Selasa, 04 Oktober 2011

Korupsi dan Ketidakpastian Hukum Hambat Daya Saing Bangsa

Kebijakan untuk ikut andil dalam perdagangan dunia merupakan jalan penting untuk meningkatkan daya saing bangsa. Namun, kebijakan saja tidak cukup, tapi juga harus memperhatikan unsur-unsur produktivitas dalam negeri, sumber daya manusia yang terampil, pembangunan infrastruktur dan pemerintahan yang lebih baik.
Demikian hal yang mengemuka dalam International Conference Enhancing Indonesia’s Competitiveness in contemporary trade yang berlangsung di sekolah pascasarjana UGM, Senin (3/10). Ikut hadir sebagai pembicara diantaranya Direktur Eksekutif ASEAN Foundation Dr. Makarim Wibisono, Deputy Director General WTO Harsha V.Singh dan Guru Besar Fakultas Hukum UI Prof. Erman Rajagukguk.
Makarim Wibisono menuturkan bangsa Indonesia akan bisa meningkatkan kemampuan daya saing apabila mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan birokrasinya. Salah satunya memberantas budaya korupsi. “Biroraksi yang lebih baik adalah kekuatan utama,” katanya.
Namun yang tidak kalah penting, menurut Makarim adalah menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dan dinamis. Dimulai dari mengatur persaingan usaha yang lebih adil dan menumbuhkembangkan iklim usaha.

Hal senada juga disampaikan Harsha Singh. Menurutnya salah satu langkah penting untuk meningkatkan daya saing bangsa adalah dengan menghapus atau mengurangi hambatan perdagangan. Dengan kebijkan pengurangan hambatan perdagangan akan mengarah pada penciptaan perdagangan lebih baik dan selanjutnya memungkinkan perusahaan-perusahaan produktif untuk memperluas ekspor dan produktivitas secara keseluruhan.
“Terbukti perusahaan-perusahaan yang mengekspor biasanya perusahaan paling produktif di negaranya. Ini juga berarti bahwa peluang ekspor yang lebih baik membawa insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan daya saing,” katanya.
Guru Besar Fakultas Hukum UI Prof Erman Rajagukguk mengatakan daya saing Indonesia masih lemah karena faktor domestik, seperti kurangnya infrastruktur, ekonomi biaya tinggi, dan kurangnya kepastian hukum. Di bidang infrastruktur, kata Erman, Indonesia kekurangan prasarana seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan dan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, beban ekonomi biaya tinggi dalam kegiatan bisnis di Indonesia dipengaruhi periaku korupsi, ketidakpastian hukum dan peraturan, sehingga membuat produk Indonesia tidak bisa bersaing di domestik maupun di pasar internasional.
“Kepastian hukum di Indonesia tidak selalu ada. Ketidakpastian hukum dalam elemen-elemen substansi hukum, aparat hukum, dan budaya hukum juga merupakan faktor utama yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi,” katanya.

Tidak ada komentar: