Rabu, 21 September 2011

Jelang Pilkada Kota Yogya PDIP-Golkar Siapkan 1500 Satgas Anti Money Politik

Yogyakarta - Menjelang pelaksanaan pemilukada Kota Yogyakarta atau di masa tenang tersebut, pasangan calon Haryati Suyuti - Imam Priyono (Hati) menyiapkan 1.500 orang satgas anti money politik. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya praktek money politik saat masa tenang hingga pelaksanaan pemungutan suara pada hari Minggu 25 September 2011.

"Satgas khusus yang merupakan relawan dan pendukungan pasangan Hati atau pasangan nomer 3 ini disiapkan untuk mengantisipasi praktek "serangan fajar" yang menjadi pelanggaran yang paling kami khawatirkan terjadi," ungkap anggota tim sukses pasangan Hati, Eko Suwanto di kantor Jl Gajah Mada, Lempuyangan, Rabu (21/9/2011).

Menurut Eko, di hari tenang yang mulai berlangsung pada hari Kamis (22/9/2011) pihaknya terus melakukan pengawasan di semua kampung yang merupakan basis pendukung pasangan nomer 3 yang diusung PDIP dan Partai Golkar. Adanya tim satgas tersebut untuk menghadanya adanya berbagai praktek kecurangan di saat hari tenang hingga menjelang pencoblosan nanti. Sebanyak 27.279 kader akan ikut mengawasi pelaksanaan pilkada.

"Tidak hanya satgas anti money politic saja tetapi juga menggerakan relawan maupun pendukung untuk melakukan kunjungan secara langsung ke rumah-rumah warga dan memastikan tidak terjadi praktek kecurangan dan mengawal masyarakat agar tidak diganggu money politic," tegas Eko.

Menurut Eko hasil survei terakhir yang dilakukan tim memastikan pasangan nomer 3 Haryadi Suyuti-Imam Priyono bakal memenangkan pemilihan tersebut. Namun pihaknya tetap akan mengawasi, memantau dan mengawal dengan baik hingga usai. Hasil survei terakhir dan laporan relawan pemilihan juga akan berlangsung satu kali putaran.

"Meski demikian tidak bisa mempercayai begitu saja. Semua harus diawasai dan dipantau. Kita ingin menjaga proses demokrasi dan jangan sampai ternodai," kata Eko didamping tim sukses lainnya Agus Noor.

Eko juga meminta agara KPU egera mendistribusikan surat undangan kepada warga yang mempunyai hak pilih. KPU juga diminta segera mempublikasikan data jumlah surat suara yang dicetak dari percetakan pemenang tender dan jumlah suara rusak. Hal tersebut untuk memastikan tidak adanya praktek penggelembungan suara dengan memanfaatkan surat suara yang di cetak tidak sesuai ketentuan yakni sesuai jumlah DPT dan cadangan 2,5 persen.

Tidak ada komentar: