketika berperang dengan Belanda saat pembebasan Irian Jaya dan Timor Timur pada tahun 1970-an. Namun ketika Bung Karno mengumandangkan "Ganyang Malaysia" untuk mengganyang kekuatan neokolonialisme yang diwakili Malaysia ternyata tidak bisa. Malaysia dan sekutu-sekutunya ternya masih tetap ada sampai sekarang.
"Malaysia masih ada. Singapura boleh dikata merupakan negara yang paling kuat sektor persenjataannya. Sekutu-sekutunya seperti AS, Australia juga masih berada di belakang mereka dan terus bermain. Bila Indonesia berani berperang lawan mereka dalam sesaat akan habis," kata Nanang.
Nanang menambahkan konsep pembangunan pertahanan dan kemiliteran Indonesia buruk karena tidak ada perencanaan yang matang. Kasus sengketa Ambalat dengan Malaysia hendaknya dapat menjadi review politik pertahanan Indonesia ke masa depan.
"Harus ada review ulang konsep pertahanan kita terutama mengenai konsep jangka pendek, menengah dan panjang, tidak boleh sesaat saja," kata Nanang.
Meski Indonesia sudah mempunyai buku putih mengenai pertahanan dan keamanan lanjut Nanang, harus perbaikan secara menyeluruh yang fokus pada penangkalan. Namun buku putih itu hanya kalangan militer saja yang mengtahui. Padahal kalangan sipil terutama akademisi perlu diajak untuk membahasnya.
"Kalau ditanya untuk dijabarkan, mereka menjawab tidak bisa. Itu rahasia negara. Padahal dimana-mana menteri pertahanan itu dari sipil, mereka juga ikut merumuskan," papar staf pengajar Fisipol UGM itu.
Dia mengatakan pembelian atau pengadaan peralatan atau persenjataan militer di dunia ketiga termasuk Indonesia bukan semata-mata untuk pertahanan dan keamanan. Namun lebih banyak untuk mendapatkan komisi karena banyak broker-broker senjata yang ikut bermain.
Ada banyak kasus seperti itu terjadi di negara dunia ketiga seperti di Indonesia, Thailand dan Timur Tengah. Komisi yang didapatkan juga sangat besar.
"Lihat saja Adnan Kashogi di Arab yang dilindungi AS, di Indonesia zaman Orde Baru juga ada seperti itu. Yang jadi broker juga banyak dari lingkaran keluarga Soeharto. Dan kasus-kasus sekarang juga banyak melibatkan broker-broker senjata dari Indonesia," pungkas dia.
Din Syamsuddin : JK Juga Mengalir Darah Muhammadiyah
Yogyakarta - Meski ayah Jusuf Kalla (JK) adalah seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU)
di Sulaweisi Selatan (sulsel). Namun ternyata darah JK juga mengalir darah keluarga
Muhammadiyah.
Darah itu itu mengalir dari ibundanya Hj Athirah Kalla yang merupakan seorang tokoh
Aisyiyah di Sulsel. Hj Athirah Kalla juga mewakafkan tanah dan bangunannya untuk
organisasi Aisyiyah.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr HM Din
Syamsuddin saat memberikan pidato sambutan pada pembukaan Sidang Tanwir II Aisyiyah
di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Tamantirto, Kasihan, Bantul,
Jumat (12/6/2009).
"Bapak Jusuf Kalla itu lebih Muhammadiyah karena lahir dari rahim seorang ibu
Muhammadiyah," ungka Din.
Tidak hanya itu saja lanjut Din, dia juga selalu didampingi oleh seorang putri
Muhammadiyah Ny Mufidah yang juga anak seorang tokoh Muhammadiyah di Sulsel. Ibunya
juga mempunyai peranan penting bagi kemajuan Aisyiyah di Sulawesi Selatan sehingga
mewakafkan tanahnya untuk digunakan oleh Aisyiyah.
"Jadi kami yakin darah yang mengalir adalah darah MUhammadiyah," kata Din langsung
disambut tepuk tangan peserta.
Sementara itu Ketua Umum PP Aisyiyah, Prof Dr Siti Chamamah Soeratno dalam pembukaan
mengatakan berbagai program Aisyiyah telah menjadi gerakan nasioal yaitu
penanggulangan HIV/Aids, Narkoba, TBC dan gizi buruk.
warga Aisyiyah juga berharap bila JK menjadi presiden, mengusulkan dan meminta
kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran, fungsi dan potensi perempuan menjadi
program nasional yang efektif sehingga dapat segera dipersepsi positif bangsa
Indonesia.
Bersamaan sidang tanwir juga dibagikan buku keil setebal 94 halaman berjudul "Hj
Athirah Kalla, Melangkah Dengan Payung." Buku karangan Basti dan kawan-kawan dengan
penerbit Ombak Yogyakarta itu berisi tentang biorgrafi ibunda JK terutama berkaitan
dengan kegiatan dan peranannya di Aisyiyah Sulawesi Selatan.
di Sulaweisi Selatan (sulsel). Namun ternyata darah JK juga mengalir darah keluarga
Muhammadiyah.
Darah itu itu mengalir dari ibundanya Hj Athirah Kalla yang merupakan seorang tokoh
Aisyiyah di Sulsel. Hj Athirah Kalla juga mewakafkan tanah dan bangunannya untuk
organisasi Aisyiyah.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr HM Din
Syamsuddin saat memberikan pidato sambutan pada pembukaan Sidang Tanwir II Aisyiyah
di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Tamantirto, Kasihan, Bantul,
Jumat (12/6/2009).
"Bapak Jusuf Kalla itu lebih Muhammadiyah karena lahir dari rahim seorang ibu
Muhammadiyah," ungka Din.
Tidak hanya itu saja lanjut Din, dia juga selalu didampingi oleh seorang putri
Muhammadiyah Ny Mufidah yang juga anak seorang tokoh Muhammadiyah di Sulsel. Ibunya
juga mempunyai peranan penting bagi kemajuan Aisyiyah di Sulawesi Selatan sehingga
mewakafkan tanahnya untuk digunakan oleh Aisyiyah.
"Jadi kami yakin darah yang mengalir adalah darah MUhammadiyah," kata Din langsung
disambut tepuk tangan peserta.
Sementara itu Ketua Umum PP Aisyiyah, Prof Dr Siti Chamamah Soeratno dalam pembukaan
mengatakan berbagai program Aisyiyah telah menjadi gerakan nasioal yaitu
penanggulangan HIV/Aids, Narkoba, TBC dan gizi buruk.
warga Aisyiyah juga berharap bila JK menjadi presiden, mengusulkan dan meminta
kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran, fungsi dan potensi perempuan menjadi
program nasional yang efektif sehingga dapat segera dipersepsi positif bangsa
Indonesia.
Bersamaan sidang tanwir juga dibagikan buku keil setebal 94 halaman berjudul "Hj
Athirah Kalla, Melangkah Dengan Payung." Buku karangan Basti dan kawan-kawan dengan
penerbit Ombak Yogyakarta itu berisi tentang biorgrafi ibunda JK terutama berkaitan
dengan kegiatan dan peranannya di Aisyiyah Sulawesi Selatan.
Rabu, 10 Juni 2009
JK Dipuji Sebagai Keluarga Sakinah
Yogyakarta - Calon presiden (Capres), Jusuf Kalla (JK) hari ini melakukan kampanye tertutup di Kota Yogyakarta. JK beserta istri Ny Mufidah Jusuf Kalla dipuji sebagai pasangan keluarga sakinah.
Pujian itu dilontarkan Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman saat memberikan pidato sambutan dalam acara dialog tertutup di Gedung Bima Jl Nyoman Oka, Kotabaru, Yogyakarta, Kamis (11/6/2009).
"Tidak pelu iklan, Keluarga Pak JK itu adalah keluarga sakinah," ungkap Gandung.
Menurut Gandung, kemanapun pergi Jusuf Kalla istrinya Ibu Mufidah selalu setia mendampinginya. Dengan demikian sudah tidak perlu beriklan dan menonjolkan diri untuk menunjukkan sebagai keluarga sakinah.
"Tak perlu iklan, tak perlu ditonjol-tonjolkan atau beriklan dengan menggunakan lagu produk mi instan," kata Gandung langsung disambut tepuk tangan ribuan peserta yang memadati Gedung Bimi milik Ketua DPP Partai Hanura, Jend (purn) Subagyo HS itu.
Sementara itu saat berdialog, JK kemudian menyatakan bila dirinya mempunyai 5 lima anak, empat perempuan dan satu laki-laki serta satu orang yang belum menikah. Do orang anak perempuannya kebetulan menikah dengan warga Yogyakarta. Salah satu menantunya Langlang Wilangkoro (Koko) kemudian dipanggil ke atas panggung untuk mendampingi JK beserta istri.
Dalam kunjungan ke Yogyakarta, JK langsung disambut para Ketua Tim Sukses JK-Wiranto yakni Gandung Pardiman dan Djoko Prabowo Saebani. Turut mendampingi JK diantaranya Ketua DPP Partai Hanura, Subagyo HS, Yuddy Chrisnandi, Syamsul Muarif dan lain-lain. Dalam dialog selama 1,5 jam itu JK bertemu dengan seluruh pendukung dari berbagai parpol mitra koalisi dan barisan pendukung JK terutama dari warga Sulawesi Selatan yang tengah menuntut ilmu di Kota Yogyakarta.
Pujian itu dilontarkan Ketua DPD Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman saat memberikan pidato sambutan dalam acara dialog tertutup di Gedung Bima Jl Nyoman Oka, Kotabaru, Yogyakarta, Kamis (11/6/2009).
"Tidak pelu iklan, Keluarga Pak JK itu adalah keluarga sakinah," ungkap Gandung.
Menurut Gandung, kemanapun pergi Jusuf Kalla istrinya Ibu Mufidah selalu setia mendampinginya. Dengan demikian sudah tidak perlu beriklan dan menonjolkan diri untuk menunjukkan sebagai keluarga sakinah.
"Tak perlu iklan, tak perlu ditonjol-tonjolkan atau beriklan dengan menggunakan lagu produk mi instan," kata Gandung langsung disambut tepuk tangan ribuan peserta yang memadati Gedung Bimi milik Ketua DPP Partai Hanura, Jend (purn) Subagyo HS itu.
Sementara itu saat berdialog, JK kemudian menyatakan bila dirinya mempunyai 5 lima anak, empat perempuan dan satu laki-laki serta satu orang yang belum menikah. Do orang anak perempuannya kebetulan menikah dengan warga Yogyakarta. Salah satu menantunya Langlang Wilangkoro (Koko) kemudian dipanggil ke atas panggung untuk mendampingi JK beserta istri.
Dalam kunjungan ke Yogyakarta, JK langsung disambut para Ketua Tim Sukses JK-Wiranto yakni Gandung Pardiman dan Djoko Prabowo Saebani. Turut mendampingi JK diantaranya Ketua DPP Partai Hanura, Subagyo HS, Yuddy Chrisnandi, Syamsul Muarif dan lain-lain. Dalam dialog selama 1,5 jam itu JK bertemu dengan seluruh pendukung dari berbagai parpol mitra koalisi dan barisan pendukung JK terutama dari warga Sulawesi Selatan yang tengah menuntut ilmu di Kota Yogyakarta.
Jadi Pemimpin Jangan Suka Marah Kalau Dikritik
Yogyakarta - Menjadi seorang pemimpin hendaknya jangan selalu marah ketika ada orang yang mengritiknya. Seorang pemimpin itu jangan meniru figur "si Enthit", tokoh legenda Jawa dalam lakon cerita Panji Asmarabangun.
Kritikan itu dilontarkan Ketua DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Gandung Pardiman dalam acara dialog tertutup dengan Jusuf Kalla di gedung Bima di Jl Nyoman Oka, Kotabaru, Kamis (11/6/2009).
"Kalau jadi pemimpin itu jangan seperti si Enthit, suka marah kalau dikritik dan suka mengaku-aku barang yang bukan miliknya," ujar Gandung.
Saat mendengarkan cerita si Enthit pun, semua peserta dialog langsung tertawa dan tersenyum. JK dan tamu undangan juga tertawa ketika melihat gaya orasi Gandung yang berapi-api.
Gandung pun kemudian menirukan tokoh cerita si Enthit dalam serial cerita rakyat Jawa Panji Asmarabangun yang akan menikah dengan Dewi Sekartaji dari kerajaan Kediri masa lampau.
"Enthit, tanaman jagung yang subur itu milik siapa?" katanya. Gandung kemudian menjawabnya sendiri itu miliknya. "Kuwi duwekku, pek no kabeh ya (itu milikku, ambillah semua,ya-red)," kata Gandung menirukan tingkah laku si Enthit.
Menurut dia, meski tanaman jagung itu bukan miliknya namun dengan mendapatkan Dewi Sekartaji atau Candrakirna, dia berjanji akan menyerahkan semuanya. "Itu diklaim miliknya," kata Gandung.
Gandung juga memuji kepemimpinan JK yang berjanji akan meningkatkan kesejahteraan TNI. JK adalah seorang pemimpin sipil selain Bung Karno yang banyak memperhatikan kesejahteraan keluarga TNI. bahkan sanggup menaikkan anggaran sebesar 2 persen untuk pengadaan peralatan TNI.
"Dia tidak ragu-ragu, meski ada seorang tentara yang memim;pin tapi tidak memperhatikan nasib TNI," pungkas Gandung.
Kritikan itu dilontarkan Ketua DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Gandung Pardiman dalam acara dialog tertutup dengan Jusuf Kalla di gedung Bima di Jl Nyoman Oka, Kotabaru, Kamis (11/6/2009).
"Kalau jadi pemimpin itu jangan seperti si Enthit, suka marah kalau dikritik dan suka mengaku-aku barang yang bukan miliknya," ujar Gandung.
Saat mendengarkan cerita si Enthit pun, semua peserta dialog langsung tertawa dan tersenyum. JK dan tamu undangan juga tertawa ketika melihat gaya orasi Gandung yang berapi-api.
Gandung pun kemudian menirukan tokoh cerita si Enthit dalam serial cerita rakyat Jawa Panji Asmarabangun yang akan menikah dengan Dewi Sekartaji dari kerajaan Kediri masa lampau.
"Enthit, tanaman jagung yang subur itu milik siapa?" katanya. Gandung kemudian menjawabnya sendiri itu miliknya. "Kuwi duwekku, pek no kabeh ya (itu milikku, ambillah semua,ya-red)," kata Gandung menirukan tingkah laku si Enthit.
Menurut dia, meski tanaman jagung itu bukan miliknya namun dengan mendapatkan Dewi Sekartaji atau Candrakirna, dia berjanji akan menyerahkan semuanya. "Itu diklaim miliknya," kata Gandung.
Gandung juga memuji kepemimpinan JK yang berjanji akan meningkatkan kesejahteraan TNI. JK adalah seorang pemimpin sipil selain Bung Karno yang banyak memperhatikan kesejahteraan keluarga TNI. bahkan sanggup menaikkan anggaran sebesar 2 persen untuk pengadaan peralatan TNI.
"Dia tidak ragu-ragu, meski ada seorang tentara yang memim;pin tapi tidak memperhatikan nasib TNI," pungkas Gandung.
Sultan HB X Diadukanke Mendagri
Gubernur DIY Sri Sultan HB X hari ini "diadukan" ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto oleh Indonesian Court Monitoring (ICM) karena tidak segera mengusulkan pemberhentian sementara Bupati Sleman Ibnu Subiyanto ke Mendagri yang telah menjadi terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan buku ajar yang merugikan negara sekitar 12 M.
Menurut Direktur ICM Tri Wahyu KH, Mendagri sebenarnya memiliki kewenangan untuk memberhentikan sementara Bupati Sleman yang diduga terlibat kasus korupsi atas usulan Gubernur.
“ Sebagaimana mandat PP 6 tahun 2005 pasal 126 ayat 4, Mendagri punya wewenang memberhentikan sementara atas usulam Gubernur. Tapi sampai saat ini Gubernur baru berjanji sehingga belum pasti kapan akan mengusulkan ke Mendagri,” ujar Tri Wahyu di kantor Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Rabu (10/6/2009).
Ia menambahkan pemberhentian sementara Bupati Sleman cukup penting untuk menjaga agar proses persidangan berlangsung dengan bersih. Selain itu juga untuk menghindari pandangan bahwa Sleman masih dipimpin oleh seorang terdakwa. Di sisi lain imbuh Tri Wahyu, 9 terdakwa lain selain Ibnu juga bisa menjadi tahanan.
“ Kita tak ingin mencampuri hakim tapi memang harus adil mengingat terdakwa lainnya juga sebagian sudah ditahan. Hal ini juga sangat mungkin dilakukan kepada Ibnu,” terangnya.
Sementara di tempat yang sama Direktur PUKAT UGM, Zainal Arifin Mochtar juga mendesak agar Mendagri segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Gubernur DIY yakni supaya Gubernur DIY bisa segera melaksanakan pasal 126 ayat 4 PP Tahun 2005 dengan mengajukan usulan resmi ke mendagri terkait pemberhentian sementara (terdakwa kasus korupsi) Bupati Sleman Ibnu Subiyanto.
“ Posisi Bupati Sleman sama dimata hukum. Tidak ada keistimewaan di mata hukum. Meski dalam sidang kemarin banyak pejabat dan PNS Sleman bahkan Sat Pol PP yang datang, Ibnu tetap sama di mata hukum,” jelas Zainal
Menurut Direktur ICM Tri Wahyu KH, Mendagri sebenarnya memiliki kewenangan untuk memberhentikan sementara Bupati Sleman yang diduga terlibat kasus korupsi atas usulan Gubernur.
“ Sebagaimana mandat PP 6 tahun 2005 pasal 126 ayat 4, Mendagri punya wewenang memberhentikan sementara atas usulam Gubernur. Tapi sampai saat ini Gubernur baru berjanji sehingga belum pasti kapan akan mengusulkan ke Mendagri,” ujar Tri Wahyu di kantor Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Rabu (10/6/2009).
Ia menambahkan pemberhentian sementara Bupati Sleman cukup penting untuk menjaga agar proses persidangan berlangsung dengan bersih. Selain itu juga untuk menghindari pandangan bahwa Sleman masih dipimpin oleh seorang terdakwa. Di sisi lain imbuh Tri Wahyu, 9 terdakwa lain selain Ibnu juga bisa menjadi tahanan.
“ Kita tak ingin mencampuri hakim tapi memang harus adil mengingat terdakwa lainnya juga sebagian sudah ditahan. Hal ini juga sangat mungkin dilakukan kepada Ibnu,” terangnya.
Sementara di tempat yang sama Direktur PUKAT UGM, Zainal Arifin Mochtar juga mendesak agar Mendagri segera melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Gubernur DIY yakni supaya Gubernur DIY bisa segera melaksanakan pasal 126 ayat 4 PP Tahun 2005 dengan mengajukan usulan resmi ke mendagri terkait pemberhentian sementara (terdakwa kasus korupsi) Bupati Sleman Ibnu Subiyanto.
“ Posisi Bupati Sleman sama dimata hukum. Tidak ada keistimewaan di mata hukum. Meski dalam sidang kemarin banyak pejabat dan PNS Sleman bahkan Sat Pol PP yang datang, Ibnu tetap sama di mata hukum,” jelas Zainal
KPUD DIY Sosialisasi Pilpres Lewat Film
Yogyakarta - KPU Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan sosialisasi pemilihan presiden (pilpres) melalui film. Hal itu dilakukan agar sosialisasi bisa langsung mengena pada semua masyarakat di berbagai tingkatan.
"Formatnya seperti film indie. Tujuannya agar lebih mengena dan masuk ke semua lapisan masyarakat di seluruh DIY," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Humas dan Data Informasi, KPU DIY, Muhammad Najib kepada wartawan di Jl Ipda Tut Harsono, Rabu (10/6/2009).
Menurut Najib film berdurasi selama 50 menit itu semua dikerjakan oleh tenaga lokal dari Yogyakarta. Artis-artis yang terlibat juga tokoh-tokoh lokal. "Semua disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal Yogya agar bisa langsung mengenai sasaran," katanya
Najib mengatakan pekan sosialisasi itu akan dilakukan selama satu minggu mulai tanggal 15-21 Juni 2009. Semua dilakukan serentak oleh KPUD Provinsi DIY dan seluruh KPUD kabupaten dan kota. Sebanyak 400 relawan berasal dari mahasiswa, LSM dan ormas ikut terlibat dalam program sosialisasi pilpres.
Diakui oleh Najib, meski secara teknis pelaksanaan pilpres lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan pemilu legislatif. Namun pihaknya tetap melakukan sosialisasi agar sasaran lebih menjangkau pada segmen masyarakat luas dalam memahami prosedur teknis pilpres 2009. Selain itu mampu mendorong kesadaran pemilih untuk berpartisipasi dalam tahap-tahap pelaksanaan pilpres.
"Memang lebih simpel tapi ada banyak perbedaan yang harus kita sosialisasikan misalnya kalau dalam Pileg mencontreng 2 kali itu saha, tapi kalau Pilpres mencontreng 2 kali itu tidak sah," ungkap dia.
Najib menambahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pilpres nanti juga mengalami pertambahan sebanyak 29.136 atau 1,06 persen. Pada Pileg 2009 jumlah yang masuk DPT sebanyak 2.751 .761 menjadi 2.780.897. Sedang jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lima kabupaten dan kota juga ada yang mengalami pengurangan dari 8.160 TPS menjadi 8.049 TPS atau berkurang 111 TPS.
Jumlah TPS yang paling banyak berkurang di Kota Yogyakarta dari 966 TPS menjadi 866 TPS atau berkurang 100 TPS. Kabupaten Bantul berkurang 3 TPS dari 2.138 menjadi 2.135 TPS. Kabupaten Kulonprogo berkurang 2 TPS dari 988 menjadi 986 TPS. Kabupaten Sleman berkurang 2 TPS daru 2.176 menjadi 2.174 TPS. Kabupaten Gunungkidul berkurang 4 TPS dari 1.892 TPS menjadi 1.888 TPS.
"Ini kita lakukan untuk efisiensi, karena jumlah maksimal TPS Pilpres sebanyak 800 orang, Sedang saat pileg maksimal 500 orang," pungkas Najib.
"Formatnya seperti film indie. Tujuannya agar lebih mengena dan masuk ke semua lapisan masyarakat di seluruh DIY," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Humas dan Data Informasi, KPU DIY, Muhammad Najib kepada wartawan di Jl Ipda Tut Harsono, Rabu (10/6/2009).
Menurut Najib film berdurasi selama 50 menit itu semua dikerjakan oleh tenaga lokal dari Yogyakarta. Artis-artis yang terlibat juga tokoh-tokoh lokal. "Semua disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal Yogya agar bisa langsung mengenai sasaran," katanya
Najib mengatakan pekan sosialisasi itu akan dilakukan selama satu minggu mulai tanggal 15-21 Juni 2009. Semua dilakukan serentak oleh KPUD Provinsi DIY dan seluruh KPUD kabupaten dan kota. Sebanyak 400 relawan berasal dari mahasiswa, LSM dan ormas ikut terlibat dalam program sosialisasi pilpres.
Diakui oleh Najib, meski secara teknis pelaksanaan pilpres lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan pemilu legislatif. Namun pihaknya tetap melakukan sosialisasi agar sasaran lebih menjangkau pada segmen masyarakat luas dalam memahami prosedur teknis pilpres 2009. Selain itu mampu mendorong kesadaran pemilih untuk berpartisipasi dalam tahap-tahap pelaksanaan pilpres.
"Memang lebih simpel tapi ada banyak perbedaan yang harus kita sosialisasikan misalnya kalau dalam Pileg mencontreng 2 kali itu saha, tapi kalau Pilpres mencontreng 2 kali itu tidak sah," ungkap dia.
Najib menambahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pilpres nanti juga mengalami pertambahan sebanyak 29.136 atau 1,06 persen. Pada Pileg 2009 jumlah yang masuk DPT sebanyak 2.751 .761 menjadi 2.780.897. Sedang jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lima kabupaten dan kota juga ada yang mengalami pengurangan dari 8.160 TPS menjadi 8.049 TPS atau berkurang 111 TPS.
Jumlah TPS yang paling banyak berkurang di Kota Yogyakarta dari 966 TPS menjadi 866 TPS atau berkurang 100 TPS. Kabupaten Bantul berkurang 3 TPS dari 2.138 menjadi 2.135 TPS. Kabupaten Kulonprogo berkurang 2 TPS dari 988 menjadi 986 TPS. Kabupaten Sleman berkurang 2 TPS daru 2.176 menjadi 2.174 TPS. Kabupaten Gunungkidul berkurang 4 TPS dari 1.892 TPS menjadi 1.888 TPS.
"Ini kita lakukan untuk efisiensi, karena jumlah maksimal TPS Pilpres sebanyak 800 orang, Sedang saat pileg maksimal 500 orang," pungkas Najib.
Selasa, 09 Juni 2009
PP Aisyiyah Bebaskan Warganya Pilih Capres-Cawapres
Yogyakarta - Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah tidak ingin terjebak dalam politik praktis dan gerakan dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Oleh karena itu PP Aisyiyah membebaskan warganya untuk memilih pasangan capres-cawapres dalam pilpres 8 Juli 2009.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum PP Aisyiyah Prof Dr Hj Siti Chamamah Soeratno kepada wartawan disela-sela persiapan Tanwir II Aisyiyah di kantor jl Cik Ditiro, Yogyakarta, Selasa (9/6/2009).
"Sikap kita sama seperti keputusan yang diambil PP Muhammadiyah, kita tidak ingin terjabak dalam politik praktis," kata Chamamah.
Dia mengatakan seperti halnya Muhammadiyah, PP Aisyiyah juga tidak mengizinkan semua fasilitas gedung, amal usaha dan institusi di lingkungan Muhammadiyah serta Aisyiyah tidak boleh digunakan untuk kampanye atau kegiatan politik praktis. Namun Aisyiyah tetap memberikan kesempatan dan kekebasan warganya untuk memilih siapa saja dalam pilpres.
"Sebab itu merupakan hak politik setiap warga, tapi kita juga tidak akan mengarahkan untuk memilih siapa atau pasangan yang mana," katanya.
Chamamah mengatakan sidang Tanwir II PP Aisyiyah yang digelar menjelang Muktamar tahun 2010 itu akan di gelar mulai tanggal 11-14 Juni 2009. Sidang Tanwir II yang akan dihadiri semua anggota PP dan Pengurus Wilayah (PW) Aisyiyah se Indonesia itu mengambil teman "Ketahanan Keluarga Sebagai Pilar Kemajuan Bangsa" akan digelar di gedung Asri Medical Center (AMC) Jl HOS Cokroaminoto dan kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Beberapa pejabat yang diundang diantaranya Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensekneg Hatta Radjasa, Menteri kesehatan Siti Fadhilah Supari, Ketua PP Muhammadiyah Din Symasuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais dan Syafii Maarif dan lain-lain.
Selain memberikan materi dalam sidang tanwir kata Chamamah, Menkes akan meresmikan Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin (BPRB) Aisyiyah di Dusun Pleret, Panjatan Kulonprogo. Sedang penutupan akan dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2009.
"Semua pejabat yang kita undang dalam kapasitas sebagai pejabat negara. Bapak Presiden SBY juga kami undang untuk pembukaan, namun kita juga harus menyesuaikan jadwal dengan beliau yang sangat padat. Hal itu juga sudah kami sampaikan saat bertemu di acara resepsi pernikahan anak Pak Hatta Radjasa," pungkas Chamamah.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum PP Aisyiyah Prof Dr Hj Siti Chamamah Soeratno kepada wartawan disela-sela persiapan Tanwir II Aisyiyah di kantor jl Cik Ditiro, Yogyakarta, Selasa (9/6/2009).
"Sikap kita sama seperti keputusan yang diambil PP Muhammadiyah, kita tidak ingin terjabak dalam politik praktis," kata Chamamah.
Dia mengatakan seperti halnya Muhammadiyah, PP Aisyiyah juga tidak mengizinkan semua fasilitas gedung, amal usaha dan institusi di lingkungan Muhammadiyah serta Aisyiyah tidak boleh digunakan untuk kampanye atau kegiatan politik praktis. Namun Aisyiyah tetap memberikan kesempatan dan kekebasan warganya untuk memilih siapa saja dalam pilpres.
"Sebab itu merupakan hak politik setiap warga, tapi kita juga tidak akan mengarahkan untuk memilih siapa atau pasangan yang mana," katanya.
Chamamah mengatakan sidang Tanwir II PP Aisyiyah yang digelar menjelang Muktamar tahun 2010 itu akan di gelar mulai tanggal 11-14 Juni 2009. Sidang Tanwir II yang akan dihadiri semua anggota PP dan Pengurus Wilayah (PW) Aisyiyah se Indonesia itu mengambil teman "Ketahanan Keluarga Sebagai Pilar Kemajuan Bangsa" akan digelar di gedung Asri Medical Center (AMC) Jl HOS Cokroaminoto dan kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Beberapa pejabat yang diundang diantaranya Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensekneg Hatta Radjasa, Menteri kesehatan Siti Fadhilah Supari, Ketua PP Muhammadiyah Din Symasuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Amien Rais dan Syafii Maarif dan lain-lain.
Selain memberikan materi dalam sidang tanwir kata Chamamah, Menkes akan meresmikan Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin (BPRB) Aisyiyah di Dusun Pleret, Panjatan Kulonprogo. Sedang penutupan akan dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2009.
"Semua pejabat yang kita undang dalam kapasitas sebagai pejabat negara. Bapak Presiden SBY juga kami undang untuk pembukaan, namun kita juga harus menyesuaikan jadwal dengan beliau yang sangat padat. Hal itu juga sudah kami sampaikan saat bertemu di acara resepsi pernikahan anak Pak Hatta Radjasa," pungkas Chamamah.
Pendukung SBY-Boediono Deklarasikan Diri di Yogya
Yogyakarta - Sekitar seribu orang warga Yogyakarta tergabung dalam Gerakan Koalisi Kerakyatan mendeklarasikan mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Deklaras dilakukan di Gedung Bima di Jl I. Dewa Nyoman Oka, Kotabaru, Kota Yogyakarta, Selasa (9/6/2009).
Gerakan Koalisi Kerakyatan yang diikuti kelompok kaum muda, petani dan buruh itu menyatakan dukungan terhadap SBY-Boediono untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Selain diisi orasi, acara juga dimeraihkan dengan suguhan berbagai tarian daerah se nusantara.
Wakil Koordinator Nasional Koalisi Kerakyataan, Ali Ridho dalam orasinya menyatakan pihaknya mendukung penuh SBY untuk maju lagi memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Alasannya banyak program-program untuk masyarakat yang telah dicanangkan telah berhasil. Meski diakui ada program-program yang dirasakan belum sempurna oleh masyarakat.
"Kami berkumpul disini untuk mendukung pasangan SBY-Boediono melanjutkan pemerintahan untuk menyempurnakan kinerja program-program untuk rakyat yang telah berjalan saat ini," kata Ridho.
Menurut Ridho, program-program yang dirasa belum sempurna disebabkan banyaknya persoalan seperti bencana alam dan krisis global. Pemerintahan SBY akan melanjutkan program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), program pendidikan dan kesehatan murah, kredit usaha rakyat atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Dalam kesempatan itu, Ridho juga berjanji bila pasangan SBY-Boediono terpilih dalam pilpres 8 Juli 2009 akan memperjuangkan kenaikan upah buruh, peningkatan keselamatan kerja, perlindungan terhadap TKI dan penerapan outsourcing yang lebih selektif.
"Selama 5 tahun ini, Bapak SBY teruji telah memberikan bukti-bukti nyata, bukan hanya janji belaka," teriak Ridho.
Saat berorasi di hadapan ribuan pendukung SBY, Ridho berkali-kali menyerukan yel-yel "SBY-Boediono." Para pendukung yang memadati gedung Bima itu menyambutnya dengan mengucapkan 'lanjutkan.'
Seusai orasi, kepada wartawan dia mengatakan pihaknya akan terus menggalang dukungan pasangan SBY-Boediono hingga hingga tingkat kecamatan di kota-kota lain seperti Ambon, Medan, Kalimantan, Sulawesi, Palembang dan wilayah Indonesia Timur.
Ia mengklaim khusus di Yogyakarta setidaknya sudah ada sekitar 4-5 ribu masyarakat binaan Koalisi Kerakyatan. Dalam kesempatan tadi Ali menilai kampanye maupun kritikan yang diutarakan oleh tim sukses capres-cawapres lain terhadap SBY-Budiono masih wajar dan belum berlebihan. Isu jilbab istri capres-cawapres yang mencuat belakangan ini menurut Ali tidak akan berpengaruh terhadap popularitas SBY.
"Masyarakat sudah tahu dan sudah cerdas. Dan bisa melihat capres-cawapres bukan dari busananya (casingnya) namun dari isinya," ungkap dia.
Selain merangkul kalangan masyarakat bawah lanjut dia, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melakukan pendekatan terhadap Sri Sultan Hemngku Buwono X. "Peluang itu masih terbuka. Apalagi selama ini sudah diketahui Sri Sultan meski masuk sebagai anggota penasehat tim sukses JK-Wiranto, tapi beliau tidak bersedia menjadi jurkam," pungkas dia.
Gerakan Koalisi Kerakyatan yang diikuti kelompok kaum muda, petani dan buruh itu menyatakan dukungan terhadap SBY-Boediono untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Selain diisi orasi, acara juga dimeraihkan dengan suguhan berbagai tarian daerah se nusantara.
Wakil Koordinator Nasional Koalisi Kerakyataan, Ali Ridho dalam orasinya menyatakan pihaknya mendukung penuh SBY untuk maju lagi memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Alasannya banyak program-program untuk masyarakat yang telah dicanangkan telah berhasil. Meski diakui ada program-program yang dirasakan belum sempurna oleh masyarakat.
"Kami berkumpul disini untuk mendukung pasangan SBY-Boediono melanjutkan pemerintahan untuk menyempurnakan kinerja program-program untuk rakyat yang telah berjalan saat ini," kata Ridho.
Menurut Ridho, program-program yang dirasa belum sempurna disebabkan banyaknya persoalan seperti bencana alam dan krisis global. Pemerintahan SBY akan melanjutkan program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), program pendidikan dan kesehatan murah, kredit usaha rakyat atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
Dalam kesempatan itu, Ridho juga berjanji bila pasangan SBY-Boediono terpilih dalam pilpres 8 Juli 2009 akan memperjuangkan kenaikan upah buruh, peningkatan keselamatan kerja, perlindungan terhadap TKI dan penerapan outsourcing yang lebih selektif.
"Selama 5 tahun ini, Bapak SBY teruji telah memberikan bukti-bukti nyata, bukan hanya janji belaka," teriak Ridho.
Saat berorasi di hadapan ribuan pendukung SBY, Ridho berkali-kali menyerukan yel-yel "SBY-Boediono." Para pendukung yang memadati gedung Bima itu menyambutnya dengan mengucapkan 'lanjutkan.'
Seusai orasi, kepada wartawan dia mengatakan pihaknya akan terus menggalang dukungan pasangan SBY-Boediono hingga hingga tingkat kecamatan di kota-kota lain seperti Ambon, Medan, Kalimantan, Sulawesi, Palembang dan wilayah Indonesia Timur.
Ia mengklaim khusus di Yogyakarta setidaknya sudah ada sekitar 4-5 ribu masyarakat binaan Koalisi Kerakyatan. Dalam kesempatan tadi Ali menilai kampanye maupun kritikan yang diutarakan oleh tim sukses capres-cawapres lain terhadap SBY-Budiono masih wajar dan belum berlebihan. Isu jilbab istri capres-cawapres yang mencuat belakangan ini menurut Ali tidak akan berpengaruh terhadap popularitas SBY.
"Masyarakat sudah tahu dan sudah cerdas. Dan bisa melihat capres-cawapres bukan dari busananya (casingnya) namun dari isinya," ungkap dia.
Selain merangkul kalangan masyarakat bawah lanjut dia, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melakukan pendekatan terhadap Sri Sultan Hemngku Buwono X. "Peluang itu masih terbuka. Apalagi selama ini sudah diketahui Sri Sultan meski masuk sebagai anggota penasehat tim sukses JK-Wiranto, tapi beliau tidak bersedia menjadi jurkam," pungkas dia.
Senin, 08 Juni 2009
RI Bantu Tingkatkan Kapasitas SDM Negara Palestina
Yogyakarta - Direktur Timur Tengah Departemen Luar Negeri (Deplu) RI Drs. Aidil Chandra Salim M.Com mengatakan, pemerintah RI akan terus berupaya membantu meningkatkan kapasitas SDM masyarakat Palestina dalam mengupayakan pembentuka negara merdeka dan terkadinya proses perdamaian di kawasan timur tengah.
“Sedari awal pemerintah RI mendukung negara Palestina, selain melalui pernyataan dukungan pernnyataan secara resmi tapi juga melalaui dukungan yang komplit dengan capacity building,” kata Aidil dalam studium general Seminar Internasional 'Perkembangan Aktual Politik Timur Tengah', Senin (8/6) di sekolah pascasarjana UGM.
Disebutkan Aidil, dukungan politik sebelumnya telah diberikan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kepada negara Israel. Meski demikian, ia meyakini tetap sangat sulit untuk menempuh jalur damai hubungana antara israel dan palestina.
“Meski nantinya pemerintah baru Israel dibawah Benjamin Netanyahu memiliki keinginan untuk menenpuh jalur damai, namun ia tetepa mendapat penolakan keras dari politik dalam negeri Israel sendiri,” jelasnya.
Bahkan, Aidil juga tidak yakin negara Mesir yang diharapakan Obama untuk menjadi penengah perdamaian di kawasan timur tangah mampu menjadi penghubung dua negara yang bertikai di kawsasn negara Arab.
Pemerintah RI, tambahnya, akan terus mendorong langkah proses dialog dengan melibatkan semua pihak. Meski perundingan merupakan langkah penting unutk menuju proses damai, imbuh Aidil, dirinya tetap menyarankan agar bangsa Palestina dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dukungan internasional baik dari dunia arab, dunia Islam dan dunia ketiga dalam mendukung perjuangan bersenjata dan diplomasi untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan nasionalnya.
Sementara dalam seminar, Dubes RI untuk Suriah Muzammil Basyuni menegaskan bahwa Suriah dan negara-negara Arab pada umumnya tidak akan mengubah sikap memaknai perdamaian dan dalam berhadapan dengan Israel. Bahkan, Suriah juga dinilainya juga tidak akan mentolerir realitas sebuah negara yang dibentuk atas dasar penjajajan, dan terus melakukan pembunuhan penduduk asli rakyat palestina yang kini masih terus berlanjut,
“Suriah berpendapat, jika Israel tidak mengubah sikap, persepsi dan pola pikir serta kebijakan terhadap negara-negara di kawasan ini, maka akan sulit untuk mewujudkan penyelesaian politik dan mewujudkan peradmaian dan akan dapat menimbulkan permasalahan baru yang lebih pelik dan berisiko,” jelasnya.
“Sedari awal pemerintah RI mendukung negara Palestina, selain melalui pernyataan dukungan pernnyataan secara resmi tapi juga melalaui dukungan yang komplit dengan capacity building,” kata Aidil dalam studium general Seminar Internasional 'Perkembangan Aktual Politik Timur Tengah', Senin (8/6) di sekolah pascasarjana UGM.
Disebutkan Aidil, dukungan politik sebelumnya telah diberikan oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa kepada negara Israel. Meski demikian, ia meyakini tetap sangat sulit untuk menempuh jalur damai hubungana antara israel dan palestina.
“Meski nantinya pemerintah baru Israel dibawah Benjamin Netanyahu memiliki keinginan untuk menenpuh jalur damai, namun ia tetepa mendapat penolakan keras dari politik dalam negeri Israel sendiri,” jelasnya.
Bahkan, Aidil juga tidak yakin negara Mesir yang diharapakan Obama untuk menjadi penengah perdamaian di kawasan timur tangah mampu menjadi penghubung dua negara yang bertikai di kawsasn negara Arab.
Pemerintah RI, tambahnya, akan terus mendorong langkah proses dialog dengan melibatkan semua pihak. Meski perundingan merupakan langkah penting unutk menuju proses damai, imbuh Aidil, dirinya tetap menyarankan agar bangsa Palestina dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dukungan internasional baik dari dunia arab, dunia Islam dan dunia ketiga dalam mendukung perjuangan bersenjata dan diplomasi untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan nasionalnya.
Sementara dalam seminar, Dubes RI untuk Suriah Muzammil Basyuni menegaskan bahwa Suriah dan negara-negara Arab pada umumnya tidak akan mengubah sikap memaknai perdamaian dan dalam berhadapan dengan Israel. Bahkan, Suriah juga dinilainya juga tidak akan mentolerir realitas sebuah negara yang dibentuk atas dasar penjajajan, dan terus melakukan pembunuhan penduduk asli rakyat palestina yang kini masih terus berlanjut,
“Suriah berpendapat, jika Israel tidak mengubah sikap, persepsi dan pola pikir serta kebijakan terhadap negara-negara di kawasan ini, maka akan sulit untuk mewujudkan penyelesaian politik dan mewujudkan peradmaian dan akan dapat menimbulkan permasalahan baru yang lebih pelik dan berisiko,” jelasnya.
Pakar : UU No 9/2009 Berbau Neolib
Yogyakarta - Undang Undang (UU) No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) berbau neoliberal. Oleh karena itu UU tersebut harus dicabut karena pendidikan menjadi sektor bisnis atau ekonomi.
Hal itu diungkapkan oleh pakar pendidikan Prof Dr HAR Tilaar dalam diskusi "Evaluasi Makro Kebijakan Pendidikan Nasional" di kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Jl Colombo, Karangmalang, Sleman, Senin (8/6/2009)
"UU itu ada nuansa yang neolib karena menuntungkan secara ekonomis dan birokrasi, tapi mengabaikan kepentingan anak didik," kata Tilaar.
Menurut dia dalam UU tersebut pemerintah tidak ikut campur dalam pembiayaan pendidikan dan perguruan tinggi harus mencari dana untuk penyelenggaraan pendidikan tapi tidak menyedot anggaran. "Pendidikan tidak bisa dilihat dari sisi ekonomi, bisnis atau cost saja," tegas dia.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) itu dicabut. UU yang telah disiapkan selama 4 tahun itu ternyata pada saat detik-detik terakhir menjelang pengesahan banyak terjadi kompromi politik. "Selain UU No 9 harus dicabut, PP No 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga harus direvisi," katanya.
Dia menambahkan sistem Ujian Nasional (UN) saat ini juga mengakibatkan timbulnya korupsi berjamaah dan skandal di dunia pendidikan. Korupsi berjamaah yang dimaksud kata Tilaar, adalah bupati-bupati di daerah-daerah khawatir siswa di daerahnya banyak yang tidak lulus kemudian memanggil dan menekan kepala dinas pendidikan. Kepala dinas kemudian menekan pengawas. Selanjutnya pengawas menekan kepala sekolah.
"Kepala sekolah kemudian mengancam guru, awas kalau banyak yang tidak lulus. Gurupun khawatir dipecat kemudian membocorkan soal ujian atau tindakan lainnya maka terjadilah korupsi berjamaah seperti itu," kata guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.
Hal itu diungkapkan oleh pakar pendidikan Prof Dr HAR Tilaar dalam diskusi "Evaluasi Makro Kebijakan Pendidikan Nasional" di kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Jl Colombo, Karangmalang, Sleman, Senin (8/6/2009)
"UU itu ada nuansa yang neolib karena menuntungkan secara ekonomis dan birokrasi, tapi mengabaikan kepentingan anak didik," kata Tilaar.
Menurut dia dalam UU tersebut pemerintah tidak ikut campur dalam pembiayaan pendidikan dan perguruan tinggi harus mencari dana untuk penyelenggaraan pendidikan tapi tidak menyedot anggaran. "Pendidikan tidak bisa dilihat dari sisi ekonomi, bisnis atau cost saja," tegas dia.
Oleh karena itu, dia mengusulkan agar UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) itu dicabut. UU yang telah disiapkan selama 4 tahun itu ternyata pada saat detik-detik terakhir menjelang pengesahan banyak terjadi kompromi politik. "Selain UU No 9 harus dicabut, PP No 19 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga harus direvisi," katanya.
Dia menambahkan sistem Ujian Nasional (UN) saat ini juga mengakibatkan timbulnya korupsi berjamaah dan skandal di dunia pendidikan. Korupsi berjamaah yang dimaksud kata Tilaar, adalah bupati-bupati di daerah-daerah khawatir siswa di daerahnya banyak yang tidak lulus kemudian memanggil dan menekan kepala dinas pendidikan. Kepala dinas kemudian menekan pengawas. Selanjutnya pengawas menekan kepala sekolah.
"Kepala sekolah kemudian mengancam guru, awas kalau banyak yang tidak lulus. Gurupun khawatir dipecat kemudian membocorkan soal ujian atau tindakan lainnya maka terjadilah korupsi berjamaah seperti itu," kata guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.
Saurip Kadi : Tiga Capres Tidak Tawarkan Ide Baru
Yogyakarta - Mantan Asisten Teritorial (aster) KSAD, Mayjen (purn) Saurip Kadi mengatakan tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2009 tidak menawarkan ide-ide baru. Dia pun mempertanyakan ide ekonomi kerakyatan yang ditawarkan oleh capres-cawapres.
"Tidak ada persaingan ide diantara mereka. Apa yang ditawarkan," kata Saurip Kadi dalam acara diskusi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta di jl Agus Salim, Senin (8/6/2009).
Saurip pun mempertanyakan konsep ekonomi kerakyatan yang diusung oleh tiga pasangan capres tersebut. "Mengapa masih banyak mal-mal berdiri dan mengapa banyak pasar-pasar rakyat yang disingkirkan," ungkap dia.
Menurut dia, kesalahan pemerintah terdahulu sampai sekarang, mulai dari zaman Soeharto adalah membuat semua menjad seragam atau sama serta masuknya usaha-usaha dengan modal besar sehingga mematikan ekonomi kecil/rakyat.
Dia mencontohkan dulu di daerah-daerah banyak berdiri pabrik mi, pabrik kecap, minyak goreng dari kelapa denng skala kecil yang dibuat oleh rumah tangga. Namun setelah itu berdirilah pabrik mi, kecap, sauce dan minya goreng yang besar.
"Mereka menggusur yang kecil. Bahkan lagunya ada yang meniru," kata Saurip didampingi aktor kawakan Dedy Mizwar.
Saurip juga mengkritik presiden dan wakil presiden yang masih menjabat saat ini yang sudah tidak kompak. Sebab mereka sudah bersaing untuk memperebutkan kursi Presiden pada pilpres 8 Juli 2009 nanti.
"Presiden dan wapres, kok lain partai. Presiden ke kanan, wapresnya ke kiri, saling menghujat dan saling bersaing. Dan di dunia itu tidak ada capres yang gagal itu maju lagi," kritik Saurip yang menulis buku "Mengutamakan Rakyat" itu.
Saurip juga mengatakan bersama Dedy Mizwar dirinya tidak akan menjadi pesaing para capres dan cawapres yang maju dalam pilpres mendatang. "Saurip Kadi dan Dedy Mizwar tidak mencari jabatan. Kami bukan pesaing mereka tapi ingin menyelamatkan Indonesia," pungkas Saurip yang mempopulerkan sebutan Desak Merak singkatan Dedy Mizwar-Saurip Kadi Mengutamakan Rakyat itu.
"Tidak ada persaingan ide diantara mereka. Apa yang ditawarkan," kata Saurip Kadi dalam acara diskusi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta di jl Agus Salim, Senin (8/6/2009).
Saurip pun mempertanyakan konsep ekonomi kerakyatan yang diusung oleh tiga pasangan capres tersebut. "Mengapa masih banyak mal-mal berdiri dan mengapa banyak pasar-pasar rakyat yang disingkirkan," ungkap dia.
Menurut dia, kesalahan pemerintah terdahulu sampai sekarang, mulai dari zaman Soeharto adalah membuat semua menjad seragam atau sama serta masuknya usaha-usaha dengan modal besar sehingga mematikan ekonomi kecil/rakyat.
Dia mencontohkan dulu di daerah-daerah banyak berdiri pabrik mi, pabrik kecap, minyak goreng dari kelapa denng skala kecil yang dibuat oleh rumah tangga. Namun setelah itu berdirilah pabrik mi, kecap, sauce dan minya goreng yang besar.
"Mereka menggusur yang kecil. Bahkan lagunya ada yang meniru," kata Saurip didampingi aktor kawakan Dedy Mizwar.
Saurip juga mengkritik presiden dan wakil presiden yang masih menjabat saat ini yang sudah tidak kompak. Sebab mereka sudah bersaing untuk memperebutkan kursi Presiden pada pilpres 8 Juli 2009 nanti.
"Presiden dan wapres, kok lain partai. Presiden ke kanan, wapresnya ke kiri, saling menghujat dan saling bersaing. Dan di dunia itu tidak ada capres yang gagal itu maju lagi," kritik Saurip yang menulis buku "Mengutamakan Rakyat" itu.
Saurip juga mengatakan bersama Dedy Mizwar dirinya tidak akan menjadi pesaing para capres dan cawapres yang maju dalam pilpres mendatang. "Saurip Kadi dan Dedy Mizwar tidak mencari jabatan. Kami bukan pesaing mereka tapi ingin menyelamatkan Indonesia," pungkas Saurip yang mempopulerkan sebutan Desak Merak singkatan Dedy Mizwar-Saurip Kadi Mengutamakan Rakyat itu.
Kamis, 04 Juni 2009
Rektor ITC Belanda Kunjungi UGM
Bertempat di Ruang Pimpinan, Kantor Pusat UGM, Kamis (4/6), Rektor UGM, Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D., menerima kunjungan Rektor dan staf International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC) Belanda. Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Martien Molenaar, Rektor ITC, diterima langsung oleh Rektor UGM didampingi Dekan Fakultas Geografi, Prof. Dr. Suratman, M.Sc., Dekan Fakultas Teknik, Ir. Tumiran, M.Eng., Ph.D., dan Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM, Dr. Heru Sutomo M.Sc., serta Prof. Dr. Sunyoto Usman.
Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai hal tentang pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan antara UGM dengan ITC. Salah satunya adalah mengenai penawaran beasiswa dengan minat studi "Geoinformation for Spatial Planning and Risk Management" (Geoinformasi untuk Rencana Ruang dan Manajemen Risiko) dengan gelar akademis ganda (double degrees).
Sudjarwadi mengharapkan program kerja sama yang telah berlangsung sejak 4 tahun lalu dapat menjadi program yang berkelanjutan. Tidak lupa, ia mengucapkan terima kasih pada pihak ITC atas kesediaan dan kerja samanya membantu UGM dalam mengembangkan kurikulum dan menyediakan peralatan serta perlengkapan laboratorium. Ditambahkannya, “Dengan kerja sama yang telah dilakukan, UGM mendapatkan tambahan pengetahuan serta pengalaman yang membuka jalan baru bagi Universitas untuk berkembang ke arah yang lebih baik.”
Senada dengan pernyataan Rektor UGM, Rektor ITC juga menyampaikan harapan agar program kerja sama yang telah berjalan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, baik di ITC maupun UGM.
Dalam kesempatan tersebut, dibahas berbagai hal tentang pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan antara UGM dengan ITC. Salah satunya adalah mengenai penawaran beasiswa dengan minat studi "Geoinformation for Spatial Planning and Risk Management" (Geoinformasi untuk Rencana Ruang dan Manajemen Risiko) dengan gelar akademis ganda (double degrees).
Sudjarwadi mengharapkan program kerja sama yang telah berlangsung sejak 4 tahun lalu dapat menjadi program yang berkelanjutan. Tidak lupa, ia mengucapkan terima kasih pada pihak ITC atas kesediaan dan kerja samanya membantu UGM dalam mengembangkan kurikulum dan menyediakan peralatan serta perlengkapan laboratorium. Ditambahkannya, “Dengan kerja sama yang telah dilakukan, UGM mendapatkan tambahan pengetahuan serta pengalaman yang membuka jalan baru bagi Universitas untuk berkembang ke arah yang lebih baik.”
Senada dengan pernyataan Rektor UGM, Rektor ITC juga menyampaikan harapan agar program kerja sama yang telah berjalan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, baik di ITC maupun UGM.
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kembali menunjuk UGM menjadi tuan rumah penyelenggara
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kembali menunjuk UGM menjadi tuan rumah penyelenggaraan kontes robot tingkat nasional. Penunjukan ini menyusul sukses kontes serupa yang dilaksanakan tahun sebelumnya (2008).
Kontes robot tingkat nasional kali ini akan digelar selama dua hari, 13-14 Juni 2009. Tiga jenis lomba akan dipertandingkan, yaitu Kontes Robot Indonesia (KRI), Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI), dan Kontes Robot Seni Indonesia (KRSI).
Ilona, staf Fakultas MIPA UGM, yang juga sie publikasi kontes robot menjelaskan lomba kali ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Kontes Robot Nasional 2009 akan ditambahkan satu jenis perlombaan, yakni Kontes Robot Seni Indonesia.
"Di sini, robot yang dilombakan harus bisa menari mengikuti irama yang telah ditentukan. Adapun jenis tarian yang dilombakan adalah tarian Jaipong," jelas Ilona, di kampus UGM, Kamis (4/6).
Menurutnya, kontes robot telah mentradisi karena hampir setiap tahun dilaksanakan. Kontes Robot Indonesia pertama kali diadakan oleh PENS tahun 1993 dan kemudian menjadi Kontes Robot Cerdas Indonesia di tahun 2003. Untuk penyelenggaraan kali ini, UGM mendapat dukungan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
"Keduanya bahkan memberikan amanah kepada UGM. Hal ini tidak lepas dari penilaian bila UGM berhasil dalam penyelenggaraan Kontes Robot Tingkat Regional di tahun 2008," terangnya.
Mengutip pendapat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Ilona mengatakan kegiatan kontes robot dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tujuan pendidikan tinggi, yakni menumbuhkembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
"Untuk itu, kegiatan penumbuhan dan pengembangan kreativitas dan inovasi dosen dan mahasiswa menjadi kata kunci untuk menghantarkan tercapainya tujuan tersebut," ujar Ilona.
Dikatakannya bahwa untuk menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas serta inovasi, tidak cukup hanya berada pada wacana teoretis. Namun, harus dilatih pula untuk mengimplementasikan ide, gagasan wacana-teoretis tersebut ke dalam dunia nyata. "Kegiatan pengembangan gagasan teoretis menjadi penerapan teknologi yang nyata harus dibuat sedemikian rupa agar menjadi menarik, dinamis, dan tidak membosankan, di mana dosen dan mahasiswa perlu dilibatkan secara multidisiplin," tutur Ilona.
Setelah melalui perlombaan di masing-masing wilayah Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV, telah diperoleh hasil untuk KRI dan KRCI tahun 2009. Berdasarkan keputusan tim juri, tim-tim yang berhak tampil pada perlombaan tingkat nasional ialah 24 tim KRI, 21 tim KRCI kategori Wheeled, 9 tim KRCI kategori Leeged, 9 tim KRCI kategori Expert Single, dan 16 tim KRCI kategori Expert Battle.
"Sedangkan untuk Kontes Robot Seni Indonesia (KRSI) tahun 2009 ini akan menampilkan 12 tim yang berasal dari Universitas Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Merdeka Malang, Universitas Mercu Buana, Universitas Gadjah Mada, Universitas Bhayangkara Surabaya, STMIK “MDP” Palembang, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Manufaktur Astra, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, dan Institut Teknologi Nasional Malang," jelas Ilona.
Kontes robot tingkat nasional kali ini akan digelar selama dua hari, 13-14 Juni 2009. Tiga jenis lomba akan dipertandingkan, yaitu Kontes Robot Indonesia (KRI), Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI), dan Kontes Robot Seni Indonesia (KRSI).
Ilona, staf Fakultas MIPA UGM, yang juga sie publikasi kontes robot menjelaskan lomba kali ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Kontes Robot Nasional 2009 akan ditambahkan satu jenis perlombaan, yakni Kontes Robot Seni Indonesia.
"Di sini, robot yang dilombakan harus bisa menari mengikuti irama yang telah ditentukan. Adapun jenis tarian yang dilombakan adalah tarian Jaipong," jelas Ilona, di kampus UGM, Kamis (4/6).
Menurutnya, kontes robot telah mentradisi karena hampir setiap tahun dilaksanakan. Kontes Robot Indonesia pertama kali diadakan oleh PENS tahun 1993 dan kemudian menjadi Kontes Robot Cerdas Indonesia di tahun 2003. Untuk penyelenggaraan kali ini, UGM mendapat dukungan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
"Keduanya bahkan memberikan amanah kepada UGM. Hal ini tidak lepas dari penilaian bila UGM berhasil dalam penyelenggaraan Kontes Robot Tingkat Regional di tahun 2008," terangnya.
Mengutip pendapat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Ilona mengatakan kegiatan kontes robot dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tujuan pendidikan tinggi, yakni menumbuhkembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
"Untuk itu, kegiatan penumbuhan dan pengembangan kreativitas dan inovasi dosen dan mahasiswa menjadi kata kunci untuk menghantarkan tercapainya tujuan tersebut," ujar Ilona.
Dikatakannya bahwa untuk menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas serta inovasi, tidak cukup hanya berada pada wacana teoretis. Namun, harus dilatih pula untuk mengimplementasikan ide, gagasan wacana-teoretis tersebut ke dalam dunia nyata. "Kegiatan pengembangan gagasan teoretis menjadi penerapan teknologi yang nyata harus dibuat sedemikian rupa agar menjadi menarik, dinamis, dan tidak membosankan, di mana dosen dan mahasiswa perlu dilibatkan secara multidisiplin," tutur Ilona.
Setelah melalui perlombaan di masing-masing wilayah Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV, telah diperoleh hasil untuk KRI dan KRCI tahun 2009. Berdasarkan keputusan tim juri, tim-tim yang berhak tampil pada perlombaan tingkat nasional ialah 24 tim KRI, 21 tim KRCI kategori Wheeled, 9 tim KRCI kategori Leeged, 9 tim KRCI kategori Expert Single, dan 16 tim KRCI kategori Expert Battle.
"Sedangkan untuk Kontes Robot Seni Indonesia (KRSI) tahun 2009 ini akan menampilkan 12 tim yang berasal dari Universitas Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Merdeka Malang, Universitas Mercu Buana, Universitas Gadjah Mada, Universitas Bhayangkara Surabaya, STMIK “MDP” Palembang, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Manufaktur Astra, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, dan Institut Teknologi Nasional Malang," jelas Ilona.
Ibnu Tidak Ditahan
Yogyakarta - Terdakwa bupati Sleman Ibnu Subiyanto (59) menolak dakwaan yang diajukan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ibnu bersama tim pengacarnya akan mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya. Ibnu pun tidak ditahan selama menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.
Sidang perdana hari ini, Senin (4/6/2009) yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sleman di Jl KRT Pringgodiningrat hanya mendengarkan dakwaan JPU. Ibnu dijerat pasal 2 dan 3 juncto pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Dalam kasus dugaan korupsi buku ajar Sleman untuk SD, SMP dan SMA bekerjasama dengan PT Balai Pustaka negara dirugikan sebesar Rp 12,1 miliar. Surat dakwaan dibacakan secara bergantian oleh JPU yang dipimpin Yusrin Nicoriawan, SH. Surat dakwaan setebal lebih kurang 100 halaman itu dibacakan selama lebih kurang 1,5 jam.
Seusai JPU membacakan dakwaan, majelis hakim yang diketuai Sri Andini SH kemudian menanyakan kepada tim pengacara apakah terdakwa akan mengajukan eksepsi. Sri Andini memutuskan memberikan waktu satu minggu untuk menyusun eksepsi.
Namun RM Setyoharjo ketua tim penasehat hukum terdakwa meminta waktu 2 minggu dengan alasan surat dakwaan cukup tebal sehingga tidak cukup waktu untuk mempelajarinya kalau hanya satu minggu. Hakim memutuskan tetap satu minggu dengan alasan hanya dua pasal saja yang diajukan JPU.
"Sidang akan dlanjutkan satu minggu lagi pada hari Kamis 11 Juni. Karena terdakwa tidak ditahan, kami juga meminta surat jaminan dari tim penasehat hukum dan keluarga," kata Sri Andini.
Usai sidang ditutup, dengan pengawalan cukup ketat dari tim pengacara, anggota Satpol PP Sleman dan sejumlah pengawal berpakaian preman, Ibnu kemudian kembali ke rumah dinas mengendarai mobil hitam B 244 ND yang berjarak sekitar 700-an meter.
Sidang perdana hari ini, Senin (4/6/2009) yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Sleman di Jl KRT Pringgodiningrat hanya mendengarkan dakwaan JPU. Ibnu dijerat pasal 2 dan 3 juncto pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 dan UU No 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Dalam kasus dugaan korupsi buku ajar Sleman untuk SD, SMP dan SMA bekerjasama dengan PT Balai Pustaka negara dirugikan sebesar Rp 12,1 miliar. Surat dakwaan dibacakan secara bergantian oleh JPU yang dipimpin Yusrin Nicoriawan, SH. Surat dakwaan setebal lebih kurang 100 halaman itu dibacakan selama lebih kurang 1,5 jam.
Seusai JPU membacakan dakwaan, majelis hakim yang diketuai Sri Andini SH kemudian menanyakan kepada tim pengacara apakah terdakwa akan mengajukan eksepsi. Sri Andini memutuskan memberikan waktu satu minggu untuk menyusun eksepsi.
Namun RM Setyoharjo ketua tim penasehat hukum terdakwa meminta waktu 2 minggu dengan alasan surat dakwaan cukup tebal sehingga tidak cukup waktu untuk mempelajarinya kalau hanya satu minggu. Hakim memutuskan tetap satu minggu dengan alasan hanya dua pasal saja yang diajukan JPU.
"Sidang akan dlanjutkan satu minggu lagi pada hari Kamis 11 Juni. Karena terdakwa tidak ditahan, kami juga meminta surat jaminan dari tim penasehat hukum dan keluarga," kata Sri Andini.
Usai sidang ditutup, dengan pengawalan cukup ketat dari tim pengacara, anggota Satpol PP Sleman dan sejumlah pengawal berpakaian preman, Ibnu kemudian kembali ke rumah dinas mengendarai mobil hitam B 244 ND yang berjarak sekitar 700-an meter.
Korupsi Buku Ajar, Bupati Sleman Jalani Sidang Perdana
Kasus dugaan korupsi buku ajar yang dilakukan Bupati Sleman Ibnu Subiyanto (59) memasuki babak baru. Ibnu menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Jl KRT Pringgodiningrat, Sleman, Yogyakarta, Kamis (4/6/2009).
Sidang yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu dipimpin oleh hakim ketua Sri Andini. Bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yusrin Nicoriawan dari Kejati DIY.
Dalam kesempatan tersebut, Ibnu nampak mengenakan batik coklat mengendarai mobil hitam nopol B 244 ND. Dia didampingi 9 pengacaranya yang dipimpin RM Setyoharjo SH.
Saat akan dimulai, Ibnu sempat menatap tajam JPU selama beberapa detik. Selanjutnya dia duduk di kursi terdakwa. Selama persidangan, Ibnu nampak tenang dan sesekali menundukkan kepalanya. Sidang perdana ini dihadiri sekitar 100 orang pengunjung.
Ibnu didakwa telah melakukan korupsi pengadaan buku ajar untuk Kabupaten Sleman tahun 2004. Akibat tindakannya, negara dirugikan Rp 12,1 miliar.
Selain Ibnu, kasus yang sama juga menyeret sejumlah pejabat lainnya seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Sleman Muhammad Bahrum, pimpinan proyek Muhdori Masuko Haryanto, dan mantan Ketua DPRD Sleman periode 1999-2004 Jarot Subiantoro menjadi terdakwa. Mereka semua sudah divonis oleh pengadilan dan saat ini sedang menjalani proses hukuman.
Sidang yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu dipimpin oleh hakim ketua Sri Andini. Bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yusrin Nicoriawan dari Kejati DIY.
Dalam kesempatan tersebut, Ibnu nampak mengenakan batik coklat mengendarai mobil hitam nopol B 244 ND. Dia didampingi 9 pengacaranya yang dipimpin RM Setyoharjo SH.
Saat akan dimulai, Ibnu sempat menatap tajam JPU selama beberapa detik. Selanjutnya dia duduk di kursi terdakwa. Selama persidangan, Ibnu nampak tenang dan sesekali menundukkan kepalanya. Sidang perdana ini dihadiri sekitar 100 orang pengunjung.
Ibnu didakwa telah melakukan korupsi pengadaan buku ajar untuk Kabupaten Sleman tahun 2004. Akibat tindakannya, negara dirugikan Rp 12,1 miliar.
Selain Ibnu, kasus yang sama juga menyeret sejumlah pejabat lainnya seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Sleman Muhammad Bahrum, pimpinan proyek Muhdori Masuko Haryanto, dan mantan Ketua DPRD Sleman periode 1999-2004 Jarot Subiantoro menjadi terdakwa. Mereka semua sudah divonis oleh pengadilan dan saat ini sedang menjalani proses hukuman.
Rabu, 03 Juni 2009
Arbi Sanit : Pertarungan Pilpres Bakal Sengit
Yogyakarta - Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit memperkirakan pertarungan di pasangan capres dan cawapres dalam pilpres saat ini bakal sengit. Apalagi bila pilpres akan berlangsung hingga putaran kedua.
"Pertarungannya akan sengit bila sampai dua putaran," kata Arbi Sanit dalam acara Seminar Menuju Reformasi Hukum 2009-2014 di gedung University Center (UC) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Bulaksumur, Yogyakarta, Rabu (3/6/2009).
Menurut dia, bila pemilihan presiden terjadi hingga dua putaran maka akan terjadi pertarungan besar dengan koalisi yang lebih besar lagi. Koalisi yang kalah dalam putaran pertama akan bergabung dengan koalisi yang punya peluang menang lebih besar. "Pertarungan itu juga akan terus berlanjut di parlemen," ungkap Arbi.
Meski akui kata dia, di atas kertas berdasarkan perolehan suara pemilu legislatif, pasangan SBY-Boediono punya peluang menang dalam putaran pertama ataupun kedua. Apabila melihat potensinya sebagai incumben dan ketokohan (figur) serta kepemimpinannya yang populer dan menguat.
"Semua kemungkinan masih bisa terjadi, pasangan lain JK-Wiranto dan Mega-Prabowo juga punya peluang sama untuk mengalahkan dengan kreatifitas dan inovasi kampanye yang dijalankan saat ini," katanya.
Dia menambahkan di bidang penegakan hukum, SBY lebih terlihat dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal itu ditunjukkan dengan tidak akan melakukan intervensi terhadap kasus yang menimpa besannya Aulia Pohan dan tatanam sistem pemerintahan presidensial yang akan dibangunnya.
Sedang pasangan JK-Win dan Mega-Prabowo belum jelas sistem pemerintahan yang akan dibangun. Selain itu keduanya juga terbebani oleh catatan masa lalunya berkaitan dengan penegakan hukum dan kasus pelanggaran HAM.
"Wiranto berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM Timtim, Trisakti dan Semanggi. Prabowo kasus penculikan aktivis dan SBY juga disebut-sebut dalam kasus 27 Juli saat menjadi Kasdam Jaya. Sedang seperti Mega dan JK tidak dianggap pernah melanggar HAM," pungkas dia.
"Pertarungannya akan sengit bila sampai dua putaran," kata Arbi Sanit dalam acara Seminar Menuju Reformasi Hukum 2009-2014 di gedung University Center (UC) Universitas Gadjah Mada (UGM) di Bulaksumur, Yogyakarta, Rabu (3/6/2009).
Menurut dia, bila pemilihan presiden terjadi hingga dua putaran maka akan terjadi pertarungan besar dengan koalisi yang lebih besar lagi. Koalisi yang kalah dalam putaran pertama akan bergabung dengan koalisi yang punya peluang menang lebih besar. "Pertarungan itu juga akan terus berlanjut di parlemen," ungkap Arbi.
Meski akui kata dia, di atas kertas berdasarkan perolehan suara pemilu legislatif, pasangan SBY-Boediono punya peluang menang dalam putaran pertama ataupun kedua. Apabila melihat potensinya sebagai incumben dan ketokohan (figur) serta kepemimpinannya yang populer dan menguat.
"Semua kemungkinan masih bisa terjadi, pasangan lain JK-Wiranto dan Mega-Prabowo juga punya peluang sama untuk mengalahkan dengan kreatifitas dan inovasi kampanye yang dijalankan saat ini," katanya.
Dia menambahkan di bidang penegakan hukum, SBY lebih terlihat dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal itu ditunjukkan dengan tidak akan melakukan intervensi terhadap kasus yang menimpa besannya Aulia Pohan dan tatanam sistem pemerintahan presidensial yang akan dibangunnya.
Sedang pasangan JK-Win dan Mega-Prabowo belum jelas sistem pemerintahan yang akan dibangun. Selain itu keduanya juga terbebani oleh catatan masa lalunya berkaitan dengan penegakan hukum dan kasus pelanggaran HAM.
"Wiranto berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM Timtim, Trisakti dan Semanggi. Prabowo kasus penculikan aktivis dan SBY juga disebut-sebut dalam kasus 27 Juli saat menjadi Kasdam Jaya. Sedang seperti Mega dan JK tidak dianggap pernah melanggar HAM," pungkas dia.
kebutuhan Obat Narkotika Untuk Pasien Tak Seimbang
Yogyakarta -Kepala Pusat Studi Farmokologi Klinik dan Kebijakan obat UGM Dr Sri Suryawati menegatakan penggunaan global opiat untuk medis meliputi fentanil, morfin, dan oxycodone sangat tidak merata, terkonsentrasi di beberapa negara di Eropa Barat dan Amerika Utara saja. Negara-negara tersebut menghabiskan 96 % konsumsi global fentanil, 89 % konsumsi global morfin, dan 98 % konsumsi global oxycodone.
“Artinya kurang dari 10% konsumsi dunia dipakai tersebar di sekitar 190 negara sisanya,” kata Suyawati dalam bincang-bincang dengan wartawan di ruang fortakgama, kantor pusat UGM, Rabu (3/6/2009).
Menurut Suryawati, jumlah penggunaan opium ini ini sangat tidak seimbang dengan kebutuhan. Oleh karena itu dirinya menghimbau pemerintah untuk menaruh perhatian serius agar penggunaan narkotika untuk medis bisa lebih akurat. Diakuinya, Di Indonesia, tablet morfin sudah termasuk daftar obat esensial nasional sejak tahun 2008. Namun dengan berbagai hal, pertimbangan distribusinya di fasilitas pelayanan kesehatan masih dibatasi pada tingkat rumah sakit saja. Akibatnya, pasien kanker dengan nyeri hebat terpaksa berobat ke rumah sakit untuk mendapatkan obat tersebut.
“Yang menjadi masalah, pasien yang sakitnya tidak mampu mengakses ke rumah sakit, mereka tergeletak sakit di rumah dan akhirnya meninggal, karena obat itu tidak tersedia di Puskesmas,” jelasnya.
Menurut pandangan Suyawati, perlu kiranya dicarikan solusi agar pasien tetap terjangkau pelayanan pengobatan, misalnya dengan melakukan kunjungan rumah, pelimpahan atau rujukan balik dari pihak rumah sakit ke puskesmas.
“Adanya mekanisme pelimpahan atau rujukan balik ini mestinya Dinkes bupaten/kota bisa mengadakan kebutuhan tablet morfin untuk puskesmas yang ditunjuk,” paparnya.
Selaku salah satu 13 Anggota Dewan Pengawasan Narkotika Internasional PBB atau UN-International Narcotic Control Board (INCB), Suryawati, menegaskan dirinya tetap berkomitmen untuk selalu meningkatkan akses masyarakat terhadap obat narkotika yang tergolong esensial. Menurutnya, komitmen tersebut merupakan salah satu tuganya untuk memastikan kebutunan medis dan riset obat narkotika terpenuhi. Selain menjaga tidak terjadinya kebocoran obat tersebut ke jalur ilegal.
“Pengawasan jalur ilegal dilakukan secara ketat baik di tingkat nasional maupun internsional,” jelasnya.
Sementara dalam menjalankan tugas, kata Suryawati, INCB bekerjasama dengan pemerintah setempat dan berbagai badan internasional lain seperti WHO, Interpol dan World custom Organization (WC).
Ia menyebutkan, saat ini 95 % dari jumlah negara telah berkomitmen untuk memerangi peredaran ilegal narkoba. Namun di sisi lain, kebutuhan medis terhadap obat narkotika perlu dijamin ketersediaannya. Salah satunya, kebutuhan medis obat tablet morfin untuk mengatasi nyeri hebat oada penderira kanker fase termina
“Artinya kurang dari 10% konsumsi dunia dipakai tersebar di sekitar 190 negara sisanya,” kata Suyawati dalam bincang-bincang dengan wartawan di ruang fortakgama, kantor pusat UGM, Rabu (3/6/2009).
Menurut Suryawati, jumlah penggunaan opium ini ini sangat tidak seimbang dengan kebutuhan. Oleh karena itu dirinya menghimbau pemerintah untuk menaruh perhatian serius agar penggunaan narkotika untuk medis bisa lebih akurat. Diakuinya, Di Indonesia, tablet morfin sudah termasuk daftar obat esensial nasional sejak tahun 2008. Namun dengan berbagai hal, pertimbangan distribusinya di fasilitas pelayanan kesehatan masih dibatasi pada tingkat rumah sakit saja. Akibatnya, pasien kanker dengan nyeri hebat terpaksa berobat ke rumah sakit untuk mendapatkan obat tersebut.
“Yang menjadi masalah, pasien yang sakitnya tidak mampu mengakses ke rumah sakit, mereka tergeletak sakit di rumah dan akhirnya meninggal, karena obat itu tidak tersedia di Puskesmas,” jelasnya.
Menurut pandangan Suyawati, perlu kiranya dicarikan solusi agar pasien tetap terjangkau pelayanan pengobatan, misalnya dengan melakukan kunjungan rumah, pelimpahan atau rujukan balik dari pihak rumah sakit ke puskesmas.
“Adanya mekanisme pelimpahan atau rujukan balik ini mestinya Dinkes bupaten/kota bisa mengadakan kebutuhan tablet morfin untuk puskesmas yang ditunjuk,” paparnya.
Selaku salah satu 13 Anggota Dewan Pengawasan Narkotika Internasional PBB atau UN-International Narcotic Control Board (INCB), Suryawati, menegaskan dirinya tetap berkomitmen untuk selalu meningkatkan akses masyarakat terhadap obat narkotika yang tergolong esensial. Menurutnya, komitmen tersebut merupakan salah satu tuganya untuk memastikan kebutunan medis dan riset obat narkotika terpenuhi. Selain menjaga tidak terjadinya kebocoran obat tersebut ke jalur ilegal.
“Pengawasan jalur ilegal dilakukan secara ketat baik di tingkat nasional maupun internsional,” jelasnya.
Sementara dalam menjalankan tugas, kata Suryawati, INCB bekerjasama dengan pemerintah setempat dan berbagai badan internasional lain seperti WHO, Interpol dan World custom Organization (WC).
Ia menyebutkan, saat ini 95 % dari jumlah negara telah berkomitmen untuk memerangi peredaran ilegal narkoba. Namun di sisi lain, kebutuhan medis terhadap obat narkotika perlu dijamin ketersediaannya. Salah satunya, kebutuhan medis obat tablet morfin untuk mengatasi nyeri hebat oada penderira kanker fase termina
Senin, 01 Juni 2009
31 Pemuda Australia dan Indonesia Ikuti Dialog Kepemimpinan
Yogyakarta - Sebanyak 31 peserta, terdiri 10 peserta dari Australia dan 21 Indonesia mengikuti forum pertemuan wakil-wakil organisasi pemuda dari Indonesia dan Australiam Heart and Minds Indonesian-Australian Youth Leadership, Dialog and Conference (IAYLC), 1-8 Juni di Sekolah Pascasarjana UGM.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum on Australia's Islamic Relation (FAIR) Australia, Sekolah Pascasarjana UGM, Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), selama delapan hari para pemimpin muda yang berasal dari berbagai daerah mendalami pengetahuan dan pengalaman tentang kepemimpinan, wawasan keragaman, dialog antar agama dan lintas budaya.
Kepada wartawan, perwakilan dari FAIR Australia, Mr. Kuranda Seyit, mengatakan bahwa tujuan kegiatan IAYLC ini dalam rangaka membangun model kepemimpinan pemuda yang sadar akan komitmen keadilan, keragaman dan perdamaian di tengah masyarakat.
“Mereka adalah para pemuda yang punya bakat, keterampilan dan potensi untuk kepemimpinan mereka,” kata Seyit kepada wartawan, Senin (1/6) di Sekolah Pascasarjana UGM.
Berbagai aktivitas dirancang agar peserta dapat merencanakan program kepemimpinan dan organisasi yang sensitif terhadap isu-isu global kemanusiaan dan lingkungan. Sehingga bagi peserta dari kedua negara, konferensi ini akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman mereka secara langsung tentang perbedaan dan persamaan dinamika pluralitas masyarakat di dua wilayah ini.
“Bagi delegasi dari kedua negara, konferensi ini diharapkan bisa membuka jalan komunikasi dan kerjasama antara delegasi untuk membangun dan mengembangkan pemahaman dan persaudaraan yang lebih erat antara dua warga negara yang bertetangga,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Rob Goodfellow dari Cultural Consulting mengungkapkan, kegiatan leadership semacam ini sangat penting untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pemuda Indonesia dan Australia. “Program leadership ini saya kira penting sekali, saya tidak yakin pemimpin itu dilahirkan, tapi harus ditempa potensinya, terkait dengan konteks dan kesempatan mereka,” jelasnya.
Dalam pandangan Rob, generasi muda sekarang ini justru lebih baik dari generasi muda di eranya. Karena komunikasi dan pertemanan antara pemuda yang berbeda negara tidak lagi dibatasi oleh batas dua negara.
“Saya percaya dengan pemuda sekarang, karena mereka tidak memiliki cita-cita- negara, tapi cita-cita daerah lebih penting. Untuk generasi lama adalah cinta negara, tapi sekarang tidak. Dulu tidak ada facebook, email dan sms, jadi generasi sekarang memandang semua perbedaan itu hal yang biasa,” katanya.
Salah satu peserta dari Australia, Alfira O'sullivan, 27 tahun, mengaku sejak dulu sangat merindukan untuk datang dan berkunjung ke Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan negeri yang tidak asing lagi baginya, karena ibunya berasal dari Provinsi Aceh, sedangan ayahnya dari Australia.
“Keikutsertaan saya dalam kegiatan ini, saya ditemukan kembali dengan teman-teman dari Indonesia untuk menjalin persahabatan yang lebih baik di masa depan,” kata perempuan kelahiran Perth, Australia, tahun 1982 ini.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum on Australia's Islamic Relation (FAIR) Australia, Sekolah Pascasarjana UGM, Program Studi Agama dan Lintas Budaya (CRCS), selama delapan hari para pemimpin muda yang berasal dari berbagai daerah mendalami pengetahuan dan pengalaman tentang kepemimpinan, wawasan keragaman, dialog antar agama dan lintas budaya.
Kepada wartawan, perwakilan dari FAIR Australia, Mr. Kuranda Seyit, mengatakan bahwa tujuan kegiatan IAYLC ini dalam rangaka membangun model kepemimpinan pemuda yang sadar akan komitmen keadilan, keragaman dan perdamaian di tengah masyarakat.
“Mereka adalah para pemuda yang punya bakat, keterampilan dan potensi untuk kepemimpinan mereka,” kata Seyit kepada wartawan, Senin (1/6) di Sekolah Pascasarjana UGM.
Berbagai aktivitas dirancang agar peserta dapat merencanakan program kepemimpinan dan organisasi yang sensitif terhadap isu-isu global kemanusiaan dan lingkungan. Sehingga bagi peserta dari kedua negara, konferensi ini akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman mereka secara langsung tentang perbedaan dan persamaan dinamika pluralitas masyarakat di dua wilayah ini.
“Bagi delegasi dari kedua negara, konferensi ini diharapkan bisa membuka jalan komunikasi dan kerjasama antara delegasi untuk membangun dan mengembangkan pemahaman dan persaudaraan yang lebih erat antara dua warga negara yang bertetangga,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Rob Goodfellow dari Cultural Consulting mengungkapkan, kegiatan leadership semacam ini sangat penting untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pemuda Indonesia dan Australia. “Program leadership ini saya kira penting sekali, saya tidak yakin pemimpin itu dilahirkan, tapi harus ditempa potensinya, terkait dengan konteks dan kesempatan mereka,” jelasnya.
Dalam pandangan Rob, generasi muda sekarang ini justru lebih baik dari generasi muda di eranya. Karena komunikasi dan pertemanan antara pemuda yang berbeda negara tidak lagi dibatasi oleh batas dua negara.
“Saya percaya dengan pemuda sekarang, karena mereka tidak memiliki cita-cita- negara, tapi cita-cita daerah lebih penting. Untuk generasi lama adalah cinta negara, tapi sekarang tidak. Dulu tidak ada facebook, email dan sms, jadi generasi sekarang memandang semua perbedaan itu hal yang biasa,” katanya.
Salah satu peserta dari Australia, Alfira O'sullivan, 27 tahun, mengaku sejak dulu sangat merindukan untuk datang dan berkunjung ke Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan negeri yang tidak asing lagi baginya, karena ibunya berasal dari Provinsi Aceh, sedangan ayahnya dari Australia.
“Keikutsertaan saya dalam kegiatan ini, saya ditemukan kembali dengan teman-teman dari Indonesia untuk menjalin persahabatan yang lebih baik di masa depan,” kata perempuan kelahiran Perth, Australia, tahun 1982 ini.
Pemerintah Harus Aktualisasikan Nilai-Nilai Pancasila
Yogyakarta - Pemerintah harus bertanggungjawab untuk memelihara, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga bangsa baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, kebudayaan maupun aspek-aspek kehidupan lainnya.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Panitia Kongres Pancasila Prof. Dr. dr. Sutaryo, SpA(K) saat menyampaikan salah satu dari lima butir hasil deklarasi Kongres Pancasila di ruang Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (1/6/2009).
"Pancasila adalah dasar negara, oleh karenanya Pancasila harus dijadikan sumber nilai utama dan sekaligus tolok ukur moral bagi penyelenggaraan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan," katanya.
Menurut dia, negara juga harus bertanggungjawab untuk senantiasa membudayakan Pancasila melalui pendidikan Pancasila di semua lingkungan dan tingkatan secara sadar, terencana dan terlembaga. Sebab Pancasila merupakan sistem filsafat terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar dan acuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
"Segenap komponen bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi, menjaga dan mengaktualisasikan Pancasila," kata Ketua Senat Akademik UGM itu.
Dia mengatakan Pancasila merupakan sistem nilai fundamental yang harus dijadikan dasar dan acuan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Kesemua itu, dalam rangka mewujudkan visi bangsa yakni Indonesia yang sungguh-sungguh merdeka, berdaulat, adil dan makmur," katanya.
Sebelumnya dibacakan pula beberapa draft kesimpulan rekomendasi hasil kongres dari sidang komisi. Salah satu diantaranya rekomendasi filsafat pancasila yang dibacakan Drs. Djoko Pitoyo. Dia menyatakan Pancasila sebagai suatu sisitem yang berkadar filosofis, maka Pancasila senantisasa terbuka untuk didiskusikan, ditafsirkan, dikritik dan sekaligus menjadi alat analisis kritis bagi ideologi-ideologi lain yang harus dikembangkan secara terus-menerus oleh segenap komponen bangsa dengan menghindari dominasi dan hegemoni pihak tertentu.
"Pancasila itu adalah ideologi terbuka, bukan tertutup seyogyanya masyarakat dan media massa juga proaktif mendirikan kelompok-kelompok kajian atau diskusi menjaga dan mengembangkan Pancasila," kata Djoko.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Panitia Kongres Pancasila Prof. Dr. dr. Sutaryo, SpA(K) saat menyampaikan salah satu dari lima butir hasil deklarasi Kongres Pancasila di ruang Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (1/6/2009).
"Pancasila adalah dasar negara, oleh karenanya Pancasila harus dijadikan sumber nilai utama dan sekaligus tolok ukur moral bagi penyelenggaraan negara dan pembentukan peraturan perundang-undangan," katanya.
Menurut dia, negara juga harus bertanggungjawab untuk senantiasa membudayakan Pancasila melalui pendidikan Pancasila di semua lingkungan dan tingkatan secara sadar, terencana dan terlembaga. Sebab Pancasila merupakan sistem filsafat terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar dan acuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
"Segenap komponen bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi, menjaga dan mengaktualisasikan Pancasila," kata Ketua Senat Akademik UGM itu.
Dia mengatakan Pancasila merupakan sistem nilai fundamental yang harus dijadikan dasar dan acuan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Kesemua itu, dalam rangka mewujudkan visi bangsa yakni Indonesia yang sungguh-sungguh merdeka, berdaulat, adil dan makmur," katanya.
Sebelumnya dibacakan pula beberapa draft kesimpulan rekomendasi hasil kongres dari sidang komisi. Salah satu diantaranya rekomendasi filsafat pancasila yang dibacakan Drs. Djoko Pitoyo. Dia menyatakan Pancasila sebagai suatu sisitem yang berkadar filosofis, maka Pancasila senantisasa terbuka untuk didiskusikan, ditafsirkan, dikritik dan sekaligus menjadi alat analisis kritis bagi ideologi-ideologi lain yang harus dikembangkan secara terus-menerus oleh segenap komponen bangsa dengan menghindari dominasi dan hegemoni pihak tertentu.
"Pancasila itu adalah ideologi terbuka, bukan tertutup seyogyanya masyarakat dan media massa juga proaktif mendirikan kelompok-kelompok kajian atau diskusi menjaga dan mengembangkan Pancasila," kata Djoko.
Kalau UUD Diamandemen Terus Siapa Yang Tanggungjawab
Yogyakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), AM Hendropriyono mengaku resah adanya upaya terus-menerus untuk melakukan amandemen terhadap Undang Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia. Amandemen terhadap UUD itu sudah kebablasan.
Sebab hal itu tidak berdasarkan Pancasila. Lantas siapa siapa yang akan bertanggung jawab kalau di amandemen terus.
"Bila UUD diamandemen secara terus menerus oleh pemerintah, legislatif dan yudikatif yang selalu berganti, siapa yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan tafsir amandemen UUD benar terhadap pancasila?," kata Hendropriyono.
Pandangan itu mengemuka dalam rapat pleno Kongres Pancasila di Balai Senat UGM.
Dalam rapat pleno mengenai terungkap, sistem ekonomi Pancasila atau lebih dikenal dengan nama ekonomi kerakyatan. Makna itu sesungguhnya rakyat ditempatkan sebagai sentral-substansial dari tujuan pembangunan ekonomi yang dijalankan. Sebab, negara bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat sebagaimana telah dijabarkan dalam Undang-undang Dasar.
Namun dalam praktiknya, rakyat selalu tetap dimarginalkan dari kebijakan ekonomi pemerintah sehingga semakin menjauhkan rakyat dari kesejahteraan.
Menurut Prof. Dr. Muhadjir Darwin mengatakan, kecenderungan Indonesia kepada neolib merupakan konsekuensi dari globalisasi yang sulit dibendung. Menurutnya, sulit bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pasar global yang semakin terbuka.
"Termasuk sulitnya mencegah peran sektor swasta di saat negara memiliki kapasitas terbatas mengurus semua urusan publik yang kian kompleks, dan birokrasi masih sarat korupsi dan maladministrasi," kata kepala pusat studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM.
Situasi ekonomi yang terjadi di Indonesia sekarang ini, menurut Muhadjir, menunjukkan semakin jauhnya prinsip-prinsip negara kesejahteraan dengan karena diingkarinya pancasila dalam kehidupan bernegara. Ia menunjukkan terjadinya komoditifikasi yang luar biasa terhadap hajat hidup orang banyak seperti privatisasi pertambangan dengan pembagian keuntungan yang kurang menguntungkan Indonesia, pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, komersialisasi pendidikan dan pelayanan kesehatan.
“Dibutuhkan upaya yang sungguh-sunguh untuk melakukan revitalisasi ideologi pancasila dan menerjemahkan ideologi tersebut dalam kebijakan-kebijakan publik, serta menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan bernegara,” ungkapnya.
Sementara Sri Edi Swasono, mengatakan ekonomi rakyat selama ini banyak memberikan andil bagi strategi pembangunan diantaranya dalam masa sulit ekonomi rakyatlah yang memberikan lapangan kerja dan menghidupi rakyat, memberikan kehidupan murah kepada buruh yang berupah rendah dari korporasi-korporasi besar.
“Ekonomi rakyat menyokong perekonomian besar diatasnya, suatu proses trickle-up effect secara nyata, strategis mendukung ekonomi nasional, sebaliknya proses trickle down effect kapitalistik makin menjadi ilusif,” jelasnya.
Revrisond Baswir dalam kesempatan tersebut berharap agar masyarakat tetap waspada dengan rongrongan dari pihak internal dan eksternal yang tidak menginginkan Indonesia menjalankan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan pancasila.
"Di masa Bung Karno, jelas sekali terbukti, pengetahuan, komitmen dan kekuasaan tidak cukup untuk benar-benar mempertahankan pancasila, tetap masih bisa dihabisi dari pihak luar," kata Sri Edi.
Ia pun berharap masyarakat lebih serius untuk memastikan pancasila betul-betul diamalkan, tidak cukup hanya diskusi atau sekedar menambah pengetahuan semata.
Sebab hal itu tidak berdasarkan Pancasila. Lantas siapa siapa yang akan bertanggung jawab kalau di amandemen terus.
"Bila UUD diamandemen secara terus menerus oleh pemerintah, legislatif dan yudikatif yang selalu berganti, siapa yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan tafsir amandemen UUD benar terhadap pancasila?," kata Hendropriyono.
Pandangan itu mengemuka dalam rapat pleno Kongres Pancasila di Balai Senat UGM.
Dalam rapat pleno mengenai terungkap, sistem ekonomi Pancasila atau lebih dikenal dengan nama ekonomi kerakyatan. Makna itu sesungguhnya rakyat ditempatkan sebagai sentral-substansial dari tujuan pembangunan ekonomi yang dijalankan. Sebab, negara bertanggung jawab penuh atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat sebagaimana telah dijabarkan dalam Undang-undang Dasar.
Namun dalam praktiknya, rakyat selalu tetap dimarginalkan dari kebijakan ekonomi pemerintah sehingga semakin menjauhkan rakyat dari kesejahteraan.
Menurut Prof. Dr. Muhadjir Darwin mengatakan, kecenderungan Indonesia kepada neolib merupakan konsekuensi dari globalisasi yang sulit dibendung. Menurutnya, sulit bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pasar global yang semakin terbuka.
"Termasuk sulitnya mencegah peran sektor swasta di saat negara memiliki kapasitas terbatas mengurus semua urusan publik yang kian kompleks, dan birokrasi masih sarat korupsi dan maladministrasi," kata kepala pusat studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM.
Situasi ekonomi yang terjadi di Indonesia sekarang ini, menurut Muhadjir, menunjukkan semakin jauhnya prinsip-prinsip negara kesejahteraan dengan karena diingkarinya pancasila dalam kehidupan bernegara. Ia menunjukkan terjadinya komoditifikasi yang luar biasa terhadap hajat hidup orang banyak seperti privatisasi pertambangan dengan pembagian keuntungan yang kurang menguntungkan Indonesia, pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, komersialisasi pendidikan dan pelayanan kesehatan.
“Dibutuhkan upaya yang sungguh-sunguh untuk melakukan revitalisasi ideologi pancasila dan menerjemahkan ideologi tersebut dalam kebijakan-kebijakan publik, serta menerapkannya secara konsisten dalam kehidupan bernegara,” ungkapnya.
Sementara Sri Edi Swasono, mengatakan ekonomi rakyat selama ini banyak memberikan andil bagi strategi pembangunan diantaranya dalam masa sulit ekonomi rakyatlah yang memberikan lapangan kerja dan menghidupi rakyat, memberikan kehidupan murah kepada buruh yang berupah rendah dari korporasi-korporasi besar.
“Ekonomi rakyat menyokong perekonomian besar diatasnya, suatu proses trickle-up effect secara nyata, strategis mendukung ekonomi nasional, sebaliknya proses trickle down effect kapitalistik makin menjadi ilusif,” jelasnya.
Revrisond Baswir dalam kesempatan tersebut berharap agar masyarakat tetap waspada dengan rongrongan dari pihak internal dan eksternal yang tidak menginginkan Indonesia menjalankan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan pancasila.
"Di masa Bung Karno, jelas sekali terbukti, pengetahuan, komitmen dan kekuasaan tidak cukup untuk benar-benar mempertahankan pancasila, tetap masih bisa dihabisi dari pihak luar," kata Sri Edi.
Ia pun berharap masyarakat lebih serius untuk memastikan pancasila betul-betul diamalkan, tidak cukup hanya diskusi atau sekedar menambah pengetahuan semata.
Langgan:
Entri (Atom)
