Senin, 19 Maret 2012

BBM Naik, Muhammadiyah Ajukan JR UU Migas

Yogyakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berniat mengajukan Judicial Review beberapa undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK) bila harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik. Sebab beberapa undang-undang seperti UU Migas, mineral dan tambang lainnya berpotensi merugikan Indonesia.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin kepada wartawan seusai acara International Conference On Sustainable Innovation and International Joint Seminar (ICoSI-IJS) 2012 di Sportorium kampus UMY, di kampus Tamantirto Kasihan, Bantul, Senin (19/4/2012).

"Muhammadiyah tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dan kita melihat ada praktek politik yang tidak benar," kata Din Syamsuddin.

Menurut Din, akibat kenaikan harga BBM akan mengakibatkan rakyat kesulitan perekonominnya. Kenaikan harga BBM seharusnya dihindari. Pemerintahnya seharusnya mengelola berbagai sumber daya alam itu dengan benar sehingga tidak terjadi kebocoran dan korupsi dalam pengelolaan migas.

Menurut dia, keburukan pengelolaan minyak sampai saat ini belum bisa diakhiri. Kenaikan harga BBM dengan alasan untuk mengurangi subsidi adalah sebuah kamuflase.

"Kalau harga BBM dinaikkan dengan alasan mengurangi atau mengalihkan subsidi, ini hanya sebuah kamuflase. Apalagi dialihkan dengan BLT untuk mencari simpati rakyat. Inilah sebuah praktek politik yang tidak benar," ungkap Din.

Dia menambahkan Muhammadiyah sudah menyiapkan Judicial Review beberapa undang-undang. Tujuannya agar berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam bisa diatasi dan diakhiri.

"Muhammadiyah menilai kenaikan BBM bukan keputusan bijak," katanya.

Menurut Din, rencana pengajuan JR akan dibahas di sidang pleno. Din sendiri akan membawanya ke MK. Dia berharap MK melihat secara jernih UU yang membela kebutuhan rakyat dan bangsa.

"Terserah, kalau kenaikan BBM tidak bisa dicabut lagi, berarti pemerintah keras kepala, pemerintah tidak mau memperhatikan suara rakyat," pungkas dia.

Din mengatakan Indonesia mempunyai deposit/cadangan minyak yang cukup besar. Indonesia seharusnya bisa memproduksi lebih banyak. Namun kenyataan produksi minyak oleh pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun dipertahankan produksi 900 ribu barel per hari. Sementara itu kebutuhan nasional sekitar 1.250 ribu barel/hari.

"Jadi ada sekitar 350 ribu barel per hari yang harus dibeli. Pembelian ini kemudian mendorong transaksi yang tidak transparan," ungkap Din.

Dia mengaku mendapat data anak perusahaan Pertamina Petral yang melakukan transaksi minyak di Singapura. Hal ini sangat rentan dan berpotensi terjadinya kecurangan dan mark up.

Tidak ada komentar: