Selasa, 19 Juli 2011

Demokratisasi Rekruitmen Kepala Daerah Mendesak Dilakukan

Demokratisasi rekruitmen politik terhadap kepala daerah mendesak dilakukan. Rekruitmen kandidat harus melibatkan anggota partai sehingga kedaulatan anggota terhadap partai dapat terealisasi sekaligus memperkuat ikatan anggota dengan partai politik. Selain itu, proses rekruitmen kepala daerah harus berhenti di level lokal. Struktur di atas sebatas melakukan supervisi atau melakukan veto apabila ada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan intervensi struktur partai di atasnya.

“Sentralisasi pengambilan keputusan proses kandidasi ini ada di level nasional dilakukan oleh elit, agen atau pemimpin partai,”tegas staf pengajar jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, Sigit Pamungkas, S.IP., M.A. dalam diskusi Politik Rekruitmen Kepala Daerah di Gd. PAU Lt.3 Sayap Timur, Selasa (19/7). Selain Sigit, hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Sekretaris Umum DPW PKB DIY, Umar Masdar.

Apa yang dikemukakan Sigit tersebut merupakan rangkaian penelitiannya terhadap 9 partai politik di DIY yang lolos electoral threshold pada pemilu 2009 silam, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. “Untuk PKB data justru baru sekarang ini kita peroleh dari mas Umar. Sedangkan Hanura masih dalam proses pengiriman dari Jakarta,”imbuhnya.

Ia juga sependapat bahwa buruknya kepemimpinan kepala daerah sebagian memang disumbang oleh buruknya model rekruitmen kepala daerah yang dimiliki partai politik. Model rekruitmen kepala daerah yang ada tidak mampu memastikan orang-orang terbaik untuk tampil menjadi kepala daerah. Mendagri bahkan sudah sempat mengemukakan data sekitar 17 gubernur berstatus tersangka dan 155 bupati/walikota sedang menjalani proses hukum.

“Belum lagi data yang menunjukkan maraknya pencalonan dari anak atau istri incumbent menjadi kepala daerah. Ini menyiratkan buruknya kemampuan model rekruitmen kepala daerah oleh parpol untuk melahirkan individu terbaik,”katanya.

Disamping persoalan sentralisasi pengambilan keputusan, beberapa persoalan lain yang dijumpai dalam penelitian itu adalah persoalan birokrasi kandidasi, kegagalan kaderisasi partai, serta spectrum waktu kandidasi.

Sejauh ini, kata Sigit, rekruitmen kandidat adalah milik birokrasi partai. Anggota partai yang sering disebut sebagai pemilik kedaulatan partai sekedar menjadi penonton atas proses yang berlangsung dalam birokrasi partai.

Terkait kaderisasi partai, partai politik terlihat gagal. Parpol tidak memiliki stok orang yang cukup, atau individu-individu yang siap, atau bahkan partai sendiri tidak bersedia mempromosikan orang-orang yang dimilikinya karena alasan-alasan tertentu. “Maka bisa kita lihat, parpol justru terang-terangan mencalonkan kandidat dari kader parpol lain,”imbuhnya.

Tidak ada komentar: